info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pegawai lain termasuk Pegawai Badan Usaha Negara dapat ditetapkan sebagai peserta Asuransi Sosial dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB III
SAAT MENJADI PESERTA

Pasal 4
(1)Saat menjadi peserta Asuransi Sosial dimulai pada tanggal pengangkatannya sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil.
(2)Mereka yang pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, menjadi peserta mulai tanggal tersebut.

BAB IV
KEWAJIBAN PESERTA

(1)Peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan.
(2)Iuran sejumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peruntukannya ditentukan sebagai berikut:
a.4 ¾% (empat tiga perempat persen) untuk pensiun;
b.3 ¼% (tiga perempat persen) untuk tabungan hari tua.
(3)Besarnya iuran dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Presiden.
(4)Kewajiban membayar iuran dimaksud dalam ayat (1) dimulai.pada bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan berhenti sebagai peserta.

BAB V
SUMBANGAN PEMERINTAH

Pasal 7
Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah tetap menanggung beban-beban sebagai berikut:
a.Pembayaran sumbangan untuk iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil yang besarnya akan ditetapkan dengan keputusan Presiden;
b.pembayaran pensiun dari seluruh penerima pensiun yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
c.bagian dari pembayaran pensiun bagi penerima pensiun yang belum memenuhi masa iuran yang telah ditetapkan.

BAB VI
HAK PESERTA

Pasal 8
Hak-hak peserta terdiri atas:
a.Pensiun;
b.Tabungan hari tua.

(1)Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:
a.peserta; atau
b.janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau
c.yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau
d.orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.
(2)Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:
a.peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
b.isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.
(3)Kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi sosialnya.

Pasal 11
(1)Persyaratan, jumlah, dan tatacara pembayaran pensiun peserta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Persyaratan, jumlah, dan tatacara pembayaran tabungan hari tua dan perumahan diatur oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian.
(3)Dalam hal Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian hendak mengubah peraturan mengenai penggajian dan pensiun yang dapat membawa pengaruh pada besarnya iuran serta besarnya jaminan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri.

BAB VII
SAAT BERHENTI SEBAGAI PESERTA

(1)Untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial ini didirikan suatu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
(2)Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalarn ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB IX
JAMINAN NEGARA

Pasal 14
Dalam hal Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggungjawab penuh untuk itu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Asuransi dwiguna adalah suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usai pensiun ataupun bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Besarnya jaminan termaksud diatur oleh Menteri Keuangan, dan oleh peserta dapat dipergunakan sebagai penambah untuk pembiayaan perumahan.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Keterangan ini dapat meliputi nama, umur, tempat tinggal, jumlah dan perubahan status kerluarga serta keterangan lain yang diperlukan.
Keterangan ini dibuat/disahkan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Iuran dibayar sejak mulai menjadi peserta sampai saat berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atau berhenti sebagai pegawai bagi peserta lain. Dengan demikian terdapat peserta yang mengiur yaitu pegawai yang masih aktip bekerja dan peserta yang tidak lagi mengiur yaitu para pensiunan.
Yang dimaksud dengan "penghasilan" di sini adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima peserta setiap bulan tanpa tunjangan pangan, satu dan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi peserta yang bukan Pegawai Negeri Sipil maka pengertian penghasilan yang diterima peserta setiap bulan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada instansi/perusahaan yang bersangkutan; dalam hal ini tidak termasuk, tunjangan pangan, tunjangan-tunjangan yang bersifat sementara/tidak tetap seperti tunjangan perumahan, tunjangan hadir dan lain sebagainya.
Ayat (2)
Iuran ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf c Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1971.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Lihat penjelasan ayat (1).

Pasal 7
Bagi peserta yang bukan Pegawai Negeri Sipil, maka besarnya beban/sumbangan untuk iuran pensiun dari instansi/perusahaan tempat peserta bekerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8
Yang dimaksud "tabungan hari tua" adalah asuransi hari tua.
Asuransi tua ini diterima pada saat yang bersangkutan berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti tanpa hak pensiun. Selain dari itu sebagai tambahan diberikan pula jaminan asuransi kematian bagi peserta dan keluarganya.

Pasal 9
Ayat (1)
Besarnya jaminan pensiun diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Hak atas tabungan hari tua hanya bersifat satu kali dan diberikan pada saat peserta berhenti sebagai Pegawai Negeri karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti tanpa hak pensiun. Ketentuan ini berlaku pula bagi peserta yang bukan Pegawai Negeri.
Hak atas asuransi kematian dibayarkan dalam hal peserta/keluarganya meninggal dunia baik pada masa masih bekerja aktif maupun setelah pensiun. Pengertian keluarga ialah isteri/suami dan anak peserta. Ketentuan mengenai anak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Jika peserta berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum saat pensiun, maka kepadanya dibayarkan nilai tunai asuransinya.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas