BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pembentukan Perwakilan Ombudsman dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Ombudsman dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.
(2)Mekanisme pembentukan Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ombudsman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
PERWAKILAN OMBUDSMAN

Pasal 4
(1)Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman.
(2)Perwakilan Ombudsman berkedudukan di ibukota provinsi atau kabupaten/kota.
(3)Perwakilan Ombudsman dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan Ombudsman.

Perwakilan Ombudsman mempunyai tugas:
a.menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
b.melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan di wilayah kerjanya;
c.menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman di wilayah kerjanya;
d.melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
e.melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintahan daerah, instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan;
f.membangun jaringan kerja;
g.melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya; dan
h.melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman.

Pasal 7
(1)Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Perwakilan Ombudsman berwenang:
a.meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman;
b.memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
c.meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan atau dari instansi Terlapor;
d.melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
e.menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
f.menyampaikan usul Rekomendasi kepada Ombudsman mengenai penyelesaian Laporan, termasuk usul Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan
g.demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ombudsman.

Pasal 8
Dalam hal Perwakilan Ombudsman mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya atau menangani dugaan maladministrasi yang mendapat perhatian masyarakat, Ombudsman dapat mengambil alih tugas dan kewenangan tersebut untuk ditindaklanjuti.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN OMBUDSMAN

(1)Ombudsman melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Perwakilan Ombudsman.
(2)Perwakilan Ombudsman wajib melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 secara berkala kepada Ombudsman.

Pasal 11
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Perwakilan Ombudsman wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya, dengan Kepala Perwakilan Ombudsman lainnya, antar satuan organisasi di lingkungan Ombudsman, maupun dengan instansi lain di daerah.

(1)Kepala Perwakilan Ombudsman diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat pleno anggota Ombudsman.
(2)Kepala Perwakilan Ombudsman memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14
Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman, seorang calon harus memenuhi persyaratan:
a.warga negara Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
e.berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f.cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas, dan memiliki reputasi yang baik;
g.memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
h.tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
i.tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Kepala Perwakilan Ombudsman dilarang merangkap menjadi:
a.pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
c.anggota partai politik; dan
d.profesi lainnya.

Pasal 17
(1)Kepala Perwakilan Ombudsman diberhentikan karena:
a.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
b.mengundurkan diri;
c.berakhir masa jabatannya;
d.berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
e.dinyatakan melanggar sumpah/janji;
f.dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
g.berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
h.meninggal dunia.
(2)Dalam hal Kepala Perwakilan Ombudsman berstatus sebagai pegawai negeri sipil, maka selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan organik tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil dan dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya setelah selesai menjalankan tugasnya.

Pasal 18
Sebelum menduduki jabatannya, calon Kepala Perwakilan Ombudsman harus mengangkat sumpah menurut agamanya atau mengucapkan janji di hadapan Ketua Ombudsman atau Wakil Ketua Ombudsman, yang lafal sumpahnya berbunyi:
"Demi Allah,"
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun".
"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah/berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku".
"Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya."

(1)Kepala Perwakilan Ombudsman berhak atas penghasilan dan hak-hak lain.
(2)Ketentuan mengenai besaran penghasilan dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
(1)Asisten Ombudsman pada Perwakilan Ombudsman yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dapat diangkat kembali sebagai asisten dengan memperhitungkan masa kerja dan jenjang kepangkatan berdasarkan Peraturan Ombudsman yang mengatur mengenai penjenjangan jabatan asisten Ombudsman Republik Indonesia.
(2)Asisten bidang sekretariat pada Perwakilan Ombudsman yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Dibentuknya Perwakilan Ombudsman di samping memudahkan akses bagi masyarakat juga membantu Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3
Ayat (1)
"Kebutuhan masyarakat" dalam ketentuan ini dapat didasarkan pada permintaan masyarakat di daerah tersebut dan/atau didasarkan pada pertimbangan Ombudsman.
"Sumber daya" dalam ketentuan ini meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika di kabupaten/kota didirikan Perwakilan Ombudsman, maka dalam rangka koordinasi, Perwakilan Ombudsman yang ada di kabupaten/kota mempunyai hubungan hierarki dengan Perwakilan Ombudsman yang ada di provinsi.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah lainnya" antara lain instansi vertikal, unit pelaksana teknis kementerian/lembaga yang ada di wilayah kerjanya.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh Ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh Ombudsman.
Yang dimaksud dengan "konsiliasi" adalah upaya untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan "hambatan" adalah kesulitan atau rintangan misalnya, dugaan maladministrasi yang ditangani mendapatkan ancaman atau pengaruh dari pihak terlapor agar Ombudsman tidak menangani dugaan tersebut.
Yang dimaksud dengan "mendapat perhatian masyarakat" misalnya dugaan maladministrasi telah menyebar dan melibatkan pimpinan instansi pusat. Selain itu, terdapat kemungkinan maladministrasi yang ditangani memerlukan keahlian khusus seperti masalah akuntansi, teknologi, farmasi, dan lain-lain.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman" adalah menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, pengamanan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Perwakilan Ombudsman.

Pasal 10
Ayat (1)
Evaluasi secara berkala dalam ketentuan ini dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
Ayat (2)
Laporan secara berkala dalam ketentuan ini dilaksanakan setiap tiga bulan (triwulan).

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah bahwa pengangkatan Kepala Perwakilan dilakukan melalui proses seleksi yang diumumkan kepada publik.

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "profesi lainnya" dalam ketentuan ini adalah profesi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, antara lain dokter, akuntan, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanahPasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Hak-hak lain dalam ketentuan ini misalnya, tunjangan asuransi dan transportasi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]