info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.

BAB I.
TANAH-TANAH YANG AKAN DIBAGIKAN.

1.Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindak ke kecamatan letak tanah tersebut.
2.Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara effisien menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
3.Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.
4.Ketentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah dikecamatan tempat tinggalnya atau di kecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960.
5.Jika kewajiban tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini.
6.Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan Peraturan ini.

Pasal 4
1.Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan diktum IV huruf A Undang-undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
2.Tanah untuk kepentingan Pemerintah, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, ditetapkan menurut keperluannya oleh Menteri Agraria.
3.Tanah yang diperuntukkan bagi mereka yang langsung dirugikan, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, letak dan luasnya ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

1.Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini:
a.untuk 5 hektar yang pertama: tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
b.untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat: tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
c.untuk yang selebihnya: tiap hektarnya 7 kali hasil-bersih setahun;
dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut di atas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut.
2.Yang dimaksudkan dengan"hasil bersih" adalah seperdua hasil-kotor bagi tanaman padi atau sepertiga hasil kotor bagi tanaman palawija.
3.Jika bekas pemilik tanah tidak menyetujui besarnya ganti kerugian sebagai yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II, maka ia dapat minta banding kepada Panitia Landreform Daerah tingkat I dalam tempo 3 bulan sejak tanggal penetapan ganti kerugian tersebut.
4.Keputusan Panitia-Daerah Tingkat I tidak boleh bertentangan dengan dasar perhitungan termaktub dalam ayat 1 pasal ini. Keputusan Panitia tersebut mengikat.

Pasal 7
1.Ganti kerugian tersebut pada pasal 6 diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan di Bank Koperasi, Tani dan Nelayan sedang sisanya berupa surat-hutang landreform.
2.Uang simpan tersebut dapat mulai diambil oleh yang berhak sewaktu-waktu sejak satu tahun setelah tanah yang bersangkutan dibagikan kepada rakyat menurut pasal 8.
3.Surat-surat hutang landreform, dalam jumlah nilai yang sesuai, memberi kesempatan bagi pemegangnya atau pemegang-pemegangnya secara bersama-sama, untuk ditukarkan dengan barang-barang modal dari Pemerintah, guna pembangunan usaha industri sesuai dengan rencana pembangunan industri.
4.Surat hutang landreform tersebut pada ayat 1 pasal ini diberi bunga 3% setahun; selama pemilik belum dapat mengambil uangnya tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka kepadanya diberikan juga bunga 3% setahun itu.
5.Tiap-tiap tahun, dimulai 2 tahun sesudah tahun surat hutang landreform dikeluarkan, dibuka kesempatan untuk menukar surat hutang landreform itu sebesar sebagian dari jumlah nilai surat hutang landreform tersebut, yang akan dilunasi dalam waktu 12 tahun.
6.Jika ganti kerugian termaksud dalam pasal 6 tidak melebihi Rp 25.000,- maka Menteri Agraria dapat menetapkan pembayarannya dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat diatas.

BAB III.
PEMBAGIAN TANAH DAN SYARAT-SYARATNYA.

Pasal 8
1.Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritet sebagai berikut:
a.Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
b.Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
c.Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
d.Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
e.Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
f.Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
g.Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
h.Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
i.Petani atau buruh tani lainnya.
2.Jika didalam tiap-tiap prioritet tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat:
a.petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
b.petani yang terdaftar sebagai Veteran;
c.petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
d.petani yang menjadi korban kekacauan,
maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritet yang sama.
3.Yang dimaksudkan dengan "petani", ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
4.Yang dimaksudkan dengan "penggarap", adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.
5.Yang dimaksudkan dengan "buruh tani tetap", adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.
6.Yang dimaksudkan dengan "pekerja tetap", adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.

1.Di daerah-daerah yang padat sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56. Prp tahun 1960 maka di dalam melaksanakan pembagian tanah menurut pasal 8 penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut:
a.Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, tidak mendapat pembagian.
b.Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah milik, dan tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
c.Penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
d.Petani yang tergolong dalam prioritet b, d, e dan f pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b dan c tersebut diatas.
e.Petani yang tergolong dalam prioritet c, g, h dan i pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah untuk mencapai luas 0.5 hektar.
2.Di daerah-daerah yang tidak padat sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960, maka batas luas I hektar seperti tersebut pada huruf a, b, c dan d serta luas 0,5 hektar seperti tersebut pada huruf e ayat I pasal ini dapat diperbesar oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II. yang bersangkutan, dengan mengingat luas tanah yang tersedia untuk dibagi-bagikan dan jumlah petani yang memerlukannya.

Pasal 11
Didalam menetapkan bagian atau bagian-bagian tanah yang menjadi hak bekas pemilik sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 dan pembagian tanah kepada para petani tersebut pada pasal 8 harus diusahakan supaya tanah-tanah yang akan dimiliki oleh mereka masing-masing merupakan kesatuan-kesatuan yang ekonomis.

1.Tanah-tanah untuk penggembalaan umum bagi ternak rakyat disediakan oleh Pemerintah menurut kebutuhannya.
2.Tanah-tanah untuk penggembalaan bagi perusahaan ternak diberikan dengan hak guna usaha atas sebidang tanah tertentu, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

BAB IV
PEMBERIAN HAK MILIK DAN SYARAT-SYARATNYA.

Pasal 14
1.Sebelum dilaksanakan-pemberian hak milik secara definitip menurut ketentuan prioritet tersebut pada pasal 8 ayat 1, maka para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang disebut dalam pasal 1 huruf a, b dan c, diberi izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu.
2.Para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritet sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewajiban membayar sewa tersebut diatas.
3.Pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
a.membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan pasal 15.
b.tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktip.
c.setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah.
d.harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam pasal 17.
4.Selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a diatas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
5.Kelalaian didalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat 1 atau ayat 3 pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 4 dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu. dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Pencabutan izin mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II.

BAB V.
PENETAPAN HARGA TANAH BAGI PEMILIK BARU DAN
CARA PEMBAYARANNYA.

1.Untuk memperlancar pembiayaan landreform dan mempermudah pemberian fasilitet-fasilitet kredit kepada para petani, oleh Menteri Agraria dibentuk Yayasan Dana Landreform, yang berkedudukan sebagai badan hukum yang otonom.
2.Sumber-sumber keuangan Dana Landreform tersebut pada ayat 1 pasal ini berasal dari:
a.Pemerintah.
b.Pungutan 10% ongkos administrasi dari harga tanah yang harus dibayar oleh petani tersebut pada pasal 15 ayat 2.
c.Hasil sewa dan penjualan tanah-tanah dalam rangka pelaksanaan Landreform.
d.Lain-lain sumber yang syah.
3.Uang Dana Landreform disimpan dalam Bank Koperasi, Tani Nelayan atau Bank-bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.

BAB VII.
KOPERASI PERTANIAN.

Pasal 17
1.Di tiap-tiap desa atau daerah yang setingkat dengan itu dimana belum ada koperasi pertaniannya, dibentuk koperasi pertanian antara buruh-buruh tani, pemilik-pemilik alat pertanian dan pemilik-pemilik tanah pertanian, terutama yang mempunyai tanah 2 hektar atau kurang.
2.Mereka yang mendapat pembagian tanah menurut ketentuan Peraturan ini diwajibkan menjadi anggota koperasi pertanian tersebut.
3.Anggota yang mendapat tugas tetap dalam menjalankan koperasi pertanian itu dianggap sudah memenuhi kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 3 huruf b.
4.Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 18
Pemberian kredit kepada para petani oleh Bank Koperasi, Tani dan Nelayan sejauh mungkin diselenggarakan melalui koperasi-koperasi pertanian tersebut pada pasal 17.

BAB VIII.
KETENTUAN PIDANA

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 21
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1961
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

J.LEIMENA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1961
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
a.tidak memerlukan penjelasan;
b.yang dimaksudkan dengan "Daerah" adalah Daerah Kecamatan letak tanah yang bersangkutan. Tanah-tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah menyebabkan, di sampingnya pengusahaan tanah yang tidak ekonomis, juga menimbulkan sistim penghisapan, misalnya disewakan, digadaikan atau dibagi-hasilkan.
Oleh karena itu hak atas tanahnya perlu dialihkan kepada orang yang bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah itu atau pemiliknya harus pindah ke kecamatan tempat letak tanah tersebut. Juga pemilik tanah yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut biasanya mengakibatkan diterlantarkannya tanah tersebut atau diusahakan dengan menggunakan sistim yang mengandung unsur pemerasan. Oleh karena itu pemilik-tanah wajib memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain, yang bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah itu. Berhubung dengan itu maka jika pemilik-pemilik tanah tersebut tidak memenuhi kewajiban tadi, tanahnya akan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat.
c.yang dimaksudkan dengan "tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara sebagai dimaksud dalam diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria" adalah selain domein Swapraja dan bekas Swapraja, yang dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria menjadi hapus dan beralih kepada Negara, juga tanah-tanah yang benar-benar dimiliki oleh Swapraja, yaitu baik yang diusahakan dengan cara persewaan, bagi-hasil dan lain sebagainya ataupun diperuntukkan tanah jabatan dan lain-lainnya.
d.Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut, adalah misalnya bekas tanah-tanah partikelir, tanah-tanah dengan hak guna-usaha yang telah berakhir waktunya, dihentikan atau dibatalkan, tanah-tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh Jawatan yang bersangkutan kepada Negara dan lain-lain.
Tidak termasuk di dalamnya tanah-tanah wakaf dan tanah-tanah untuk peribadatan.

Pasal 2
Pemberian kesempatan kepada bekas pemilik tanah yang melebihi batas maksimum untuk mengajukan usul tentang tanah-tanah yang akan tetap dimilikinya, bermaksud hendak memperhatikan kepentingan-kepentingan bekas pemilik, agar dengan tanah yang dimiliki itu pengusahaannya dapat effisien. Dalam pada itu usul tersebut tidak mesti akan selalu dipenuhi, oleh karena dalam penetapan tanah untuk bekas pemilikpun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya tentang konsolidasi. Pemilikan tanah yang terpencar-pencar yang tidak memungkinkan penggarapan secara yang ekonomis, sudah barang tentu tidak akan diperbolehkan, oleh karena hal itu akan bertentangan dengan tujuan Landreform untuk memperbesar produksi pertanian.
Untuk melaksanakan penguasaan tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, akan diadakan oleh Menteri Agraria suatu pernyataan yang menetapkan bagian-bagian tanah yang tetap menjadi hak pemilik dan bagian-bagian tanah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah. Penguasaan tanah tersebut dinyatakan dimulai sejak tanggal 24 September 1961.

Pasal 3
Pasal ini mengatur tentang pemilikan tanah oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan. Pemilikan yang demikian menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien, misalnya tentang penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya. Juga dapat menimbulkan sistim-sistim penghisapan, misalnya orang-orang yang tinggal di kota memiliki tanah di desa-desa, yang digarapkan kepada para petani-petani yang ada di desa-desa itu dengan sistim sewa atau bagi-hasil. Ini berarti bahwa para petani yang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanya mendapat sebagian saja dari hasil tanah yang dikerjakan, sedang pemilik tanah yang tinggal di kota-kota, yang kebanyakan juga sudah mempunyai mata pencaharian lain, dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hasil tanahnya pula. Berhubung dengan itu perlu pemilik tanah itu bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut, agar tanah itu dapat dikerjakan sendiri, sesuai dengan prinsip yang telah diletakkan dalam "JAREK", bahwa "tanah adalah untuk tani yang menggarapnya".
Batas daerah diambil kecamatan, oleh karena jarak dalam kecamatan masih memungkinkan pengusahaan tanahnya secara efektif. Juga pemilik tanah yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi mereka yang menjalankan tugas Negara misalnya: pergi dinas ke luar negeri, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya.
Juga pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta mereka yang dipersamakan, yang sedang menjalankan tugas Negara boleh memiliki tanah di luar kecamatan, tetapi pemilikan itu terbatas pada 2/5 luas maksimum yang ditentukan. Misalnya di daerah yang sangat padat, maka hanya diperbolehkan memiliki sawah 2/5 x 5 ha = 2 ha.
Di dalam perkecualian yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 termasuk pula pemilikan oleh isteri dan/atau anak-anak yang masih menjadi tanggungannya.

Pasal 4
Yang dimaksudkan dengan "kepentingan Pemerintah", ialah baik kepentingan Pemerintah Pusat maupun kepentingan Pemerintah Daerah. Sedang mereka yang langsung dirugikan ialah mereka yang pada waktu hak dan wewenang atas tanah dari Swapraja atau bekas Swapraja itu belum dihapuskan, memperoleh penghasilan, berhubung mereka diserahi untuk mengurusnya atau mengusahakannya ataupun karena menjabat sesuatu jabatan.

Pasal 5
Oleh karena tanah-tanah yang dimaksudkan itu dalam penyelesaiannya memerlukan penelitian yang khusus, maka pembagiannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 6
Besarnya ganti-kerugian, kepada bekas pemilik ditetapkan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan klasnya.

Cara menghitungnya adalah sebagai berikut:
Pertama dicari dulu hasil bersih dari tanah-tanah kelebihan diseluruh Daerah Tingkat II yang bersangkutan selama 5 tahun berturut-turut.
Misalnya tanah kelebihan ada 100 ha sawah, hasil kotornya
tahun 57 ada 2000 kw padi
tahun 58 ada 2200 kw padi
tahun 59 ada 2600 kw padi
tahun 60 ada 2400 kw padi
tahun 61 ada 1800 kw padi
--------------------------------------- +
                      11000 kw hasil kotor.
Hasil bersih = 11000 kw: 2 = 5500 kw padi.
Hasil bersih rata-rata selama 5 tahun = 5500/5 = 1100 kwintal. Hasil bersih rata-rata selama 5 tahun untuk 1 ha = 1100: 100 = 11 kwintal padi.
Harga padi 1 kw = Rp300, -
Nilai hasil bersih rata-rata 5 th tiap-tiap ha = 11 x Rp 300,- = Rp 3300,-

Setelah diketahui nilai hasil bersih tiap ha, kemudian disesuaikan dengan golongan klas tanahnya, misalnya:
klas I = Rp 3500,-
klas II = Rp 3000,-
klas III = Rp 2500,- dan seterusnya.
Ganti kerugian yang dibayarkan kepada bekas pemilik untuk tanah klas II adalah:
a.untuk 5 ha yang pertama, tiap ha: 10 x Rp 3000,- = Rp 30.000,-
b.untuk 5 ha yang kedua, ketiga dan keempat tiap ha: 9 x Rp 3000,- = Rp 27.000,-
c.untuk yang selebihnya, tiap ha: 7 x Rp 3000,- = Rp 21.000,-

Misalnya: A mempunyai tanah kelebihan sawah klas II seluas 22 ha, maka ia akan mendapat ganti kerugian sebesar:

Cara menghitung hasil-bersih:
a.untuk tanah yang ditanami padi saja: 1/2 x hasil kotor
b.untuk tanah yang ditanami palawija: 1/3 x hasil kotor
c.untuk tanah yang ditanami padi dan palawija: 1/2 x hasil kotor padi ditambah dengan 1/3 x hasil kotor palawija.

Pasal 7
Ganti kerugian diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan di BKTN dan sisanya dalam bentuk surat-hutang-landreform. Surat-hutang-landreform ini digunakan untuk keperluan pembangunan industri. Penukarannya dengan barang-barang modal dinilai dengan harga nominalnya, artinya harga yang tercantum dalam surat-hutang-landreform tersebut. Penukaran surat-hutang- landreform dimulai 2 tahun setelah tahun surat-hutang-landreform itu dikeluarkan. Tiap tahunnya dikeluarkan sebagian jumlah nilai surat-hutang-landreform, demikian rupa hingga semuanya akan dilunasi dalam waktu 12 tahun.

Pasal 8
Tanah-tanah yang dibagi-bagikan itu akan diberikan dengan hak milik. Oleh karena luas tanah yang akan dibagi-bagikan itu jika dibandingkan dengan rakyat yang membutuhkan, adalah sangat sedikit, maka di dalam pembagian ini perlu diadakan prioritet yaitu urut-urutan petani yang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan.
Di dalam prioritet tersebut maka para penggarap tanah yang bersangkutan, dipandang yang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan.
Mereka adalah yang telah mempunyai hubungan yang paling erat dengan tanah yang digarapnya, sehingga atas dasar prinsip "tanah untuk tani yang menggarap", hubungan tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus dijamin kelangsungannya.
Apabila setelah dibagikan kepada petani golongan prioritet a masih ada sisanya maka sisa itu dibagikan kepada petani golongan prioritas b, demikian seterusnya.
Dalam pada itu petani-petani yang mempunyai ikatan keluarga sampai dua derajat dengan bekas pemilik, petani-petani yang terdaftar sebagai veteran, janda pejoang kemerdekaan yang gugur serta para petani korban kekacauan diutamakan. Tetapi pengutamaan itu hanya berlaku di dalam golongan prioritet yang sama. Misalnya petani yang terdaftar sebagai veteran yang termasuk dalam prioritas c tidak dapat menggeser petani dalam golongan prioritet a.

Pasal 9
Tidak semua petani yang digolongkan dalam prioritet tersebut pada pasal 8 akan mendapat pembagian tanah, karena di samping mengingat tersedianya tanah yang akan dibagi, mereka itu harus juga memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat umum berlaku bagi semua petani dalam segala golongan prioritet. Apabila salah satu syarat umum tersebut tidak dipenuhi, maka walaupun sudah dimasukkan dalam salah satu golongan prioritet, ia tidak akan mendapat pembagian tanah.
Sedang syarat-syarat khusus berlaku bagi tiap-tiap golongan prioritas.
Jadi walaupun syarat umum sudah dipenuhi, tapi jika syarat khusus yang berlaku bagi golongannya tidak dipenuhi, maka ia juga tidak mendapat pembagian tanah.

Pasal 10
Pada umumnya di daerah yang padat luas pembagian tanah itu adalah sekitar 0,5 ha sampai 1 ha, yang sifatnya melengkapi agar pemilikan tanah mencapai luas 0,5 ha dan 1 ha. Jadi tidak dua ha, yaitu karena luas tanah yang akan dibagi terbatas sekali. Pembagian tanah seluas tersebut dimaksudkan untuk memperluas adanya pemilikan tanah bagi para petani, yang telah bertahun-tahun hanya bertindak sebagai penggarap atau penyewa saja.
Dengan diberikan hak milik atas tanah yang bersangkutan maka para petani akan lebih giat bekerja dan lebih baik dalam mengusahakan tanahnya, sehingga produksi dapat naik.
Pembagian tanah di daerah-daerah yang tidak padat batas luasnya dapat diperbesar oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II.

Pasal 11
Pasal ini mengatur konsolidasi tanah, baik tanah untuk bekas pemilik maupun tanah yang akan dibagi-bagikan kepada para petani. Dengan penyatuan tanah-tanah yang dimiliki dan digarap, maka dapat diadakan penghematan tenaga, modal dan ongkos-ongkos produksi lainnya serta dapat dihemat pula pengangkutan hasilnya, dengan demikian produksi dapat diperbesar dengan ongkos yang lebih rendah.

Pasal 12
Pembagian tanah-tanah yang ditanami dengan tanaman keras dan tanah untuk tambak tidak perlu dilakukan dengan mengadakan pemecahan tanah yang bersangkutan. melainkan kesatuan-kesatuan tanah tersebut harus tetap dipelihara. Hanya petani-petani yang berhak mendapat tanahlah yang ditetapkan, sedang pengusahaannya dapat diselenggarakan secara koperasi.
Atau tanahnya dapat juga diberikan dengan hak guna-usaha dengan syarat-syarat tertentu.
Jika kesatuan-kesatuan itu dipecah-pecah maka tanah-tanah tertentu tidak dapat diusahakan secara effisien, padahal tujuan Landreform antara lain adalah menuju kepada Landconsolidation untuk mencapai efficiency yang sebesar-besarnya.
Oleh karena itu maka pemilik-pemilik baru yang mendapat pembagian tanah-tanah perkebunan maupun tanah-tanah tambak diatur supaya masuk koperasi tambak atau koperasi pertanian tanaman keras.

Pasal 13
Inti penjelasan ayat 2 sama dengan penjelasan pasal 12.

Pasal 14
Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik yang definitip menurut prioritet yang tersebut pada pasal 8 ayat 1, maka tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum, tanah-tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah tersebut dan tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja diberikan kepada petani-petani yang mengerjakannya untuk digarap selama paling lama 2 tahun.
Ini tidak berarti, bahwa mereka semua yang sudah diberi izin untuk mengerjakan itu akan mendapat hak milik. Hanya kepada mereka yang memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 8, 9 dan memenuhi pula kewajiban membayar sewa akan diberi hak milik.
Besarnya sewa per ha ditetapkan 1/3 dari hasil panen, yaitu hasil kotor setelah dipotong bawon. Sewa itu dapat dibayar berupa hasil atau berupa uang yang senilai. Ini berlaku bagi semua tanah baik ditanami dengan padi, palawija maupun padi dan palawija. Hubungan ini bukan perjanjian bagi-hasil.
Para petani yang memperoleh pembagian tanah dengan hak milik diwajibkan membayar harga tanah yang bersangkutan, yang akan dinyatakan dalam surat keputusan pemberian haknya. Kewajiban membayar harga tanah itu diadakan, berhubung dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk membayar ganti-kerugian kepada bekas pemilik.
Tanah-tanah yang telah dibagikan dengan hak milik itu harus dikerjakan/diusahakan sendiri oleh pemiliknya. Harus diusahakan juga agar supaya paling lambat 2 tahun sejak diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya dapat mencapai kenaikan produksi menurut ketentuan-ketentuan dari Dinas Pertanian Rakyat Daerah Tingkat I atau II yang bersangkutan. Jangka waktu 2 tahun itu dipandang sebagai jangka waktu yang cukup panjang untuk dapat mencapai kenaikan produksi.

Pasal 15
Yang menetapkan harga bagi pemilik baru adalah Panitya Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Besarnya harga tanah adalah sama dengan rata-rata jumlah ganti-kerugian sehektar yang diberikan kepada bekas pemilik di daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut klafisikasi tanahnya, dengan ditambah 10% biaya administrasi.
Misalnya: di Daerah Tingkat II A terdapat 100 ha tanah kelebihan dan jumlah ganti-kerugian seluruhnya ada Rp 3.000.000,-. Maka rata-rata ganti kerugian yang diberikan kepada bekas pemilik tiap hektarnya ada:
Rp.3.000.000
------------------- = Rp 30.000,-
       100
Setelah diketahui rata-rata ganti-kerugian tiap hektarnya, kemudian baru disesuaikan dengan klasifikasi tanahnya, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:
Tanah klas I tiap ha = Rp 35.000,-
Tanah klas II tiap ha = Rp 30.000,-
Tanah klas III tiap ha = Rp 25.000,- dan seterusnya.
Kemudian baru ditambah dengan 10% biaya administrasi. Harga tanah tersebut dapat dibayar dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sejak hak milik itu diberikan. Jika dibayar dengan angsuran, maka yang bersangkutan harus pula membayar bunga 3% setahun dari sisa harga tanah yang belum diangsur.

Pasal 16
Pada azasnya pembiayaan pelaksanaan Landreform haruslah ditanggung oleh masyarakat sendiri, yaitu oleh para petani yang memperoleh pembagian tanah. Adapun peranan Pemerintah dalam hal ini adalah memberikan modal pertama untuk keperluan pelaksanaan Landreform, modal mana dalam waktu tertentu oleh para petani akan dikembalikan lagi kepada Pemerintah, dalam bentuk hasil sewa dan penjualan-penjualan tanah kepada para petani, pungutan 10% ongkos administrasi dan lain-lain. Selain itu Pemerintah juga memberi pimpinan atas pembiayaan Landreform, agar biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan program Pemerintah. Oleh karena itu maka penggunaan Dana Landreform harus mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Panitya Landreform Pusat dan oleh Menteri Agraria.
Dalam pada itu oleh karena pembiayaan Landreform itu mempunyai sifat-sifat khusus, maka akan memperlambat pelaksanaannya apabila pembiayaan tersebut diatas diperlakukan sama dengan pembiayaan yang diatur menurut anggaran belanja biasa. Oleh karena itu untuk pembiayaan Landreform perlu dibentuk suatu badan hukum yang bersifat otonoom, dengan peraturan, administrasi, organisasi serta tata-kerja tersendiri. Badan hukum yang dimaksudkan adalah, "Yayasan Dana Landreform".

Pasal 17
Pengusahaan tanah-tanah yang kecil-kecil oleh para pemiliknya masing-masing, dan pengusahaan tanah-tanah yang terpencar, ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Maka dari itu diusahakan supaya tanah-tanah para petani kecil dapat diatur pengusahaannya, dengan jalan bekerja sama dalam bentuk koperasi.
Dalam koperasi pertanian tersebut hak milik atas tanah dari para petani tidak dihapuskan.
Koperasi mengatur tentang pengusahaan tanahnya, membantu penggarapannya, mengusahakan kredit yang dapat berupa bibit, pupuk dan lain-lain, serta memberikan petunjuk-petunjuk tentang pengolahan tanahnya. Koperasi berusaha agar supaya dapat menghilangkan "pengangguran tak kentara" (disguised unemployment).

Pasal 18
Oleh karena sebagian terbesar kaum tani pemilik tanah itu memiliki tanah yang sangat kecil, maka hasilnya tidak cukup untuk hidup. Maka dari itu kaum tani selalu memerlukan pinjaman, baik untuk konsumsi maupun untuk produksi. Hal ini menyebabkan suburnya sistim ijon jika tidak disediakan kredit lainnya.
Untuk memberantas ijon maka Pemerintah menyediakan kredit, yang disalurkan melalui Bank Koperasi, Tani dan Nelayan. Terutama pemberian kredit kepada petani-petani yang baru mendapat pembagian tanah, untuk ongkos penggarapan yang pertama dan untuk mencegah supaya tanah yang diperolehnya jangan jatuh lagi kepada tuan-tuan tanah.
Karena cabang-cabang B.K.T.N. ini berkedudukan di ibu Kota Kabupaten, maka untuk dapat melayani kebutuhan kaum tani secara cepat perlu adanya bantuan dari badan lain, yang langsung berhubungan dengan para petani. Di desa-desa atau daerah setingkat dengan itu dimana sudah ada Koperasi Pertanian, maka pemberian kredit dari BKTN ini harus disalurkan melalui koperasi pertanian itu.

Pasal 19
Landreform mempunyai arti yang sangat penting sebagai dasar dari Pembangunan Semesta, maka dari itu barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaannya, perlu dijatuhi hukuman pidana.

Pasal 20
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 21
Tanggal 24 September 1961 adalah bertepatan dengan setahun berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, sebagai peraturan yang pokok daripada penyelenggaraan landreform.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas