BAB I
KETENTUAN UMUM

Terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.

BAB II
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 4
(1)Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
(2)Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah:
a.kesetiaan;
b.prestasi kerja;
c.tanggungjawab;
d.ketaatan;
e.kejujuran;
f.kerjasama;
g.prakarsa; dan
h.kepemimpinan.
(3)Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h, hanya dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.

BAB III
PEJABAT PENILAI, ATASAN PEJABAT PENILAI, DAN TATACARA PENILAIAN

Pasal 7
(1)Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya.
(2)Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.

Pasal 8
Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

(1)Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut:
a.apabila tidak ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan;
b.apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
(2)Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan saksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya.
(3)Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

Pasal 11
Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, adalah Pejabat Penilai dan atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi dalam lingkungannya masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1)Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah, atau kursus yang bersangkutan.
(2)Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar di luar negeri, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negara yang bersangkutan.

Pasal 14
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom atau instansi Pemerintah lainnya, dibuat oleh Pejabat Penilai dari Daerah Otonom atau instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17
Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dianggap dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain.
Nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu mutasi kepegawaian dalam tahun berikutnya, kecuali ada perbuatan tercela dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang dapat mengurangi nilai tersebut.

Pasal 3
Penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan juga terhadap calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah tekad dan kesanggupan mentaati melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang disetiai dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari serta dalam perbuatan dalam melaksanakan tugas.
Pada umumnya yang dimaksud dengan pengabdian, adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi.
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat wajib setia, taat, dan mengabdi sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
Pada umumnya kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari, memahami, melaksanakan, dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, politik, kebijaksanaan, dan rencana-rencana Pemerintah.
Huruf b
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
Pada umumnya, prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman, dan kesungguhan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Huruf c
Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani mimikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.
Huruf d
Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.
Huruf e
Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
Huruf f
Kerjasama, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.
Huruf g
Prakarsa, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.
Huruf h
Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang Pegawai negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh Pejabat Penilai Yang tertingi, Atasan Pejabat Penilai, Pejabat Penilai. Pejabat Negeri Sipil yang dinilai, dan atau pejabat lain yang karena tugas atau jabatannya mengetahui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 7
Ayat (1)
Pejabat Penilai wajib membuat dan memelihara catatan mengenai diri Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya, tentang unsur-unsur sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sehingga dengan demikian Pejabat Penilai yang bersangkutan dapat membuat penilaian dengan sebaik-baiknya.
Ayat (2)
Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
Bagi calon Pegawai Negeri Sipil, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan apabila ia sampai dengan bulan Desember telah 6 (enam) bulan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila seorang calon Pegawai Negeri Sipil dalam tahun yang bersangkutan belum 6 (enam) bulan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadapnya dilakukan dalam tahun berikutnya.
Khusus bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah ia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjadi calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8
Ketentuan pasal ini, adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pejabat Penilai untuk mengenal dengan baik Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan adanya obyektivitas di dalam memberikan penilaian.
Apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedang Pejabat Penilai belum 6 (enam) bulan membawahi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh pejabat lama.

Pasal 9
Ayat (1)
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, diberikan secara langsung oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Apabila tempat bekerja antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berjauhan, maka Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
Dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui penilaian atasannya terhadap dirinya, sehingga dengan demikian ia dapat berusaha mengembangkan hal-hal yang telah baik dan memperbaiki hal-hal yang kurang.
Apabila isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dapat diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka ia menandatanganinya pada tempat yang telah disediakan.
Ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berhak mengajukan keberatan apabila menurut pendapatnya ada, nilai yang kurang sesuai. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia menerima Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan. Alasan-alasan keberatan harus dikembangkan dengan lengkap secara tertulis.
Keberatan tersebut diajukan kepada Atasan Pejabat Penilai melalui Pejabat Penilai.
Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang dinilai keberatan atas seluruh atau sebagian nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ia harus juga menanda tangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dengan mencantumkan catatan pada tempat yang disediakan bahwa ia keberatan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan termasuk keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan itu (apabila ada).
Ayat (3)
Apabila Atasan Pejabat Penilai mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yang diberikan oleh Pejabat Penilai, baik dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan nilai.
Perubahan nilai yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Para pejabat yang dimaksud dalam pasal ini, adalah Pejabat Penilai dan sekaligus menjadi Atasan Pejabat Penilai Tertinggi dalam Lingkungannya masing-masing. Umpamanya Menteri adalah Pejabat Penilai dan sekaligus menjadi Atasan Pejabat Penilai terhadap seorang Direktur Jenderal dalam lingkungannya. Nilai yang diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pejabat Penilai dalam ayat ini adalah Pejabat Penilai dari instansi semula tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebelum ia diangkat menjadi Pejabat Negara.
Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, diminta oleh Pejabat Penilai dari pimpinan badan atau dewan di mana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1).
Ayat (2)
Untuk dapat memberikan bahan-bahan penilaian, maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya mengikuti dan mencatat tingkah laku dan kegiatan Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan tugas belajar di Negara yang bersangkutan.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1).
Ayat (2)
Bahan-bahan untuk penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Badan-badan Internasional yang lokasinya berada dalam wilayah Republik Indonesia, diminta oleh Pejabat Penilai dari pimpinan Badan Internasional yang bersangkutan. Selanjutnya lihat penjelasan Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16 sampai dengan Pasal 20
Cukup jelas

Lampiran ...


[tulis] » komentar « [baca]