info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi:
a.perubahan peruntukan kawasan hutan; dan
b.perubahan fungsi kawasan hutan.

Pasal 4
(1)Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
(2)Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.kawasan suaka alam, terdiri atas:
1.cagar alam; dan
2.suaka margasatwa.
b.kawasan pelestarian alam, terdiri atas:
1.taman nasional;
2.taman wisata alam; dan
3.taman hutan raya.
c.taman buru.
(3)Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.hutan produksi terbatas;
b.hutan produksi tetap; dan
c.hutan produksi yang dapat dikonversi.

Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan:
a.secara parsial; atau
b.untuk wilayah provinsi.

Bagian Kedua
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial

Paragraf 1
Umum

Pasal 7
Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
a.tukar menukar kawasan hutan; atau
b.pelepasan kawasan hutan.

Pasal 8
(1)Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
a.menteri atau pejabat setingkat menteri;
b.gubernur atau bupati/walikota;
c.pimpinan badan usaha; atau
d.ketua yayasan.

Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat dilakukan pada:
a.hutan produksi tetap; dan/atau
b.hutan produksi terbatas.

Pasal 11
(1)Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk:
a.pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;
b.menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau
c.memperbaiki batas kawasan hutan.
(2)Jenis pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(1)Permohonan tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri.
(2)Dalam hal permohonan telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri membentuk Tim Terpadu.
(3)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri.
(4)Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
(5)Dalam hal tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, Menteri membentuk tim yang anggotanya dari kementerian yang membidangi urusan kehutanan.
(6)Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau surat penolakan.

Pasal 14
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), rencana kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, Menteri sebelum menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(1)Dalam hal pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Menteri dan pemohon menandatangani berita acara tukar menukar kawasan hutan.
(2)Berdasarkan berita acara tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan keputusan penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan.

Pasal 17
(1)Setelah diterbitkan keputusan penunjukan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, wajib:
a.melaksanakan reboisasi atau penghutanan atas lahan pengganti; dan
b.melaksanakan tata batas atas lahan pengganti dan kawasan hutan yang dimohon.
(2)Hasil pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan keputusan penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reboisasi atau penghutanan dan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 18
(1)Sebelum diterbitkannya keputusan penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan keputusan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), pemohon dilarang melakukan kegiatan dalam kawasan hutan yang dimohon.
(2)Kegiatan dalam kawasan hutan yang dimohon hanya dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Menteri.
(3)Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan secara terbatas dalam rangka persiapan kegiatan tukar menukar kawasan hutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3
Pelepasan Kawasan Hutan

(1)Permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 21
Menteri setelah menerima permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat menerbitkan surat penolakan atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan.

(1)Dalam jangka waktu berlakunya persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pemohon dilarang melakukan kegiatan di kawasan hutan, kecuali memperoleh dispensasi dari Menteri.
(2)Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pemohon dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan berupa pembibitan, persemaian, dan/atau prasarana dengan luasan yang sangat terbatas.

Pasal 24
Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Menteri menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon.

Setiap perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 24 dapat melakukan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan peraturan Menteri  .

Bagian Ketiga
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 29
Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan pada:
a.hutan konservasi;
b.hutan lindung; atau
c.hutan produksi.

Pasal 30
(1)Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri.
(2)Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.
(3)Gubernur dalam mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan Menteri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2
Tata Cara Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Pasal 31
(1)Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis.
(2)Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Terpadu.
(3)Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
(4)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri.
(5)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis.
(6)Menteri menyampaikan hasil penelitian Tim Terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan, baik terhadap sebagian atau keseluruhan kawasan hutan yang diusulkan.
(7)Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui hasil penelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan keputusan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi.
(8)Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak hasil penelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan surat penolakan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi.

Pasal 32
Keputusan Menteri tentang perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilakukan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.

BAB III
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33
(1)Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan.
(2)Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hutan dengan fungsi pokok:
a.hutan konservasi;
b.hutan lindung; dan
c.hutan produksi.
(3)Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a.secara parsial; atau
b.untuk wilayah provinsi.

Pasal 34
Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi tidak dapat dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus).

Bagian Kedua
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Paragraf 1
Umum

Pasal 35
Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilakukan melalui perubahan fungsi:
a.antar fungsi pokok kawasan hutan; atau
b.dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Paragraf 2
Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan

Pasal 36
Perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi perubahan fungsi dari:
a.kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;
b.kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi; dan
c.kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung.

Pasal 37
Perubahan fungsi kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a wajib memenuhi ketentuan:
a.tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai kawasan hutan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
b.memenuhi kriteria hutan lindung atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38
Perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b wajib memenuhi ketentuan:
a.tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi hutan produksi;
b.memenuhi kriteria hutan konservasi atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39
Perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai hutan konservasi atau hutan lindung sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan

Pasal 40
Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan dalam kawasan:
a.hutan konservasi; atau
b.hutan produksi.

Pasal 41
(1)Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi perubahan dari:
a.kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
b.kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
c.kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
d.kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru;
e.kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru; atau
f.kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.
(2)Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
a.sudah terjadi perubahan kondisi biofisik kawasan hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;
b.diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat kawasan hutan; atau
c.cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Pasal 42
(1)Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi perubahan dari:
a.hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi;
b.hutan produksi tetap menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
c.hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi tetap.
(2)Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain tidak memenuhi kriteria fungsi kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan dalam hal:
a.untuk memenuhi kebutuhan luas hutan produksi optimal untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu; atau
b.jangka benah fungsi kawasan hutan.

Paragraf Keempat
Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Pasal 43
(1)Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh:
a.bupati/walikota, untuk kawasan hutan yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau
b.gubernur, untuk kawasan hutan lintas kabupaten/kota.
(3)Persyaratan usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 44
(1)Menteri setelah menerima usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) membentuk Tim Terpadu.
(2)Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
(3)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri.
(4)Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan keputusan tentang perubahan fungsi kawasan hutan atau surat penolakan.

Bagian Ketiga
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Pasal 45
Perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi pokok:
a.hutan konservasi;
b.hutan lindung; dan
c.hutan produksi.

Pasal 46
(1)Kriteria perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42.
(2)Tata cara perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 31 dan
Pasal 32

Pasal 47
Setiap perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan perubahan fungsi kawasan hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dapat melakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN
YANG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN YANG LUAS
SERTA BERNILAI STRATEGIS

Pasal 48
(1)Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap:
a.kondisi biofisik; atau
b.kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
(2)Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata air.
(3)Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.
(4)Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu:
a.berpengaruh; atau
b.tidak berpengaruh.
(5)Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan kriteria pengelompokan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB V
SANKSI

Pasal 49
(1)Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dapat dibatalkan oleh Menteri apabila:
a.tidak memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan/atau
b.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
(2)Pembatalan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai setelah diberikan peringatan tertulis oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

Pasal 50
(1)Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dapat dibatalkan oleh Menteri apabila:
a.tidak memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2);
b.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4); atau
c.pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan membuka kawasan hutan sebelum mendapat dispensasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
(2)Pembatalan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikenai setelah diberikan peringatan tertulis oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka permohonan:
a.tukar menukar kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai Peraturan Pemerintah ini.
b.tukar menukar kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan Keputusan Menteri tentang penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
c.pelepasan kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
d.tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip tetapi belum memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
e.pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
f.perubahan fungsi kawasan hutan yang belum memperoleh Keputusan Menteri, diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
g.perubahan fungsi kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang perubahan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
h.perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi atau perubahan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi, yang belum memperoleh Keputusan Menteri diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
i.perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi atau perubahan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi, yang telah memperoleh Keputusan Menteri sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 52
(1)Kawasan hutan produksi yang telah diberikan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kepada badan usaha sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka:
a.badan usaha wajib menyerahkan lahan pengganti dengan ratio 1:1 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kecuali huruf c.
b.penyerahan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 12 (dua belas) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
(2)Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak di dalam wilayah daerah aliran sungai yang sama, pada wilayah daerah aliran sungai lain dalam provinsi yang sama, atau provinsi yang lain dalam pulau yang sama.
(3)Penyerahan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelepasan kawasan hutan dari Menteri.

