BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Utusan Daerah termasuk Gubernur Kepala Daerah dipilih oleh DPRD I dalam Rapat Paripurna Terbuka.
(2)Calon Utusan Daerah yang dipilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Gubernur Kepala Daerah dan eksponen-eksponen Daerah yang dapat diambil dari Partai Politik dan Golongan Karya baik yang berasal dari Anggota maupun bukan Anggota DPRD I.
(3)Untuk penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan, oleh DPRD I dibentuk Panitia Tehnis pelaksanaan.
(4)Pencalonan dan peimilihan Utusan Daerah diatur sebagai berikut:
a.nama calon diajukan dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD I yang diadakan khusus untuk pencalonan dan pemilihan Utusan Daerah;
b.seorang calon diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota DPRD I dan seorang Anggota DPRD I tidak boleh mengajukan lebih dari satu orang calon;
c.jumlah semua calon yang diajukan untuk dipilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Utusan Daerah dan sebanyak-banyaknya dua kali jumlah Utusan Daerah yang ditetapkan bagi Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
d.Panitia Tehnis sebagai dimaksud dalam ayat (3) mengadakan penelitian apakah calon-calon memenuhi syarat keanggotaan MPR, dan ketentuan sebagai Utusan Daerah;
e.hasil penelitian disertai pendapat Panitia Tehnis dimuat dalam Berita Acara Pencalonan dan diajukan dalam Rapat Paripurna Terbuka sebagai dimaksud dalam huruf a;
f.calon yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai dimaksud dalam huruf b dan huruf d adalah calon yang dapat dipilih dalam rapat sebagai dimaksud dalam huruf a;
g.seorang Anggota DPRD I dalam rapat tersebut hanya dapat memberikan suaranya untuk seorang calon;
h.calon-calon yang dinyatakan terpilih ialah calon-calon yang mendapat suara terbanyak berturut-turut sampai sejumlah Utusan Daerah yang ditetapkan untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya ditetapkan sebagai terpilih;
i.hasil pemilihan Utusan Daerah dimuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
(5)Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengatur lebih lanjut tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Anggota Tambahan Utusan Daerah.

Paragrap 3
Anggota Tambahan Utusan
Golongan Politik dan Golongan Karya

Pasal 4
(1)Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum dan mendapat wakil di DPR, memperoleh tambahan Anggota berdasarkan imbangan hasil Pemilihan Umum keanggotaan DPR yang diperolehnya.
(2)Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud dalam ayat (1) memperoleh tambahan utusan di MPR atas dasar perhitungan, jumlah kursi hasil Pemilihan Umum yang diperoleh organisasi yang bersangkutan dibagi jumlah kursi yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum dikalikan jumlah kursi tambahan yang tersedia sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
(3)Dalam menentukan jumlah Tambahan Utusan Partai Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud dalam ayat (2), diadakan pembulatan ke atas apabila angka hasil perhitungan berupa angka pecahan setengah atau lebih dan dihapuskan apabila kurang dari setengah. Dalam pembulatan ini didahulukan organisasi yang memperoleh angka pecahan terbesar berturut-turut sampai jumlah kursi yang tersedia terbagi habis.
(4)Calon Anggota Tambahan Utusan Partai Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d diusulkan oleh organisasi bersangkutan kepada Presiden, yang diambilkan dari Daftar Calon Tetap dalam Pemilihan Umum keanggotaan DPR yang telah disahkan.
(5)Tata cara pengajuan calon Anggota Tambahan Utusan Partai Politik dan Golongan Karya diatur lebih lanjut oleh Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Paragrap 4
Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI
dan bukan ABRI yang diangkat

(1)Golongan Karya ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
a.Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
b.Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
c.Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
d.Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Calon Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden, sebanyak-banyaknya dua kali jumlah utusan yang ditetapkan, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3)Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ialah Organisasi Golongan Karya bukan ABRI yang tidak ikut Pemilihan Umum, yang mempunyai potensi dalam kemasyarakatan dan kenegaraan.
(4)Calon Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam ayat (3) diusulkan kepada Presiden, sebanyak-banyaknya dua kali jumlah utusan yang ditetapkan, dan pengangkatannya dilakukan Presiden atas prakarsanya dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.
(5)organisasi Golongan Karya bukan ABRI, yang dapat mengusulkan Calon Anggota untuk diangkat sebagai dimaksud dalam ayat (4) ditentukan oleh Presiden.
(6)Presiden atas prakarsa sendiri dapat mengangkat anggota Tambahan Utusan Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam ayat (3) di luar calon sebagai dimaksud dalam ayat (4).
(7)Tata cara pengajuan calon Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat

Paragrap 1
Jumlah Anggota

Pasal 7
(1)Jumlah Anggota DPR adalah sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang terdiri dari:
a.360 (tiga ratus enam puluh) orang Anggota yang dipilih dari Partai Politik dan Golongan Karya;
b.100 (seratus) orang Anggota yang diangkat dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI.
(2)Jumlah Anggota sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipilih dalam 26 (dua puluh enam) Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I, dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 400.000 (empat ratus ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil.
(3)Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, jumlah Anggota yang dipilih untuk tiap-tiap Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam ayat (2) didasarkan atas hasil sensus terakhir adalah sebagai berikut:
1.Daerah Istimewa Aceh 10 orang
2.Sumatera Utara 19 orang
3.Sumatera Barat 14 orang
4.Riau 6 orang
5.Sumatera Selatan 10 orang
6.Jambi 6 orang
7.Bengkulu 4 orang
8.Lampung 7 orang
9.Jawa Barat 48 orang
10.Daerah Khusus ibukota Jakarta 13 orang
11.Jawa Tengah 52 orang
12.Daerah Istimewa Yogyakarta 6 orang
13.Jawa Timur 60 orang
14.Kalimantan Barat 7 orang
15.Kalimantan Tengah 6 orang
16.Kalimantan Selatan 10 orang
17.Kalimantan Timur 6 orang
18.Sulawesi Utara 6 orang
19.Sulawesi Tengah 4 orang
20.Sulawesi Tenggara 4 orang
21.Sulawesi Selatan 23 orang
22.Bali 8 orang
23.Nusa Tenggara Barat 6 orang
24.Nusa Tenggara Timur 12 orang
25.Maluku 4 orang
26.Irian Jaya 9 orang
(4)Perhitungan jumlah Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (3) akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.
(5)Dalam menentukan jumlah Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (3), diadakan pembulatan ke atas apabila angka hasil perhitungan berupa angka pecahan setengah atau lebih dan dihapuskan apabila kurang dari setengah.

Paragrap 2
Anggota Golongan Karya ABRI dan
bukan ABRI yang diangkat

Pasal 8
(1)Anggota DPR yang diangkat terdiri dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Imbangan jumlah Anggota Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu), yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang untuk Golongan ABRI dan 25 (dua puluh lima) orang untuk Golongan Karya bukan ABRI.
(3)Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) berlaku bagi pencalonan Golongan Karya ABRI.
(4)Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), (5), (6) dan ayat (7) berlaku bagi pencalonan Golongan Karya bukan ABRI.

Bagian Ketiga
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragrap 1
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

(1)Anggota DPRD yang diangkat terdiri dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI dengan imbangan jumlah Anggota 3: 1 dan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3).
(2)Jumlah Anggota DPRD yang diangkat adalah seperlima dari jumlah Anggota DPRD yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(3)Dalam menentukan jumlah Anggota yang diangkat sebagai dimaksud dalam ayat (2), diadakan pembulatan ke atas apabila angka hasil perhitungan berupa angka pecahan setengah atau lebih dan dihapuskan apabila kurang dari setengah.

Pasal 11
(1)Calon Anggota dari Golongan Karya ABRI diusulkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya, kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya dua kali jumlah Anggota yang ditetapkan yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
(2)Calon Anggota dari Golongan Karya bukan ABRI diusulkan oleh Organisasi Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya dua kali jumlah yang ditetapkan dan pengangkatannya dilakukan atas prakarsa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.
(3)Organisasi Golongan Karya bukan ABRI yang dapat mengusulkan Calon Anggota sebagai dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
(4)Atas prakarsanya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat Anggota Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) di luar calon sebagai dimaksud dalam ayat (2).
(5)Tata cara pengajuan calon Anggota Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

BAB III
KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Persyaratan Keanggotaan

Paragrap 1
Syarat-syarat dan Ketentuan Keanggotaan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

(1)Untuk menjadi Anggota DPRD I harus dipenuh syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 Undang-undang.
(2)Untuk menjadi Anggota DPRD II harus dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 Undang-undang.
(3)Tata cara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
(4)Untuk melakukan penelitian calon Anggota DPRD I dan DPRD II mengenai syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) serta dengan memperhatikan ayat (3), Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum membentuk Panitia Peneliti Daerah yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
(5)Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berlaku bagi calon Anggota DPRD I dan DPRD II, dengan pengertian bahwa penelitiannya dilakukan oleh Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
(6)Anggota DPRD I dan DPRD II yang pindah tempat tinggal dan menetap di luar Wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II yang bersangkutan kehilangan status keanggotaannya.

