Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang untuk Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV huruf K angka 1 huruf b dan huruf c yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana pada BPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini merupakan jenis dan tarif atas jenis PNBP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan/atau yang melibatkan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Penerimaan dari Pengelolaan Kas Negara" adalah Penerimaan Negara yang berasal dari antara lain:
1.Penyimpanan di Bank Indonesia;
2.Penempatan di Bank Indonesia;
3.Penempatan di Bank Umum;
4.Pembelian/penjualan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder;
5.REPO (Repurchase Agreement)/reverse REPO;
6.Penerbitan SP2D dalam rangka TSA Pengeluaran;
7.Pelaksanaan Treasury National Pooling;
8.Pengelolaan Valuta Asing;
9.Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum.
Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum merupakan unsur PNBP dari aktifitas pengelolaan rekening Pemerintah pada Bank Umum selain rekening penempatan seperti rekening Dana Cadangan Subsidi/PSO, Rekening Pembangunan Hutan, Rekening Retur, dsb.).
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas


LAMPIRAN



[tulis] » komentar « [baca]