info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTProlegnasTabel LNTabel BN



≡ http://ngada.org

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pedoman bidang penataan ruang mencakup pula standar teknis dan manual bidang penataan ruang.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Peraturan gubernur tentang ketentuan perizinan meliputi penetapan bentuk dan mekanisme perizinan. Peraturan gubernur dapat memuat gabungan dari substansi perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif. Masing-masing substansi dimaksud dapat pula ditetapkan dengan peraturan gubernur tersendiri.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Peraturan bupati/walikota tentang ketentuan perizinan meliputi penetapan bentuk dan mekanisme perizinan.
Peraturan bupati/walikota dapat memuat gabungan dari substansi perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif. Masing-masing substansi dimaksud dapat pula ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota tersendiri.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pemangku kepentingan meliputi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan penataan ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan.
Keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang merupakan integrasi dalam perencanaan, sinkronisasi dalam pemrograman, dan koordinasi dalam pelaksanaan.
Ayat (2)
Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi.
Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Koordinasi antartingkatan pemerintahan merupakan koordinasi antara Pemerintah dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Ayat (3)
Fungsi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan penataan ruang antara lain konflik dalam pemanfaatan ruang, konflik kewenangan, dan penanganan bencana skala nasional yang berimplikasi pada proses penataan ruang.
Fungsi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan antara lain melalui berbagai forum dan rapat koordinasi.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan tentang substansi pengaturan bidang penataan ruang.
Ayat (2)
Sosialisasi melalui media tatap muka antara lain dialog, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Sosialisasi melalui media elektronik antara lain penyiaran di media radio dan/atau televisi dan rubrik tanya jawab melalui media internet.

Pasal 12
Ayat (1)
Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Hasil evaluasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penataan ruang.

Pasal 14
Ayat (1)
Penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan masyarakat.
Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan solusi serta mengantisipasi kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penataan ruang.
Penelitian dan pengembangan dilakukan antara lain melalui eksperimen, studi kasus, dan pengkajian teknologi bidang penataan ruang.
Ayat (2)
Hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan dimanfaatkan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan dan strategi penataan ruang.

Pasal 15
Ayat (1)
Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas layanan informasi dan komunikasi untuk mewujudkan masyarakat berbudaya informasi dan komunikasi bidang penataan ruang.
Ayat (2)
Penyediaan basis data dan informasi dilakukan melalui pengumpulan, penyimpanan, penganalisaan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi bidang penataan ruang.

Pasal 16
Ayat (1)
Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat merupakan pelaksanaan dari prinsip keterbukaan informasi.
Ayat (2)
Penyebarluasan informasi melalui media informasi, misalnya penyebaran pamflet/brosur, poster, spanduk, papan reklame, dan/atau penyelenggaraan pameran.
Penyebarluasan informasi melalui media cetak, misalnya penyebarluasan buku peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang, buletin, serta media cetak lainnya.

Pasal 17
Ayat (1)
Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Pelaksanaan perencanaan tata ruang pada dasarnya meliputi tahapan yang terdiri atas tahap penyusunan materi rencana tata ruang yang didasarkan pada kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta tahap penetapan rencana tata ruang.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Data dimaksud meliputi data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengolahan dan analisis data untuk penyusunan rencana tata ruang" adalah melakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang yang berlaku.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah instansi sektoral yang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan rencana kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Nasional.
Rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memuat rencana kebijakan operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan strategi pengembangan wilayah provinsi.
Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah provinsi yang memuat ketentuan peruntukan ruang wilayah kabupaten/kota.
Ayat (2)
Sebelum pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang dapat dilakukan pengkajian teknis.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat nasional.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "fisiografis" adalah data yang menggambarkan kondisi fisik dan geografis. Pada umumnya fisiografis meliputi data dan peta topografi, ketinggian, geologi, hidrologi, jenis tanah, dan letak geografis.
Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, termasuk antara lain data perumahan dan permukiman.
Yang dimaksud dengan "data penggunaan lahan" adalah data tutupan lahan yang ada dalam suatu wilayah yang dapat dihitung luasnya.
Yang dimaksud dengan "data peruntukan ruang" adalah data dan informasi mengenai penggunaan ruang untuk suatu aktivitas di ruang laut atau ruang udara sesuai dengan rencana tata ruang.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Dalam perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang harus diperhatikan adalah rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang telah ditetapkan sebelumnya.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat provinsi.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah mengacu juga pada rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang terkait dengan provinsi yang bersangkutan.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.
Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penetapan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang ditetapkan sebelum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat kabupaten.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi adalah termasuk mengacu juga pada rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi yang terkait dengan provinsi yang bersangkutan.
Apabila kajian lingkungan hidup strategis telah dilakukan, maka analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak perlu dilakukan karena sudah termasuk dalam kajian lingkungan hidup strategis.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.
Menteri dan gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penetapan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang ditetapkan sebelum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat kota.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi adalah mengacu juga pada rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi yang terkait dengan provinsi yang bersangkutan.
Apabila kajian lingkungan hidup strategis telah dilakukan, maka analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak perlu dilakukan, karena sudah termasuk dalam kajian lingkungan hidup strategis.
Yang dimaksud dengan "prasarana dan sarana" adalah prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Rencana penyediaan ruang terbuka hijau publik dilaksanakan secara terdistribusi sesuai hierarki tingkat pelayanan kota, peruntukan lahan, dan kebutuhan fungsi tertentu.
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mewujudkan rencana penyediaan ruang terbuka hijau publik antara lain melalui:
a.pemanfaatan lahan terlantar publik, pemulihan kembali fungsi-fungsi ruang terbuka, dan pengadaan tanah;
b.pengalokasian anggaran secara bertahap untuk melaksanakan penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
c.pengembangan kerja sama kemitraan dengan masyarakat dalam meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau publik.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.
Menteri dan gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penetapan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota yang ditetapkan sebelum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sebelum pelaksanaan penyusunan rencana rinci tata ruang dapat dilakukan pengkajian teknis.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat secara regional pulau/kepulauan dalam penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat regional pulau/kepulauan.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "bioekoregion" adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Yang dimaksud dengan "kegiatan ekonomi" adalah keseluruhan aktifitas perekonomian masyarakat pada suatu kawasan, baik yang berdiri sendiri maupun beberapa aktifitas ekonomi.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi dimaksudkan untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat/pekerja yang terkait dengan sektor unggulan penggerak perekonomian di kawasan tersebut.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Yang dimaksud dengan "kedirgantaraan" adalah segala sesuatu tentang dan yang berkaitan dengan usaha dan kegiatan manusia dalam rangka pendayagunaan dirgantara.
Dirgantara adalah ruang di sekeliling atau melingkupi bumi beserta segala isinya, seluas tiada batas mulai dari permukaan bumi yang terbagi atas ruang udara dan antariksa, yang dipandang sebagai wilayah, ruang gerak, media hidup, dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Aspek eksternalitas merupakan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan suatu kawasan strategis.
Aspek akuntabilitas merupakan tanggung jawab kepada masyarakat dalam penanganan kawasan strategis.
Aspek efisiensi merupakan kemampuan penanganan kawasan strategis secara berhasil guna dan berdaya guna.
Ayat (2)
Penetapan kawasan strategis nasional sebagai kawasan strategis provinsi maupun kawasan strategis kabupaten/kota, dapat meliputi seluruh kawasan atau sebagian dari kawasan strategis nasional.
Penetapan kawasan strategis nasional baik sebagai kawasan strategis provinsi maupun kawasan strategis kabupaten/kota didasarkan pada aspek kepentingan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ayat (3)
Penetapan kawasan strategis provinsi sebagai kawasan strategis kabupaten/kota didasarkan pada aspek kepentingan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat nasional.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya ditinjau baik dari kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi, dan/atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat provinsi.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya ditinjau baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi, dan/atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 56
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi yang ditetapkan sebelum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 57
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat kabupaten/kota.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya ditinjau baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi, dan/atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Rencana tata ruang kawasan strategis dapat merupakan rencana detail tata ruang.
Ayat (3)
Untuk wilayah kota yang seluruh wilayahnya bersifat perkotaan (urbanized), rencana detail tata ruang disusun untuk seluruh wilayah kota.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Zona-zona yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang yang penanganannya diprioritaskan (high control zone), antara lain zona permukiman yang siap bangun dan sudah ada investor.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana detail tata ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat kabupaten/kota.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Intensitas bangunan meliputi ketentuan tentang koefisien dasar bangunan dan koefisien luas bangunan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Yang juga merupakan kawasan perkotaan adalah kota, yang secara administratif berdiri sendiri.
Ayat (2)
Sebelum pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan dapat dilakukan pengkajian teknis.

Pasal 65
Ayat (1)
Kriteria kawasan perkotaan merupakan pengelompokan ukuran wilayah suatu kota untuk membedakan tingkat kedalaman analisis dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan.
Kriteria kawasan perkotaan didasarkan pada jumlah penduduk, dominasi fungsi kegiatan ekonomi, dan ketersedian prasarana dan sarana dasar perkotaan.
Ayat (2)
Kawasan perkotaan kecil dapat berbentuk ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat kabupaten.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu wilayah provinsi yang ditetapkan sebelum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sebelum pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan dapat dilakukan pengkajian teknis.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat kabupaten.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu wilayah provinsi yang ditetapkan sebelum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang mengacu kepada hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bencana alam skala besar" adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "perubahan batas teritorial negara" meliputi perubahan matra darat, matra laut, dan matra udara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah daerah" berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Kajian terhadap rencana tata ruang dan realisasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan wujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di lapangan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, dan perlindungan terhadap lingkungan dari akibat negatif pemanfaatan ruang.
Evaluasi yang dilakukan merupakan proses evaluasi data dan informasi yang meliputi kegiatan:
a.pengumpulan data dan peta mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang yang berlangsung dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam rencana tata ruang;
b.pengumpulan dan pengkajian mengenai kebijakan internal dan eksternal; dan
c.melakukan kajian terhadap rencana tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Evaluasi data dan informasi menghasilkan:
a.penilaian kualitas dan kesahihan rencana tata ruang; dan
b.tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditinjau kembali.

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Perubahan kebijakan nasional adalah dalam hal pengembangan wilayah dan pembangunan sektor-sektor tertentu yang berskala besar dan/atau kegiatan pembangunan penting lainnya yang tidak dapat ditampung dalam struktur ruang dan pola ruang pada rencana tata ruang dan mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian rencana tata ruang dengan kondisi di lapangan.

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Rencana tata ruang dimaksud adalah rencana tata ruang yang disusun dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Yang dimaksud dengan "penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang" adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pembangunan secara terpadu" adalah pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan sektoral, regional, dan masyarakat.

Pasal 94
Ayat (1)
Pelaksanaan pembangunan sebagai perwujudan pelaksanaan program pemanfaatan ruang, secara terpadu dilakukan antara lain melalui penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Penyusunan program terbagi menjadi dua bagian, yaitu program fisik dan non-fisik. Program fisik meliputi antara lain kegiatan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta bangunan-bangunan lain. Program non-fisik meliputi antara lain kegiatan-kegiatan perencanaan, penelitian, sosialisasi, dan pelatihan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Sinkronisasi program secara terpadu dapat dilakukan melalui antarsektor pusat, antara sektor pusat dan sektor daerah, antarsektor daerah, antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 97
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Program pembangunan sektoral memuat sekurang-kurangnya program pembangunan strategis sektoral dan program-program pendukung sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan, yang selanjutnya dituangkan ke dalam rencana sektor.
Rencana sektor merupakan rencana yang disusun oleh institusi sektoral yang bertujuan untuk merumuskan program-program kegiatan berdasarkan kewenangan masing-masing sektor.
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam menuangkan program pemanfaatan ruang ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah disertai dengan pembiayaannya agar program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "standar kualitas lingkungan" adalah baku mutu lingkungan dan kriteria baku mutu lingkungan.
Proses memperhatikan standar kualitas lingkungan dilakukan melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan analisis terhadap dampak lalu lintas.
Pelaksanaan program pemanfaatan ruang, selain memberikan manfaat secara ekonomi juga harus layak secara finansial.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pemanfaatan ruang secara terpadu dapat dilakukan secara lintas sektor maupun lintas wilayah.
Pelaksanaan pembangunan secara terpadu antara lain dilakukan melalui pembangunan baru, pembangunan kembali, pelestarian, revitalisasi, dan/atau peremajaan.
Yang dimaksud dengan "pembangunan kembali (re-development)" adalah kegiatan perwujudan kembali konstruksi bangunan, sarana dan prasarana dalam suatu kawasan.
Yang dimaksud dengan "peremajaan (renewal)" adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya atau merubah fungsi kawasan lama.
Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kerja sama dalam ketentuan ini antara lain dapat berbentuk public private participation, privatisasi, ruilslag, dan turn key.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Perkiraan pembiayaan meliputi perkiraan besaran biaya dan perkiraan sumber pembiayaan program pemanfaatan ruang.
Perkiraan besaran biaya program pemanfaatan ruang disusun dengan perhitungan besarnya biaya berdasarkan nilai perkiraan satuan harga yang berlaku pada saat tahun perencanaan dan perhitungan nilai biaya yang dihitung dalam satuan mata uang rupiah.
Perkiraan sumber pembiayaan program pemanfatan ruang disusun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pemerintah/pemerintah daerah dan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat, serta mempertimbangkan peluang sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Ayat (1)
Program pengembangan kawasan strategis nasional yang dihasilkan merupakan hasil sinkronisasi program dan keterpaduan pembangunan lintas sektoral.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Pengaturan zonasi harus mempertimbangkan nilai ekonomi ruang dan nilai sosial budaya serta efisiensi aktivitas kegiatan pada setiap zona.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Peraturan zonasi pada wilayah kabupaten/kota harus mengikuti arahan peraturan zonasi sistem nasional dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi, serta ketentuan umum peraturan zonasi di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Pengaturan zonasi memuat pula ketentuan mengenai penanganan dampak pembangunan, serta kelembagaan dan administrasi.

Pasal 151
Ayat (1)
Penyusunan arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk:
a.menjamin keamanan dan keberlanjutan terhadap berfungsinya sistem nasional dalam mendukung keberlangsungan kegiatan sosial dan ekonomi pada skala nasional; dan
b.menjamin terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik dalam mendukung kebutuhan pembangunan nasional pada masa kini dan masa mendatang.
Ayat (2)
Arahan peraturan zonasi sistem nasional ditujukan agar pemanfaatan ruang pada zona ruang sistem nasional dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Ayat (3)
Zona ruang sistem nasional merupakan ruang yang dimanfaatkan dan dipengaruhi dan/atau mempengaruhi berfungsinya sistem struktur ruang nasional termasuk rencana pengembangannya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Sistem perkotaan nasional merupakan susunan pusat-pusat permukiman yang pengaturannya merupakan kewenangan Pemerintah.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyusunan arahan peraturan zonasi sistem provinsi bertujuan untuk:
a.menjamin berfungsinya sistem provinsi yang sangat vital dalam mendukung keberlangsungan kegiatan sosial dan ekonomi pada skala provinsi; dan
b.menjamin terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik untuk mendukung kebutuhan pembangunan provinsi yang bersangkutan pada masa kini dan masa mendatang.
Ayat (3)
Zona ruang sistem provinsi merupakan ruang yang dimanfaatkan dan dipengaruhi dan/atau mempengaruhi berfungsinya sistem struktur ruang provinsi termasuk rencana pengembangannya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Sistem perkotaan provinsi merupakan susunan pusat-pusat permukiman yang pengaturannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 153
Ayat (1)
Penyusunan peraturan zonasi kabupaten/kota bertujuan untuk:
a.meningkatkan kesehatan, keselamatan, kenyamanan lingkungan, dan moral dari masyarakat;
b.memberikan kepastian dan keadilan dalam pemanfaatan ruang yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat; dan
c.menjamin peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 154
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai:
a.ketentuan teknis yang disyaratkan dalam pemberian izin;
b.ketentuan penetapan zona yang dapat diberikan insentif dan disinsentif termasuk ketentuan rinci teknis pelaksanaannya;
c.dasar pengenaan sanksi administratif; dan
d.ketentuan pengaturan terhadap perubahan peraturan zonasi.
Huruf b
Ketentuan ketinggian bangunan maksimum adalah ketentuan mengenai ketinggian bangunan yang diizinkan misalnya untuk daerah rawan gempa.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "ketentuan lain" adalah ketentuan sektoral yang diterapkan dalam suatu zona yang dilakukan kegiatan sektoral yang bersangkutan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Arahan peraturan zonasi sistem nasional untuk pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi untuk pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan acuan dalam penetapan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Pasal 157
Ayat (1)
Teks zonasi (zoning text) memuat aturan teknis zonasi pada suatu zona untuk kegiatan/penggunaan ruang tertentu, seperti intensitas bangunan dan tata massa bangunan.
Peta zonasi (zoning map) adalah peta yang menggambarkan kode-kode zonasi di atas blok dan sub blok yang telah dideliniasikan dalam rencana tata ruang.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penetapan peraturan zonasi kabupaten/kota dapat ditetapkan secara bersamaan dengan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau dengan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari dokumen rencana tata ruang tersebut.
Penetapan peraturan zonasi kabupaten/kota secara terpisah dengan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana rinci tata ruang kabupaten/kota merupakan kelengkapan dokumen rencana tata ruang tersebut.

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Retribusi dalam perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk membiayai administrasi perizinan pemanfaatan ruang, dan oleh karena itu penarikan retribusi izin pemanfaatan ruang tidak dimaksudkan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian pemerintah daerah tidak perlu menetapkan target pendapatan asli daerah dari retribusi perizinan pemanfaatan ruang.

Pasal 163
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "izin prinsip" adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.
Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "izin lokasi" adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.
Huruf c
Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
Huruf d
Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sumber daya alam dimaksud meliputi sumber daya alam di laut, di darat, dan di udara. Termasuk dalam sumber daya alam di darat antara lain sumber daya hutan dan sumber daya mineral.

Pasal 165
Ayat (1)
Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) Hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) Hektar untuk kegiatan pertanian.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 166
Ayat (1)
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan tentang perizinan yang diterbitkan oleh masing-masing sektor dan/atau instansi yang berwenang, misalnya ketentuan izin lokasi untuk kegiatan pembangunan perumahan skala besar harus sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Huruf a
Untuk pemberian insentif berupa kompensasi antardaerah yang berbentuk fiskal harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas

Pasal 184
Cukup jelas

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas

Pasal 188
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing diterbitkan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 190
Cukup jelas

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Cukup jelas

Pasal 194
Cukup jelas

Pasal 195
Cukup jelas

Pasal 196
Cukup jelas

Pasal 197
Cukup jelas

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Ayat (1)
Pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi pengawasan terhadap penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota.
Pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi meliputi pengawasan terhadap penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota.
Pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi pengawasan terhadap penataan ruang wilayah kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Sarana penyampaian hasil pengawasan masyarakat antara lain kotak pos, website, layanan pesan singkat.

Pasal 200
Cukup jelas

Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemantauan dilakukan dalam rangka mengamati kinerja Pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang dan/atau mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat penyimpangan penyelenggaraan penataan ruang.
Ayat (3)
Evaluasi dilakukan dalam rangka:
a.menganalisis penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan penataan ruang yang timbul;
b.memperkirakan besaran dampak akibat permasalahan yang terjadi;
c.menganalisis tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi penyimpangan dan dampak yang timbul dan akan terjadi; dan
d.merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 202
Cukup jelas

Pasal 203
Cukup jelas

Pasal 204
Cukup jelas

Pasal 205
Cukup jelas

Pasal 206
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas