BAB I
KETENTUAN UMUM

Kewajiban serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN
KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU
FILM DOKUMENTER

Bagian Pertama
Wajib Serah-Simpan Karya Rekam
Film Ceritera Atau Film Dokumenter

Pasal 4
(1)Setiap:
a.Pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia;
b.Warga Negara Republik Indonesia yang hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenternya direkam atau diproses di luar Wilayah Republik Indonesia, wajib menyerahkan sebuah hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di propinsi yang bersangkutan.
(2)Kewajiban menyerahkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak proses rekaman selesai.

Jenis karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahsimpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam pita, piringan dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 7
Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahsimpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah merupakan merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8
Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahsimpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakan Daerah telah lulus sensor film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Persyaratan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.
(2)Penyerahan secara tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara penyimpanan dengan pos tercatat atau cara pengiriman lainnya.
(3)Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter melalui cara pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara yang baik dan aman sesuai dengan ketentuan teknis pengiriman yang berlaku pada umumnya.

Pasal 11
Penyerahan karya rekem film ceritera, atau film dokumenter dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan dibuktikan tanggal pengiriman karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan.

BAB IV
TATA CARA PENYERAHAN DAFTAR JUDUL]
KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU
FILM DOKUMENTER

(1)Daftar judul karya rekam film ceritera, atau film dokumenter sekurang-kurangnya memuat:
a.judul film ceritera atau film dokumenter;
b.nama pengarang;
c.nama penulis skenario;
d.nama sutradara;
e.nama perusahaan rekaman film;
f.tempat produksi;
g.tahun produksi;
h.sari cerita film atau film dokumenter.
(2)Daftar judul karya rekam film ceritera, atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada saat (1) ditandatangani oleh pengusaha rekaman atau penanggung jawab rekaman atau orang atau badan yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 14
Penyerahan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB V
PENGELOLAAN KARYA REKAM
FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER

Bagian Pertama
Umum

Pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter meliputi:
a.penerimaan;
b.pengolahan;
c.penyimpanan;
d.pendayagunaan;
e.pelestarian;
f.pengawasan dan pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

Pasal 17
Segala hal yang diperlukan bagi pelaksanaan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah.

Pasal 18
(1)Dalam rangka pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau pemerintah asing.
(2)Kerja sama dalam rangka pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengelolaan dalm arti pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

(1)Kepala Perpustakaan Nasional dan/atas Kepala Perpustakaan Daerah melakukan pemeriksaan persyaratan kualitas terhadap karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahsimpankan.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan kualitas menunjukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter memenuhi persyaratan kualitas, Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan kepada orang atau badan yang menyerahsimpankan karya film ceritera atau film dokumenter.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan kualitas menunjukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter tidak memenuhi persyaratan kualitas, Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah memberikan surat pemberitahuan penolakan kepada orang atau badan yang menyerahsimpankan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(4)Pemberian surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pengembalian yang rekam film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, pemberian tanda bukti penerimaan, dan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 21
Penolakan dan pengembalian karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (3), tidak meniadakan kewajiban orang atau badan yang bersangkutan untuk tetap berkewajiban menyerahkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul yang ditolak dan dikemballikan.

(1)Hasil pencatatan karya rekam film ceriteraatau film dokumenter dijadikan dasar dalam pengolahan dan penyusunan yang dilakukan dengan cara dan teknik tertentu sebagai katalog, bibliografi atau bentuk lainnya untuk keperluan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan dan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 24
(1)Karya rekam film ceritera atau film dokumenter dimuat dalam Bibliografi Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional dan dalam Bibliografi Daerah yang diterbitkan oleh Perpustakaan Daerah.
(2)Bibliografi Nasional Indonesia dan Bibliogragi Daerah diterbitkan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan kumulasi tahunan.

(1)Pendayagunaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter oleh Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah dilakukan dengan memanfaatkan karya rekam yang bersangkutan kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi dan kebudayaan.
(2)Pendayagunaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian hasil budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28
Setiap orang dilarang memanfaatkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahsimpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah untuk tujuan komersial.

Pasal 29
Pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter hanya dapat dilakukan di dalam lingkungan Perpustakaan Nasional dan/atau lingkungan Perpustakaan Daerah.

Pasal 30
(1)Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter, apabila dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak sesuai dengan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 31
(1)Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang karena sifatnya dilarang Pemerintah untuk diedarkan untuk umum, hanya dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari Kepala Perpustakaan Nasional.
(2)Untuk memperoleh izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
(3)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
a.nama orang atau badan yang akan memanfaatkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
b.judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
c.tujuan atau maksud pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
d.tanda tangan orang atau badan yang akan memanfaatkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 32
(1)Dalam tempo waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Perpustakaan Nasional sudah harus memberikan jawaban atas permohonan secara tertulis tersebut.
(2)Jawaban kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.pemberian izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
b.penolakan izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(3)Dalam hal izin pemanfaatan karya rekam ceritera atau film dokumenter ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perpustakaan Nasional memberikan alasan penolakan izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

Bagian Keenam
Pelestarian

Pasal 33
Pelestarian karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan melalui penyimpanan perawatan, dan pengamanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

Pasal 34
Penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 35
(1)Perawatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan terjadinya kerusakan karya rekam film ceritera atau film dokumenter baik karena proses alam atau karena ulah manusia.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 36
(1)Pengamanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan terhadap keutuhan dan kelengkapan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 37
(1)Untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan dalam rangka pelestarian karya rekam film ceritera atau film dokumenter, Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah dapat mengalihbentukan karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahsimpankan ke dalam bentuk media karya rekam yang lain.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada yat (1) dilaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 38
(1)Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah memberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan yang karya rekam film ceritera atau film dokumenternya dialihbentukan ke dalam bentuk media karya rekam yang lain.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 39
Pengawasan atas pelaksanaan serah simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepada Perpustakaan Daerah.

Pasal 40
Dalam rangka pengawasan, Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah, dapat memberikan teguran secara tertulis kepada orang atau badan yang tidak melakukan kewajiban menyerahsimpankan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

Pasal 41
Karenanya lebih lanjut mengenai pangawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB VI
PENGELOLAAN DAFTAR JUDUL KARYA REKAM
FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER

Pasal 42
(1)Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan kepada Kepala Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, diterima, disusun, disimpan, dan digunakan sebagai alat pemantau pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

Pasal 44
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

Pasal 45
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 adalah pelanggaran.

Pasal 46
Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47
Pelaksanaan serah-simpan karya rekam film dan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter oleh badan-badan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 48
Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah melakukan pengelolaan karya rekam dan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahsimpankan oleh badan-badan Pemerintah sesuai dengan ketentuan pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Semua ketentuan yang mengatur serah-terima karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang telah ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 50
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

AKBAR TANJUNG



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Perpustakaan Daerah sama artinya dengan Perpustakaan Nasional Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional.
Angka 8
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Kwajiban bagi pengusaha rekaman dan warga negara Indonesia yang hasil karyanya direkam atau diproses di luar negeri untuk menyerahkan karya rekam kepada Perpustakaan Daerah hanya berlaku bagi mereka yang berada di wilayah Perpustakaan Daerah yang bersangkutan.
Ayat (2)
Jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak proses rekaman selesai dihitung sejak film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan lulus sensor dari Lembaga Sensor Film atau pertama kali diedarkan kepada masyarakat umum.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun milik swasta, misalnya pengusaha rekaman atau importir film.
Pengertian di atas berlaku seterusnya untuk hal yang sama sekali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (2)
Jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan dihitung sejak film ceritera atau film dokumenter diterima setelah lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.

Pasal 6
Jenis karya rekam yang tidak termasuk dalam Pasal ini seperti kaset rekaman rapat, film rekaman keluarga, video, permainan, rekaman biru, disket rekaman administrasi kantor, disket permainan, dan yang sejenis.
Bentuk media karya rekam misalnya pita atau piringan seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 7
Rekaman yang diserahsimpankan bukan merupakan rekaman utama tetapi rekaman hasil penggandaan. Termasuk dalam pengertian rekaman hasil penggandaan di sini adalah hasil penggandaan ke dalam bentuk media apapun yang akan diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah sepanjang memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan.
Hal ini dimaksudkan agar orang atau badan yang wajib menyerahsimpankan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang bersangkutan.
Sekalipun penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dapat dilakukan dalam bentuk media apapun, namun tetap dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan upaya pelestariannya.
Mengenai pengertian bentuk media film, lihat pula penjelasan mengenai hal yang sama pada penjelasan Pasal 6.

Pasal 8
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sini adalah perundang-undangan di bidang perfilman.
Yang dimaksud dengan sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau sarana tertentu.
Pengertian sensor film berlaku seterusnya untuk hal yang sama kecuali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kualitas rekaman di sini adalah mutu rekaman karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahsimpankan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan keutuhan di sini adalah utuh dalam pengertian bentuk fisik karya rekam yang bersangkutan, misalnya tidak cacat atau rusak.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyerahan secara langsung adalah penyerahan yang dilakukan oleh seorang atau badan yang wajib menyerahsimpankan karya rekam film ceritera atau film dokumenter langsung kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan cara pengiriman lainnya misalnya melalui biro jasa pengiriman atau yang sejenis.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Tempat penyimpanan khusus film ceritera atau film dokumenter adalah tempat yang didesain secara khusus dengan persyaratan tertentu yang diperuntukkan bagi penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
Ayat (2)
Persyaratan di sini meliputi persyaratan pencahayaan, temperatur, kelembaban dan persyaratan lainnya untuk menyimpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
Tata cara teknis penyimpanan di sini misalnya cara peletakkan karya rekam film ceritera atay film dokumenter yang bersangkutan pada tempat penyimpanan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar pemanfaatan film, khususnya film ceritera yang diserahsimpankan di Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah tidak merugikan bagi pembuat atau pengusaha rekaman yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuannya, serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter ditujukan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Yang dimaksud untuk tujuan komersial misalnya dipertunjukkan untuk umum dengan memungut biaya.
Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatannya hanya dilakukan untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi dan kebudayaan.

Pasal 29
Pada dasarnya, karya rekam film ceritera atau film dokumenter dimanfaatkan bukan dalam pengertian yang seluas-luasnya, misalnya diperjualbelikan, diperbanyak, atau dipertunjukkan di muka umum dengan memungut biaya.
Oleh karena itu, pemanfaatannya hanya dapat dilakukan di dalam lingkungan Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menhaga agar pemanfaatannya karya rekam ceritera atau film dokumenter tidak merugikan bagi pembuat atau pengusaha rekaman yang bersangkutan.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Yang dimaksud dengan badan-badan Pemerintah di sini adalah Departemen, Kesekretariatan ke Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kejaksaan Agung, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri, termasuk unit-unit kerja seperti proyek yang bekerja secara mandiri tetapi masih tetap berada di dalam lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut di atas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]