BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar.
(2)Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya.
(3)Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti dasar, landasan, pedoman pokok, atau kata lain yang dapat mengaburkan pengertian asas tersebut.
(4)Sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dibenarkan dicantumkan dalam pasal atau bab tentang Asas.

Pasal 4
Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat Kekhususannya.

(1)Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan:
a.rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain;
b.pendidikan dan latihan keterampilan;
c.pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain;
d.kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, organisasi kemasyarakatan berhak:
a.menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
b.membela dan menunjang nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.
(3)Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:
a.mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b.menghayati, mengamalkan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggotanya dalam pelaksanaan Penataran P4;
c.memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan perorangan maupun golongan.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7
(1)Anggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri atas warganegara Republik Indonesia.
(2)Hal-hal mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 8
Organisasi kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan keberadaannya, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11
Organisasi kemasyarakatan dapat memasang papan nama dan lambang organisasi pada semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KEUANGAN

(1)Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan tehnis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.
(2)Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
(3)Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pemberian dorongan dilakukan dongan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positip, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 14
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

(1)Pembinaan tehnis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pirnpinan Lembaga non Departemen yang membidangi sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
(2)Pelaksanaan pembinaan tehnis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh instansi tehnis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikotamadya.

Pasal 17
Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan pembinaan tehnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 18
(1)Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya.
(2)Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan:
a.keuangan;
b.peralatan;
c.tenaga;
d.fasilitas.

Pasal 21
Bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan:
a.yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain;
b.yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
c.yang dapat mengganggu stabilitas nasional;
d.yang dapat merugikan politik luar negeri.

(1)Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikotamadya terhadap pengurus Daerah dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang berada di wilayahnya apabila melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.
(2)Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 22.
(3)Sebelum melalukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikotamadya meminta pertimbangan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri.
(4)Menteri Dalam Negeri sebelum memberi pertimbangan dan petunjuk terlebih dahulu mendengar keterangan dari Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 24
(1)Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat apabila organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya;
b.mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi;
c.mengganti Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang melakukan kesalahan tersebut.
(2)Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.
(3)Dengan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan kembali.

(1)Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
(2)Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Setelah dibubarkan, organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
(4)Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang disampaikan secara tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
(1)Organisagi kemasyarakatan yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya tentang penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 1987.
(2)Organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan secara tertulis tetapi ternyata belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-undang, oleh Pemerintah diberikan peringatan secara tertulis agar menyesuaikan dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Organisasi kemasyarakatan yang setelah tanggal 17 Juni 1987 tidak memberitahukan secara tertulis mengenai penyesuaian terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-undang, atau organisasi kemasyarakatan yang diberi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan tetapi temyata masih tetap belum memenuhi persyaratan maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah.
(4)Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan kepada organisasi yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Perhimpunan yang bersifat kekerabatan yang mempunyai kegiatan, tujuan yang bersifat sementara, serta yang keanggotaannya bersifat longgar, misalnya arisan tidak termasuk pengertian organisasi kemasyarakatan.
Angka 3
Pemerintah Pusat adalah Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum terhadap organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II saja tidak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Apabila sifat kekhususan tersebut lebih dari satu, maka organic kemasyarakatan yang bersangkutan harus menegaskan titik berat sifat kekhususannya dalam tujuan yang dicantumkan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Warganegara asing yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan persetujuan Pemerintah Pusat adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen lainnya setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis adalah suatu wadah yang dapat menghimpun organisasi kemasyarakatan yang sejenis, tanpa menghilangkan identitas masing-masing organisasi, baik dalam bentuk gabungan, perserikatan organisasi, atau perorangan yang mewakili unsur dari organisasi-organisasi yang bergabung, seperti antara lain KOWANI, KNPI, HKTI.
Berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk memudahkan Pemerintah dalam rangka, pemberian bimbingan, perlindungan, dan dorongan tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]