info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Dewan berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 4
(1)Tugas dan kewajiban Dewan meliputi:
a.meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar;
b.meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
c.merencanakan dan menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(1)Pelaksanaan tugas Dewan di daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas pembantuan.
(2)Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.menerima dan mengajukan usulan pemberian Gelar;
b.menerima dan mengajukan usulan pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
c.melaksanakan dan membina kepahlawanan di daerah; dan
d.mengelola dan memelihara taman makam pahlawan nasional di daerah.
(3)Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7
Dewan terdiri atas:
a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c.5 (lima) orang anggota.

Pasal 8
(1)Dewan terdiri dari unsur:
a.akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
b.militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan
c.tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang.
(2)Calon anggota Dewan diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
(3)Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Untuk dapat diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.warga negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.memiliki integritas moral dan keteladanan;
d.berkelakuan baik;
e.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
f.berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
g.berpendidikan paling rendah S1 (strata satu); dan
h.mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 11
(1)Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
c.diberhentikan.
(2)Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a.tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
b.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(1)Hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan diatur dengan Peraturan Presiden.
(2)Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB IV
SEKRETARIAT

Pasal 14
(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan dibantu oleh sekretariat.
(2)Sekretariat Dewan dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.
(3)Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Dewan.
(4)Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang sekretaris dari unsur pegawai negeri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.
(5)Sekretaris Dewan secara ex officio dijabat oleh salah seorang pimpinan unit kerja terkait pada kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja satuan organisasi sekretariat Dewan ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17
(1)Dalam rangka pemberian pertimbangan kepada Presiden atas usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Dewan mengadakan sidang yang dipimpin oleh ketua Dewan.
(2)Dalam hal ketua Dewan berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh wakil ketua Dewan.
(3)Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan ditetapkan oleh Dewan.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan dan Sekretariat Dewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait" antara lain kementerian yang menangani urusan sosial apabila pengajuan usul berkaitan dengan gelar, kementerian yang menangani urusan pemuda dan olah raga apabila pengajuan usul berkaitan dengan pemberian tanda jasa atau tanda kehormatan di bidang olah raga, kementerian yang menangani urusan pendidikan apabila pengajuan usul berkaitan dengan pemberian tanda jasa atau tanda kehormatan di bidang pendidikan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tugas pembantuan" adalah penugasan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah seseorang yang telah memiliki Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan berupa bintang Republik Indonesia atau bintang mahaputera.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud "unit kerja" adalah unit kerja yang menangani atau membidangi urusan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
© LDj - 2010 • ke atas