Pasal 53
Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah:
1)badan usaha milik negara;
2)badan usaha milik daerah;
3)badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan
4)koperasi.
Huruf d
Yayasan dalam ketentuan ini adalah yayasan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud "pembangunan di luar kegiatan kehutanan" yang bersifat permanen antara lain waduk, bendungan, fasilitas pemakaman, kantor pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas keselamatan umum, penempatan korban bencana alam, permukiman, bangunan industri, pelabuhan, dan bandar udara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "enclave" adalah lahan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di dalam kawasan hutan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "memperbaiki batas kawasan hutan" adalah agar diperoleh kawasan hutan yang kompak.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menteri terkait antara lain menteri yang membidangi urusan dalam negeri, perencanaan pembangunan, penataan ruang, lingkungan hidup, pertanian, dan/atau transmigrasi.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ratio 1:2" adalah luas lahan pengganti 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang ditukar, dengan tujuan agar luas kawasan hutan yang kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional bertambah sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih dari luas kawasan hutan yang ada.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Menteri antara lain menetapkan batasan paling sedikit ratio tukar menukar kawasan hutan, baik terhadap kawasan hutan yang berada di atas 30% (tiga puluh perseratus) maupun terhadap kawasan hutan yang berada di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penelitian oleh Tim Terpadu dilakukan terhadap kawasan hutan yang dimohon dan lahan pengganti yang diusulkan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis" adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "clear and clean" adalah:
1.terhadap tanah-tanah hak untuk calon lahan pengganti, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, dilakukan pelepasan hak dengan memberikan ganti rugi;
2.terhadap tanah-tanah hak untuk calon lahan pengganti yang sudah terdaftar dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya; dan
3.terhadap tanah-tanah hak calon lahan pengganti yang belum terdaftar (leter c/girik) dilakukan pencoretan di buku dan peta desa, serta harus ada keterangan dari instansi pertanahan kabupaten/kota yang menyatakan bahwa lahan tersebut belum terdaftar.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Pemohon dalam melaksanakan reboisasi atau penghutanan atas lahan pengganti dapat bekerja sama dengan badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang reboisasi antara lain badan usaha milik negara di bidang kehutanan.
Huruf b
Pelaksanaan tata batas atas lahan pengganti dan kawasan hutan yang dimohon dilakukan oleh panitia tata batas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dilaksanakan tanpa melalui penelitian Tim Terpadu karena kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian tim pusat dan daerah serta lintas sektoral, pada saat paduserasi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
Ayat (2)
Tata cara tukar menukar kawasan hutan pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai atau mengikuti tata cara tukar menukar kawasan hutan produksi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Perubahan kondisi biofisik akibat fenomena alam antara lain akibat bencana alam.
Perubahan kondisi biofisik akibat lingkungan atau manusia antara lain akibat tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "jangka benah" adalah waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan pada arahan fungsi pokok yang ditetapkan.
Huruf c
Penetapan cakupan luas yang sangat kecil didasarkan atas hasil kajian Tim Terpadu.

Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Perubahan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi tetap dalam rangka proses pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Alam maupun Tanaman setelah memperoleh rekomendasi bupati/walikota, dan gubernur, serta dilakukan penelitian oleh Tim Internal yang anggotanya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
Ayat (2)
Huruf a
Penetapan luas hutan produksi optimal didasarkan atas hasil analisis kebutuhan kayu nasional, regional, atau lokal.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis" adalah dampak penting (eksternalitas) negatif maupun positif.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi antara lain kearifan lokal dan modal sosial dari masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penurunan atau peningkatan kualitas iklim" adalah penurunan atau peningkatan kualitas unsur-unsur iklim mikro antara lain suhu udara, kelembaban relatif udara, intensitas cahaya, dan kecepatan angin.
Yang dimaksud dengan "penurunan atau peningkatan kualitas ekosistem" antara lain penurunan atau peningkatan kualitas keanekaragaman hayati dan habitat flora dan fauna serta keindahan bentang alam.
Yang dimaksud dengan "penurunan atau peningkatan kualitas tata air" mencakup penurunan atau peningkatan kuantitas dan/atau kualitas air yang dimulai dari proses penerimaan, penyimpanan, pengisian, pelepasan, dan kehilangan air.
Ayat (3)
Yang dimaksud "penurunan atau peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat" adalah penurunan atau peningkatan yang terkait dengan tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas