info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pengusaha diwajibkan menyampaikan kepada Direktur Jendral rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan yang telah disahkan.
(2)Pengusaha diwajibkan mengajukan kepada Direktur Jendral rencana operasi pertambangan minyak dan gas bumi yang didasarkan pada rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memulai pekerjaannya untuk disetujui.
(3)Hal-hal yang dimaksudkan dengan rencana operasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4
(1)Semua data, contoh, peta dan dokumen lainnya yang diperoleh Pengusaha dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini adalah milik Pemerintah.
(2)Pengusaha wajib menyampaikan kepada Direktur Jendral semua laporan dan semua data berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

(1)Pengusaha bertanggung-jawab penuh atas ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini termasuk pihak-pihak lain yang bekerja untuknya, dalam wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerjanya.
(2)Dalam hal pengusaha tidak melaksanakan sendiri pekerjaan pertambangan sebagaimana termaksud dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, pengusaha diwajibkan menunjuk secara tertulis seseorang sebagai penanggung jawab, yang karenanya bertanggung-jawab atas kewajiban-kewajiban pengusaha, sesuai dengan surat penunjukannya,
(3)Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini, oleh pengusaha wajib diberitahukan kepada Direktur Jendral untuk disetujui dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dimulainya sesuatu pekerjaan.

Pasal 7
Setiap akan diadakan penggantian pengusaha dan/atau penanggung-jawab, oleh pengusaha, wajib diberitahukan kepada Direktur Jendral dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penggantian tersebut.

Pasal 8
(1)Pengusaha dan/atau penanggung-jawab dan/atau setiap orang yang berada dan bekerja pada Perusahaan diwajibkan:
a.memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan Inspektur;
b.untuk menyertai Inspektur dalam pemeriksaannya, apabila diminta.
(2)Pengusaha diwajibkan menyediakan fasilitas pengangkutan, komunikasi, akomodasi dan fasilitas-fasilitas lainnya, yang diperlukan Inspektur dengan layak, yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan dan penelitiannya.
(3)Inspektur harus membuat berita acara atas sumpah jabatan mengenai pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini yang kemudian ditanda-tangani olehnya.

(1)Inspektur berwenang memasuki semua tempat yang berhubungan dengan tugasnya sebagai termaksud dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kewajiban-kewajiban pengusaha antara lain dalam hal-hal sebagai berikut:
a.ditaatinya kebiasaan yang baik dalam tehnik pertambangan minyak dan gas bumi yang perincian selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri;
b.dilakukannya pengukuran-pengukuran dengan baik;
c.tidak terjadinya pemborosan minyak dan gas bumi, dan/atau pencemaran;
d.dipergunakan instalasi dan peralatan yang memenuhi syarat keamanan dan keselamatan kerja;
e.dilindunginya para pekerja dari bahaya kerja yang mungkin timbul;
f.dilakukannya tindakan penyelamatan dan pengamanan yang sebaik-baiknya apabila terjadi kecelakaan;
g.dipenuhi syarat hygiene dan kesehatan kerja;
h.ditaatinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja;
i.pelaksanaan rencana operasi pertambangan minyak dan gas bumi.
(2)Apabila dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dipergunakan kapal termasuk kapal yang berbendera asing, maka Nakhoda wajib menjamin bahwa Inspektur dapat melakukan tugasnya pada kapal tersebut untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan pada waktu jam kerja kecuali dalam hal-hal yang khusus dapat dilakukan setiap waktu.

Pasal 11
(1)Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian Inspektur berhak:
a.memeriksa dan mencatat setiap rencana pengusaha yang diwajibkan berdasarkan peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya;
b.menyaksikan setiap pengujian yang dilakukan;
c.memberi teguran, peringatan dan ketetapan secara tertulis atau lisan mengenai keadaan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya;
d.memperoleh fasilitas pengangkutan, komunikasi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diperlukan.
(2)Inspektur diwajibkan merahasiakan terhadap pihak ketiga segala sesuatu yang diketahuinya atau diperoleh dari pemeriksaan dan atau penelitian, kecuali:
a.kepada instansi Pemerintah yang berwenang yang mempunyai hubungan dengan pemeriksaan dan atau penelitian tersebut;
b.seizin Pengusaha.

(1)Kecuali dengan izin Menteri bersama dengan Menteri lain yang bersangkutan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut:
a.daerah atau pangkalan pertahanan, alur ke luar-masuknya pesawat terbang, alur pelayaran, instalasi pelayaran, pelabuhan, menara suar, rambu suar, dan instalasi lain yang bersifat permanen di atas atau di bawah permukaan air;
b.tempat-keagamaan, atau tempat suci, kuburan, peninggalan jaman kuno yang penting, daerah suaka alam atau daerah yang secara resmi dinyatakan sebagai daerah pariwisata;
c.di tempat yang jaraknya kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerja atau apabila berbatasan dengan negara lain, dengan jarak yang akan ditentukan dalam perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, yang bersangkutan;
d.secara umum diketahui sebagai tempat peneluran ikan, batu karang, mutiara, koral;
e.instalasi di bawah permukaan air antara lain pipa penyalur, kabel, dermaga laut, setiap jenis pondamen, perangkap ikan yang sudah ada sebelum dimulainya usaha pertambangan tersebut;
f.tempat penyelidikan ilmiah.
(2)Hal-hal yang bersangkutan dengan pemberian izin sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama dengan Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 14
(1)Pengusaha dilarang mengakibatkan terjadinya pencemaran pada air laut, air sungai, pantai dan udara dengan minyak mentah atau hasil pengolahannya, gas yang merusak, zat yang mengandung racun, bahan radio aktif, barang yang tidak terpakai lagi serta barang kelebihan dan lain-lain.
(2)Apabila terjadi pencemaran, Pengusaha diwajibkan untuk menanggulanginya.

Ketentuan mengenai perhubungan terutama mengenai perhubungan laut dan segala sesuatunya yang bersangkutan akan ditetapkan tersendiri dengan suatu Peraturan Pemerintah.

BAB II
INSTALASI PERTAMBANGAN

Pasal 17
Setiap akan mendirikan suatu instalasi pertambangan di daerah lepas pantai, pengusaha diwajibkan memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada direktur Jendral dengan menjelaskan hal-hal yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 18
Dalam mendirikan instalasi pertambangan harus dilakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga:
a.dapat menjamin keamanan pekerja;
b.dapat menjamin keamanan pelayaran;
c.dapat mencegah kemungkinan rusaknya kabel atau pipa penyalur di bawah permukaan air;
d.dapat dicegah kemungkinan pelongsoran, penggeseran, dan penghanyutan instalasi pertambangan.

(1)Helikopter atau pesawat terbang lainnya hanya boleh mendarat pada atau naik dari suatu instalasi pertambanpn apabila pada instalasi pertambangan tersebut telah dibangun geladak khusus untuk keperluan tersebut.
(2)Penggunaan geladak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini harus seizin Direktur Jendral dan Direktur Jendral Perhubungan Udara.

Pasal 21
(1)Suatu instalasi pertambangan yang tidak dipakai lagi harus dibongkar seluruhnya dalam jangka waktu yang ditetapkan Direktur Jendral, dengan melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk menjamin keamanan pekerjaan dan alur pelayaran.
(2)Pengusaha diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jendral selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pembongkaran instalasi pertambangan dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a.letak tempat di mana instalasi pertambangan ditempatkan dinyatakan dalam koordinat geografis;
b.tanggal dimulainya pekerjaan pembongkaran termaksud.
(3)Pengusaha diwajibkan melaporkan penyelesaian pembongkaran dengan mencantumkan hal-hal yang telah dibongkar dan hal-hal yang tidak dapat dibongkar, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai pekerjaan tersebut.

BAB III
PIPA PENYALUR

Pemasangan pipa penyalur untuk eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga:
a.dapat menjamin keamanan alur pelayaran dan pekerja.
b.dapat dicegah pengkaratan (korosi) dan erosi terhadap pipa penyalur c. tidak menimbulkan kerusakan terhadap kabel, pipa penyalur di bawah laut yang telah ada;
d.tidak mengakibatkan mencemaran sebagaimana dimaksudkan pada pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 24
Apabila terdapat kebocoran atau kerusakan lainnya pada pipa penyalur yang dipasang untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, Pengusaha harus segera melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAB IV
PENYELIDIKAN GEOLOGIS DAN
PENYELIDIKAN DASAR LAINNYA

(1)Pengusaha diwajibkan menyimpan di Indonesia 1 (satu) perangkat contoh dari benda-benda atau hal-hal lainnya yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Direktur Jendral berwenang melakukan pemeriksaan atas contoh yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, dan apabila diminta olehnya, pengusaha diwajibkan menyerahkannya.

BAB V
PENYELIDIKAN GEOFISIK DAN
PENYELIDIKAN LAINNYA

Pasal 28
Pengusaha diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Direktur Jendral, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya penyelidikan geofisik dilaut atau penyelidikan dari udara disertai penjelasan mengenai hal-hal yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 29
(1)Kapal yang dipergunakan untuk penyelidikan geofisik atau penyelidikan lainnya harus diperlengkapi sesuai dengan peraturan pelayanan yang berlaku terutama dengan radar, echo sounder dan sonar yang selalu harus terawat baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
(2)Pesawat udara yang dipergunakan untuk penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini harus diperlengkapi sesuai dengan peraturan penerbangan yang berlaku terutama dengan alat penentuan posisi yang selalu harus baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 30
Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal selesainya setiap penyelidikan geofisik atau penyelidikan lainnya, pengusaha diwajibkan memberikan laporan kepada Direktur Jendral, mengenai hal-hal yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 31
(1)Dalam hal dilakukan penyelidikan jangka panjang yang melebihi 8 (delapan) bulan, pengusaha diwajibkan memberikan laporan sementara setiap 4 (empat) bulan sekali, mengenai hal-hal yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Apabila jangka waktu anara dilakukannya suatu penyelidikan geologis atau penyelidikan dasar lainnya dan penyelidikan geofisik yang termasuk dalam rencana operasi itu sangat, laporan-laporannya dapat digabungkan dan disampaikan sekaligus.

Pasal 32
(1)Pengusaha diwajibkan menyimpan di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) salinan daripada data pokok hasil penyelidikan yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Direktur Jendral berwenang melakukan pemeriksaan atas data pokok dan apabila diminta olehnya pengusaha diwajibkan menyerahkannya.

Pasal 33
(1)Hanya dengan Izin Direktur Jendral, Pengusaha dapat mengirimkan pita magnetik ke luar negeri dengan maksud untuk diolah atau dipelajari.
(2)Pita magnetik tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus dikembalikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengirimannya ke luar negeri, beserta dengan laporan hasil pengolahannya.

Pasal 34
(1)Apabila penyelidikan geologis termaksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah ini segera diikuti oleh penyelidikan geofisik atau penyelidikan dasar lainnya, laporan termaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah ini dapat digabungkan dan jangka waktu yang berlaku adalah jangka waktu yang ditentukan untuk laporan penyelidikan yang disebut terakhir.
(2)Pengusaha yang melakukan hal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini terlebih dahulu diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jendral.
(3)Setelah selesainya penyelidikan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pengusaha diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jendral dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.

BAB VI
BAHAN PELEDAK

Pasal 35
(1)Dilarang melakukan penyelidikan geofisik atau penyelidikan lainnya dengan menggunakan bahan peledak dalam jangka waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.
(2)Apabila dipergunakan bahan peledak pada penyelidikan geofisik atau penyelidikan lainnya, maka harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pekerja.
(3)Penggunaan dan penyimpanan bahan peledak pada pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi harus memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBORAN EKSPLORASI, PEMBORAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBORAN PENILAIAN

Pasal 36
Pada suatu pemboran harus dilakukan tindakan-tindakan yang layak untuk mencegah:
a.terbuangnya minyak dan gas bumi dengan sia-sia;
b.masuknya cairan atau gas ke dalam formasi geologis yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 37
(1)Pengusaha diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jendral dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemboran sumur eksplorasi, sumur pengembangan dan sumur penilaian.
(2)Pengusaha dilarang memindahkan instalasi pertambangan kesuatu lokasi untuk pemboran sumur eksplorasi, sumur pengembangan dan sumur penilaian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jendral.
(3)Pemberitahuan pemindahan instalasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemindahan instalasi pertambangan yang bersangkutan.
Pemberitahuan tersebut dapat dimintakan untuk satu sumur atau dalam bentuk rencana pemboran disertai penjelasan mengenai jumlah sumur dan lokasi alternatifnya.
(4)Pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (3) pasal ini harus memuat keterangan-keterangan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 38
(1)Pengusaha diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jendral segera setelah dimulainya pemboran.
(2)Pengusaha diwajibkan segera memberitahukan kepada Direktur Jendral, apabila lokasi yang mulai dibor berbeda dengan lokasi yang semula diberitahukan disertai alasan-alasan diadakannya penyimpangan tersebut dalam batas-batas rencana operasi yang telah disetujui.

Pasal 39
(1)Selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas.) setiap bulan, pengusaha diwajibkan melaporkan secara singkat kepada Direktur Jendral mengenai kemajuan dalam pekerjaan pemboran yang dilakukan pada bulan sebelumnya.
Hal-hal yang dimuat dalam laporan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Pengusaha diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur Jendral apabila akan melakukan pengujian produksi yang pertama, agar Inspektur dapat menyaksikan pengujian tersebut.
(3)Apabila dalam melaksanakan suatu rencana Pengusaha bermaksud akan membor suatu sumur lebih dalam, diwajibkan segera memberitahukan dengan disertai penjelasan secara terperinci kepada Direktur Jendral.
(4)Apabila diminta, Pengusaha diwajibkan menyampaikan keterangan yang diperlukan oleh Direktur Jendral.

Pasal 40
(1)Pengusaha diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur Jendral, sebelum melakukan penangguhan suatu sumur dan pemindahan instalasi pertambangan yang bersangkutan dalam batas-batas rencana operasi yang disetujui.
(2)Dalam keadaan darurat Pengusaha dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dan selanjutnya diwajibkan segera melaporkan kepada Direktur Jendral disertai alasan-alasannya.

Pasal 41
(1)Pengusaha dilarang meninggalkan sumur baik untuk sementara maupun untuk seterusnya, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur Jendral.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini harus memuat keterangan mengenai setiap tanda hidrokarbon, lapisan yang mengandung air dan lapisan yang berlubang-lubang yang diketemukan, disertai pengujian dan pencatatan yang telah atau sedang dilakukan.
(3)Apabila hendak meninggalkan sumur, Pengusaha diwajibkan mentaati cara dan kebijaksanaan yang baik dalam tehnik pertambangan minyak dan gas bumi yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri dengan berkonsultasi dengan Menteri lain yang bersangkutan.
(4)Pengusaha dilarang meninggalkan sumur sebelum melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk mencegah timbulnya kecelakaan pelayaran.
(5)Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai saat sumur ditinggalkan, Pengusaha diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jendral mengenai telah dilaksanakannya semua pekerjaan yang berhubungan dengan hal tersebut.

Pasal 42
(1)Pengusaha diwajibkan membuat dan menyusun catatan-catatan harian dengan baik dalam buku harian mengenai pemboran yang dilakukan pada instalasi pertambangan selama berlangsungnya pemboran serta menyimpan buku tersebut dengan baik.
(2)Buku harian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini setiap waktu harus dapat diperlihatkan untuk diperiksa oleh lnspektur.
(3)Bentuk buku harian ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 43
(1)Pengusaha diwajibkan menyimpan di Indonesia 1 (satu) perangkat daripada semua contoh yang diambil dari sumur termasuk contoh inti bantuan, benda cair dan gas yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Contoh dari benda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini masing-masing harus diberi tanda yang menunjukkan pada laporan sumur yang bersangkutan.
(3)Direktur Jendral berwenang melakukan pemeriksaan atas contoh-contoh tersebut dan apabila diminta olehnya, Pengusaha diwajibkan menyerahkannya.
(4)Pengusaha diwajibkan untuk segera melaporkan kepada Direktur, Jendral mengenai setiap tanda adanya hidrokarbon.

Pasal 44
(1)Pengusaha diwajibkan mencegah terjadinya penyimpangan arah pemboran yang tidak dikehendaki dan lubang yang berliku-liku.
(2)Apabila direncanakan pemboran lebih dari satu sumur pengembangan atau sumur penilaian yang dilakukan dari satu instalasi pertambangan, Pengusaha diwajibkan menyatakannya dalam pemberitahuan yang memuat diagram tentang ke dalam yang diperkirakan dari setiap sumur terhadap permukaan air.

Pasal 45
Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai saat penyelesaian sumur atau ditinggalkannya sumur termasuk sumur injeksi. Pengusaha diwajibkan melaporkan kepada Direktur Jendral mengenai hal-hal yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 46
(1)Pembakaran minyak mentah serta hasil pengolahannya, sampah dan barang yang tidak terpakai lagi harus dilakukan pada alat yang khusus dibuat untuk keperluan itu atau dikapal atau tongkang khusus, dipantai atau di tempat lainnya menurut peraturan yang berlaku dengan jarak yang cukup aman dari tempat suatu kegaitan tanpa merugikan pihak lain, sedangkan gas bumi harus dibakar.
(2)Untuk daerah tertentu Direktur Jendral dapat menetapkan bahwa selain dari jumlah yang dapat dibakar habis, segala sesuatu yang akan dibuang harus diangkut atau dibakar atau dibuang dengan cara yang akan ditentukan oleh Direktur Jendral.

BAB VIII
PRODUKSI, PENIMBUNAN, PEMUATAN DAN KONSERVASI

Pasal 47
Pengusaha diwajibkan melakukan seluruh usaha produksi di daerah operasinya sesuai dengan cara dan kebiasaan yang baik dalam tehnik pertambangan minyak dan gas bumi yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 48
(1)Semua alat pengukur dan cara pengukuran tunduk pada pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur.
(2)Semua alat pengukur yang dipergunakan dalam usaha produksi, kecuali yang khusus dipergunakan oleh pengusaha untuk keperluan pemeriksaan intern, harus dikalibrasikan secara berkala menurut peraturan yang berlaku.
(3)Untuk memberikan kesempatan kepada Inspektur dalam melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan menyaksikan kalibrasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini, pengusaha diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur Jendral.
(4)Alat pengukur yang terbukti tidak lagi memenuhi syarat, dilarang untuk dipergunakan selanjutnya dan segera harus diperbaiki atau diganti dengan yang memenuhi syarat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengukur akan ditetapkan oleh Direktur Jendral sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 49
Segera setelah penemuan dan penentuan batas reservoir, Pengusaha wajib menyampaikan kepada Direktur Jendral, data studi reservoir dan taksir cadangan.

Pasal 50
Pengusaha diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jendral pada waktu selesainya pembangunan fasilitas produksi termasuk pengumpulan, pemisahan, penimbunan, pemuatan dan pengangkutan sesuai dengan rencana kerja operasi yang telah disetujui.

Pasal 51
Pengusaha diwajibkan menyampaikan kepada Direktur Jendral laporan bulanan secara teratur tentang produksi yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 52
(1)Pengusaha wajib memberikan kepada Direktur Jendral keterangan yang terperinci untuk setiap penyelesaian sumur yang menggambarkan formasi produksi potential yang berbeda-beda.
(2)Pengusaha wajib memberitahukan Direktur Jendral dengan segera apabila dalam satu sumur hendak berpindah dari satu lapisan yang berproduksi ke lapisan lain.

Pasal 53
Apabila hendak melakukan usaha sekunder daripada suatu reservoir Pengusaha diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jendral mengenai hal-hal yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 54
Selama usaha sekunder berlangsung Pengusaha diwajibkan mencantumkan dalam laporan bulanan termaksud dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah ini, perincian mengenai hal-hal sebagai berikut:
a.jumlah zat yang dihasilkan dan diinjeksikan baik secara bulanan maupun secara kumulatif;
b.tekanan injeksi dan tekanan reservoir;
c.saat diambilnya tekanan tersebut pada huruf b di atas disertai catatan mengenai setiap permulaannya.

Pasal 55
Pengusaha diwajibkan mencantumkan dalam laporan bulanan termaksud dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah ini, catatan mengenai setiap kegiatan stimulasi dengan asam atau zat lain yang berguna serta akibatnya terhadap produksi.

Pasal 56
(1)Apabila hendak meninggalkan sumur yang berproduksi, Pengusaha diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur Jendral.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini harus memuat keterangan dan perincian termaksud dalam Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
(3)Apabila hendak mengadakan perubahan yang berarti mengenai rencana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini atau apabila kondisi reservoir mengalami suatu perubahan, Pengusaha diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada Direktur Jendral.

BAB IX
DAERAH PERBATASAN

Pasal 57
(1)Pengusaha diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jendral apabila memperoleh bukti bahwa suatu akumulasi minyak atau gas bumi mungkin meluas melampaui wilayah kuasa pertembangan dan/atau wilayah kerjanya dan memasuki suatu daerah lepas pantai atau daerah daratan yang bukan merupakan wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerjanya pengusaha lain.
(2)Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini pengusaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral untuk memperluas wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerjanya, maka dalam mempertimbangkan permohonan tersebut Direktur Jendral akan memberikan prioritas.

Pasal 58
(1)Pengusaha diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jendral apabila memperoleh bukti bahwa suatu akumulasi minyak atau gas bumi mungkin meluas melampaui wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerjanya dan memasuki suatu daerah lepas pantai atau daerah daratan yang merupakan daerah wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerjanya pengusaha lain.
(2)Tata cara pengusahaan akumulasi tersebut sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 59
Pengusaha diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jendral apabila memperoleh bukti bahwa suatu akumulasi minyak atau gas bumi mungkin meluas dari wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerjanya melintasi perbatasan intemasional; Direktur Jendral akan mempertimbangkan suatu penyelesaian dalam hal tersebut.

BAB X
WEWENANG PENYIDIKAN

Pasal 60
(1)Kecuali pejabat-pejabat yang pada umumnya diserahi tugas melakukan penyidikan tindak pidana Inspektur berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Inspektur wajib membuat berita acara berdasarkan sumpah jabatannya tentang hasil penyidikan dan meneruskannya kepada Direktur Jendral cq. Direktur dan kepada Kepala Kejaksaan setempat.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61
Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Pengusaha atau penanggung-jawab yang melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 62
(1)Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Pengusaha atau penanggung-jawab yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 sampai dengan Pasal 33, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 sampai dengan Pasal 47, Pasal 48 ayat (2) Pasal 49 sampai dengan Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Pengusaha atau penanggung jawab atau setiap orang yang berada dan bekerja pada Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(3)Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Nakhoda yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Bab I Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 63
(1)Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah ini adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah ini adalah pelanggaran.
(2)Jika suatu tindak pidana termaksud dalam Pasal-pasal 61 dan 62 Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh pengusaha atau penanggung-jawab, dalam hal mana pengusaha atau penanggung-jawab merupakan suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana dijatuhkan terhadap para anggota pengurusnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 65
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang bersifat tennis operasionil Direktur dibantu oleh Inspektur.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan "yang telah disahkan" ialah khusus untuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) yakni yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah (DKP), sepanjang peraturan tersebut tidak diubah atau dicabut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "pihak-pihak lain" di dalam ayat ini ialah kontraktor dan sub kontraktor.
Ayat (2) dan (3)
Dalam kenyataannya Pengusaha tidak selalu melakukan usahanya sendiri tetapi menguasakannya kepada pihak lain. Dalam hal eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi ini dilakukan oleh kontraktor, maka Pengusaha dapat menunjuk seorang penanggung jawab yang bertanggung-jawab atas di laksanakannya ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, di mana penanggung jawab harus berada di tempat kegiatan dilakukan.

Pasal 7
Dalam pasal ini dimaksud penggantian pengusaha tidak termasuk Pertamina, oleh karena penggantian tiap pengusaha Pertamina itu dilakukan, dengan Keputusan Presiden, sehingga hanya berlaku terhadap perusahaan yang mempunyai hubungan kerja dengan Pertamina sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud tempat yang layak adalah kantor pusat dan apabila ada cabangnya di kantor cabang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instansi lain dalam ayat ini ialah Jawatan Hydrografi Angkatan Laut RI.
Departemen Pertahanan-Keamanan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan agar Inspektur dapat melakukan pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, juga apabila pengusaha mempergunakan kapal berbendera asing dalam usahanya. Dalam hal ini Nakhoda harus menjamin bahwa Inspektur dapat melakukan tugasnya.
Karena pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, maka semua kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan hal tersebut yang menggunakan suatu kapal baik berbendera Indonesia maupun berbendera Negara asing, harus dapat diawasi oleh Inspektur dan Nakhoda kapal wajib mentaatinya.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Terhadap Inspektur yang melanggar ketentuan dalam ayat ini dikenakan ancaman hukuman yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 12
Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan:
a."Daerah terlarang" adalah daerah terlarang sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 5 Lampiran Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973.
b."Daerah Terbatas" adalah daerah terbatas sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 dengan tujuan agar kapal yang dipergunakan dalam operasi dapat mengadakan gerakan manouvre dengan bebas.

Pasal 13
Ayat (1)
Segala kekayaan alam Indonesia pada dasarnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan nasional antara lain pertanian, perikanan, pertambangan dan sebagainya.
Dengan mengingat bahwa pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan Negara pada umumnya dan dengan tidak mengurangi nilai kepentingan-kepentingan lainnya, maka apabila dianggap perlu untuk pembangunan Negara tersebut dan lebih menguntungkan, pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dapat didahulukan pemanfaatannya. Yang dimaksud dengan air dalam ketentuan ini dan ketentuan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini ialah air laut dan air tawar.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1) dan (2)
Pengaturan mengenai pencegahan pencemaran akan diatur lebih lanjut.

Pasal 15
Berhubung ketentuan-ketentuan mengenai keamanan dan ke- selamatan kerja bersifat sangat kompleks dan mencakup bidang yang luas, Pemerintah menganggap perlu untuk menetapkannya dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 16
Berhubung ketentuan-ketentuan mengenai perhubungan terutama mengenai perhubungan laut bersifat sangat kompleks dan mencakup bidang yang luas, Pemerintah menganggap perlu untuk menetapkannya dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 17
Pengusaha memberitahukan juga kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dan Jawatan Hydrografi Angkatan Laut Departemen Pertahanan-Keamanan agar instansi-instansi yang bersangkutan dapat mengetahui apabila didirikan suatu instalasi pertambangan di daerah lepas pantai, sehingga dengan demikian kepentingan dari masing-masing bidang terjamin.

Pasal 18
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini yang mengakibatkan kerugian, tidak menutup kemungkinan diajukannya gugatan perdata.
Yang dimaksud dengan air dalam ketentuan ini, lihat penjelasan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penggunaan geladak harus memenuhi persyaratan tehnis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengusaha melaporkan pula kepada Departemen Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Jawatan Hidrografi Angkatan Laut RI.
Departemen Pertahanan-Keamanan. Juga tidak menutup kemungkinan hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan lain antara lain perikanan, suaka-margasatwa dan sebagainya.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Pengusaha juga memberitahukan secara tertulis kepada Departemen Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan laut, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Jawatan Hydrografi Angkatan Laut RI Departemen Pertahanan-Keamanan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Yang dimaksud dengan pemasangan di sini ialah pekerjaan pemasangan dan instalasinya sendiri untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran dan pekerjaannya.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1) dan (2)
Pengusaha juga memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan Jawatan Hydrografi Angkatan Laut Departemen Pertahanan-Keamanan.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan laporan tertulis ialah laporan data-data dan interpretasi.

Pasal 27
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 28
-Pengusaha juga memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan serta Jawatan Hydrografi Angkatan Laut RI. Departemen Pertahanan-Keamanan.
-Yang dimaksud dengan "penyelidikan geofisik" ialah penyelidikan geologi dengan menggunakan alat-alat yang memakai metode physika untuk memetakan suatu daerah dengan satu atau lebih metode-metode tersebut. Metode tersebut antara lain adalah seismic, gravity, magnetic electrical, thermal, dan lain-lain.

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Penyelidikan lainnya" pada ayat ini adalah antara lain penyelidikan areal photography, Side Looking Airborne Radar Survey dan survey lainnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud "terawat baik" ialah dapat bekerja dalam keadaan baik (sebagaimana mestinya). Maksud ketentuan pasal ini untuk menjamin keselamatan alur pelayaran.

Pasal 30
Pengusaha juga memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan Jawatan Hidrografi Angkatan Laut Departemen Pertahanan-Keamanan.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksudkan dengan jangka waktu singkat ialah 1 (satu) bulan.

Pasal 32
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Yang dimaksud dengan "pita magnetik" dalam pasal ini adalah "magnetic tapes".

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyelidikan dasar lainnya" adalah antara lain penyelidikan aeromagnetik, areal photography dan survey lainnya.
Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1), (2) dan ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1), (2) dan ayat (3) Dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan:
a."pemboran sumur eksplorasi" adalah exploration drilling;
b."pemboran sumur pengembangan" adalah development drilling;
c."pemboran sumur penilaian" adalah appraisal drilling;
d."rencana pemasangan pipa selubung" adalah casing program;
e."rencana pencatatan yang dimaksud" adalah logging program intended;
f."rencana lumpur" adalah mud program.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah penambahan lokasi dan bukan deviasi.

Pasal 39
Ayat (1), (2), (3) dan ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" ialah dalam hal terjadinya suatu kecelakaan yang dapat menimbulkan bahaya pada instalasi pertambangan misalnya blow out.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lapisan yang mengandung air" ialah water layers dan "lapisan yang berlubang-lubang" adalah poreus zones.
Ayat (3), (4) dan ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1), (2), dan ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1), (2), (3) dan ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah deviation dan "lubang yang berliku-liku" adalah crooked hole.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1) dan (2)
Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini merupakan salah satu pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5)
Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini perlu dicantumkan agar supaya pengukuran dapat dilakukan secara tepat dan tertib menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Yang dimaksud dalam pasal ini dengan "usaha Sekunder" adalah secondary recovery.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1), (2) dan ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57 dan 58
Ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal ini dimaksudkan untuk menjamin perluasan wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerja secara tertib.

Pasal 59
Yang dimaksud dengan perbatasan international ialah batas territorial (daratan/perairan) dan atau batas landas kontinen. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menjamin dipenuhinya syarat-syarat Hukum Internasional.

Pasal 60
Kewenangan penyidikan dari seorang Inspektur adalah berdasarkan Pasal 183 Mijn ordonnantie (Staatsblad 1930 Nomor 38) sebagaimana telah dirobah dan ditambah, terakhir dengan Staatsbald 1935 Nomor 557 juncto Pasal 259 Mijn Politie Reglement (Staatsblad 1930 Nomor 341).

Pasal 61 dan 62
Ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal ini perlu dicantumkan agar yang bersangkutan mentaati segala kewajiban yang harus dipenuhi.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas