BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II
JENIS, SUMBER DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Jenis Informasi Ketenagakerjaan

Pasal 4
(1)Jenis informasi ketenagakerjaan terdiri dari:
a.informasi ketenagakerjaan umum, meliputi:
1.penduduk;
2.tenaga kerja;
3.angkatan kerja;
4.penduduk yang bekerja; dan
5.penganggur.
b.informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi:
1.standar kompetensi kerja;
2.lembaga pelatihan;
3.asosiasi profesi;
4.tenaga kepelatihan;
5.lulusan pelatihan;
6.kebutuhan pelatihan;
7.sertifikasi tenaga kerja;
8.jenis pelatihan; dan
9.tingkat produktivitas.
c.informasi penempatan tenaga kerja, meliputi:
1.kesempatan kerja;
2.pencari kerja;
3.lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan
4.penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
d.informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, meliputi:
1.usaha mandiri;
2.tenaga kerja mandiri;
3.tenaga kerja sukarela;
4.tenaga padat karya; dan
5.teknologi tepat guna.
e.informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, meliputi:
1.pengupahan;
2.perusahaan;
3.kondisi dan lingkungan kerja;
4.serikat pekerja/serikat buruh;
5.asosiasi pengusaha;
6.perselisihan hubungan industrial;
7.pemogokan;
8.penutupan perusahaan;
9.pemutusan hubungan kerja;
10.jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja;
11.kecelakaan kerja;
12.keselamatan dan kesehatan kerja;
13.penindakan pelanggaran;
14.pengawasan ketenagakerjaan; dan
15.fasilitas kesejahteraan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Sumber Informasi Ketenagakerjaan

(1)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengumpulannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, baik konvensional maupun elektronik, secara berkala dan insidental.
(2)Cara penyampaian informasi ketenagakerjaan dari perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
(1)Informasi ketenagakerjaan yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan metoda statistika ataupun metoda lainnya, baik secara manual maupun komputasi sesuai dengan peruntukkannya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan metoda statistika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8
Informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dan diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disimpan dalam sistem database.

(1)Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan pada instansi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhannya, kecuali informasi yang bersifat rahasia.
(3)Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berwenang untuk menolak permintaan informasi ketenagakerjaan dari pengguna, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan/atau informasi ketenagakerjaan yang bersifat rahasia.
(4)Untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna tidak dipungut biaya.

BAB III
JENIS DAN TATA CARA PENYUSUNAN PTK

Bagian Kesatu
Jenis PTK

Pasal 11
(1)PTK terdiri atas PTK Makro dan PTK Mikro.
(2)PTK Makro terdiri atas lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral.
(3)PTK Makro lingkup kewilayahannya meliputi:
a.PTK nasional;
b.PTK provinsi; dan
c.PTK Kabupaten/kota.
(4)PTK Makro lingkup sektoral meliputi:
a.PTK sektor dan sub sektor nasional;
b.PTK sektor dan sub sektor provinsi; dan
c.PTK sektor dan sub sektor kabupaten/kota.
(5)PTK Mikro terdiri atas lingkup badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan PTK Makro

Untuk menyusunn PTK Makro diperlukan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan informasi terkait lainnya.

Pasal 14
RTK Makro sebagai hasil dari PTK Makro paling sedikit memuat informasi tentang:
a.persediaan tenaga kerja;
b.kebutuhan tenaga kerja;
c.neraca tenaga kerja; dan
d.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.

(1)Arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, disusun berdasarkan RTK.
(2)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok pikiran pemecahan masalah ketenagakerjaan.
(3)Strategi pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat cara pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan.
(4)Program pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kegiatan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan strategi pembangunan ketenagakerjaan.

Pasal 17
(1)RTK Makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi pemerintah pembina sektor lapangan usaha yang bersangkutan di tingkat pusat.

Pasal 18
(1)PTK nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi pemerintah lain dan lembaga-lembaga terkait.
(2)PTK provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b da PTK sektoral/sub sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait.
(3)PTK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait.
(4)PTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, diselenggarakan oleh instansi pemerintah pembina sektor lapangan usaha dengan melibatkan instansi pemerintah lain dan lembaga-lembaga terkait.

(1)Penyusunan PTK Mikro diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
(2)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21
RTK Mikro sebagai hasil dari PTK Mikro paling sedikit memuat informasi tentang:
a.persediaan pegawai;
b.kebutuhan pegawai;
c.neraca pegawai; dan
d.program kepegawaian.

Informasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf termasuk kebutuhan pegawai berstatus tenaga asing, dihitung berdasarkan beban kerja yang dirinci menurut jabatan, status kepegawaian, jenjang dan bidang pendidikan akhir.

Pasal 24
Neraca pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, disusun dengan membandingkan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai baik jumlah maupun kualifikasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai metoda yang digunakan untuk menyusun RTK Mikro diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PTK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan PTK Makro

Pasal 28
Pelaksanaan PTK Makro meliputi kegiatan sosialisasi, pencapaian sasaran, pemantauan, evaluasi, penyesuaian sasaran, dan pelaporan hasil pelaksanaan RTK Makro.

Pasal 29
(1)RTK nasional dan RTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan tingkat nasional.
(2)RTK nasional dan RTK sektoral/sub sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan tingkat provinsi.
(3)RTK kabupaten/kota dan RTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 30
RTK nasional, RTK provinsi, RTK kabupaten/kota, RTK sektoral/sub sektor nasional, RTK sektoral/sub sektor provinsi, RTK sektoral/sub sektor kabupaten/kota dilaksanakan untuk:
a.memperluas kesempatan kerja;
b.meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja;
c.meningkatkan kualitas tenaga kerja;
d.meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.

Pasal 31
(1)RTK nasional, RTK provinsi, RTK kabupaten/kota disosialisasikan oleh instansi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
(2)RTK sektoral/sub sektoral nasional, RTK sektoral/sub sektoral provinsi dan RTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota disosialisasikan oleh instansi pemerintah pembina sektoral/sub sektoral tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 32
Instansi pemerintah yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RTK secara berkala.

Pasal 33
(1)Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat nasional disampaikan oleh Menteri kepada Presiden sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan nasional.
(2)Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat provinsi disampaikan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan kepada gubernur seabgai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan provinsi.
(3)Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan kabupaten/kota.
(4)Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/sub sektoral untuk tingkat nasional disampaikan oleh instansi sektoral/sub sektoral kepada Menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan nasional.
(5)Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/sub sektoral untuk tingkat provinsi disampaikan oleh instansi untuk tingkat provinsi disampaikan oleh instansi sektoral/sub sektoral kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan nasional.
(6)Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/sub sektoral untuk tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh instansi sektoral/sub sektoral kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan hasil pelaksanaan RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan RTK Mikro

Pasal 35
RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Pasal 36
(1)Sasaran pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2)Pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau secara berkala untuk mengetahui tingkat pencapaiannya.
(3)Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan RTK Mikro.

Pasal 37
(1)RTK Mikro disosialisasikan oleh pimpinan lembaga/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada unit kerja di lingkungannya.
(2)Sosialisasi RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan komitmen dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 38
(1)Instansi/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyusun laporan hasil pelaksanaannya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 39
(1)Pemantauan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan dilakukan secara berjenjang oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
(2)Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan dilakukan secara berjenjang oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
(3)Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
(4)Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat dan kabupaten/kota.

Pasal 40
(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ditujukan untuk mengetahui keberhasilan dan masalah yang dihadapi.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 41
(1)Instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan.

Pasal 42
(1)Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi.

Pasal 43
(1)Instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dan RTK Mikro sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dan RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 44
(1)Segala biaya diperlukan bagi pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi ketenagakerjaan di instansi pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau APBD kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat daerah.
(2)Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan PTK Makro di instansi pemerintah dibebankan pada APBN, APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota.
(3)Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan PTK Mikro di badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.
(4)Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PTK Mikro pada lembaga/perusahaan swasta dibebankan kepada lembaga/perusahaan swasta yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan meliputi pembangunan dan pengembangan jaringan informasi ketenagakerjaan, sumber daya manusia, perangkat keras dan piranti lunak serta manajemen yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan "kesempatan kerja" adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota" adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan survei" adalah cara memperoleh data yang dilakukan dengan menggunakan metoda wawancara, pengamatan, pengukuran, pengujian dan kuesioner.

