BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas:
a.Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;
b.Penyelesaian aset bank aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Asset Management Unit); dan
c.Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.
(2)Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari tiap-tiap tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh BPPN.
(3)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta untuk meningkatkan transparansi, dibentuk lembaga penasehat dan pengawas:
a.Komite Penilaian Independen (Independent Review Committee) sebagai lembaga penasehat; dan
b.Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) sebagai lembaga pengawas.
(4)Pembentukan serta keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Pasal 4
(1)BPPN dapat menunjuk, menguasakan atau menugaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari BPPN.
(2)Tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Susunan dan Kedudukan BPPN

BPPN berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian Keempat
Anggaran BPPN

Pasal 7
(1)Anggaran BPPN bersumber dari penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi.
(2)Penggunaan Anggaran BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPPN setelah mendapatkan persetujuan Menteri, yang sebelumnya telah mendapat pertimbangan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee).
(3)BPPN mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) kepada Menteri dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran BPPN.
(4)Penerimaan BPPN yang bersumber dari penyelesaian dan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan terlebih dahulu untuk menjalankan program penyehatan yang dilakukan oleh BPPN.
(5)Apabila terjadi kekurangan atas Anggaran BPPN dalam tahun berjalan, dapat dimintakan tambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 8
(1)BPPN berwenang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cara pemilihan langsung sampai dengan jumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), harus dengan persetujuan Menteri.
(3)Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1)BPPN wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) setiap 6 (enam) bulan.
(2)Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun anggaran, Menteri dengan pertimbangan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) menetapkan penggunaan atas kelebihan penerimaan BPPN.
(3)Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam
Berakhirnya BPPN

Pasal 11
(1)Apabila setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan menurut penilaian Pemerintah BPPN telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya BPPN.
(2)Dengan berakhirnya BPPN, segala kekayaannya menjadi kekayaan negara.
(3)Pengakhiran BPPN serta akibat hukumnya ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

BAB III
KEWENANGAN BPPN

Bagian Kesatu
Kewenangan Umum

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN dapat:
a.Melakukaan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi;
b.Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang ada pada BPPN atau pembentukan dan atau Penyertaan Modal Sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai, mengelola, dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan atau kekayaan milik atau menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN; dan
c.Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian kedua
Kewenangan BPPN Terhadap Perusahaan Terafiliasi

Pasal 14
Kewenangan BPPN terhadap Bank Dalam Penyehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini berlaku pula terhadap:
a.Perusahaan Terafiliasi dari Bank Dalam Penyehatan tersebut apabila terdapat indikasi yang kuat bahwa perusahaan Terafiliasi tersebut turut serta melakukan pelanggaran ketentuan perbankan atau turut mengambil keuntungang dari hasil pelanggaran tersebut; dan
b.Aset Dalam Restrukturisasi.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Sementara

BPPN setiap waktu dapat melakukan pengalihan modal (divestasi) atas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan cara menjual saham kepada pihak lain.

Pasal 17
(1)Penyertaan modal dan pengalihan modal (divestasi) oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaporkan kepada instansi yang terkait.
(2)Khusus terhadap perseroan terbuka, selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar yang berperedaran luas.

Pasal 18
Ketentuan, persyaratan, tata cara penyertaan modal dan pengalihan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Peninjauan Ulang, Pengubahan, Pembatalan
dan atau Pengakhiran Kontrak

(1)Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan atau pengubahan kontrak oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut ganti rugi yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
(2)Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Bagian Kelima
Pengosongan

Pasal 21
BPPN berwenang untuk melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN yang dikuasai oleh pihak lain.

(1)Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada pemegang hak, penghuni dan atau pengelola dengan surat tercatat atau disampaikan dengan cara lain dengan disertai tanda terima yang layak, pada alamat sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, atau dokumen lainnya.
(2)Dalam hal alamat pemegang hak, penghuni dan atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena sebab apapun tidak diketemukan, Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 24
(1)Pelaksanaan pengosongan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh BPPN.
(2)Pelaksanaan pengosongan dituangkan dalam Berita Acara Pengosongan yang ditandatangani oleh pejabat sbeagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 2 (dua) orang saksi.
(3)Salinan Berita Acara Pengosongan diberitahukan kepada pemegang hak, penghuni, pengelola, atau kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

(1)Penerima dan atau pembeli atas pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam PAsal 26, memperoleh seluruh hak dan kewajiban serta segala manfaat yang berkaitan denganya, termasuk hak dan kewajiban berdasarkan suatu kuasa, dalam kedudukan yang sama dengan pihak yang mengalihkan dan atau menjual sebelum terjadinya pengalihan dan atau penjualan tersebut.
(2)Penerima dan atau pembeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi tersebut.

