info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTProlegnasTabel LNTabel BN

Lampiran: tabel biaya
dicabut: PP 28-1950


PERATURAN PEMERINTAH 1947 No. 13


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:bahwa "Peraturan tentang Ongkos-jalan untuk Pegawai Negeri di Jawa", termuat dalam Maklumat Gunseikan tanggal 8-12-1943 No. 21, dan peraturan tentang ongkos-jalan untuk pekerja Negeri, yang ditetapkan menurut pasal 23 "Peraturan tentang gaji pekerja Negeri penduduk di Jawa", sebagaimana peraturan-peraturan itu diubah dengan Osamu Zeizin tanggal 20-8-1945 No. 714, dan pula peraturan-peraturan ongkos-jalan (uang-jalan-tetap) yang ditetapkan oleh Jawatan-jawatan berdasarkan pasal-pasal 17, 21 dan 24 Maklumat Gunseikan tersebut di atas, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan oleh karena itu perlu diganti dengan peraturan-peraturan baru;

Memutuskan:


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA
Diumumkan
pada tanggal 29 Mei 1947
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO

LAMPIRAN.
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1947 No. 13

Pasal 1
Aturan Umum.

1.Biaya perjalanan dinas dibayar oleh Negeri dengan cara dan sebanyak jumlah-jumlah yang ditetapkan dalam peraturan ini.
2.Peraturan ini berlaku untuk perjalanan-perjalanan dinas pegawai, pegawai-pembantu dan pekerja Negeri, kecuali yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini. Di mana yang dimaksud adalah pegawai, pegawai-pembantu dan pekerja Negeri.
3.Perjalanan ini tidak berlaku untuk:
a.perjalanan-perjalanan dinas Anggota Tentara Republik Indonesia (Angkatan Darat, Laut dan Udara), yang mendapat penggantian ongkos perjalanan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan penetapan bahwa jumlah-jumlah penggantian itu tidak boleh melebihi jumlah-jumlah menurut peraturan ini;
b.perjalanan-perjalanan dinas yang ongkosnya dibayar dari uang-jalan-tetap menurut peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan;
c.beberapa jenis perjalanan dinas pegawai Jawatan Kereta Api, Polisi Negara dan Jawatan-jawatan lain, yang biayanya dibayar menurut peraturan tersendiri. Peraturan yang termaksud ini, untuk Jawatan Kereta Api diadakan oleh Kepala Jawatan itu, dan untuk Jawatan-jawaan lain oleh Kepala Kantor Urusan Perjalanan.
4.Kepala Kantor Urusan Perjalanan berhak menetapkan, bahwa biaya perjalanan-perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan, dibayar menurut peraturan ini, baik sebagian maupun semuanya.

Pasal 2
Perjalanan-perjalanan dinas.

