BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara ke dalam PERUM.
(2)Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengembangan usaha PERUM, dan mendelegasikan kewenangan pembinaan sehari-hari pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Menteri.
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan PERUM yang bersangkutan.
(4)Untuk kepentingan pengembangan PERUM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan dan Menteri dapat mengadakan pertemuan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
(5)Penatausahaan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan kebijakan pengembangan usaha PERUM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 4
Menteri Keuangan dan atau Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat PERUM dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PERUM melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam PERUM, kecuali apabila:
a.Menteri Keuangan dan atau Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PERUM semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b.Menteri Keuangan dan atau Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh MERUM; atau
c.Menteri Keuangan dan atau Menteri langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PERUM.

PERUM didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB II
PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 7
PERUM didirikan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8
Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang-kurangnya memuat:
a.penetapan pendirian PERUM;
b.penetapan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan untuk penyertaan ke dalam modal PERUM;
c.Anggaran Dasar PERUM; dan
d.penunjukan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dan pendelegasian wewenang Menteri Keuangan kepada Menteri dalam pelaksanaan pembinaan sehari-hari PERUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:
a.nama dan tempat kedudukan PERUM;
b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PERUM;
c.jangka waktu berdirinya PERUM;
d.susunan dan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Pengawas; dan
e.penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi dan atau Dewan Pengawas dengan Menteri Keuangan dan Menteri.

Pasal 11
(1)Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal penetapan Peraturan Pemerintah tentang perubahan Anggaran Dasar PERUM.

(1)Pengurangan penyertaan modal Negara bagi PERUM yang mengerahkan dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib diberitahukan kepada kreditor sebelum hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 9.
(2)Pengurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.

BAB III
PENGGUNAAN LABA

Pasal 14
(1)Setiap tahun buku, PERUM wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan yang wajar lainnya.
(2)45% dari sisa penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipakai untuk:
a.Cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya dua kali lipat dari modal yang ditempatkan;
b.Sosial dan pendidikan;
c.Jasa produksi;
d.Sumbangan dana pensiun; dan
e.Sokongan dana sumbangan ganti rugi.
(3)Penetapan prosentase pembagian laba bersih PERUM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

(1)Kepengurusan PERUM dilakukan oleh Direksi.
(2)Jumlah anggota Direksi PERUM paling banyak 5 (lima) orang, dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(3)Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Presiden.
(4)Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit.

Pasal 17
(1)Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri.
(2)Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 18
(1)Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi;
a.Tidak melaksanakan tugasnya dengan bai;
b.Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pendirian PERUM;
c.Terlibat dalam tindakan yang merugikan PERUM;
d.Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan.
(2)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PERUM untuk kepentingan dan tujuan PERUM serta mewakili PERUM baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 21
(1)Setiap anggota Direksi berhak mewakili PERUM, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
(2)Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PERUM apabila:
a.terjadi perkara di depan pengadilan antara PERUM dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
b.anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PERUM.
(3)Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili PERUM apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri Keuangan mewakili PERUM.

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan PERUM.

Pasal 24
Tata cara penjualan, pemindah tanganan, atau pembebanan atas aktiva tetap PERUM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh PERUM ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(1)Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
(2)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dimaksud disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
(4)Dalam hal Rencana Kerka dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
(5)Kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri.
(6)Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 28
Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku PERUM ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri Keuangan dan Menteri, yang memuat sekurang-kurangnya:
a.Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
b.Laporan mengenai keadaan dan jalannya PERUM serta hasil yang telah dicapai;
c.Kegiatan uatama PERUM dan perubahan selama tahun buku;
d.Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PERUM;
e.nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
f.Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 29
(1)Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas, dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.
(2)Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 30
(1)Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan.
(2)Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberikan penjelasan serta alasannya.

Pasal 31
(1)Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.
(2)Untuk PERUM yang mengerahkan dana masyarakat, pemeriksaan perhitungan tahunan dilakukan oleh akuntan publik.
(3)Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Menteri Keuangan, untuk disahkan.
(4)Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan.
(5)Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 32
(1)Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh Menteri Keuangan.
(2)Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
(3)Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 33
Direksi wajib menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pengawas, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Pasal 34
(1)Pada setiap PERUM dibentuk Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan PERUM.

Pasal 35
Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan PERUM oleh Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pendirian PERUM, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pedoman yang disusun oleh Menteri dalam rangka menjabarkan kebijakan tersebut, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan PERUM.

Pasal 36
(1)Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
a.memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
b.mengikuti perkembangan kegiatan PERUM, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan PERUM.
c.melaporkan dengan segera kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PERUM;
d.melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pendirian PERUM;
e.memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PERUM.
(2)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 37
Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:
a.memiliki dedikasi, memahami masalah-maslaah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
b.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit.

Pasal 38
Dewan Pengawas PERUM terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERUM, atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri.

Pasal 39
(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri.
(2)Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi, dan dapat diangkat kembali.
(3)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 40
Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan PERUM dan paling sedikit 2 (dua) orang, serta salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 41
(1)Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:
a.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b.tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan peraturan pendirian PERUM;
c.terlibat dalam tndakan yang merugikan PERUM; atau
d.dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
(2)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 42
(1)Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas PERUM mempunyai wewenang sebagai berikut:
a.melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan PERUM;
b.memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh PERUM;
c.meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PERUM;
d.meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas PERUM;
e.menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
f.berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
g.berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Pembahasan Bersama, melakukan tindakan pengurusan PERUM dalam hal Direksi tidak ada;
h.memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya;
i.hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PERUM.
(2)Tata cara pemberhentian sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 43
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban PERUM.

Pasal 44
Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas biaya PERUM.

Pasal 45
Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada PERUM dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

BAB VI
SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 46
(1)Pada setiap PERUM dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
(2)Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 47
(1)Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional PERUM serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PERUM serta memberikan saran-saran perbaikannya.
(2)Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 48
Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49
Pengadaan barang dan jasa PERUM yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 50
Pinjaman luar negeri dilakukan PERUM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51
Selain organ PERUM, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan PERUM.

Pasal 52
Bagi PERUM tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Pasal 53
Pegawai PERUM merupakan pekerja PERUM yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 54
Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan PERUM:
a.Menteri secara berkala mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan;
b.Menteri dan atau Menteri Keuangan sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan atau Dewan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:
a.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); dan
b.ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 56
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Perusahaan Umum dibedakan dengan Perusahaan Perseroan karena sifat usahanya. Sifat usaha PERUM lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namum demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu PERUM harus mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.
Ayat (2)
Dengan ketentuan ini maka PERUM dapat melakukan kerja sama usaha atau joint venture dengan badan usaha lain, maupun membentuk anak perusahaan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Menteri Keuangan melaksanakan penatausahaan kekayaan Negara yang dipisahkan atau ditetapkan sebagai modal PERUM.
Ayat (2) dan ayat (3)
Sebagai suatu badan usaha maka Menteri Keuangan sangat berkepentingan dengan modal Negara yang tertanam dalam PERUM untuk dapat dikembangkan. Untuk itu masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha PERUM perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.
Menteri Keuangan selaku pengelola kekayaan Negara menetapkan kebijakan pengembangan PERUM yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya.
Yang dimaksud Pembinaan sehari-hari yang kewenangannya didelegasikan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi kegiatan operasional PERUM baik yang dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Pengawas berdasarkan kebijakan pengembangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan maksud agar PERUM yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna serta dapat berkembang dengan baik.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Peraturan Pemerintah tentang pendirian PERUM sekaligus menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal Negara ke dalam PERUM.
Dengan ketentuan ini PERUM memperoleh status badan hukum setelah Peraturan Pemerintah pendirian PERUM berlaku.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal dalam PERUM dapat berupa uang tunai atau bentuk lainnya dan disebutkan jumlah atau nilai nominalnya.
Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal dari suatu PERUM dapat dilakukan untuk:
-pendirian suatu PERUM;
-penambahan kapasitas suatu PERUM;
-restrukturisasi permodalan PERUM.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan ketentuan ini maka setiap penambahan penyertaan modal Negara ke dalam PERUM, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber lainnya, seperti kapitalisasi cadangan PERUM, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kreditor tertentu adalah perbankan dan lembaga usaha pembiayaan.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Penyusutan dalam ketentuan ini tidak termasuk penyusutan yang masuk komponen biaya (depresiasi dan amortisasi). Penyusutan disini adalah selisih biaya hilangnya nilai suatu barang dengan nilai penyusutan yang masuk dalam komponen biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud kepengurusan adalah kegiatan pengelolaan PERUM dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai suatu badan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Dalam pengertian "tidak melaksanakan tugasnya dengan baik" termasuk pula apabila anggota Direksi tersebut ternyata tidak cukup cakap dalam melaksanakan tugasnya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dihukum pidana adalah dihukum pidana berdasarkan keputusan yang telah mempunyai ketentuan hukum yang pasti.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Apabila yang bersangkutan tidak memanfaatkan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam jangka waktu yang wajar yang ditentukan maka keputusan tetap dapat diambil.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Anggaran Dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi dalam melakukan tindakan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kesalahan atau kelalaian Direksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan misalnya karena melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar PERUM atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Dewan Pengawas, Menteri Keuangan ataupun Menteri dan telah terbukti secara sah. Dalam hal ini proses pembuktiannya dilakukan oleh Menteri beserta aparatnya. Namun bersalah atau tidaknya anggota Direksi yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Rencana Jangka Panjang selain memuat evaluasi atas Rencana Jangka Panjang sebelumnya, asumsi yang dipakai, serta analisa untuk mengetahui posisi perusahaan, juga harus memuat tentang sasaran, strategi kebijakan perusahaan serta semua program kerja untuk mencapai sasaran dimaksud. Penting untuk selalu diperhatikan mengenai keterkaitan dari semua unsur tersebut diatas yakni agar strategi, kebijakan dan program kerja dimaksud jelas terlihat keterkaitannya satu dengan yang lain.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Standar Akuntansi Keuangan" adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan disetujui oleh kalangan akuntansi Indonesia bersama instansi pemerintah yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Kewajiban tersebut hanya kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau akuntan publik yang ditunjuk oleh badan tersebut.
Ketentuan ini untuk memperjelas segi-segi administrasi yang melingkupi PERUM sebagai Badan Usaha Milik Negara.
Karena penatausahaan PERUM dilakukan oleh Menteri Keuangan, dan pada prinsipnya Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dalam pembinaan serta pengawasannya maka untuk ketertibannya, pemeriksaan perhitungan tersebut ditetapkan hanya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang merupakan badan pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Perhitungan tahunan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal dan hasil usaha dari PERUM. Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai tanggung jawab akan kebenaran isi perhitungan tahunan PERUM dan laporan tahunan pada umumnya.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan laporan berkala adalah laporan triwulan dan laporan semester mengenai kinerja perusahaan.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Yang dimaksud pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kepengurusan PERUM dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai badan usaha.

Pasal 36
Ayat (1)
Pada intinya dewan Pengawas harus mengetahui posisi dan kondisi PERUM dan melaporkannya kepada Menteri dan Menteri Keuangan disertai pendapat, saran dan penilaian atas PERUM yang diawasinya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Anggota Dewan Pengawas diharuskan mengetahui seluk beluk manajemen.
Anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya baik untuk rapat-rapat maupun peninjauan ke lokasi di lapangan.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Setelah selesai masa jabatannya dan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi atas kinerjanya, anggota Dewan Pengawas dapat diangkat kembali, dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang pencalonan dan pengangkatan Dewan Pengawas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Dalam pengertian "tidak melaksanakan tugasnya dengan baik" termasuk pula apabila anggota Dewan Pengawas tersebut ternyata tidak cukup cakap dalam melaksanakan tugasnya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dihukum pidana adalah dihukum pidana berdasarkan keputusan yang telah mempunyai ketentuan hukum yang pasti.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Apabila yang bersangkutan tidak hadir maka keputusan dapat diambil tanpa kehadirannya.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Tenaga ahli yang disewa hanya dalam jangka waktu tertentu/terbatas, tidak untuk selama masa jabatan Dewan Pengawas.

Pasal 45
Untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas disediakan anggaran tersendiri yang terpisah dari anggaran untuk Direksi.
Anggaran ini harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Semua temuan Satuan Pengawasan Intern perlu mendapat tanggapan sehingga masalahnya tidak menjadi berlarut-larut, dan dalam kaitan ini maka Direksi wajib menetapkan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 49
Sepanjang PERUM mendapat alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka PERUM wajib tunduk kepada ketentuan tentang pelaksanaan APBN. Dalam hal PERUM menggunakan dana sendiri atau pinjaman perbankan, maka PERUM tidak perlu tunduk pada ketentuan pelaksanaan APBN.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Agar Direksi dapat mengurus PERUM secara mandiri dan tidak dicampuri pihak luar, maka tidak diperbolehkan adanya campur tangan pengurusan PERUM. Termasuk dalam pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan PERUM atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian PERUM sebagai badan usaha agar dapat dikelola secara profesional sehingga dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya.
Hal ini berlaku pula bagi Departemen dan instansi Pemerintah lainnya, karena kebutuhan dana Departemen dan instansi Pemerintah lainnya telah diatur dan ditetapkan secara tersendiri, maka Departemen/instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani PERUM dengan segala bentuk pengeluaran.
Dan sebaliknya PERUM tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Departemen/instansi Pemerintah dalam pembukuannya.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Dengan status ini maka pengaturan mengenai kesejahteraan pegawai seperti jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian ataupun hari tua diatur oleh PERUM baik melalui program Jamsostek maupun dana pensiun.

Pasal 54
Huruf a
Pertemuan dimaksud akan sangat bermanfaat bagi PERUM.
Pertemuan/Rapat Pembahasan Bersama perlu diadakan menjelang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan dan menjelang pengesahan Laporan Tahunan.
Huruf b
Keterangan ini dalam bentuk laporan tertulis ataupun lisan.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]