info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Tim Gabungan dibentuk bertujuan untuk membangunan keterpaduan, keterbukaan, dan akuntabilitas publik dalam memberantas tindak pidana korupsi.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4
(1)Tim Gabungan dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.
(2)Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bawah koordinasi Jaksa Agung.

(1)Susunan Keanggotaan Tim Gabungan terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang anggota.
(2)Keanggotaan Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap.
(3)Dalam kasus tertentu, Jaksa Agung dapat menunjuk anggota ad hoc dalam Tim Gabungan.
(4)Susunan keanggotaan Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 7
(1)Tim Gabungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Tim Gabungan.
(2)Sekretariat Tim Gabungan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Gabungan.
(3)Sekretariat Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 8
Ketua Tim Gabungan mempunyai tugas:
a.menyusun perencanaan penyidikan dan penuntutan;
b.mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan;
c.melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan dan penuntutan kepada Jaksa Agung;
d.melaporkan hasil kegiatan Anggota Tim Gabungan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Jaksa Agung;
e.memimpin rapat kerja, baik dilakukan di dalam Tim Gabungan maupun di luar Tim Gabungan.

Sekretariat Tim Gabungan bertugas:
a.mengelola administrasi penyidikan dan penuntutan;
b.melaksanakan pengadaan sarana fisik dan kelengkapannya;
c.mengelola keuangan Tim Gabungan;
d.mempersiapkan dan melaksanakan seleksi calon anggota Satuan Tugas Penyidikan dan Penuntutan;
e.melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11
(1)Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.
(2)Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibebankan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Jaksa.
(3)Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) penyidik juga mempunyai wewenang untuk:
a.meminta keterangan kepada bank tentang keuangan tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka;
c.membuka, memeriksa, menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
d.melakukan penyadapan;
e.mengusulkan pencekalan; dan
f.menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan/atasan tersangka disertai bukti yang cukup untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas Tim Gabungan, Ketua Tim Gabungan dapat mengusulkan pembentukan satuan tugas penyidikan dan penuntutan kepada Jaksa Agung.
(2)Setiap satuan tugas penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) orang anggota dan paling banyak 15 (lima belas) orang anggota.
(3)Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.
(4)Penetapan Keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan secara selektif.

Pasal 14
(1)Tim Gabungan menyusun prosedur tetap penyidikan dan penuntutan.
(2)Ketentuan mengenai prosedur tetap penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

BAB V
KOORDINASI PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam hal penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan menemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka atas persetujuan Jaksa Agung selaku koordinator maka penyidikan dan penuntutan terhadap tindak korupsi tersebut dilakukan oleh Tim Gabungan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Tim Gabungan dan Sekretaris Tim Gabungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Tim Gabungan melaksanakan tugas dan wewenangnya selama belum dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2000
Pj.SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BONDAN GUNAWAN S.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas publik, jika dianggap perlu dan cukup alasan Jaksa Agung dapat mempublikasikan perkembangan hasil penyidikan dan penuntutan kepada masyarakat.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain Bank Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pertanahan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Perguruan Tinggi. Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, Pakar Hukum, pensiunan Jaksa, pensiunan Polisi, pensiunan Hakim, dan Organisasi Profesi kecuali penasehat hukum.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Anggota tetap Tim Gabungan terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa, dan atau pensiunan Polisi, pensiunan Jaksa, atau anggota tertentu lainnya.
Ayat (3)
Anggota ad hoc Tim Gabungan terdiri dari unsur masyarakat dan anggota dari organisasi profesi tertentu sesuai dengan karakteristik kasus korupsi yang sedang dalam penyidikan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Pengusulan pencekalan dalam ketentuan huruf e ini, dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Pencegahan dan Penangkalan.
Huruf f
Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama di lingkungan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "bukti baru" adalah fakta materiil yang pada saat perkara disidik sudah ada, tetapi tidak diketahui, dan sekiranya pada saat penyidikan fakta materiil tersebut diketahui, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan tidak akan dikeluarkan. Jika surat Perintah Penghentian Penyidikan surat dikeluarkan dan ditemukan fakta materiil, maka surat Perintah Penghentian Penyidikan dapat dicabut kembali.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "Jaksa Penuntut Umum" dalam ketentuan ayat ini adalah Jaksa yang bertanggung jawab atas pelimpahan perkara ke pengadilan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "dilaksanakan secara selektif" dalam ketentuan ini bahwa penetapan keanggotaan satuan tugas dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.masa kerja;
b.profesionalisme;
c.instansi yang benar-benar terkait dengan kasus yang diperiksa, dan
d.tidak pernah diancam dengan hukuman atau pidana atau pernah menjalani hukuman disiplin atau hukuman penjara.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung selaku koordinator Tim Gabungan.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pembentukan Komisi Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan langkah awal dan embrio dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan dibentuk pada tahun 2001.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]