(1)Terhadap pelanggaran yang diancam dengan Sanksi Administrasi berupa denda yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52, Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), atau Pasal 91 ayat (4) Undang-undang, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang tersebut dalam pasal Undang-undang yang bersangkutan.
(2)Terhadap pelanggaran yang diancam dengan Sanksi Administrasi berupa denda yang besarnya dinyatakan dalam persentase dari Bea Masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), atau Pasal 45 ayat (4) Undang-undang, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang diperoleh dari hasil perkalian antara besarnya Sanksi Administrasi dengan Bea Masuk yang seharusnya dibayar.
(3)Terhadap pelanggaran yang diancam dengan Sanksi Administrasi berupa denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), atau Pasal 82 ayat (6) Undang-undang, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang ditetapkan secara berjenjang berdasarkan jumlah pelanggaran selama enam bulan terakhir.
(4)Terhadap pelanggaran yang diancam dengan Sanksi Administrasi berupa denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam persentase tertentu dari kekurangan pembayaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) atau Pasal 82 ayat (5) Undang-undang, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran Bea Masuk dengan Bea Masuk yang telah dibayar.

Pasal 4
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan:
a.apabila dalam enam bulan terakhir dilakukan satu kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar satu kali denda minimum;
b.apabila dalam enam bulan terakhir dilakukan dua kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar dua kali denda minimum;
c.apabila dalam enam bulan terakhir dilakukan tiga sampai dengan empat kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar lima kali denda minimum;
d.apabila dalam enam bulan terakhir dilakukan lima sampai enam kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar tujuh kali denda minimum;
e.apabila dalam enam bulan terakhir dilakukan lebih dari enam kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar satu kali denda maksimum.

Apabila tarif Bea Masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran yang dikenakan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 besarnya nol persen, maka denda ditetapkan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 7
(1)Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan disampaikan kepada yang dikenakan sanksi administrasi dengan surat pemberitahuan.
(2)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat besarnya sanksi administrasi yang dikenakan dan ketentuan Undang-undang yang dilanggar.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri.

Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Pasal ini menganut azas kesebandingan (proporsionaliteit beginsel) yaitu bahwa besar kecilnya suatu Sanksi Administrasi berupa denda yang dapat dikenakan dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian negara atau frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar dalam kurun waktu tertentu, sehingga kerugian negara dapat dipulihkan.

Pasal 4
Pasal ini mengatur ketentuan tentang cara penetapan denda atas pelanggaran Undang-undang yang dikenai Sanksi Administrasi dalam bentuk denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah.
Contoh:
Pada tanggal 15 Juli, Pengangkut barang impor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang, yaitu jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean, sehingga berdasarkan Undang-undang dikenai Sanksi Administrasi berupa denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
Untuk mengenakan Sanksi Administrasi berupa denda terhadap Pengangkut tersebut di atas, terlebih dahulu harus dilihat jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pengangkut tersebut dalam kurun waktu enam bulan terakhir dihitung sejak tanggal terjadinya pelanggaran terakhir, dalam kasus ini antara kurun waktu 15 Januari sampai dengan 15 Juli. Apabila dalam kurun waktu tersebut, Pengangkut misalnya melakukan tiga kali pelanggaran, maka dikenakan denda lima kali dari denda minimum, yaitu sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 5
Pasal ini mengatur ketentuan tentang cara penetapan denda atas pelanggaran undang-undang yang dikenai Sanksi Administrasi dalam bentuk denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam persentase tertentu dari kekurangan pembayaran Bea Masuk.
Contoh:
Dalam Pemberitahuan Impor Barang, Importir membayar Bea Masuk atas barang yang diimpornya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), berdasarkan tarif Bea Masuk sebesar 10% dan nilai pabean atas barang impor tersebut sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dari hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai ternyata nilai transaksi dari barang bersangkutan adalah sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Bea Masuk yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga importir kurang membayar Bea Masuk sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (4) undang-undang, atas kesalahan memberitahukan nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Importir dikenai Sanksi Administrasi berupa denda paling banyak lima ratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar atau paling sedikit seratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar. Dalam kasus di atas, kekurangan pembayaran Bea Masuk adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Bea Masuk yang telah dibayar (Rp250.000 dibagi Rp1.000.000), sehingga denda administrasi yang dikenakan terhadap Importir adalah 100% (seratus persen) dari kekurangan pembayaran Bea Masuk, yaitu sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6
Pada dasarnya terhadap pelanggaran yang timbul karena tidak dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang tetap dikenakan suatu sanksi. Oleh karena itu apabila Sanksi Administrasi yang dasar perhitungannya adalah persentase dari kekurangan pembayaran Bea Masuk, ternyata Bea Masuk atas barang yang dilakukan pelanggaran tersebut tarifnya 0% (nol persen), maka sanksi yang dijatuhkan tidak lagi bersifat proporsional, tetapi didasarkan pada satuan jumlah dalam rupiah.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pencantuman besarnya sanksi administrasi dan ketentuan Undang-undang yang dilanggar dalam surat pemberitahuan dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dikenakan sanksi administrasi, khususnya agar yang bersangkutan mengetahui secara jelas ketentuan yang dilanggarnya, sehingga apabila yang bersangkutan keberatan terhadap pengenaan sanksi administrasi dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]