Bagian Kedua
Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 14
(1)Anggota MPR/DPR diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan Keputusan Presiden.
(2)Anggota DPRD I diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
(3)Anggota DPRD II diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri.
(4)Tata cara peresmian dan pemberhentian keanggotaan MPR/DPR diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
(5)Tata cara peresmian dan pemberhentian keanggotaan DPRD I/DPRD II diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Pengambilan Sumpah/Janji

(1)Masa keanggotaan MPR/DPR/DPRD adalah lima tahun dan mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.
(2)Pada saat Anggota MPR/DPR/DPRD yang baru diambil sumpah/janjinya oleh Pejabat yang berwenang sebagai dimaksud dalam Pasal 15, maka semua Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang lama berakhir keanggotaannya, dan pemberhentiannya diresmikan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima
Pemberhentian Antar Waktu Keanggotaan dan Penggantinya

Pasal 17
(1)Anggota MPR/DPR/DPRD berhenti antar waktu karena ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang.
(2)Pelaksanaan pemberhentian sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang.

Pasal 18
(1)Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi Anggota Partai Politik dan Golongan Karya yang dipilih/Anggota Tambahan MPR dari Partai Politik dan Golongan Karya:
a.untuk MPR/DPR diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada Presiden melalui Pimpinan MPR/DPR;
b.untuk DPRD I diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD I,
c.untuk DPRD II diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Pimpinan DPRD II;
d.calon sebagai dimaksud dalam ayat ini diambil dari Daftar Calon Tetap keanggotaan DPR/DPRD yang telah disahkan.
(2)Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang diajukan oleh Pimpinan DPRD I yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi Anggota MPR/DPR yang diangkat diatur sebagai berikut:
a.bagi Golongan Karya ABRI diajukan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden melalui Pimpinan MPR/DPR menurut tata cara sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);
b.bagi Golongan Karya bukan ABRI diusulkan oleh Organisasi Golongan Karya bukan ABRI, atas prakarsa Presiden, dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.
(4)Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi Anggota DPRD I/DPRD II yang diangkat diatur sebagai berikut:
a.bagi Golongan Karya ABRI diajukan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD I/DPRD II menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
b.bagi Golongan Karya bukan ABRI diusulkan oleh Organisasi Golongan Karya bukan ABRI atau atas prakarsa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.
(5)Pimpinan MPR/DPR/DPRD yang bersangkutan segera meneruskan calon pengganti kepada Pejabat yang berwenang meresmikannya.

(1)Pimpinan MPR/DPR terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.
(2)Selama Pimpinan MPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya berdasarkan Peraturan Tata Tertib MPR yang sudah ada.
(3)Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR yang sudah ada.
(4)Pimpinan DPRD I/DPRD II terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang meliputi Partai Politik dan Golongan Karya. Apabila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri atas usul DPRD I/DPRD II dapat menambah seorang Wakil Ketua pada DPRD I/DPRD II yang bersangkutan.
(5)Selama Pimpinan DPR I/DPRD II belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.
(6)Tata cara pemilihan Anggota Pimpinan DPRD I/DPRD II ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
RANGKAPAN JABATAN

Pasal 21
(1)Untuk menjadi Anggota MPR/DPR/DPRD Pegawai Negeri Sipil harus mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang berwenang.
(2)Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Anggota MPR/DPR dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya oleh Menteri atau pejabat yang berwenang, kecuali Anggota Tambahan MPR yang tidak menjadi Pimpinan MPR.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya oleh Menteri atau pejabat yang berwenang, kecuali apabila Anggota DPRD tersebut adalah merupakan tenaga ahli dan pembebasan dari jabatan organiknya menghadapi kesulitan fungsionil dalam melaksanakan pembangunan.
(4)Pembebasan dari jabatan organiknya sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak menghilangkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
PANITIA PEMERIKSAAN

Ketentuan mengenai syarat-syarat keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya diatur oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Ke-dudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 serta semua peraturan pelaksanaannya;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis, Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Daerah Propinsi Irian Barat dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 serta semua peraturan pelaksanaannya sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;
3.Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1) huruf b
Angka-angka sensus terakhir sebagai dimaksud dalam ayat ini adalah angka sensus Tahun 1971 yang telah diproyeksikan sampai dengan akhir Tahun 1976.
Ayat (1) huruf c.
Pembagian Anggota tambahan MPR Utusan Partai Politik dan Golongan Karya sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang ditentukan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (7) dengan perhitungan jumlah hasil pemilihan yang diperoleh organisasi yang ikut dalam Pemilihan Umum dan mendapat wakil di DPR yang bersangkutan dibagi jumlah hasil pemilihan keseluruhan organisasi organisasi yang ikut dalam Pemilihan Umum dan mendapat Wakil di DPR, dikalikan jumlah tambahan Anggota yang tersedia, misalnya:
Organisasi A memperoleh wakil di DPR 100
Organisasi B memperoleh wakil di DPR 60
Organisasi C memperoleh wakil di DPR 200
maka masing-masing organisasi akan memperoleh tambahan wakil di MPR sebagai berikut:
Ayat (2)
Pengertian pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum yaitu pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum yang dimulai dengan Pendaftaran Pemilih, termasuk pencatatan jumlah penduduk.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Organisasi Golongan Karya bukan ABRI yang mempunyai potensi penting dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang dapat mengajukan calon ialah organisasi yang tidak ikut sebagai peserta Pemilihan Umum dengan tanda gambar sendiri.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Jumlah Anggota DPR dipilih untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan dengan memperhatikan Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, ditentukan pembagiannya sebagai berikut:
a.Pertama-tama untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan dibagikan sebanyak jumlah Daerah Tingkat II yang ada di dalam wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagikan 8 orang Anggota berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah sehingga untuk 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Daerah Tingkat II dan Daerah Khusus Ibukota dibagikan seluruhnya 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang;
b.Sisa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, yaitu 360 - 285, diberikan kepada Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang jumlah penduduknya apabila dikurangi 400.000 (empat ratus ribu) dikalikan jumlah Daerah Tingkat II yang ada di dalam wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan menunjukkan sisa lebih;
c.Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan tersebut huruf b mendapatkan tambahan wakil dengan perhitungan: sisa lebih penduduk Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan dibagi sisa lebih penduduk seluruh Daerah Pemilihan tersebut huruf b dikalikan 75 (tujuh puluh lima) wakil;
d.Apabila setelah perhitungan tersebut huruf c masih terdapat sisa kursi/wakil, maka sisa kursi tersebut dibagikan satu demi satu kepada Daerah Tingkat I/Daerah, Pemilihan dengan mendahulukan Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang mempunyai sisa perhitungan jumlah penduduk terbanyak;
e.Perhitungan berdasarkan perkiraan jumlah penduduk Tahun 1976 bagi Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang mempunyai penduduk lebih dan berhak mendapat tambahan wakil sebagai dimaksud dalam huruf b adalah sebagai berikut:
Sisa kursi yang telah terbagi = 71, sedang sisa kursi = 4, dibagikan kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara masing-masing 1 (satu) kursi sesuai dengan huruf d.
Dengan demikian maka Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan tersebut di atas mendapatkan:
Ayat (4)
Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Kewenangan Menteri Dalam Negeri/Ketua lembaga Pemilihan Umum untuk merubah jumlah Anggota DPRD I/DPRD II sebagai dimaksud dalam ayat ini meliputi perubahan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan kemungkinan perkembangan jumlah penduduk Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (3).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "dan pemberontakan-pemberontakan lainnya" ialah pemberontakan-pemberontakan yang tidak disebut dalam Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peresmian pemberhentian sebagai Anggota DPR berarti pula peresmian pemberhentian sebagai Anggota MPR yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemberhentiannya.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pejabat yang berwenang dalam ayat ini ialah pejabat yang berwenang meresmikan keanggotaan dan pemberhentian Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan pembebasan sebagai dimaksud dalam Pasal ini ialah bagi:
a.Pegawai Negeri Sipil (Pusat) oleh Menteri yang bersangkutan;
b.Pegawai Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah;
c.Pegawai Badan/Lembaga Negara oleh Ketuanya masing-masing.
Ayat (2)
Pembebasan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah wajar tetapi mengingat rapat-rapat/volume tugas pekerjaan MPR atau DPRD tidak terus menerus seperti DPR, maka Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Tambahan MPR yang tidak menjabat sebagai Pimpinan MPR atau yang tidak menjabat sebagai Pimpinan DPRD tidak perlu dibebaskan dari jabatan organiknya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tenaga ahli dalam ayat ini ialah tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan dalam kelancaran roda Pemerintahan dan kelangsungan Pembangunan pada Daerah yang bersangkutan, dan apabila dibebaskan menghadapi kesulitan untuk menggantinya.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sebelum seorang diresmikan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat baik yang bersangkutan terpilih melalui Pemilihan Umum maupun diangkat, terlebih dahulu harus diperiksa kelengkapan surat-surat bukti dirinya.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]