BAB I
KETENTUAN UMUM

Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, pemohon harus memenuhi syarat:
a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
c.berijazah sarjana S1;
d.menguasai bahasa Inggris;
e.tidak berstatus sebagai pegawai negeri;
f.lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 4
(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

BAB III
PENGANGKATAN, HAK DAN KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri.
(2)Lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh:
-bahwa saya akan selalu setia dan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Republik Indonesia;
-bahwa saya untuk menjadi dan melaksanakan tugas sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan nama atau dalih apapun tidak akan menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
-bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual akan bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan;
-bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
-bahwa saya akan menjaga kerahasiaan permohonan yang dikuasakan kepada saya dengan menunjung tinggi kode etik Konsultan Hak Kekayaan Intelektual."

Pasal 7
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat dan mengangkat sumpah atau janji, didaftar dalam daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 8
(1)Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak untuk mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal.
(2)Hak untuk mewakili, mendampingi dan/atau membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai surat kuasa.
(3)Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.
(4)Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berkewajiban:
a.mentaati peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan ketentuan hukum lainnya;
b.melindungi kepentingan pengguna jasa, dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang dikuasakan kepadanya; dan
c.memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
(5)Pemberian pelayanan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu.
(6)Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan tugasnya, menunjuk seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual lainnya untuk bertindak sebagai Protokol, apabila Konsultan yang bersangkutan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
(7)Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban memberitahukan kepada pemberi kuasa tentang pemberhentian sebagai Konsultan agar pemberi kuasa menunjuk kuasa baru.
(8)Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat, apabila dikemudian hari terjadi perubahan mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf e wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktorat Jenderal.

Bagian Ketiga
Pelatihan Lanjutan dan Evaluasi

(1)Direktorat Jenderal secara berkala 5 (lima) tahun sekali melakukan evaluasi terhadap kinerja Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
a.melaksanakan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
b.telah mengajukan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) permohonan dalam setiap tahun; dan
c.memiliki kantor dengan alamat yang lengkap dan jelas.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 11
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat diberhentikan dengan hormat karena:
a.permintaan sendiri;
b.keadaan kesehatan jasmani dan/atau rohani terganggu, sehingga tidak mampu menjalankan profesinya;
c.tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
d.meninggal dunia;
e.terjadi perubahan kewarganegaraan, tidak lagi bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau menjadi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf e yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (8).

Tatacara pemberhentian, pengajuan keberatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 14
(1)Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus dari daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
(3)Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diangkat kembali menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3443) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Dr.HAMID AWALUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA




Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kartu identitas yang sah" adalah kartu identitas yang masih berlaku.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Legalisir fotokopi ijazah yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau oleh instansi yang berwenang.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Persyaratan Berijasah Sarjana S1 dijadikan syarat untuk diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan luasnya ruang lingkup perlindungan bidang Hak Kekayaan Intelektual. Selain daripada itu, hal ini terkait juga dengan upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sarjana bidang ilmu apapun untuk menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu meliputi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pegawai negeri tidak dapat merangkap jabatan sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan adanya kekhawatiran akan timbul konflik kepentingan nantinya. Disamping itu, ketentuan ini sejalan dengan peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Huruf f
Persyaratan lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual termasuk juga lulus ujian seleksi. Ujian seleksi dimaksudkan untuk menjaring para calon Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang benar-benar telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan, baik dari segi kemampuan maupun jumlah peserta pelatihan yang nantinya disesuaikan dengan kapasitas pelatihan yang ada.

Pasal 4
Ayat (1)
Maksud pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah agar peserta dapat mempunyai kemampuan dan penguasaan materi Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
Ayat (2)
Dalam penyelenggaraan pelatihan, Direktorat memiliki kewenangan untuk menunjuk perguruan tinggi yang dianggap mampu melaksanakan pelatihan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara nasional, sehingga penetapan kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kebijakan nasional serta perkembangan Hak Kekayaan Intelektual secara internasional.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Penunjukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual lainnya untuk bertindak sebagai Protokol dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemohon atau pemberi kuasa agar permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang sedang dalam proses tidak terbengkalai, apabila Konsultan yang bersangkutan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 atau Pasal 12.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dimana terjadinya perubahan syarat-syarat tersebut karena itikad baik.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang dalam 5 (lima) tahun tidak pernah sama sekali melakukan tugasnya mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual.
Selain itu, agar jangan sampai ada Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak pernah melakukan praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini, melainkan Konsultan tersebut hanya sekedar membubuhkan tanda tangannya saja dari permohonan Hak Kekayaan Intelektual orang/pihak lain.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Keadaan kesehatan jasmani dan/atau rohani terganggu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, misalnya dokumen yang disampaikan ternyata palsu.
Huruf e
Yang dimaksud dengan cara yang tidak jujur dalam ketentuan ini, misalnya pada saat ujian seleksi yang bersangkutan mewakilkan kepada orang lain.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Bagi Konsultan Paten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, mereka tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]