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi secara langsung" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan secara langsung di lapangan.
Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi secara tidak langsung" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan dengan pengiriman informasi ketenagakerjaan oleh sumber data melalui sarana surat, faximile, telepon, dan surat elektronik.
Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi konvensional" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan dengan cara manual.
Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi elektronik" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.
Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi secara berkala" adalah pengumpulan, informasi ketenagakerjaan yang dilakukan setiap waktu tertentu, seperti bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi insidental" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan setiap saat bila dibutuhkan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "metoda statistika" adalah metoda yang didasarkan atas teknik-teknik statistik untuk pengolahan data dan informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Sistem database dikelola oleh masing-masing instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sistem database tersebut meliputi data kualitatif dan kuantitatif.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam bentuk cetakan" antara lain buku, lembar informasi, dan terbitan berkala.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengguna" adalah instansi/lembaga Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga perusahaan swasta atau masyarakat yang membutuhkan informasi ketenagakerjaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhannya" adalah informasi ketenagakerjaan yang relevan dengan kepentingan pengguna yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan "informasi yang bersifat rahasia" adalah informasi ketenagakerjaan yang hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu, misalnya data ketenagakerjaan perusahaan. Informasi yang bersifat rahasia tersebut dikecualikan untuk kepentingan yang diatur berdasarkan undang-undang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "lingkup kewilayahan" adalah lingkup administrasi pemerintah yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota atau lingkup lain seperti kawasan pengembangan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "lingkup sektoral" adalah cakupan golongan usaha, seperti pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Huruf a
Yang dimaksud dengan "persediaan tenaga kerja" adalah angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kebutuhan tenaga kerja" adalah angkatan kerja yang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia, dengan berbagai karakteristiknya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "neraca tenaga kerja" adalah keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, dengan berbagai karakteristiknya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "arah kebijakan ketenagakerjaan" adalah rumusan pemikiran atau konsepsi di bidang ketenagakerjaan yang diarahkan untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan neraca tenaga kerja.
Yang dimaksud dengan "strategi ketenagakerjaan" adalah cara pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan ketenagakerjaan.
Yang dimaksud dengan "program pembangunan ketenagakerjaan" adalah kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan strategi ketenagakerjaan.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi" antara lain terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam skala besar dan terjadinya bencana alam yang mengakibatkan rusaknya sarana industri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya" adalah PTK Mikro yang didasarkan atas kebijakan usaha padat karya baik melalui kebijakan penggunaan teknologi maupun perluasan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan "persediaan pegawai" adalah jumlah pegawai pada suatu instansi/lembaga/perusahaan dengan berbagai karakteristiknya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kebutuhan pegawai" adalah jumlah pegawai yang diperlukan oleh instansi/lembaga/perusahaan sesuai dengan beban kerja, dengan berbagai karakteristiknya.
Huruf c
Yang dimaksud degnan "neraca pegawai" adalah keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai, dengan berbagai karakteristiknya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "program kepegawaian" adalah program di bidang kepegawaian sesuai dengan neraca pegawai antara lain meliputi:
a.perekrutan, seleksi, penempatan, serta pemensiunan;
b.pelatihan dan pengembangan;
c.perlindungan, pengupahan serta jaminan sosial; dan
d.produktivitas kerja.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mengarusutamakan ketenagakerjaan" adalah memposisikan ketenagakerjaan sebagai aspek yang utama dalam program pembangunan yang antara lain meliputi:
a.penetapan target perluasan kesempatan kerja;
b.peningkatan kualitas tenaga kerja;
c.pendayagunaan tenaga kerja secara optimal;
d.peningkatan produktivitas tenaga kerja;
e.peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
f.peningkatan jaminan sosial tenaga kerja;
g.peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja; dan
h.perlindungan tenaga kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Penyampaian laporan hasil pelaksanaan RTK dilakukan secara berkala setiap tahun dan 5 (lima) tahun.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dipantau secara berkala" adalah penyampaian laporan hasil pelaksanaan RTK yang dilakukan setiap tahun dan 5 (lima) tahun.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dievaluasi secara berkala" adalah evaluasi yang dilakukan setiap tahun dan 5 (lima) tahun.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "komitmen" adalah kesepakatan, kemauan dan tekad seluruh pimpinan dan jajarannya, kemauan dan tekad seluruh pimpinan dan jajarannya instansi/lembaga/perusahaan untuk melaksanakan atau menerapkan RTK Mikro.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemantauan secara berjenjang" adalah pemantauan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan di kabupaten/kota dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, pemantauan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan di provinsi dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di pusat.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemantauan terhadap penyusunan RTK Makro lingkup kewilayahan" adalah pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan di kabupaten/kota dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan di provinsi dilakukan oleh instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di pusat.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral" adalah pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral (instansi sektoral) di kabupaten/kota dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral (instansi sektoral) di provinsi dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral (instansi sektoral) di pusat dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di pusat.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pemantauan terhadap "penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro" adalah pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro di kabupaten/kota dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro di provinsi dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro di pusat dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di pusat.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]