info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Tarif Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4
(1)Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, dihitung berdasarkan rumus:
a.Luas tanah sampai dengan 10 hektar
b.Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar
c.Luas tanah lebih dari 1.000 hektar
(2)Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tarif Pelayanan Pengembalian Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4 adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi:
a.Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;
b.Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B;
c.Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah; dan
d.Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.

Pasal 7
(1)Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:
(2)Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk pemeriksaan tanah secara massal, dihitung berdasarkan rumus:

Pasal 8
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

Pasal 11
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, meliputi:
a.Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian;
b.Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, meliputi:
a.Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi;
b.Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi; dan
c.Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Pasal 14
(1)Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:
(2)Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dihitung berdasarkan rumus:

(1)Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran:
a.Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dan
b.Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu;
dihitung berdasarkan rumus T = (20 x Nilai Tanah) + Rp100.000,00.
(2)Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus T = (10 x Nilai Tanah) + Rp50.000,00

Pasal 17
(1)Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan huruf h adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(2)Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 16.

Pasal 18
Tarif Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tanah.

(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d, huruf h, dan huruf i tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
(2)Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 21
(1)Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.masyarakat tidak mampu;
b.badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
c.veteran, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.suami/istri veteran, suami/istri pegawai negeri sipil, suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia, suami/istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e.pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f.janda/duda veteran, janda/duda pegawai negeri sipil, janda/duda prajurit Tentara Nasional Indonesia, janda/duda anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g.janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil, janda/duda purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

(1)Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
(2)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.masyarakat tidak mampu;
b.instansi Pemerintah;
c.badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo.
(3)Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
(4)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a.veteran;
b.suami/istri veteran, suami/istri Pegawai Negeri Sipil, suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia, suami/istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.pensiunan Pegawai Negeri Sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.janda/duda veteran, janda/duda Pegawai Negeri Sipil, janda/duda prajurit Tentara Nasional Indonesia, janda/duda anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e.janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5)Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
(6)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
a.Pegawai Negeri Sipil;
b.Prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
c.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 24
(1)Terhadap instansi Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari:
a.Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
b.Pelayanan Informasi Pertanahan; dan
c.Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, Perpanjangan Hak Atas Tanah, atau Pembaruan Hak Atas Tanah, yang belum ditetapkan keputusannya, dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;
b.permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, Perpanjangan Hak Atas Tanah, atau Pembaruan Hak Atas Tanah yang telah diterbitkan keputusannya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dikenakan kewajiban membayar uang pemasukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Pasal 28
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas" adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah atau kegiatan pertanahan lainnya.
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "Secara Massal" adalah permohonan yang diajukan paling sedikit 10 (sepuluh) bidang dalam 1 (satu) kelurahan, desa, atau nama lainnya.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan "Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi" adalah legalisasi gambar ukur hasil pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dilakukan oleh surveyor berlisensi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan" adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dalam rangka penetapan batas ruang atas tanah, atau ruang bawah tanah untuk penerbitan sertifikatnya atau kegiatan pertanahan lainnya.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
"hektar" adalah luas sama dengan 10.000 m²
"Tu" adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas.
"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).
"HSBKu" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan.
Contoh:
HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah:
a)luas tanah sampai dengan 10 hektar
1)luas tanah 300 m²
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp148.000,00
2)luas tanah 5.000 m²
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp900.000,00
3)luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp12.100.000,00
b)luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar
1)luas tanah 200.000 m² (20 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp18.000.000,00
2)luas tanah 9.000.000 m² (900 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp194.000.000,00
c)luas tanah lebih dari 1.000 hektar
1)luas tanah 20.000.000 m² (2.000 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp294.000.000,00
2)luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.334.000.000,00
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan:
"Tum" adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Massal.
Contoh:
HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah secara massal:
luas tanah 300 m²
dikenakan tarif 75% dari Tu, maka:
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp111.000,00
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan:
"Tpb"adalah Tarif Pelayanan Pengembalian Batas Contoh:
HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pengembalian Batas:
luas tanah 300 m²
Dikenakan tarif 150% dari Tu, maka:
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp222.000,00
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan:
"Tsl" adalah Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.
Contoh:
HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi:
luas tanah 300 m²
Dikenakan tarif 30% dari Tu, maka:
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp44.400,00.

Pasal 5
Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan dilaksanakan secara 3 (tiga) dimensi, dengan perhitungan panjang, lebar, dan tinggi berupa ruang dengan menggunakan metode, teknologi, waktu, penyimpanan data, dan penyajian yang lebih khusus.

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Panitia B" adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Usaha.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Tim Peneliti Tanah" adalah tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Petugas Konstatasi" adalah petugas (Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk) yang melaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaruan Hak Atas Tanah kecuali Hak Guna Usaha.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
"Tpa" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.
"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).
"HSBKpa" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.
Contoh:
HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A:
a)luas tanah 300 m²
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00
b)luas tanah 5.000 m²
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00
c)luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan:
"Tpam" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.
Contoh:
HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal:
luas tanah 300 m²
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp358.040,00.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan:
"Tpb" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B.
"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).
"HSBKpb" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak dan penerbitan sertifikat.
Contoh:
HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B:
a)luas tanah 200.000 m² (20 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp5.134.000,00
b)luas tanah 50.000.000 m² (5.000 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.
c)luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
"Tpp" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah.
"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).
"HSBKpp" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.
Contoh:
HSBKpp untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah:
1)luas tanah 300 m²
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00.
2)luas tanah 5.000 m²
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00.
3)luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan:
"Tpm" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.
"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).
"HSBKpm" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.
Contoh:
HSBKpm untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal:
luas tanah 300 m²
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp358.040,00

Pasal 10
Yang dimaksud dengan:
"Tpk" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.
"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).
"HSBKpk" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.
Contoh:
HSBKpk untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi:
a)luas tanah 300 m²
Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp195.100,00.<
b)luas tanah 5.000 m²
Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp510.000,00.
c)luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)
Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp5.200.000,00.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan "Konsolidasi Tanah" adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
"Tkts" adalah Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya.
"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).
"Tu" adalah Tarif Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang digunakan untuk:
a.pengukuran dan pemetaan keliling;
b.pengukuran Topografi;
c.pengukuran dan pemetaan Rincikan;
d.pemindahan desain ke lapang.
"Tph" adalah Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
"HSBKu" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan.
Contoh:
Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian:
Tuan A, Tuan B, dan Tuan C sepakat untuk menata tanah pertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya pertanian. Luas tanah Tuan A, Tuan B, dan Tuan C masing-masing adalah 1.000 m² 2.  000 m² dan 3.000 m²
HSBKu adalah sebesar Rp80.000,00.
Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini sebesar Rp50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing bidang adalah:
a)bidang tanah Tuan A
1)menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan A
2)memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan A sebesar Rp710.000,00.
b)bidang tanah Tuan B
1)menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan B
2)memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan B sebesar Rp1.120.000,00.
c)bidang tanah Tuan C
1)menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan C
2)memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan C sebesar Rp1.530.000,00.
Ayat (2)
Contoh:
Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian:
Tuan D, Tuan E, dan Tuan F sepakat untuk menata tanah nonpertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya nonpertanian. Luas tanah Tuan D, Tuan E, dan Tuan F masing-masing adalah 500 m² 600  m² dan 700 m²
HSBKu adalah sebesar Rp80.000,00.
Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini sebesar Rp50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing bidang adalah:
a)bidang tanah Tuan D
1)menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan D
2)memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan D sebesar Rp705.000,00.

b)bidang tanah Tuan E
1)menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan E
2)memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan E sebesar Rp766.000,00.
c)bidang tanah Tuan F
1)menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan F
2)memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan F sebesar Rp827.000,00.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan "Pertimbangan Teknis Pertanahan" adalah ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
"Tptil" adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi.
"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).
"HSBKpb" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.
Contoh:
HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis dalam rangka Izin Lokasi:
a)luas tanah 200.000 m² (20 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp5.134.000,00.
b)luas tanah 50.000.000 m² (5.000 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.
c)luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan:
"Tptpl" adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi.
"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).
"HSBKpb" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.
Contoh:
HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi:
a)luas tanah 200.000 m² (20 hektar)
Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp2.567.000,00.
b)luas tanah 50.000.000 m² (5.000 hektar)
Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp19.250.000,00.
c)luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)
Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp52.750.000,00.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan:
"Tptip" adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).
"HSBKpa" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.
Contoh:
HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah:
a)luas tanah 300 m²
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00
b)luas tanah 5.000 m²
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00.
c)luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00.

Pasal 15
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali" adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah" adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "nilai tanah" adalah nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan.
Contoh:
Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m²) adalah Rp100.000,00.
Luas Tanah adalah 100 m²
Jadi nilai tanah dihitung menjadi: Rp100.000,00 x 100 = Rp10.000.000,00.
Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu menjadi:
T   = 20 x Rp10.000.000,00 + Rp100.000,00
= Rp20.000,00 + Rp100.000,00
= Rp120.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp120.000,00.
Ayat (2)
Contoh:
Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m²) adalah Rp100.000,00.
Luas Tanah adalah 100 m²
Jadi nilai tanah dihitung menjadi:
= Rp100.000,00 x 100
= Rp10.000.000,00
Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum menjadi:
T   = 1‰ x Rp10.000.000,00 + Rp50.000,00
= Rp10.000,00 + Rp50.000,00
= Rp60.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp60.000,00.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan "Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)" adalah semua tanah milik perorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960.
Yang dimaksud dengan "Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965" adalah semua tanah kepunyaan Badan-badan Hukum Belanda yang Direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan "masyarakat tidak mampu" adalah perorangan yang besar penghasilannya per bulan di bawah Upah Minimum yang berlaku pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT/RW setempat dan diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "nazhir" adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas