BAB I
KETENTUAN UMUM

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Bappebti.

BAB III
PEMERIKSA

Pasal 4
Syarat-syarat menjadi Pemeriksa adalah:
a.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda (Golongan III/a);
b.lulus pendidikan Pemeriksa.

Dalam pemeriksaan, Pihak yang diperiksa:
a.berhak meminta kepada Pemeriksa tembusan Surat Perintah Pemeriksaan dan memperhatikan Tanda Pengenal Pemeriksa;
b.berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
c.wajib menandatangani hasil pemeriksaan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 7
Pemeriksaan dilaksanakan sebagai berikut:
a.pemeriksaan wajib dilakukan oleh lebih dari satu orang Pemeriksa;
b.pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Pemeriksa, di kantor atau di tempat usaha atau di gudang atau di tempat tinggal Pihak yang diperiksa atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi;
c.pemeriksaan dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja atau jika dianggap perlu dilakukan di luar kerja dan di luar hari kerja;
d.hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
c.Berita Acara Pemeriksaan wajib ditandatangani oleh Pemeriksa dan yang diperiksa.

Pasal 8
(1)Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa dapat:
a.meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak yang diperiksa dan/atau Pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
b.memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
c.memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
d.meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
e.memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya, dan
f.memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk mengamankan, menjaga dan memelihara catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan, yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, untuk kepentingan pemeriksaan.
(2)Atas peminjaman catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan terinci jenis serta jumlahnya.

(1)Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan yang berisi analisa hukum, resume/kesimpulan, pendapat dan saran serta data dan fakta yang ditemukan Pemeriksa.
(2)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
a.sifat dan jenis pelanggaran;
b.bukti atau petunjuk adanya pelanggaran;
c.pengaruh atau akibat dari pelanggaran;
d.tata cara peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilanggar; dan
e.hal-hal lain yang ditemukan dalam pemeriksaan.
(3)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Bappebti.

Pasal 11
(1)Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pemeriksa wajib segera membuat laporan Kepada Bappebti mengenai temuan tersebut, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
(2)Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappebti menetapkan dilaksanakannya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

AKBAR TANJUNG



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 3
Surat Perintah Pemeriksaan antara lain memuat nama Pemeriksa, nama Pihak yang diperiksa, objek yang diperiksa, dan jangka waktu pemeriksaan.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Surat Perintah Pemeriksaan diperlukan agar pemeriksaan hanya ditujukan terhadap Pihak yang diperiksa yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan.
Tanda Pengenal Pemeriksa dalam Pasal ini diperlukan agar pemeriksaan dilakukan hanya oleh Pemeriksa yang berwenang. Sebelum pemeriksaan dimulai, Pemeriksa wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa kepada Pihak yang akan diperiksa.
Apabila Pemeriksa tidak memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa, atau apabila identitas Pemeriksa yang tercantum dalam Tanda Pengenal Pemeriksa tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan, Pihak yang akan diperiksa berhak untuk menolak pemeriksaan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Ketentuan ini tidak membatasi kewenangan Bappebti untuk mengumumkan hasil pemeriksaan.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 7
Dalam pelaksanaan pemeriksaan perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkaitan antara Pemeriksa dengan Pihak yang diperiksa yang wajib dipatuhi baik oleh Pemeriksa maupun olah Pihak yang diperiksa, agar pemeriksaan dapat terlaksana dengan lancar dan tertib.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "membuat salinan" dalam huruf ini adalah termasuk pula menggandakan dengan cara memfotocopy.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Untuk mencegah agar pembukuan, catatan dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pihak yang diperiksa tidak dirusak, dimusnahkan, diganti, dipalsu, dipindahtangankan dan sebagainya maka sebelum Pemeriksa meninggalkan tempat atau ruangan Pihak yang diperiksa, Pemeriksa dapat memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan pengamanan terhadap dokumen-dokumen tersebut kepentingan proses pemeriksaan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Dengan ditemukannya bukti permulaan tentang adanya tindak pidana, maka Kepala Bappebti memerintahkan penyidikan yang dimaksudkan untuk mempertahankan kepastian hukum, sehingga semua pihak dapat menghindarkan diri melakukan pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan persepsi dan kesatuan tindak berkenaan dengan tata cara pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 13
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]