info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengeni tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(3)Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7
(1)Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
(2)APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 8
APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

(1)Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
(2)Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
(3)Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
(4)Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 11
Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

(1)Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2)Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.

Bagian Ketiga
Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 14
(1)Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur tentang:
a.kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD;
b.kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD;
c.prinsip-prinsip pengelolan kas;
d.prinsip-prinsip pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan;
e.tata cara pengadaan barang dan jasa;
f.prosedur melakukan Pinjaman Daerah;
g.prosedur pertanggungjawaban keuangan;
h.dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah.
(3)Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4)Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tatacara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama
Struktur APBD

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
(3)Pembiayaan sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 17
Anggaran untuk pembiayaan pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 18
(1)Pengganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
(2)Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
(3)Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.
(4)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

(1)APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat:
a.sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
b.standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
c.bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.
(2)Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 21
(1)Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD.
(2)Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
(3)Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD

(1)Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:
a.Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
b.Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
c.Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
(2)Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

BAB IV
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 24
(1)Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
(2)Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
(3)Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2)Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 28
(1)Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
(2)Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
(3)Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 29
(1)Gaji Pegawai Negeri Sipil daerah dibebankan dalam APBD.
(2)Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMN atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMN atau Unit Usaha yang bersangkutan.
(4)Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah.

Pasal 30
Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana idmaksud dalam Pasal 17 diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 31
(1)Kepala Daerah mengatur pengelolaan Barang Daerah.
(2)Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah.
(3)Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat Daerah/sekretariat DPRD/dinas Daerah/lembaga teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 32
(1)Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(2)Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33
Pengguna barang wajib mengenlola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34
Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 35
Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntasi keuangan pemerintah daerah yang berlaku.

BAB V
PERHITUNGAN APBD

Pasal 36
(1)Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan apbd dibandingkan dengan APBD.
(2)Perhitungan APBD harus menghitungkan selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 37
(1)Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
(2)Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 38
Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas:
a.Laporan perhitungan APBD;
b.Nota Perhitungan APBD;
c.Laporan Aliran Kas;
d.Neraca Daerah.

Pasal 39
(1)Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
(2)Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 40
Pengawasan atas pelaksanaan APBD oleh DPRD.

Pasal 41
(1)Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Propinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
(2)Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 42
(1)Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
(2)Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan Daerah.
(3)Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

BAB VIII
PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 43
Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 44
(1)Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
(2)Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 45
(1)Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46
ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Pada saat Peraturan Pemerintah ini, mulai berlaku:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DJOHAN EFFENDI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi, penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi pembendaharaan, umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.
Ayat (2)
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah, mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola Keuangan daerah.
Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.
Sekretaris Daerah atau Pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3
Ayat (1)
Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah. Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentrasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentrasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 9
Ketentuan Pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

pasal 12
Ayat (1)
Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam huruf misalnya:
a.Penyusunan rencana anggaran multitahunan;
b.prosedur pergeseran anggaran;
c.sistem penatausahaan Keuangan Daerah dan proses penyusunan perhitungan APBD;
d.prosedur penggunaan anggaran untuk pengeluaran tidak tersangka;
e.proses penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
f.jadwal dan garis besar muatan laporan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
g.persetujuan tentang investasi keuangan Daerah;
h.proses perubahan APBD; dan
i.proses penghapusan aset Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan suatu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah.
Jenis pendapatan misalnya pajak Daerah, Retribusi Daerah, dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu Kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekretariat Daerah, serta dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja, yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.
Ayat (3)
Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan Daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset Daerah yang dipisahkan.
Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalam ayat ini adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Pinjaman Daerah.Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicacat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya.

Pasal 19
Ayat (1)
Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan.
Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman daerah.
Ayat (2)
Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana taupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjsama dengan pihak lain termasuk masyarakat.
Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui badan usaha milik Daerah.
Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat. Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan Laporan Pertanggungjawab tentang kinerja Daerah.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara terhadap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat Daerah. Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing Daerah.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.
Ayat (2)
Jangka waktu 3 (tiga) bulan termasukd dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang foormasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 26
Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pasal 27
Ayat (1)
Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD ayang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.
Ayat (3)
Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.
Ayat (2)
Pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.
Sepanjang standar akuntansi keuangan pemerintah daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini. Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Alasan harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.

Pasal 37
Ayat (1)
Laporan dimaksud memeuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Nota penghitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serata kinerja Keuangan Daerah mencakup antara lain:
a.kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan;
b.kinerja pelayanan yang dicapai;
c.bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk apartur Daerah dan pelayanan publik.
d.bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretaris DPRD.
e.Posisi Dana Cadangan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Penyusunan neraca Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pemeriksaan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 42
Ayat (1)
Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisien, efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah.
Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan dayaguna keuangan Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Apabila Sekretaris Daerah atau Pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal Keuangan, pejabat pengawas internal Keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan pembuatan yang melawan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas