(1)Hakim Agung yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dibebaskan untuk sementara dari jabatannya sebagai Hakim Agung.
(2)Ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi Hakim yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan angka 2.
(3)Setelah selesai memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang bersangkutan dapat menduduki kembali jabatan semula sebagai Hakim Agung atau Hakim.

Pasal 4
Hakim Agung atau Hakim yang akan memangku jabatan tersebut dalam Pasal 2 selain yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2) diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim Agung atau Hakim.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Presiden atas usul Pimpinan Mahkamah Agung bagi Hakim Agung, dan atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung bagi Hakim.

Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Angka 1
Yang dimaksud dengan Pejabat pada badan Pemerintah ialah Pejabat pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, atau pejabat pada instansi Pemerintah lainnya.
Angka 2
Larangan perangkapan jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat bagi Hakim Agung sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985.
Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut larangan perangkapan jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II bagi Hakim Agung dan Hakim serta larangan perangkapan jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat bagi Hakim.
Angka 3
Larangan perangkapan jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung bagi Hakim Agung sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978.
Undang-undang tersebut belum mengatur larangan perangkapan jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung bagi Hakim. Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan larangan perangkapan jabatan tersebut.
Angka 4
Larangan perangkapan jabatan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan bagi Hakim Agung telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Karena Undang-undang tersebut belum mengatur larangan perangkapan jabatan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan bagi Hakim, maka Peraturan Pemerintah ini menetapkan larangan perangkapan jabatan tersebut.
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah antara lain menentukan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membuat atau mengesahkan akta tanah berkaitan dengan perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.
Sehubungan dengan adanya kemungkinan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan jadi pihak dalam perkara di depan Pengadilan maka untuk menjaga kebebasan Hakim Agung dan Hakim sudah selayaknya ditetapkan larangan bagi Hakim Agung dan Hakim untuk menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Angka 8
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan baik tingkat Pusat (P4P) maupun tingkat Daerah (P4D), sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, bertugas untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan berkenaan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja dan/atau keadaan perburuhan. Anggota-anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) menurut Undang-undang dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.
Putusan P4P dan P4D, dalam kenyataannya juga dapat menjadi obyek gugatan di depan Pengadilan.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa Hakim Agung dan Hakim tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota P4P dan P4D, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi obyektifitas Hakim Agung dan Hakim.
Angka 9
Wasit (Arbiter) adalah orang yang ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu sengketa perdata untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Walaupun suatu sengketa perdata sudah diserahkan penyelesaiannya kepada Arbiter, dalam kenyataannya para pihak tidak selalu mematuhi putusan Arbiter tersebut dan mengajukan kembali sengketa tersebut kepada Pengadilan. Agar Hakim dapat mengambil keputusan tanpa berpihak, maka Peraturan Pemerintah ini menetapkan larangan bagi Hakim Agung dan Hakim untuk menjadi Arbiter dalam suatu sengketa perdata.
Angka 10
Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960, Anggota Panitia Urusan Piutang Negara terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, pejabat-pejabat Pemerintah lainnya yang dianggap perlu. Untuk menjaga kebebasan Hakim Agung dan Hakim dalam mengadili suatu perkara, maka dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa Hakim Agung dan Hakim dilarang menjadi Anggota Panitia Urusan Piutang Negara, oleh karena ada kemungkinan Panitia Urusan Piutang Negara suatu saat akan menjadi pihak di depan Pengadilan.
Angka 11
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Hakim Agung yang memangku jabatan di lingkungan badan/lembaga Pemerintah, misalnya sebagai Direktur Jenderal dibebaskan untuk sementara dari jabatannya sebagai Hakim Agung. Pembebasan dari jabatan ini adalah semata-mata karena adanya penugasan lain sebagai pejabat Pemerintah dan bukan merupakan hukuman disiplin.
Selama Hakim Agung tersebut memangku jabatan seperti itu, ia mendapat hak-hak keuangan dan administratif sebagai pejabat Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan antara lain syarat-syarat yang berlaku bagi pengangkatan Hakim Agung atau Hakim.

Pasal 4
Hakim Agung sepenuhnya tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 angka 2 sampai dengan angka 11.
Oleh karena itu sebelum memangku jabatan tersebut, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Hakim Agung.
Ketentuan yang sama berlaku pula bagi Hakim yang akan memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 angka 3 sampai dengan angka 11.

Pasal 5
Pembebasan untuk sementara dari jabatan Hakim Agung atau Hakim, ditetapkan sekaligus dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan yang mengakibatkan pembebasan untuk sementara tersebut.

Pasal 6
Pemberhentian sebagai Hakim Agung atau Hakim ditetapkan oleh Presiden. Dalam hal ini Hakim Agung atau Hakim tersebut kehilangan status sebagai Hakim Agung atau Hakim. Langkah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 7
Cukup jelas

[tulis] » komentar « [baca]