BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a.Izin Usaha Pabrik;
b.Izin Usaha Tempat Penyimpanan;
c.Izin Usaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol; atau
d.Izin Usaha Importir Barang Kena Cukai.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi izin yang dipersyaratkan oleh Departemen atau instansi lain.

BAB II
PEMBERIAN IZIN

Pasal 4
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
a.badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau
b.badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.

(1)Menteri memberikan keputusan berupa menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(2)Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Menteri tidak memberikan keputusan, permohonan yang bersangkutan dianggap ditolak.
(3)Dalam hal permohonan diterima, diterbitkan Surat Izin Usaha.
(4)Dalam hal permohonan ditolak, diterbitkan Surat Penolakan kepada pemohon.

Pasal 7
(1)Izin Usaha Pabrik, Izin Usaha Tempat Penyimpanan, Izin Usaha Importir Barang Kena Cukai dan Izin Usaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol, berlaku selama Pengusaha Barang Kena Cukai masih menjalankan usahanya.
(2)Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman mengandung Etil Alkohol berlaku untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang.

BAB III
PENCABUTAN IZIN

Pasal 8
(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dicabut dalam hal:
a.atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan;
b.tidak melakukan kegiatan selama satu tahun;
c.persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak lagi dipenuhi;
d.pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;
e.pemegang izin dinyatakan pailit;
f.tidak lagi dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang;
g.pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar Undang-undang;
h.pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-undang.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal:
a.dilakukan renovasi;
b.terjadi bencana alam atau keadaan lain yang berada di luar kemampuan Pengusaha Barang Kena Cukai.
(3)Pemegang izin wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
a.dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sebelum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan;
b.dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terjadi.
(4)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai yang izin usahanya dicabut, dapat dilakukan pencacahan terhadap pita cukai yang masih tersisa di tempat usahanya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri.

Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Lingkup tugas, fungsi dan wewenang Menteri Keuangan dalam kaitannya dengan Undang-undang adalah di bidang pengamanan hak-hak negara dan pengawasan terhadap produksi, distribusi dan pemakaian Barang Kena Cukai yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial. Oleh karena itu, izin yang dikeluarkan Menteri Keuangan sesuai dengan lingkup kewenangannya terbatas pada pengamanan hak-hak negara dan pengawasan Barang Kena Cukai.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Dalam hal menyangkut badan usaha Pengusaha Barang Kena Cukai yang tidak berbentuk badan hukum, izin usaha diberikan kepada orang pribadi.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pembatasan jangka waktu lima tahun bagi Izin Usaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol didasarkan atas pertimbangan bahwa karakteristik dari Barang Kena Cukai tersebut mudah menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan menimbulkan kerawanan sosial sehingga pengawasan terhadap peredaran dan penggunaannya perlu lebih diperketat dengan membatasi masa berlaku izin tersebut.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
1.Pengertian "tidak dilakukan kegiatan" adalah bahwa usaha menghasilkan Barang Kena Cukai di Pabrik sama sekali terhenti; atau untuk Tempat Penyimpanan dan Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu adalah tidak adanya mutasi Barang Kena Cukai di tempat-tempat usaha tersebut; atau untuk Importir Barang Kena Cukai adalah tidak adanya kegiatan mengimpor Barang Kena Cukai.
2.Pengertian selama "satu tahun" yaitu periode dua belas bulan berturutturut dihitung dari hari setelah kegiatan terakhir dilakukan Pengusaha.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (2)
Mengingat tidak dilakukannya kegiatan selama satu tahun dapat juga disebabkan karena adanya renovasi yang dapat berupa kegiatan perluasan kapasitas terpasang atau perbaikan mesin/peralatan penghasil Barang Kena Cukai, atau keadaan lain di luar kemampuan Pengusaha Barang Kena Cukai (force majeur), maka pencabutan izin usaha dimaksud tidak serta merta dilakukan, tetapi perlu diteliti atas dasar kasus per kasus dan sepanjang dipenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]