1.Perjalanan dinas adalah perjalanan-perjalanan yang dilakukan untuk keperluan dinas menurut perintah atau kuasa pembesar yang berwajib, dan dibedakan antara:
a.perjalanan-jabatan;
b.perjalanan-pindah.
2.Perjalanan-jabatan adalah perjalanan-perjalanan:
a.pegawai Negeri menurut peraturan-peraturan yang berlaku atau menurut perintah yang berkuasa; dari tempat kedudukan atau tempat mereka berada untuk kepentingan dinas ke tempat yang harus dikunjungi, dan kembali;
b.pegawai Negeri yang karena hendak mendapat surat keterangan tentang penyakitnya;
1.untuk memperoleh perlop-sakit,
2.supaya boleh minta berhenti karena sakit,
3.supaya dibebaskan dari pekerjaan yang diserahkan kepadanya karena sakit, menurut peraturan-peraturan yang ada, diharuskan menghadap Majelis Pemeriksaan Kesehatan atau diharuskan datang pada seorang dokter Negeri, yang diperbolehkan memeriksa sendiri; dari tempat Majelis itu bersidang atau ke tempat dokter itu memeriksa, dan kembali;
c.pegawai Negeri yang diberi perlop-sakit di dalam Negeri menurut-peraturan-peraturan yang berlaku: dari tempat kedudukannya ke tempat perlop itu harus dijalankan menurut surat-keputusan, dan kembali;
d.pegawai Negeri yang mendapat luka pada waktu dan karena melakukan pekerjaannya, yang harus diobati atau dirawat di luar tempat kedudukannya: dari tempat kedudukannya atau tempat tinggalnya ke tempat ia diobati atau dirawat, dan kembali;
e.pegawai Negeri yang mengikuti ujian-jawatan yang ditentukan oleh Pemerintah di luar tempat kedudukannya: dari tempat kedudukannya ke tempat ujian diadakan, dan kembali; dengan penetapan, bahwa penggantian biaya perjalanan tidak diberikan untuk ujian-ulangan, apabila menurut pendapat Kepala Jawatan (Kantor) pegawai yang bersangkutan karena kesalahannya sendiri tidak lulus dalam ujian pertama.
3.Perjalanan-pindah adalah perjalanan-perjalanan:
a.mereka yang diterima buat Jawatan Negeri: dari tempat tinggalnya ke tempat kedudukan yang ditentukan;
b.pegawai Negeri yang dipindahkan: dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru, kecuali jika kepindahan itu terjadi atas permintaannya sendiri, yang harus dinyatakan dalam surat-keputusan yang bersangkutan. Di dalam hal ini harus dinyatakan dalam surat-keputusan itu, bahwa semua biaya perjalanan berhubung dengan kepindahan itu (jika dipandang perlu, juga buat kepindahan penggantinya) tidak akan dipikul oleh Negeri;
c.pegawai Negeri yang diperhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan mendapat hak pensiun atau tunjangan semacam itu: dari tempat kedudukannya atau tempat tinggalnya ke suatu tempat ia hendak tinggal tetap di dalam kepulauan Republik Indonesia, akan tetapi hanya buat satu kali saja. Perjalanan pensiunan harus dilakukan dalam waktu satu tahun, dan yang mendapat tunjangan lain semacam itu, tiga bulan sesudah tanggal surat-keputusan pemberhentian yang bersangkutan;
d.keluarga yang syah menurut peraturan ini dari pegawai Negeri yang meninggal dunia: dari tempat kedudukannya yang terakhir atau tempat kediamannya kesuatu tempat dalam kepulauan Republik Indonesia, akan tetapi hanya buat satu kali saja. Untuk mendapat penggantian ongkos jalan, perjalanan harus dilakukan dalam waktu satu tahun terhitung mulai hari meninggalnya kepala keluarga yang bersangkutan.

Pasal 3
Cara melakukan perjalanan.

1.Perjalanan dinas harus dilakukan dengan biaya yang seringan-ringannya untuk Negeri.
2.Di mana dapat dipergunakan kereta-api atu bus, yang menuju ke arah tempat yang dikunjungi, perjalanan dinas harus selalu dilakukan dengan memakai kereta-api atau bus.
3.Biaya perjalanan tidak akan diganti lebih dari pada yang harus dipikul oleh Negeri, menurut hitungan perjalanan yang dilakukan dengan cara semurah-murahnya. Dalam mempertimbangkan cara perjalanan manakah yang semurah-murahnya, biaya naik kereta-api ataupun bus kepunyaan Negara, tidak turut dihitung.
4.Perjalanan-perjalanan dinas harus dilakukan dengan cepat.
Hal ini dipertimbangkan:
a.buat perjalanan-jabatan, oleh pemimpin yang memerintahkannya atau wakilnya;
b.buat perjalanan-pindah, oleh Kepala Kantor urusan Perjalanan.
5.Dalam hal perjalanan dilakukan dengan memakai kendaraan umum (kereta-api, bus, kapal dsb.), yang dipakai dasar untuk mencapai tempat yang dituju, adalah peraturan-peraturan-perjalanan kendaraan umum itu (dienstregeling) yang berlaku.
6.Bilamana sesuatu perjalanan dinas ternyata menimbulkan kerugian bagi Negara, maka pegawai yang bepergian, atau pegawai yang memberikan perintah bepergian, ataupun pegawai lain yang ternyata bersalah dalam hal perjalanan itu, bertanggung jawab sepenuhnya menurut peraturan dalam Undang-undang Keuangan Negara.

Pasal 4
Pembagian golongan pegawai Negeri.

1.Berhubung dengan hak-hak mereka untuk mendapat penggantian biaya perjalanan dinas, pegawai Negeri dibagi dalam 4 golongan menurut gajinya sebulan, sebagaimana tertera dalam daftar lampiran peraturan ini.
Yang disebut gaji dalam peraturan ini adalah gaji-pokok, ditambah dengan gaji-tambahan --jika ada--, atau dalam hal-hal lain, pendapatan yang dapat dianggap gaji.
2.Jika seorang memegang jabatan lebih dari satu, yang bergaji, maka untuk menetapkan golongannya diambil gaji yang paling banyak.
3.Pegawai Negeri yang di samping jabatannya sendiri diperintahkan mewakili jabatan lain yang lebih tinggi, walaupun mendapat tunjangan sebagai tambahan gaji, tetap tinggal dalam golongan yang ditentukan menurut gaji untuk jabatannya sendiri.
4.Dalam hal perjalanan dinas untuk menerima atau menjalankan pekerjaan baru, yang dipakai dasar untuk menentukan golongan pegawai yang bersangkutan, adalah gaji buat pekerjaan yang baru itu.
5.Berkas pegawai Negeri, atau pegawai Negeri yang mendapat perlop-sakit, dimasukkan golongan menurut gaji yang terakhir dari pegawai yang meninggal itu.

