info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara.
(2)Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan badan usaha milik negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan apabila dipandang perlu Menteri dapat memberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 4
Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan usaha distribusi tenaga listrik di suatu daerah usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk diusahakan oleh Koperasi sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Bagian Kedua
Rencana Usaha

(1)Menteri mengatur pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada:
a.Koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
b.Koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
(2)Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan di suatu daerah usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau daerah usaha Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, bila Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik, atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya.
(3)Izin Usaha Ketenagalistrikan dari badan-badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dialihkan kepada pihak lain sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 7
(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik dapat dilakukan tanpa izin, bila jumlah kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan tidak melebihi 200 kVA.
(2)Batas kapasitas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau oleh Menteri sesuai dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan.

Pasal 8
Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat meliputi jenis usaha:
a.pembangkitan tenaga listrik;
b.transmisi tenaga listrik;
c.distribusi tenaga listrik.

Menteri menetapkan daerah usaha Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11
Koperasi atau swasta yang memperoleh Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lain setelah mendapat persetujuan Menteri.

Dalam hal koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai kelebihan tenaga listrik, badan-badan tersebut dapat menjual kelebihan tenaga listriknya hanya kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.

Bagian Keempat
Syarat-syarat Penyediaan

Pasal 14
Penyediaan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan:
a.keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup serta pengaruh lingkungan.
b.persyaratan bagi keamanan instalasi dan kemampuan pelaksanaannya.

Bagian Kelima
Syarat-syarat Pengusahaan

(1)Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disediakan secara terus menerus.
(2)Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dihentikan untuk sementara jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan di bawah ini:
a.diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
b.terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan;
c.terjadi keadaan yang dianggap membahayakan keselamatan umum;
d.atas perintah yang berwajib dan/atau pengadilan.
(3)Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a terlebih dahulu diberitahukan kepada masyarakat selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian penyediaan tenaga listrik.
(4)Penghentian penyediaan tenaga listrik untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memberikan hak untuk penuntutan ganti rugi.

BAB III
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

Pasal 17
Tenaga listrik dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

Pasal 18
(1)Menteri menetapkan prioritas pemanfaatan tenaga listrik.
(2)Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

(1)Pemanfaatan tenaga listrik hanya dilakukan sesuai dengan peruntukannya.
(2)Pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan ternyata menimbulkan kerugian pada pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan kerugian itu.

BAB IV
INSTALASI DAN STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama
Instalasi Ketenagalistrikan

Pasal 21
(1)Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh badan usaha penunjang tenaga listrik.
(2)Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dapat diberikan dalam hal di suatu daerah belum terdapat badan usaha penunjang tenaga listrik.
(3)Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Perencanaan, pemasangan, pengamanan, pemeriksaan, dan pengujian instalasi ketenagalistrikan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua
Standardisasi Ketenagalistrikan

Pasal 24
(1)Menteri menetapkan Standar Ketenagalistrikan Indonesia berdasarkan persetujuan Dewan Standardisasi Nasional.
(2)Standar Ketenagalistrikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku secara nasional dan dapat diberlakukan sebagai standar wajib.

BAB V
HUBUNGAN PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN
DAN PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DENGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum
Dalam Penyediaan Tenaga Listrik

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur lebih lanjut oleh Menteri dan digunakan sebagai pedoman untuk membuat perjanjian tertulis antara masyarakat dengan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 28
Masyarakat yang memanfaatkan tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik

Pasal 29
(1)Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum wajib memberikan sambungan tenaga listrik kepada masyarakat di daerah usahanya setelah dipenuhinya persyaratan penyambungan tenaga listrik.
(2)Persyaratan penyambungan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan mengenai instalasi ketenagalistrikan.

Pasal 30
(1)Biaya penyambungan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibebankan kepada masyarakat yang memerlukan tenaga listrik.
(2)Ketentuan mengenai biaya penyambungan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 31
Pemepng Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum diberi hak mengambil tindakan termasuk memutuskan sambungan tenaga listrik tanpa ganti rugi:
a.dalam hal terjadi bencana alam atau keadaan tertentu lainnya, sehingga pemanfaatan tenaga listrik akan membahayakan keselamatan umum;
b.apabila instalasi tidak aman dan dapat menimbulkan bahaya dan/atau mengganggu pemanfaatan tenaga listrik.

BAB VI
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 32
(1)Harga jual tenaga listrik ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri.
(2)Dalam mengusulkan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.kepentingan rakyat dan kemampuan dari masyarakat;
b.kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat;
c.biaya produksi;
d.efisiensi pengusahaan;
e.kelangkaan sumber energi primer yang digunakan;
f.skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
g.tersedianya sumber dana untuk investasi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 33
Menteri melakukan pembinaan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 34
(1)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri menetapkan:
a.pedoman pelaksanaan yang meliputi keselamatan kerja dan keselamatan umum;
b.pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan penyediaan, pelayanan, dan pengembangan usaha.
(2)Penetapan pedoman pelaksanaan yang meliputi keselamatan kerja dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 35
Menteri melakukan pengawasan umum terhadap usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 36
(1)Dalam melakukan pengawasan umum, Menteri melakukan pemeriksaan atas dipenuhinya syarat-syarat keselamatan kerja dan keselamatan umum baik oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan maupun pemanfaat tenaga listrik.
(2)Sejauh mengenai pemeriksaan atas dipenuhinya syarat-syarat keselamatan kerja, Menteri memperhatikan pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 37
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Menteri mengadakan koordinasi dengan Menteri lain yang bidang tugasnya berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan pelaksanaan dibidang ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Badan usaha milik negara dalam ketentuan ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) yang tata cara pembinaan dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983. Usaha penunjang tenaga listrik dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 4
Penetapan usaha distribusi oleh Menteri tersebut dalam rangka meningkatkan peran serta koperasi di bidang ketenagalistrikan khususnya distribusi tenaga listrik.

Pasal 5
Ayat (1)
Rencana Usaha Penyediaan tenaga listrik memuat rencana, kerja perusahaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Izin Usaha Ketenagalistrikan di dalam ayat ini adalah Izin Usaha untuk penyediaan tenaga listrik.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Bagi Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, rencana usaha penyediaan tenaga listrik tersebut selain berfungsi sebagai bahan penilaian dan pertimbangan untuk memberikan izin usaha ketenagalistrikan, juga digunakan sebagai bahan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan berkala atas kegiatan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang bersangkutan.
Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dengan begitu sekaligus merupakan pengesahan atas rencana penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang bersangkutan.
Bagi Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, perubahan rencana penyediaan tenaga listrik setelah pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan wajib mendapatkan persetujuan kembali oleh Menteri.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud belum dapat menjangkau daerah usahanya adalah:
a.belum mempunyai/memiliki kapasitas tenaga listrik yang dibutuhkan di daerah usahanya;
b.belum tersedianya sarana penyediaan tenaga listrik.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Jumlah tenaga listrik yang dibangkitkan sampai dengan 200 KVA tidak memerlukan izin dan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut hanya terbatas pada kegiatan pembangkitan.
Ayat (2)
Kewenangan Menteri meliputi peninjauan ulang atas batas kapasitas 200 KVA. Batas tersebut dapat dinaikkan atau diturunkan dengan memperhatikan perkembangan keadaan daerah yang bersangkutan ataupun tingkat kebutuhan pemakai yang bersangkutan.

Pasal 8
Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat diberikan untuk salah satu atau gabungan dari pembangkitan, transmisi, dan/atau distribusi.

Pasal 9
Meskipun sifat penggunaannya lebih dari satu jenis, tetapi izin yang diberikan hanya satu, yaitu Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 10
Daerah Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ditetapkan sesuai dengan wilayah administrasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 11
Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat meliputi antara lain usaha bersama di bidang teknik atau permodalan.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengecualian ini diberikan untuk mengurangi kesulitan bagi swadaya masyarakat untuk menyelenggarakan dan memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi mereka sendiri.
Yang dimaksud dengan daerah terpencil adalah daerah yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, dan letaknya belum banyak dihubungkan oleh sarana transportasi umum. Hal ini perlu karena prosedur pembuatan akta pendirian badan hukum lazimnya harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi Menteri dalam menetapkan ketentuan dan syarat-syarat yang dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan keadaan daerah yang bersangkutan.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan hanya kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dalam ketentuan ini adalah sepanjang daerah tersebut sudah dijangkau oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan bilamana belum dijangkau, Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri tersebut dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum atau masyarakat setelah mendapat Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan standar mutu dan keandalan yang baik, pada dasarnya adalah dilihat baik dari jumlah dan besarnya perubahan naik turunnya (variasi) frekuensi sistem, atau jumlah besarnya perubahan naik turunnya (variasi) tegangan pada titik pemakaian, ataupun jumlah dan lama terhentinya penyediaan tenaga listrik (gangguan).
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan secara terus menerus dalam ketentuan ini adalah tenaga listrik harus selalu disediakan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan pelanggannya.
Ayat (2)
Membahayakan keselamatan umum misalnya ada kebakaran atau banjir.
Atas perintah yang berwajib yaitu pihak yang berwenang dalam keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa misalnya antara lain adanya bahaya serangan udara sewaktu ada perang.
Atas perintah pengadilan misalnya dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Penyimpangan terhadap prioritas tersebut misalnya pemanfaatan tenaga listrik untuk kepentingan pemukiman di suatu tempat yang sebenarnya prioritas telah diberikan untuk kepentingan umum.

Pasar 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya tenaga listrik untuk rumah tangga tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan usaha.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan selain untuk melindungi kepentingan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum juga melindungi keamanan pemakai (pelanggan), misalnya dalam hal terjadi kebakaran sebagai akibat pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka yang harus bertanggung jawab adalah yang mengakibatkan kerugian (kebakaran) itu.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan badan usaha penunjang adalah badan usaha yang diberi izin untuk melakukan pekerjaan instalasi ketenagalistrikan. Pekerjaan instalasi ini antara lain penyambungan kabel dan pemasangan peralatan listrik lainnya dalam rangka penyaluran tenaga listrik kepada pemakai.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Standar Ketenagalistrikan Indonesia diusulkan oleh Menteri untuk dibahas terlebih dahulu di dalam Dewan Standardisasi Nasional sebelum ditetapkan menjadi Standar Ketenagalistrikan Indonesia yang berlaku secara nasional.
Standar Ketenagalistrikan Indonesia adalah suatu dokumen yang memuat persyaratan teknis ketenagalistrikan dan dipakai secara baku untuk jenis kegiatan dan bahan-bahan yang digunakan di bidang ketenagalistrikan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan tindakan dalam ketentuan ini adalah antara lain pemutusan sementara aliran tenaga listrik dengan tagihan susulan.
Huruf c
Tindakan penertiban yang dimaksud misalnya pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah, terutama oleh bukan pelanggan (pencantolan). Terhadap pemakaian yang tidak sah itu sendiri pada dasarnya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai pencurian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bahaya terhadap kesehatan atau terhadap nyawa dalam ketentuan ini adalah karena akibat sengatan, terbakar, terluka lainnya oleh tenaga listrik.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Kelalaian ini dapat terjadi baik dalam arti sewaktu pelaksanaan pekerjaan atau tidak segera dilakukan tindakan pengamanan perbaikan, sementara laporan atau informasi mengenai hal tersebut telah diberikan, ataupun karena tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian selama pemberian pelayanan tenaga listrik.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan biaya penyambungan tenaga listrik ialah biaya yang dibebankan untuk penyambungan tenaga listrik dari titik akhir penyediaan hingga titik awal pemanfaatan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan harga jual adalah harga yang dibayar pelanggan atas penggunaan tenaga listrik yang terdiri dari biaya beban (Rp/KVA) dan/atau biaya pemakaian (Rp/kwh), atau dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai.
Harga jual tersebut berlaku pula dalam penjualan tenaga listrik antara:
a.Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan;
b.Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum;
c.Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum;
d.Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Pedoman dalam ketentuan ini meliputi syarat-syarat teknik ketenagalistrikan yang mencakup perencanaan instalasi ketenagalistrikan dan pengusahaannya yang harus dipenuhi oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sedangkan yang menyangkut keselamatan para tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pedoman itu berisi antara lain standar penyediaan, pelayanan, dan pengembangan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas