(1)Membentuk Kecamatan Bengo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi wilayah:
a.Desa Tungke;
b.Desa Samaenre;
c.Desa Walimpong;
d.Desa Selli;
e.Desa Bengo;
f.Desa Bullu Allaporeng'e;
g.Desa Mattiro Walie;
h.Desa Mattiropulli;
i.Desa Lili Riantang.
(2)Wilayah Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lappariaja.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Bengo, maka wilayah Kecamatan Lappariaja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tungke.

Pasal 4
(1)Membentuk Kecamatan Tellu Limpoe di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, yang meliputi wilayah:
a.sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, yang terdiri dari:
1.Desa Mannanti;
2.Desa Lembang Lohe;
3.Desa Tellulimpoe;
4.Desa Saotengah;
5.Desa Kaloba;
6.Desa Massaile.
b.sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, yang terdiri dari:
1.Desa Bua;
2.Desa Sukamaju;
3.Desa Era Baru;
4.Desa Potongko.
(2)Dengan dibentuknya Kecamatan Tellu Limpoe, maka wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan wilayah Kecamatan Sinjai Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Mannanti.

(1)Membentuk Kecamatan Bola di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, yang meliputi wilayah:
a.Desa Solo;
b.Desa Sanreseng Ade;
c.Desa Pattangngae;
d.Desa Lattimu;
e.Desa Ujung Tanah;
f.Desa Rajamawellang;
g.Desa Balielo;
h.Desa Pasir Putih;
i.Desa Lempong;
j.Desa Bola;
k.Desa Manurung.
(2)Wilayah Kecamatan Bola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Takkala.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Bola, maka wilayah Kecamatan Takkala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Bola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Solo.

Pasal 7
(1)Membentuk Kecamatan Keera di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, yang meliputi wilayah:
a.Kelurahan Ballere;
b.Desa Keera;
c.Desa Ciromani;
d.Desa Labawang;
e.Desa Paojepee;
f.Desa Inrello;
g.Desa Awota;
h.Desa Awo;
i.Desa Lalliseng;
j.Desa Pattirolokka.
(2)Wilayah Kecamatan Keera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Pitumpanua.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Keera, maka wilayah Kecamatan Pitumpanua dikurangi dengan wilayah Kecamatan Keera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Keera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Kelurahan Ballere.

Pasal 8
(1)Membentuk Kecamatan Baebunta di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang meliputi wilayah:
a.Desa Sassa;
b.Desa Meli;
c.Desa Rada;
d.Desa Baebunta;
e.Desa Salassa;
f.Desa Kariango;
g.Desa Salulemo;
h.Desa Tarobok;
i.Desa Lara;
j.Desa Mario;
k.Desa Beringin Jaya;
l.Desa Lembang-lembang.
(2)Wilayah Kecamatan Baebunta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Sabbang.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Baebunta, maka wilayah Kecamatan Baebunta dikurangi dengan wilayah Kecamatan Baebunta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Baebunta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Sassa.

(1)Membentuk Kecamatan Tomoni di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang meliputi wilayah:
a.Desa Tomoni;
b.Desa Kalpataru;
c.Desa Bayonda;
d.Desa Lestari;
e.Desa Mulyasari;
f.Desa Purwasari;
g.Desa Kartaraharja;
h.Desa Patengko;
i.Desa Cendana Hitam;
j.Desa Manunggal.
(2)Wilayah Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Mangkutama.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tomoni, maka wilayah Kecamatan Mangkutama dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tomoni.

Pasal 11
(1)Membentuk Kecamatan Rilau Ale di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, yang meliputi wilayah:
a.Desa Palampang;
b.Desa Bontoharu;
c.Desa Bonto Bangun;
d.Desa Biji Minasa;
e.Desa Bonto Lohe;
f.Desa Bonto Matene;
g.Desa Batu Karopa;
h.Desa Swatani;
i.Desa Karama;
j.Desa Bulu Lohe;
k.Desa Bontoi Manai;
l.Desa Tanah Harapan.
(2)Wilayah Kecamatan Rilau Ale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Bulukma.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Rilau Ale, maka wilayah Kecamatan Bulukma dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rilau Ale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Rilau Ale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Palampang.

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 14
Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala sesuatu dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AKBAR TANDJUNG

[tulis] » komentar « [baca]