Uang harian.

1.Untuk perjalanan dinas di darat dan di air diberikan uang-harian sebanyak jumlah-jumlah termuat dalam daftar lampiran peraturan ini.
2.Uang-harian tersebut dalam petak 12 dan petak 18 hanya diberikan, apabila kwitansi rumah penginapan (hotel) dilampirkan pada daftar-ongkos-perjalanan.
3.Buat hari naik ke kapal, baik dalam perjalanan-pindah, maupun perjalanan-jabatan, diberikan uang-harian sebanyak jumlah dalam petak 13.
4.Uang-harian dibayar juga untuk hari sampai ditempatkan kedudukan baru buat perjalanan-pindah termaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf a dan b peraturan ini.
5.Uang-harian tidak dibayar untuk perjalanan-perjalanan tersebut di pasal 2 ayat 2 huruf b dan c, dan pasal 8 ayat 5 peraturan ini.
6.Kepada pegawai Negeri yang dalam melakukan perjalanan termaksud dalam pasal 2 ayat2 huruf a, dan ayat 3 huruf a dan b, dan pasal 10 peraturan ini, mendapat sakit keras --dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau, jika tidak ada dokter, oleh pegawai Pamong Praja yang tertinggi di tempat itu-- tidak sanggup meneruskan perjalanan yang telah dimulainya, dan karena itu terpaksa menghentikan perjalanannya, diberikan uang-harian sebagai tunjangan untuk tinggal di tempat perhentian itu, buat paling lama 30 hari, dengan penetapan, bahwa:
a.Jika ia tidak dirawat di rumah sakit atau hotel, diberikan uang-harian sebanyak jumlah di dalam petak 13 daftar lampiran peraturan ini;
b.jika ia dirawat di rumah sakit atau hotel, diberikan biaya perawatan yang sebenarnya, menurut surat-surat bukti, sebanyak-banyaknya sejumlah uang-harian yang ditetapkan dalam petak 12. Adapun uang-harian termaksud dalam kalimat di atas ini, hanya diberikan kepada pegawai yang bersangkutan saja.
7.Jika pegawai Negeri dalam melakukan perjalanan dinas, lebih dari 30 hari tinggal disatu tempat, maka uang-harian yang diberikan kepadanya dipotong 30% buat tiap-tiap hari yang lebih itu.
Jika pada waktu bepergian ke tempat lain atau kembali ke tempat kedudukannya sebelum pekerjaannya dapat dianggap telah berakhir, maka untuk menentukan jumlah hari sebagaimana dimaksud dalam kalimat di atas ini, waktu sebelum ia bepergian digabungkan dengan waktu sesudahnya.
8.Pembayaran uang-harian dibatasi dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini:
a.Kepada pegawai Negeri yang buat sementara waktu dipekerjakaan atau mewakili sesuatu jabatan di luar tempat kedudukannya, diberikan uang-harian sebanyak-banyaknya buat 3 bulan, jika pegawai yang bersangkutan meninggalkan tempat ia bekerja untuk sementara, sebelum pekerjaan itu dapat dianggap telah berakhir, maka waktu ia ada di tempat itu tidak dianggap terputus karena perginya.
Dalam hal luar biasa, jika tinggal yang lebih lama di luar tempat kedudukan perlu sekali, sedangkan tidak ada alasan untuk memindahkan pegawai yang bersangkutan, maka waktu termaksud dalam kalimat di atas, atas usul Kementerian/Jawatan yang bersangkutan dapat diperpanjang oleh Menteri Keuangan dengan 3 bulan lagi.
b.Jika perjalanan yang mulai didarat dilanjutkan dengan kapal dari suatu tempat, dari mana berangkatnya kapal-kapal dapat ditentukan, maka pegawai yang bersangkutan untuk tinggal di tempat itu diberi uang-harian sebanyak-banyaknya buat 2 hari bermalam.
c.Jika perjalanan yang dimulai didarat diteruskan dengan kapal dari suatu tempat, dari mana berangkatnya kapal-kapal tidak tertentu, pegawai yang bersangkutan diberi uang-harian untuk tinggal di tempat itu sebanyak-banyaknya buat 7 hari bermalam.
d.Jika pegawai Negeri dalam perjalanan dinas di suatu tempat ditengah jalan harus berpindah kapal, diberikan uang-harian buat penginapan selama perlu menunggu kesempatan akan meneruskan pelajaran selekas-lekasnya.
e.Jika perjalanan-jabatan dirubah menjadi perjalanan-pindah, dengan tidak ada ketentuan sampai hari mana uang-harian dapat dibayar, maka pegawai yang berkepentingan berhak menerima uang-harian sampai dengan hari ia mendapat kabar kepindahannya dengan resmi.
f.Di dalam hal pegawai Negeri dalam melakukan perjalanan-pindah, atas perintah yang berwajib, tertahan di tengah perjalanan itu, untuk melakukan pekerjaan keperluan dinas, maka kepadanya selama tinggal di tempat itu, diberikan uang-harian buat perjalanan-jabatan.
9.Buat perjalanan-pindah pemberian uang-harian tidak boleh lebih dari banyaknya hari menginap yang perlu, sedang dalam hal bepergian dengan kendaraan umum (kereta-api, bus dsb.) pembayaran itu dihitung menurut peraturan-perjalanan (dienstregeling) kendaraan-kendaraan tersebut.

Pasal 7
Tunjangan-pindah.

Kepada pegawai yang melakukan perjalanan-pindah tersebut dalam pasal 2 ayat 3 huruf a dan b, diberikan tunjangan-pindah menurut petak 22 daftar lampiran peraturan ini.

Pasal 8
Penggantian ongkos begasi dan perabot-rumah-tangga.

1.Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dengan kereta-api bus, kapal atau perahu diberikan penggantian ongkos begasi yang sebenarnya dikeluarkan, menurut tarif kendaraan-kendaraan tersebut tetapi tidak boleh melebihi ongkos begasi sebanyak yang ditetapkan dalam daftar lampiran peraturan ini.
2.Untuk perjalanan-pindah yang termakssud dalam pasal 2 ayat 3 huruf a dan b peraturan ini, selain dari ongkos termaksud diayat 1 pasal ini, diberikan juga penggantian ongkos mengangkut perabot-rumah-tangga kepunyaan sendiri yang semata-mata akan dipakai untuk keperluan sendiri termasuk mobil dsb. menurut tarip-tarip yang ditetapkan dalam daftar lampiran peraturan ini, dengan penetapan, bahwa dalam ongkos membungkus termaksud dalam petak-petak 29 dan 34 termasuk juga ongkos pengangkutan dll. dari rumah ke stasiun atau pelabuhan dan sebaliknya.
3.Untuk mengangkut mobil, sepeda-motor, sepeda, dokar beserta kuda atau kuda, pegawai Negeri yang baik di tempat kedudukan lama maupun di tempat kedudukan baru, mendapat uang-jalan-tetap yang diberikan berdasarkan pemakaian salah satu dari kendaraan-kendaraan tersebut, berhak menerima penggantian ongkos pengangkutan kendaraan itu selain dari jumlah-jumlah yang tersebut pada daftar lampiran peraturan ini.
4.Jika perabot-rumah-tangga diangkut sesudah pegawai yang bersangkutan berangkat ke tempat kedudukan yang baru, maka penggantian ongkos hanya boleh diberikan jika pengangkutan itu dilakukan dalam waktu enem bulan sesudah pegawai itu berangkat.
5.Dalam hal pegawai Negeri yang karena pindah kantor diwajibkan pula pindah rumah di dalam kota-tempat-kedudukan, kepadanya diberikan penggantian ongkos pengangkutan perabot-rumah-tangga yang sesungguhnya dikeluarkan menurut bukti, akan tetapi setinggi-tingginya separuh jumlah tersebut dalam petak 29.

Perjalanan-jabatan yang berobah menjadi perjalanan-pindah

1.Jika perjalanan-jabatan termaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf a peraturan ini, oleh karena perintah yang berwajib berobah menjadi perjalanan-pindah, maka yang bepergian berhak menerima:
a.untuk ia sendiri, selain dari penggantian biaya buat perjalanannya dari tempat kedudukan ke tempat ia bekerja, ongkos untuk perjalanan-pindah dari tempat ia bekerja ia ke tempat kedudukannya yang baru;
b.penggantian ongkos untuk mengangkut keluarganya, perabor-rumah-tangga dan sebagainya menurut peraturan ini, dalam perjalanan-pindah langsung dari tempat kedudukannya yang baru.
2.Jika tidak menjadikan halangan buat kepentingan dinas, menurut pertimbangan pembesar yang memerintahkan kepindahan termaksud dalam ayat 1, pegawai yang bersangkutan boleh kembali ke tempat kedudukannya yang lama untuk menyelesaikan urusan-urusannya; perjalanan kembali itu dilakukan sebagai perjalanan-jabatan, sedangkan perjalanan ke tempat kedudukan yang baru adalah perjalanan-pindah.

Pasal 11
Perjalanan sebelum ada perintah resmi

1.Jika perjalanan yang seharusnya dibiayai oleh Negeri tidak perlu dilakukan lagi oleh karena pegawai yang bersangkutan telah berangkat lebih dahulu dengan ongkos sendiri, maka untuk perjalanan itu diberikan penggantian ongkos yang sebenarnya telah dikeluarkan dengan uang sendiri, akan tetapi tidak lebih dari jumlah yang harus dibayar oleh Negeri menurut peraturan ini.
2.Buat keluarga penggantian ongkos yang dimaksud dalam ayat 1, hanya diberikan untuk mereka yang terhitung keluarga yang sah pada waktu perjalanan itu boleh dilakukan dengan ongkos Negeri.

Daftar-ongkos-perjalanan

1.Untuk menuntut penggantian biaya perjalanan menurut peraturan ini, yang berkepentingan harus memasukkan daftar-ongkos-perjalanan menurut contoh yang dilampirkan pada peraturan ini.
Di dalam daftar-ongkos-perjalanan tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau jumlah: segala perubahan harus dilakukan dengan coretan dan diparap oleh pegawai yang bersangkutan.
Daftar-ongkos-perjalanan harus dengan segera dikirimkan kepada Kantor Urusan Perjalanan.
Pada daftar-ongkos-perjalanan harus dilampirkan segala bukti pengeluaran ongkos-ongkos; pada daftar-ongkos-perjalanan yang mengenai perjalanan-pindah harus dilampirkan juga salinan surat keputusan yang menetapkan kepindahan pegawai yang bersangkutan.
2.Kepala Jawatan/Kantor wajib mengamat-amati supaya di dalam lingkungan Jawatan/Kantornya tidak diadakan perjalanan-perjalanan dinas yang tidak berlaku.
Dalam mempertimbangkan permintaan penggantian biaya perjalanan. Kepala Jawatan/Kantor wajib memeriksa dengan seksama, apakah perjalanan itu dilakukan dengan cara sehemat-hematnya, mengingat maksud perjalanan tersebut.
Pendapat (persetujuan) Kepala Jawatan/Kantor harus dinyatakan dalam daftar-ongkos-perjalanan.
3.Aturan yang termaksud dalam ayat 2 kalimat kedua di atas tidak berlaku terhadap daftar-ongkos-perjalanan Residen (Kepala Daerah) Wali Kota Jakarta dan Surakarta, dan penjabat-penjabat lain yang berdiri sendiri serta sederajat dengan atau lebih tinggi dari penjabat-penjabat tersebut.

Pasal 14
Waktu penuntutan

Penggantian biaya perjalanan yang tidak dituntut di dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan tentang hutang-piutang Negara, karena meliwati waktu tidak akan dibayar.

Pasal 15
Kepala Kantor Urusan Perjalanan diberi kuasa:
a.menetapkan peraturan-peraturan dan contoh-contoh yang ternyata perlu untuk menjalankan peraturan ini;
b.mengadakan peraturan di dalam hal-hal yang tidak termuat dalam peraturan ini; tentang tindakan-tindakan yang diadakannya ia harus memberitahukan selekas-lekasnya kepada Menteri Keuangan dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara;
c.jika menurut pertimbangannya ada alasan-alasan yang sah, memberikan penggantian ongkos yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan menurut peraturan ini, dan mengurangi jumlah-jumlah dalam daftar-ongkos-perjalanan, jika ternyata uang yang sesungguhnya dikeluarkan kurang dari pada yang boleh dituntut, atau jika pengeluaran tidak dilakukan dengan sehemat-hematnya;
d.mengambil keputusan yang menyimpang dari peraturan ini, apabila di dalam sesuatu hal peraturan ini menimbulkan rasa kurang adil, dan dalam hal yang luar biasa;
e.memberikan kepastian apabila ada keragu-raguan dalam melakukan peraturan ini;
f.. memutuskan apakah keterangan-keterangan yang termuat dalam daftar-ongkos-perjalanan, dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak disertai surat-surat bukti, dapat diterima atau tidak.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas