BAB I.
PENYERTAAN MODAL NEGARA.

Menteri Keuangan ditunjuk untuk mewakili Negara selaku pemegang saham dari setiap penyertaan modal Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4
Pelaksanaan dari penyertaan modal sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan tentang perseroan terbatas yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 5 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam hal modal PERSERO untuk seluruhnya merupakan milik Negara maka ditunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO.

Pasal 7
(1)Modal PERSERO terbagi atas saham-saham prioritas dan biasa dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya.
(2)Dalam hal tidak seluruh saham dikuasai oleh Negara, maka jumlah saham prioritas yang dimiliki oleh Negara akan ditentukan lebih lanjut menurut sifat dari bidang usaha PERSERO yang bersangkutan.

Pasal 8
Dividen yang menjadi hak Negara sebagai pemegang saham harus disetorkan ke Kas Umum Negara segera setelah diadakan penentuan pembagian dividen.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham wewenang Menteri Keuangan selaku pemegang saham dapat dikuasakan kepada Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut atau kepada pejabat lainnya.

Pasal 11
Dalam hal PERSERO dibubarkan, maka hasil likwidasi yang menjadi hak Negara selaku pemegang saham harus disetorkan ke Kas Umum Negara.

BAB II.
PENATA-USAHAAN.

Penyelenggaraan penata-usahaan tersebut pada pasal 12 Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh sebuah Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Keuangan, Departemen Keuangan, yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB III.
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA MENJADI PERSERO.

Pasal 14
a.Telah melakukan penyehatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara faktor-faktor produksi menunjukkan perbandingan yang rasional.
b.Telah menyusun neraca dan perkiraan laba/rugi sampai dengan saat dijadikannya sebagai PERSERO dengan ketentuan bahwa neraca penutupan/likwidasinya diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh Menteri yang bersangkutan.
c.Telah melunasi semua hutang-hutangnya kepada Kas Umum Negara.
d.Ada harapan baik untuk mengembangkan usahanya tanpa rugi.
(2)Neraca pembukaan dari PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Dalam hal pengalihan bentuk sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, demi kelancaran usaha perusahaan selanjutnya perlu dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya persyaratan tersebut pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini, maka kewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat ditunda sampai selambat-lambatnya pada akhir tahun 1969.
(4)Penundaan kewajiban tersebut ayat (3) pasal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara yang bersangkutan menjadi PERSERO.

BAB IV.

KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 17
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 1969
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal T.N.I.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Pada dasarnya pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan Negara dalam modal Persero hanya dapat dilakukan melalui (Undang-undang) Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.
Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal nominal dari suatu Persero dapat dilakukan untuk maksud-maksud sebagai berikut:
-pendirian suatu Persero baru;
-perluasan kapasitas sesuatu Persero;
-untuk memperbaiki atau mengadakan reorganisasi keuangan sesuatu Persero yang ternyata mengalami kerugian terus atau yang struktur keuangannya telah memburuk sedemikian rupa, hingga tidak memungkinkan pengurusan yang baik tanpa penambahan modal.
-turut sertanya Negara dalam modal perseroan terbatas (swata) yang telah berdiri.

Pasal 2
Ayat (1): Karena anggaran yang telah disediakan dalam (Undang-undang) Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara tahun fiskal yang bersangkutan belum diperinci penggunaannya untuk maksud-maksud tersebut dalam Penjelasan dari pasal 1 di atas, maka keputusan untuk melakukan setiap penyertaan modal ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Dengan ketentuan ini akan dapat pula dilakukan pengawasan (preventif) oleh Pemerintah terhadap maksud penyertaan modal dalam sesuatu Persero.
Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 3
Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 4
Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Didasarkan atas ketentuan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan suatu asosiasi modal.

Pasal 7
Ayat (1): Cukup jelas.
Ayat (2): Sejauhmana intensitas penguasaan Negara atas sesuatu Persero yang modalnya hanya sebagain merupakan milik Negara ditentukan dari jumlah saham prioritas yang dimiliki oleh Negara.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1): Tentang Direksi lihat Penjelasan Umum. Khusus mengenai pengangkatan Komisaris, cukup dilakukan setelah mendengar pertimbangan Menteri bidang tehnis yang bersangkutan, halmana didasarkan atas pertimbangan, bahwa Menteri Keuangan selaku pemegang saham perlu diberi wewenang penuh untuk melaksanakan pengawasan secara intensip.
Ayat (2): Lihat Penjelasan ayat (1) pasal ini.
Pengangkatan Direksi dan Komisaris dalam hal Persero yang sedemikian ini merupakan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1): Maksud syarat ini ialah agar usaha Negara yang bersangkutan mempunyai dasar bergerak yang sehat dan untuk dapat mengetahui nilai sesungguhnya dari pada kekayaan Negara yang telah ditanam dalam badan-usaha yang bersangkutan.
Ayat (2): Ketentuan ini berlaku bagi Persero (pengganti-Perusahaan Negara yang bersangkutan) yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh Negara.
Jika Persero tersebut tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara, maka nilai dari kekayaan bersih Perusahaan Negara yang bersangkutan, yang akan merupakan penyertaan Negara dalam modal Persero tersebut, ditentukan juga oleh Menteri Keuangan.
Ayat (3): Cukup jelas.
Ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1): Cukup jelas.
Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]