BAB I
KETENTUAN UMUM

Pejabat Bea dan Cukai berwenang menghentikan sarana pengangkut secara selektif berdasarkan informasi adanya Barang Kena Cukai yang diduga belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang.

Pasal 4
(1)Atas perintah atau permintaan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penghentian, pengangkut wajib menghentikan kendaraannya.
(2)Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tindakan penghentian wajib menunjukan surat perintah dan kartu identitas diri kepada pengangkut.

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:
a.sarana pengangkut dan barang yang berada di atasnya, sebagai kelanjutan dari tindakan penghentian;
b.bangunan atau tempat-tempat lain, dalam hal terdapat informasi adanya Barang Kena Cukai yang diduga belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang atau dalam rangka pelaksanaan tugas rutin berdasarkan Undang-undang;
c.pembukuan, dalam hal terdapat informasi adanya Barang Kena Cukai yang diduga belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang atau dalam rangka pelaksanaan tugas rutin berdasarkan Undang-undang.

Pasal 7
Terhadap sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos, tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a).

Pasal 8
Pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), segera diikuti dengan tindakan:
a.penegahan atas sarana pengangkut beserta Barang Kena Cukai yang diangkutnya apabila ditemukan adanya pelanggaran, dan kepada pengangkut diberikan surat bukti penindakan berupa penghentian, pemeriksaan dan penegahan.
b.mengizinkan pengangkut beserta sarana pengangkut berikut Barang Kena Cukai yang ada di atasnya untuk meneruskan perjalanannya, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Pemeriksaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, segera diikuti dengan tindakan:
a.penyegelan atas bangunan atau Barang Kena Cukai apabila ditemukan adanya pelanggaran, dan kepada pengusaha atau pemilik bangunan diberikan surat bukti penindakan berupa pemeriksaan dan penyegelan.
b.pemberian bukti penindakan berupa pemeriksaan kepada pengusaha atau pemilik bangunan, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Pasal 11
Pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk keperluan audit di bidang cukai, meliputi:
a.pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen yang diwajibkan oleh Undang-undang;
b.pemeriksaan pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai; dan
c.pencacahan sediaan Barang Kena Cukai dan pita cukai.

(1)Penegahan dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut didapati belum atau tidak dipenuhinya kewajiban yang diatur dalam Undang-undang.
(2)Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan tindakan penyegelan dalam hal Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut dapat disegel.
(3)Apabila penyegelan tidak mungkin dilakukan, Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut disimpan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4)Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu:
a.paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksi administrasi, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengakibatkan kewajiban pembayaran cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
b.paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penegahan yang dilanjutkan dengan pelimpahan kepada penyidik, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dugaan kuat terjadi tindak pidana.

Pasal 14
Barangbarang yang ditegah dikuasai oleh negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(1)Penyegelan dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap:
a.Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut Barang Kena Cukai;
b.Bagianbagian dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran, atau tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai; dan
c.Buktibukti pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang.
(2)Penyegelan dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai:
a.apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang;
b.apabila tidak diperlukan penjagaan, pengawasan atau pengawalan secara terusmenerus oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap objek penyegelan; dan
c.apabila diperlukan guna kepentingan pengamanan dalam rangka pengawasan rutin.

Pasal 17
(1)Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas, atau dirusak tanpa izin Pejabat Bea dan Cukai.
(2)Pemilik atau pihak yang menguasai Barang Kena Cukai, sarana pengangkut Barang Kena Cukai, bangunan atau tempat-tempat yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman tersebut tidak rusak, lepas, atau hilang.

Pasal 18
Penyegelan atas Barang Kena Cukai, sarana pengangkut dan bangunan berakhir dan segel dapat dibuka apabila:
a.batas akhir penegahan telah dilampaui;
b.yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran cukai dan/atau denda administrasi yang terhutang; atau
c.penyegelan tidak diperlukan lagi untuk pengawasan rutin.

BAB VI
SURAT PERINTAH DAN SURAT BUKTI
PENINDAKAN

Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sekurang-kurangnya memuat:
a.Nama pejabat yang diberi perintah;
b.Alasan dan tujuan penindakan;
c.Jangka waktu berlakunya surat perintah; dan
d.Kewajiban pelaporan hasil penindakan.

Pasal 21
(1)Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak diperlukan, dalam hal:
a.pemeriksaan atas bangunan atau tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang, yang berdasarkan penunjukan secara tetap dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
b.yang sangat mendesak untuk menghentikan dan memeriksa orang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan informasi diduga melanggar ketentuan dalam Undang-undang.
(2)Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu selambatlambatnya 1 x 24 jam dengan membawa orang atau sarana pengangkut ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdekat.

Bentuk surat perintah dan surat bukti penindakan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 25
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Mengingat tindakan penghentian dapat berakibat tertundanya pengangkutan Barang Kena Cukai serta menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait, maka kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penghentian dibatasi dan dilakukan secara selektif hanya terhadap Barang Kena Cukai yang berdasarkan informasi diduga belum memenuhi persyaratan administrasi yang diwajibkan oleh Undang-undang.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pembukuan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pembukuan yang diwajibkan oleh Undang-undang serta pembukuan perusahaan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan penegak hukum lain adalah penegak hukum dari instansi di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Pemeriksaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk pemeriksaan terhadap mesin, peralatan, dan Barang Kena Cukai yang berada di dalamnya.
Huruf a
Yang dimaksud dengan tempat-tempat lain dalam huruf ini adalah tempat atau ruangan yang dipergunakan oleh orang atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas untuk menyimpan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya.
Huruf b
Pada prinsipnya buku, catatan, dokumen, serta Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya harus berada di tempat-tempat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri, guna pengamanan cukainya.
Dalam hal buku, catatan, dokumen, dan/atau Barang Kena Cukai yang seharusnya disimpan di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a ternyata pada waktu pemeriksaan kedapatan disimpan atau ada dugaan disimpan di tempat-tempat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengannya, baik yang berupa bangunan atau rumah tinggal, maka Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksanya sebagai kelanjutan dari proses pemeriksaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Huruf c
Ketentuan pada ayat ini dalam rangka kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam lingkup administrasi.
Apabila ada informasi atau kecurigaan kuat adanya suatu tindak pidana pelanggaran ketentuan Undang-undang telah atau sedang berlangsung di suatu rumah tinggal, maka untuk melakukan pemeriksaan atas rumah tinggal bukan lagi wewenang Pejabat Bea dan Cukai, melainkan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-undang.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Penegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak dilakukan terhadap sarana pengangkut umum.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah penetapan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya.
Huruf b
Penyerahan kepada Penyidik dimaksudkan agar kasus tersebut diproses lebih lanjut pembuktiannya untuk keperluan penuntutan ke Pengadilan. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Huruf a
Mengingat Barang Kena Cukai merupakan barang yang perlu diawasi dan dibatasi konsumsinya, maka terhadap Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf ini perlu dimusnahkan.
Huruf b
Mengingat sasaran akhir penegahan adalah Barang Kena Cukai, maka sudah semestinya sarana pengangkut dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Huruf c
Pungutan cukai dan denda administrasi yang terhutang merupakan piutang negara, oleh karena itu apabila atas piutang tersebut tidak dilunasi oleh yang bersangkutan, maka penyelesaiannya diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai adalah merupakan suatu tindakan preventif untuk mengamankan obyek penyegelan agar tetap dalam kondisi seperti semula sebelum penyegelan dilakukan. Dalam praktek pelaksanaannya di samping untuk pengamanan terhadap obyek tersebut sebagai kelanjutan dari pada proses penindakan berupa pemeriksaan dan penegahan karena adanya pelanggaran dari pada Undang-undang, tindakan penyegelan ini juga dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka melaksanakan tugastugas rutin dalam pengamanan/pengawasan di bidang cukai, misalnya:
penyegelan atas ruanganruangan/tempat-tempat penimbunan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya.
penyegelan atas Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai apabila tidak ada kegiatan dan tidak dimungkinkan pegawai Bea dan Cukai secara terus menerus bertugas mengawasi tempat tersebut.
penyegelan atas Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut yang membawa Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik ke Tempat Penimbunan sementara (TPS) dalam rangka ekspor, dari pabrik ke pabrik lainnya, dari pabrik ke Tempat Penyimpanan dan sebagainya.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan atas suatu pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang.
Tanpa adanya kewenangan yang diberikan, dikhawatirkan pelaku beserta barang bukti pelanggaran akan lari sebelum Pejabat Bea dan Cukai mendapatkan surat perintah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Surat bukti penindakan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihakpihak yang terkena penindakan maupun bagi Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]