Pasal 28
(1)BPPN berwenang mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang digunakan atau dijaminkan.
(2)Pemegang hak jaminan atas Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan atau dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menerima kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai:
a.jaminan;
b.aktual pinjaman yang secara langsung dijamin oleh Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan dan atau dijual tersebut, atau
c.penjualan bersih setelah dipotong biaya dan atau pajak.

Pasal 29
(1)BPPN membuat Surat Keputusan dalam hal melakukan atau menyebabkan dilakukannya pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi kepada pihak ketiga.
(2)Dalam hal pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa saham bank, pihak ketiga penerima pengalihan dan atau penjualan tersebut wajib memenuhi ketentuan persyaratan pemegang saham bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30
Pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dilakukan secara langsung oleh BPPN, dituangkan dalam suatu Akta.

Pasal 31
Pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dilakukan melalui penawaran umum oleh BPPN, dilaksanakan dengan cara Pelelangan.

Pasal 32
(1)Hasil pengalihan dan atau atas penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dipergunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7.
(2)Pembagian hasil pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan hak memperoleh pemenuhan pembayaran lebih dulu yang berlaku atas piutang negara, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Imbalan atau biaya atas penggunaan jasa pihak-pihak yang ditunjuk oleh BPPN untuk membantu melakukan pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, mempunyai kedudukan prioritas terhadap hasil pengalihan dan atau penjualan tersebut, sejauh dan terbatas pada jumlah imbalan atas jasa tersebut telah dimuat dalam perjanjian antara pihak-pihak yang ditunjuk tersebut dengan BPPN, atau dengan pihak pemilik Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pembelian Oleh BPPN

Pasal 33
BPPN dapat mengambilalih dan atau membeli, baik seluruhnya maupun sebagian, secara langsung maupun melalui pelelangan, atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi.

Pasal 34
(1)Pengambilalihan dan atau pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bersifat sementara, sampai BPPN dapat menunjuk pihak lain yang akan menjadi pembeli sebenarnya.
(2)Dalam hal pengambilalihan dan atau pembelian atas benda-benda tidak bergerak, BPPN membuat Surat Pernyataan Pembelian Sementara dan dicatatkan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah.
(3)Penunjukan pihak lain yang akan menjadi pembeli sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Pembelian Sementara.
(4)Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan dengan Surat Penunjukan Pembeli.
(5)Asli Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada Kantor Pendaftaran yang berwenang untuk melengkapi syarat pendaftaran peralihan haknya, sedangkan dalam hal pembelian kekayaan atau barang-barang tersebut dilakukan melalui Pelelangan, salinan dari SUrat Penunjukan Pembeli tersebut disampaikan juga kepada Kantor Lelang yang bersangkutan.
(6)Pembelian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat ditingkatkan menjadi pembelian tetap atas nama BPPN dalam hal:
a.Hak atas tanah berakhir jangka waktunya sebelum BPPN dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya; atau
b.Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) BPPN belum dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya.

Pasal 35
(1)Akta dan Surat Pernyataan Pembelian Sementara atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan secara langsung, disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembelian.
(2)Salinan Risalah Lelang dan Surat Pernyataan Pembelian Sementara atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan melalui Pelelangan, disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang.
(3)Kantor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) melakukan pencatatan dalam buku pendaftaran yang berlaku bahwa kekayaan atau benda tidak bergerak tersebut berada dalam penguasaan sementara BPPN.

Pasal 36
(1)Bukti peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33:
a.Dalam hal tidak diperoleh pembeli sebenarnya setelah lewat jangka waktu adalah Akta atau salinan Risalah Lelang yang dilengkapi dengan surat permohonan pembelian tetap oleh BPPN sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (6).
b.Dalam hal telah diperoleh pembeli yang sebenarnya adalah akta atau salinan Risalah Lelang dilengkapi dengan Surat Penunjukan Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5).
(2)Akta atau salinan Risalah Lelang atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) huruf a, disampaikan oleh BPPN kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak lewatnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6).
(3)Akta atau salinan Risalah Lelang atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) huruf b, disampaikan oleh pembeli kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan Pembeli.

BAB IV
PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN

Bagian Kesatu
Penyerahan Bank Kepada BPPN

Pasal 37
(1)BPPN melakukan program penyehatan terhadap Bank-bank yang telah ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN.
(2)Kriteria Bank yang ditetapkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 38
(1)Penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN wajib diikuti dengan menyerahkan informasi dan dokumen yang menyangkut Bank, Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham Bank.
(2)Penyerahan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain meliputi:
a.Jumlah, jenis dan penggunaan Fasilitas Bank Indonesia yang telah diberikan kepada Bank tersebut;
b.Rincian jaminan serta status pembebanan hak jaminan yang telah diperoleh Bank Indonesia untuk menjamin pemenuhan kewajiban Bank tersebut atas Fasilitas Bank Indonesia yang telah diterimanya;
c.Susunan Direksi dan Komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir;
d.Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir;
e.Informasi mengenai data Nasabah Penyimpan Bank;
f.Informasi mengenai data keuangan Nasabah Debitur, termasuk simpanannya yang berada pada bank lain;
g.Informasi mengenai hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank tersebut;
h.Informasi lainnya yang diperlukan oleh BPPN.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain:
a.Perjanjian yang mendasari pemberian Fasilitas Bank Indonesia, dokumen pembebanan hak jaminan dan seluruh dokumen pendukungnya;
b.Dokumen pendukung informasi yang dimaksud dalam ayat (2) di atas; dan
c.Dokumen lainnya yang diperlukan oleh BPPN.

Pasal 39
Penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN, diumumkan oleh Bank Indonesia dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran luas.

Bagian Kedua
Penanganan Bank Dalam Penyehatan

Pasal 40
Terhitung sejak tanggal penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN dalam rangka penyehatan perbankan:
a.Segala hak dan wewenang Direksi Komisaris, pemegang saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Dalam Penyehatan beralih kepada BPPN; dan
b.Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham Bank Dalam Penyehatan dilarang melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan Bank Dalam Penyehatan dan kekayaan Bank Dalam Penyehatan, kecuali tindakan hukum tertentu yang disetujui oleh BPPN.

Pasal 41
(1)Tata cara yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan penentuan hak-hak debitur dan komisaris sebagai akibat dari pengambilalihan hak dan kewenangan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan oleh Ketua BPPN.
(2)Tata cara yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan penentuan hak-hak karyawan Bank Dalam Penyehatan, didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 42
(1)BPPN melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank Dalam Penyehatan Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank Dalam Penyehatan dan atau setiap Aset Dalam Restrukturisasi.
(2)Direksi, Komisaris, pemegang saham dan atau pegawai Bank Dalam Penyehatan, atas permintaan BPPN wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, termasuk memberikan kesempatan melakukan pemeriksaan atas buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen dan penjelasan yang ada pada Bank Dalam Penyehatan.
(3)Permintaan keterangan oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan nama, jabatan pejabat BPPN dan keterangan yang dibutuhkan.
(4)Untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPPN dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang termasuk instansi pemerintah.
(5)Dalam hal BPPN memerlukan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), permintaan BPPN tersebut dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pihak yang terlibat, atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank Dalam Penyehatan.

Bagian Keempat
Program Penyehatan Bank

Pasal 43
(1)Dalam melakukan program penyehatan Bank, BPPN berhak dan berwenang untuk antara lain:
a.Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank Dalam Penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan.
b.Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk melakukan penghapusbukuan atas kredit macet;
c.Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban Bank Dalam Penyehatan kepada BPPN dengan nilai buku bersih, atau nilai lain dan atau kepada pihak ketiga dengan nilai pasar;
d.Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk mengajukan rencana perbaikan, yang meliputi antara lain perbaikan kualitas aktiva produktif, posisi likuidasi, struktur permodalan dan manajemen dengan mengikuti BPPN termasuk mengenai jadwal, tindakan yang akan dilakukan serta hal-hal yang perlu dilakukan;
e.Menetapkan jumlah tambahan Modal yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kesehatan yang sama atau lebih dari yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;
f.Melakukan Penyertaan Modal Sementara pada Bank Dalam Penyehatan dengan atau tanpa keikutsertaan pemegang saham lama;
g.Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Dalam Penyehatan kepada pihak lain baik melalui penunjukan maupun kontrak manajemen;
h.Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk menyiapkan laporan evaluasi perkembangan Bank Dalam Penyehatan; dan atau
i.Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk melakukan merger atau konsolidasi, peleburan dengan bank lain, retrukturisasi organisasi dan atau pegawai.
(2)Dalam rangka program penyehatan Bank melalui penyertaan Modal Pemerintah atau Penyertaan Modal Sementara oleh BPPN, Bank dimaksud ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN untuk dilakukan tindakan penyehatan untuk kemudian diserahkan kembali kepada Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Perolehan Penggantian Atas Kerugian
Yang Ditimbulkan Akibat Transaksi Tidak Wajar

Pasal 44
(1)Dalam hal kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diderita oleh Bank Dalam Penyehatan ditimbulkan akibat oleh kesalahan, kelalaian dan atau Transaksi Tidak Wajar dari anggota Direksi, Komisaris dan atau pemegang sahamnya, BPPN berwenang membebankan kerugian serta memperoleh ganti rugi dari pihak yang melakukan perbuatan dimaksud.
(2)Tanpa mengurangi wewenang yang telah dimiliki, BPPN dapat mengajukan gugatan atau upaya hukum lain melalui badan peradilan yang berwenang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi.
(3)Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ganti rugi dalam jumlah:
a.keuntungan yang diterima oleh orang tersebut akibat dari transaksi itu; dan atau
b.kerugian yang diderita Bank Dalam Penyehatan sebagai akibat dari Transaksi Tidak Wajar tersebut.
(4)BPPN berwenang untuk menguasai dan atau menjual benda atau kekayaan yang merupakan obyek dari pengalihan, untuk memperoleh ganti rugi akibat kesalahan, kelalaian dan atau Transaksi Tidak Wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(5)Terhadapa pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Penyerahan Bank Dalam Penyehatan
Kepada Bank Indonesia

Pasal 45
(1)BPPN menetapkan Bank Dalam Penyehatan yang tidak dapat disehatkan dan yang telah selesai menjalani program penyehatan, serta menyerahkan kembali Bank Dalam Penyehatan, tersebut kepada Bank Indonesia.
(2)Kecuali terhadap Bank Dalam Penyehatan yang tidak dapat disehatkan, BPPN menyerahkan kembali Bank Dalam Penyehatan kepada Bank Indonesia setelah sekurang-kurangnya masuk dalam kategori cukup sehat berdasarkan kriteria tingkat kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan kriteria lain yang ditetapkan oleh BPPN.

Pasal 46
(1)Penyerahan Bank Dalam Penyehatan oleh BPPN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), disertai dengan informasi dan dokumen yang ada pada BPPN.
(2)Dengan penyerahan Bank Dalam Penyehatan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), segala tugas dan wewenang BPPN dalam melaksanakan fungsi penyehatan terhadap Bank Dalam Penyehatan yang bersangkutan berakhir.

BAB V
PENYELESAIAN ASET DALAM RESTRUKTURISASI
DAN KEWAJIBAN DALAM RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu
Penguasaaan Aset Dalam Retrukturisasi dan
Kewajiban Dalam Restrukturisasi

Pasal 47
(1)Dalam rangka pengamanan kekayaan Bank Dalam Penyehatan, BPPN menguasai Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Kekayaan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi.
(3)Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh BPPN dengan menerbitkan Surat Keputusan.
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran luas.

Pasal 48
BPPN menentukan tata cara yang diperlukan untuk menguasai kekayaan, termasuk Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49
(1)Pengumuman Surat Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tersebut ditetapkan.
(2)Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait untuk dilakukan pemblokiran.
(3)Kantor Pendaftaran memberikan tanda terima yang diberi tanggal pada saat Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.
(4)Tanggal tanda terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), merupakan tanggal pencatatan penguasaan oleh BPPN dengan menyebutkan bahwa Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang bersangkutan berada dalam penguasaan BPPN dengan mencantumkan nomor serta tanggal Keputusan BPPN, dan tanda terima tersebut bersama dengan salinan dari Surat Keputusan yang bersangkutan merupakan bukti yang cukup untuk segala keperluan bagi pemegang hak yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut.
(5)Terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kantor Pendaftaran tidak dapat melakukan tindakan administratif atau tindakan lainnya yang dapat mengakibatkan pengalihan hak berkenaan dengan kekayaan yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut, kecuali dilakukan pengalihan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pengelompokan
Aset Dalam Restrukturisasi

Pasal 50
BPPN melakukan pengelolaan dan pengelompokan Atas Aset Dalam Restrukturisasi yang telah dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dalam rangka memperhatikan dan meningkatkan nilai kekayaan tersebut.

Pasal 51
(1)Dalam rangka mengoptimalkan pengembalian keuangan negara, BPPN bertugas melakukan penyelesaian atas Aset Dalam Restrukturisasi.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPPN dapat menunjuk pihak lain yang melakukan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi.
(3)Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.Kemampuan;
b.Keahlian;
c.Pengalaman;
d.Kredibilitas; dan
e.Syarat lain yang ditetapkan oleh BPPN.

Pasal 52
(1)BPPN dapat melakukan inventarisasi Aset Dalam Restrukturisasi.
(2)Dalam melakukan Inventarisasi Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), BPPN dapat menunjuk pihak lain.
(3)Ketentuan mengenai inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BPPN.

Pasal 53
(1)Penanganan kredit Bank Dalam Penyehatan atau Aset Dalam Restrukturisasi dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan antara lain:
a.Pemantauan kredit;
b.Peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan, pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan;
c.Restrukturisasi kredit;
d.Penagihan piutang;
e.Penyertaan modal pada Debitur;
f.Memberikan jaminan atau penanggungan;
g.Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan; dan atau
h.Penghapusbukuan piutang.
(2)Tata cara, syarat, dan ketentuan untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh BPPN dengan persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga
Penagihan Piutang

Pasal 54
(1)Dalam rangka melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan yang sudah pasti, BPPN dapat melakukan penagihan kepada Debitur dengan menerbitkan Surat Paksa.
(2)Surat Paksa diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5)

Pasal 55
(1)Dalam hal suatu piutang Dalam Penyehatan adalah merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama dengan bank-bank lain, BPPN dapat mewakili bank-bank tersebut untuk melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan bersama-sama dengan piutang bank-bank tersebut terhadap Debitur, tanpa mengesampingkan kewenangan BPPN untuk melakukan upaya penagihan piutang yang merupakan bagian Bank Dalam Penyehatan sendiri.
(2)Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengeluarkan Surat Paksa dan melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan BPPN.

Pasal 56
(1)Surat Paksa sekurang-kurangnya mencantumkan:
a.Tanggal dan nomor Surat Paksa;
b.Nama, dan identitas Debitur;
c.Domisili Debitur;
d.Jumlah utang Debitur yang sudah pasti;
e.Batas waktu pelunasan;
f.Pertimbangan Hukum; dan
g.Perintah membayar.
(2)Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 57
(1)Penerbitan Surat Paksa dilakukan apabila:
a.Debitur melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau dokumen lainnya; dan
b.Kepada Debitur dan atau penanggung utang telah disampaikan surat pemberitahuan atau peringatan melalui surat tercatat untuk membayar, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu oleh Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN.
(2)Surat Paksa disampaikan kepada Debitur dan atau penanggung utang secara langsung dengan tanda terima yang layak pada alamat sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau dokumen lainnya.
(3)Dalam hal alamat Debitur dan atau penanggung utang yang dimaksud dalam ayat (2) oleh karena sebab apapun tidak diketemukan, Surat Paksa tersebut disampaikan melalui kantor Kepala Desa atau Kelurahan tempat kedudukan hukum atau alamat terakhir sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau
(4)Dalam hal Debitur dan atau penanggung utang telah dinyatakan atau dalam proses Failit, salinan Surat Paksa disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Kurator, dan dalam hal Debitur dan atau dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, salinan Surat Paksa disampaikan kepada orang atau badan yang diberi wewenang untuk melakukan pemberesan.

Bagian Keempat
Penyitaan

Pasal 58
(1)Dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, BPPN berwenang melakukan sita eksekusi atas kekayaan milik Debitur.
(2)Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan BPPN yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
(3)Surat Perintah Penyitaan memuat antara lain:
a.Pertimbangan dan dasar hukum;
b.Nama, identitas dan identitas Debitur;
c.Nomor dan tanggal Surat Paksa;
d.Nama, dan jabatan pejabat BPPN yang diperintahkan; dan
e.Keterangan tentang proyek penyitaan.
(4)Penyitaan dilakukan oleh juru sita dengan dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh juru sita dan 2 (dua) orang saksi tersebut.
(5)Berita Acara Penyitaan tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran untuk dicatat oleh pejabat Kantor Pendaftaran yang berwenang pada buku pendaftaran yang terkait tentang adanya penyitaan tersebut.
(6)Salinan Berita Acara Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberitahukan kepada Debitur dan Pengadilan Negeri di wilayah kekayaan milik Debitur yang disita itu terletak.

Pasal 59
(1)Penyitaan dapat dilakukan terhadap seluruh kekayaan milik Debitur termasuk kekayaan milik Debitur yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.
(2)Kekayaan milik Debitur yang tidak dapat disita adalah barang-barang bergerak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dari Debitur perorangan yaitu:
a.Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Debitur dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
b.Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
c.Buku-buku yang secara langsung dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya; dan atau
d.Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Debitur dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 60
(1)Atas permohonan BPPN, Pengadilan Negeri dalam waktu secepatnya dapat mengeluarkan penetapan yang berisi pengangkatan atau pencabutan sita jaminan yang telah diletakkan, dengan terlebih dahulu mendengar pendapat para pihak yang berperkara.
(2)Dalam hal atas kekayaan Debitur telah diletakkan sita eksekusi terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, atau Badan Urusan piutang dan Lelang Negara atau Kantor Pajak dan sita eksekusi tersebut telah terdaftar di Kantor Pendaftaran sebagaimana mestinya, BPPN sebagai pemegang piutang negara menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, atau Kantor Pajak untuk turut serta mengambil bagian yang didahulukan atas hasil lelang eksekusi kekayaan Debitur tersebut.
(3)Dalam hal Debitur yang kekayaannya telah dilaksanakan sita eksekusi oleh BPPN dinyatakan pailit, BPPN tetap dapat melakukan tindakan hukum atas hak kebendaannya tersebut.
(4)Dalam hal kekayaan Debitur masuk dalam penguasaan Debitur yang telah dinyatakan pailit atau dalam penguasaan Kurator, BPPN menyampaikan salinan Surat Paksa dan tuntutan secara tertulis kepada Kurator dan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga, untuk ditetapkan selaku kreditur yang didahulukan atas bagian harta pailit.
(5)Penjualan kekayaan milik Debitur yang telah disita dilakukan melalui Pelelangan.
(6)Pembagian hasil penjualan dimaksud dalam ayat (5), dilaksanakan berdasarkan ketentuan hak memperoleh pemenuhan pembayaran lebih dulu yang berlaku atas piutang negara, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61
(1)Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun yang belum memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh BPPN.
(2)Dalam hal atas upaya hukum sebagaimana dimaksud di dalam ayat (10) dikeluarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht) memenangkan pihak manapun tersebut, BPPN wajib mematuhi putusan Pengadilan.

Pasal 62
(1)Barang yang disita dapat dititipkan kepada Debitur kecuali apabila barang dimaksud berdasarkan pertimbangan BPPN perlu disimpan di tempat lain.
(2)Debitur dilarang mengubah bentuk, memindahtangankan, menyewakan, menghilangkan dan atau merusak barang yang telah disita.
(3)Debitur yang melanggar ketentuan pasal ini dikenakan saksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63
(1)BPPN menerbitkan Surat Pencabutan Sita atas barang yang telah dilakukan penyitaan, dalam hal utang Debitur telah dibayar lunas yang dikeluarkan oleh BPPN atau dalam hal telah tercapai kesepakatan lain dengan BPPN.
(2)Kantor Pendaftaran mencatat pencabutan blokir dan atau pengangkatan sita eksekusi, atas permintaan Debitur yang disertai dengan Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64
Dengan Peraturan Pemerintah ini, Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 ditetapkan sebagai badan khusus yang mempunyai tugas untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 65
Segala tindakan hukum BPPN dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 dan atau Undang-undang Perbankan tetap sah dan mengikat dan segala tindakan BPPN yang masih berlangsung selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

AKBAR TANDUNG

[tulis] » komentar « [baca]