BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
(2)RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)Tempat kedudukan RRI di ibukota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarannya berada di pusat dan daerah.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4
RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Fungsi
(1)Organisasi RRI terdiri atas:
a.dewan pengawas;
b.dewan direksi;
c.stasiun penyiaran;
d.satuan pengawasan intern; dan
e.pusat dan perwakilan.
(2)Susunan organisasi RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 7
Dewan pengawas mempunyai tugas:
a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
d.mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
e.menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
f.menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pasal 8
(1)Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
(2)Dewan pengawas terdiri atas unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah.
(3)Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
(4)Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

(1)Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.
(2)Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
(1)Dewan direksi mempunyai tugas:
a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
b.memimpin dan mengelola RRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
c.menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
d.mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e.menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
f.membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
h.menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a.evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
b.posisi RRI;
c.asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
d.penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur tersebut.
(3)Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
(5)Rencana induk RRI yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Bagian Keempat
Stasiun Penyiaran

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi.

Pasal 14
Klasifikasi stasiun penyiaran terdiri atas:
a.stasiun tipe A;
b.stasiun tipe B; dan
c.stasiun tipe C.

Bagian Kelima
Satuan Pengawasan Intern

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional, RRI dapat membentuk:
a.pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pusat pemberitaan; dan
b.sejumlah perwakilan RRI di luar negeri sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pusat adalah unsur penunjang kegiatan operasional yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.
(3)Perwakilan RRI di luar negeri adalah seorang koresponden.

Pasal 17
Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja RRI ditetapkan oleh dewan direksi setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Kepangkatan

Pasal 18
(1)Dewan pengawas adalah jabatan non eselon.
(2)Direktur utama adalah jabatan setara eselon Ib.
(3)Direktur adalah jabatan setara eselon IIa.
(4)Kepala stasiun tipe A, kepala stasiun tipe B, kepala satuan pengawasan intern, kepala stasiun siaran luar negeri, kepala pusat pemberitaan, kepala pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan adalah jabatan setara eselon IIb.
(5)Kepala stasiun tipe C, kepala bidang dan kepala bagian di direktorat, serta kepala bidang dan kepala bagian di stasiun tipe A adalah jabatan setara eselon IIIa.
(6)Kepala bidang dan kepala bagian di stasiun tipe B, di satuan pengawasan intern, di stasiun siaran luar negeri, dan di pusat adalah jabatan setara eselon IIIb.
(7)Kepala seksi dan kepala subbagian adalah jabatan setara eselon IVa.
(8)Kepala subseksi dan kepala urusan adalah jabatan setara eselon IVb.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang:
a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
e.berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
f.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
g.memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
h.tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
i.tidak memiliki jabatan rangkap; dan
j.nonpartisan.

Pasal 21
(1)Anggota dewan pengawas RRI berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri;
c.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
d.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.terlibat dalam tindakan yang merugikan RRI.
f.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
g.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(2)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(5)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR RI tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Presiden, rencana pemberhentian tersebut batal.

(6)Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden.

(1)Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas.
(2)Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas.

Pasal 24
(1)Anggota dewan direksi RRI diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
(2)Anggota dewan direksi RRI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Anggota dewan direksi berhenti apabila:
a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri;
c.berhalangan tetap.
(4)Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
a.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
c.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(5)Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(6)Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
(7)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(8)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
(9)Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
(10)Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
(11)Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
(12)Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

(1)Pengelolaan RRI dilakukan oleh dewan direksi secara kolegial.
(2)Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
(3)Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran RRI.

Pasal 28
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan RRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi RRI serta dengan instansi atau pihak di luar RRI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan RRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan RRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 31
Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan

lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 32
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Pertama
Kekayaan

Pasal 33
(1)Kekayaan RRI merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

(2)Besarnya kekayaan RRI pada saat diberlakukannya peraturan pemerintah ini adalah seluruh kekayaan negara yang berasal dari Perusahaan Jawatan RRI.
(3)Besarnya kekayaan RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 34
(1)Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, RRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
a.iuran penyiaran;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
c.sumbangan masyarakat;
d.siaran iklan;
e.usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
(2)Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai RRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Anggaran biaya operasional RRI setiap tahun disetujui oleh Menteri Keuangan atas usul dewan direksi.

Pasal 35
Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36
Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 37
(1)RRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.
(2)RRI wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.
(3)RRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 38
Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, RRI wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 39
Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 40
(1)Tahun buku RRI adalah tahun anggaran negara.
(2)Laporan tahunan paling sedikit memuat:
a.laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
b.permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
c.perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
(3)Laporan tahunan RRI ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada DPR RI.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 41
(1)Pegawai RRI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
(2)Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan dewan direksi.
(3)Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai RRI bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.
(4)Pegawai RRI baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 42
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43
Di lingkungan RRI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 44
(1)Dewan pengawas dan dewan direksi RRI harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
(2)Selama dewan pengawas dan dewan direksi RRI belum terbentuk, dewan komisaris dan direksi Perjan RRI masing-masing melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi hingga terbentuknya dewan pengawas dan dewan direksi RRI.

Pasal 45
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) RRI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Terhitung sejak beralihnya Perusahaan Jawatan (Perjan) Radio Republik Indonesia menjadi Lembaga Penyiaran Publik RRI, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) Radio Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Dr.HAMID AWALUDIN

[tulis] » komentar « [baca]