BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Permohonan hanya dapat diajukan untuk:
a.1 (satu) Desain Industri; atau
b.beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan, atau yang memiliki kelas yang sama.
(2)Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu Desain Industri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.

BAB II
PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI
Bagian Pertama
Pengajuan Permohonan

Pasal 4
(1)Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir rangkap 4 (empat).
(2)Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Pengisian formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang.

(1)Gambar atau foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
a.dibuat dalam kertas putih ukuran A4 dengan berat kertas antara 100 gsm (seratus gram/m²) sampai dengan 200 gsm (dua ratus gram/m²);
b.setiap gambar atau foto yang termuat dalam kertas A4 tersebut harus dapat diperbanyak dengan peralatan perbanyakan foto kopi atau scanner tanpa mengurangi kualitasnya;
c.setiap gambar harus disertai keterangan gambar secukupnya dengan mencantumkan nomor urut gambar dan menjelaskan penampakan dari setiap gambar yang dibuat sesuai dengan posisi dan sudut pandang gambar yang dibuat untuk menjelaskan pengungkapan Desain Industri yang dimintakan perlindungan;
d.batas tepi bawah, kanan dan kiri dari penempatan gambar atau gambar foto scan adalah 2 cm (dua centimeter) dan batas tepi atas adalah 2,5 cm (dua setengah centimeter);
e.setiap gambar diberi nomor urut gambar;
f.gambar atau foto tersebut harus sesuai dengan contoh aslinya;
g.gambar Desain Industri dapat dibuat dengan garis putus-putus, apabila bagian yang dibuat garis putus-putus tersebut tidak dimintakan perlindungan, sebaliknya pada bagian gambar yang dimintakan perlindungan dibuat dengan garis tebal tidak putus-putus; dan
h.gambar Desain Industri yang diajukan dalam Permohonan dapat dilampiri disket yang berisi data gambar untuk mempermudah proses pengumuman.
(2)Uraian Desain Industri yang menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
(3)Uraian Desain Industri mencakup keterangan Desain Industri yang dimintakan perlindungan dan keterangan terhadap barang atau produk dari Desain Industri yang dimintakan perlindungan secara jelas.
(4)Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah surat kuasa khusus untuk mengajukan Permohonan dengan ketentuan:
a.ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa;
b.bermeterai yang cukup atau dilegalisasi oleh Notaris;
c.apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 7
(1)Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan semua nama Pemohon dan menunjuk salah satu alamat Pemohon yang menandatangani.

Pasal 8
(1)Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Tanggal Penerimaan Permohonan adalah tanggal diterimanya Permohonan dengan memenuhi syarat:
a.mengisi formulir Permohonan dalam rangkap 4 (empat);
b.melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian atau keterangan dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya dalam rangkap 3 (tiga); dan
c.membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Administratif

Pasal 11
(1)Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 terhadap Permohonan yang meliputi pemeriksaan fisik, persyaratan formalitas dan kejelasan pengungkapan Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.
(2)Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya apabila terdapat kekurangan persyaratan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.
(3)Pemohon atau Kuasanya harus memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.
(4)Jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon atau Kuasanya.
(5)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya ketentuan batas waktu pada ayat (3) dan ayat (4).
(6)Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

(1)Apabila dalam Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 11 ayat (1) dijumpai lebih dari satu Permohonan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penerimaan Permohonan, Direktorat Jenderal harus memberitahu-kan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya untuk memecah Permohonan tersebut.
(2)Pemohon atau Kuasanya harus memecah Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Jangka waktu untuk memecah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon atau Kuasanya.
(4)Dalam hal Pemohon tidak melakukan pemecahan Permohonan sampai berakhirnya ketentuan batas waktu pada ayat (2) dan ayat (3), Pemeriksa hanya melakukan pemeriksaan dari Permohonan yang kelasnya paling relevan terhadap Permohonan tersebut.
(5)Setiap pecahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 14
(1)Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penarikan kembali tersebut.
(2)Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
(3)Direktorat Jenderal harus memberikan keputusan untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Apabila keberatan tersebut diterima, Direktorat Jenderal melakukan proses Permohonan selanjutnya.

(1)Direktur Jenderal mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini dan Pasal 4 Undang-Undang, dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Desain Industri atau Sarana Khusus agar mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat.
(2)Terhadap pengumuman Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal disertai alasan yang lengkap.

Pasal 17
(1)Pengumuman Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.
(2)Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan Permohonan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), pengumuman Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak tanggal pemenuhan persyaratan tersebut.

(3)Dalam hal Pemohon atau Kuasanya mengajukan gugatan atas keputusan penolakan atau penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), pengumuman Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatan tersebut diterima.

Pasal 18
Pengumuman Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memuat:
a.nama dan alamat lengkap Pemohon;
b.nama dan alamat lengkap Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
c.tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
d.nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali, apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
e.judul dan kelas Desain Industri; dan
f.gambar atau foto Desain Industri.

(1)Pemohon atau Kuasanya dapat melakukan perbaikan atau perubahan terhadap Permohonan yang telah diajukan dengan ketentuan tidak memperluas lingkup Desain Industri yang diajukan semula.
(2)Perubahan Permohonan yang menjadi lebih dari satu Permohonan mempunyai Tanggal Penerimaan Permohonan yang sama dengan Tanggal Penerimaan Permohonan semula.
(3)Direktorat Jenderal menolak perbaikan atau perubahan suatu Permohonan apabila mengakibatkan Permohonan menjadi lebih luas lingkup Desain Industrinya.
(4)Perbaikan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya sebelum Permohonannya dikabulkan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Keenam
Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 21
Penarikan kembali Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya, selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

(1)Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang.

Pasal 24
(1)Dalam hal terdapat keberatan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif yang meliputi:
a.kebaruan Desain Industri;
b.hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan;
c.kesatuan Permohonan; dan
d.hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan pengungkapan Desain Industri.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a.keberatan yang dikemukakan oleh pihak yang mengajukan keberatan;
b.pemeriksaan Permohonan yang disanggah serta sanggahannya; dan
c.pembanding yang relevan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemeriksa dengan:
a.meneliti dan membandingkan Permohonan dengan melakukan penelusuran terhadap pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya untuk kelas-kelas yang terkait;
b.meneliti dan membandingkan Permohonan terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan keberatan; dan
c.melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktorat Jenderal.
(4)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) meliputi:
a.kebaruan Desain Industri;
b.hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan;
c.kesatuan Permohonan; dan
d.kejelasan pengungkapan Desain Industri.

Bagian Kedua
Penolakan

(1)Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan.
(2)Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan penolakan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
(3)Direktorat Jenderal harus memberikan keputusan untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengajuan keberatan tersebut.
(4)Apabila keberatan tersebut diterima, Direktorat Jenderal melakukan proses Permohonan selanjutnya.

Pasal 28
(1)Terhadap keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
(2)Direktorat Jenderal melakukan proses Permohonan selanjutnya, setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Bagian Ketiga
Pemberian Sertifikat Desain Industri

Pasal 29
(1)Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.
(2)Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.
(3)Sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a.Nomor Permohonan;
b.Judul Desain Industri;
c.Kelas Desain Industri;
d.Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri;
e.Tanggal Penerimaan Permohonan;
f.Nomor Pendaftaran; dan
g.Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 30
Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Industri dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 31
Direktur Jenderal mencatat Desain Industri yang telah diterbitkan dan diberikan Sertifikat Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

BAB IV
PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DAN PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Permohonan Pencatatan Perubahan Nama dan/atau
Alamat Pemegang Hak Desain Industri

Pasal 32
(1)Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri diajukan secara tertulis rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.
(2)Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyebutkan:
a.nomor pendaftaran Desain Industri terdaftar yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri;
b.nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri yang lama dan yang baru;
c.nama badan hukum dan negara tempat badan hukum didirikan apabila Desain Industri yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Haknya adalah badan hukum;
d.tempat tinggal Kuasa yang dipilih sebagai alamat di Indonesia jika Pemegang Hak Desain Industri yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 33
Setiap permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri harus dilengkapi dengan:
a.bukti dokumen perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri;
b.surat kuasa khusus bagi permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri, apabila diajukan melalui Kuasa; dan
c.melampirkan bukti pembayaran permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri.

Pasal 34
Bukti dokumen perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Huruf a yang menggunakan bahasa asing, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 35
Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b adalah surat kuasa untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri dengan ketentuan:
a.menyebutkan nomor pendaftaran Desain Industri yang dimohonkan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri;
b.ditandatangani oleh pemberi dan penerima Kuasa;
c.bermeterai yang cukup atau dilegalisasi oleh Notaris; dan
d.apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemah-
e.kan ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 36
(1)Direktorat Jenderal mencatat perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) secara lengkap.
(2)Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis pencatatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 14 (hari) terhitung sejak tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri
Pasal 37
(1)Permohonan pencatatan pengalihan hak Desain Industri diajukan secara tertulis rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.
(2)Permohonan pencatatan pengalihan hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyebutkan:
a.nomor pendaftaran Desain Industri yang dialihkan haknya;
b.nama, kewarganegaraan dan alamat lengkap Pemegang Hak Desain Industri dan penerima hak yang dimohonkan;
c.nama badan hukum dan negara dimana tempat badan hukum didirikan, apabila Pemegang Hak Desain Industri atau penerima hak adalah badan hukum; dan
d.nama dan alamat lengkap Kuasa yang dipilih sebagai alamat di Indonesia, jika Permohonan pencatatan pengalihan hak diajukan oleh Pemegang Hak Desain Industri atau penerima hak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 38
Setiap permohonan pencatatan pengalihan hak Desain Industri wajib dilengkapi dengan:
a.bukti dokumen pengalihan hak yang mencakup pengalihan hak sebagian atau seluruhnya;
b.bukti pemilikan Desain Industri yang dialihkan haknya;
c.surat kuasa khusus apabila Permohonan pengalihan hak diajukan melalui Kuasa; dan
f.melampirkan bukti pembayaran Permohonan pencatatan pengalihan hak.

Pasal 39
Bukti dokumen pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a yang menggunakan bahasa asing, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 40
Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Huruf c adalah surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Hak Desain Industri dengan ketentuan:
a.menyebutkan nomor pendaftaran Desain Industri yang dimohonkan pencatatan pengalihan haknya;
b.ditandatangani oleh pemberi dan penerima Kuasa;
c.bermeterai yang cukup atau dilegalisasi oleh Notaris; dan
d.apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 41
(1)Direktorat Jenderal mencatat pengalihan Hak Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) secara lengkap.
(2)Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis pencatatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42
Pengalihan Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

BAB V
PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Pasal 43
Desain Industri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal dapat dibatalkan:
a.atas Permohonan Pemegang Hak Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal; atau
b.berdasarkan gugatan pembatalan Pendaftaran Desain Industri oleh pihak yang berkepentingan dan telah memperoleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan gugatan tersebut diterima.

Pasal 44
(1)Permohonan pembatalan pendaftaran Desain Industri oleh Pemegang Hak Desain Industri diajukan secara tertulis rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.
(2)Permohonan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan dengan menyebutkan:
a.nomor pendaftaran Desain Industri yang dimohonkan pembatalannya; dan
b.alasan pembatalan.

Pasal 45
Setiap permohonan pembatalan pendaftaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus dilengkapi:
a.Sertifikat Desain Industri;
b.surat persetujuan tertulis tidak keberatan dari Penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri;
c.surat kuasa khusus bagi permohonan pembatalan pendaftaran Desain Industri, apabila diajukan oleh Kuasanya; dan
d.tanda bukti pembayaran permohonan pembatalan pendaftaran Desain Industri.

Pasal 46
Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c adalah surat kuasa untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran Desain Industri dengan ketentuan:
a.menyebutkan nomor pendaftaran Desain Industri yang dimohonkan pembatalannya;
b.ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa;
c.bermeterai yang cukup atau dilegalisasi oleh Notaris; dan
d.apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemah-kan ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 47
(1)Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan Hak Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pembatalan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) secara lengkap.
(2)Direktorat Jenderal mencatat pembatalan Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberian keputusan tersebut kepada:
a.Pemegang Hak Desain Industri; dan
b.Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri.

Pasal 48
(1)Terhadap gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Direktorat Jenderal mencatat pembatalan pendaftaran Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2)Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis pencatatan tersebut kepada Pemegang Hak Desain Industri dan pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49
Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

BAB VI
DAFTAR UMUM DAN BERITA RESMI DESAIN INDUSTRI

Pasal 50
Daftar Umum Desain Industri adalah penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat:
a.nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri;
b.nama, kewarganegaraan dan alamat Pendesain;
c.nama, kewarganegaraan dan alamat Kuasa;
d.judul;
e.kelas;
f.gambar atau foto Desain Industri;
g.uraian atau keterangan Desain Industri yang dimohonkan;
h.Tanggal Penerimaan Permohonan;
i.nama negara dan Tanggal Prioritas;
j.nomor pendaftaran; dan
k.kolom-kolom untuk pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pengalihan hak, pembatalan pendaftaran, perjanjian lisensi dan keterangan lain jika diperlukan.

Pasal 51
(1)Berita Resmi Desain Industri adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang memuat hal-hal yang diwajibkan Undang-Undang.
(2)Berita Resmi Desain Industri memuat antara lain:
a.nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri atau Pemohon;
b.nama, kewarganegaraan dan alamat Pendesain;
c.nama, kewarganegaraan dan alamat Kuasa;
d.judul;
e.kelas;
f.gambar atau foto Desain Industri;
g.uraian atau keterangan Desain Industri;
h.Tanggal Penerimaan Permohonan;
i.nama negara dan Tanggal Prioritas;
j.nomor pendaftaran (apabila Desain Industri telah terdaftar); dan
k.keterangan mengenai pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pengalihan hak, pembatalan pendaftaran, perjanjian lisensi dan keterangan lain jika diperlukan.

Pasal 52
Direktorat Jenderal mencatat setiap Keputusan Direktorat Jenderal dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
(1)Desain Industri yang telah diberikan Sertifikat Desain Industri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
(1)Permohonan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Dr.HAMID AWALUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengungkapan" adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "satu Desain Industri" adalah satuan lepas Desain Industri. Akan tetapi, suatu perangkat cangkir dan teko, misalnya, adalah juga 1 (satu) Desain Industri, sedangkan yang dimaksud dengan "kelas" adalah kelas sebagaimana diatur dalam Klasifikasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Locarno Agreement.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Direktorat Jenderal menyediakan formulir Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal ini, namun demikian, pengadaan formulir tersebut dapat pula dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Apabila contoh fisik Desain Industri yang dimintakan pendaftarannya sangat besar, cukup diberikan gambar atau foto desain tersebut yang diambil dari berbagai sudut.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" adalah bukti sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa Pemohon berhak mengajukan Permohonan.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Penetapan ukuran berat kertas ini juga telah diselaraskan dengan beberapa peraturan yang mengatur di bidang ini pada persyaratan penggunaan kertas yang berlaku secara internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan "data gambar" adalah dalam bentuk data image terutama dalam bentuk *.jpg, atau yang sejenisnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam Uraian Desain Industri harus mencakup:
1.Penjelasan atau pernyataan yang mengungkapkan bagian dari suatu desain yang ingin dimintakan perlindungan;
2.Penjelasan atau pernyataan yang mengungkapkan bagian dari suatu desain yang memiliki nilai kebaruan;
3.Pernyataan terhadap barang atau produk Desain Industri yang mengungkapkan lingkup penggunaan suatu Desain Industri pada suatu barang atau hasil produksi. Desain bukan merupakan produk atau barang itu sendiri, tetapi berkaitan dengan produk atau barang dimana desain yang dimaksud diterapkan untuk membatasi lingkup perlindungan suatu Desain Industri.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ketentuan dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi agar suatu Permohonan Desain Industri mendapatkan Tanggal Penerimaan Permohonan. Tanggal tersebut menentukan saat mulai berlakunya penghitungan jangka waktu perlindungan atas Desain Industri tersebut.

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan terhadap bentuk, jenis, ukuran serta hal-hal yang berkaitan dengan kualitas fisik kelengkapan Permohonan, misalnya: lampiran gambar yang diajukan dalam Permohonan.
Yang dimaksud dengan pemeriksaan persyaratan formalitas Permohonan adalah pemeriksaan kelengkapan-kelengkapan yang harus dilampirkan dalam Permohonan, misalnya: Formulir Permohonan, Gambar Desain Industri, Uraian Desain Industri dan surat-surat lain yang berkenaan dengan Permohonan.
Yang dimaksud dengan pemeriksaan kejelasan pengungkapan Desain Industri adalah pemeriksaan menyangkut lingkup desain yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk kriteria Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang, kesatuan Permohonan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang dan desain tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman atau bukti pengiriman lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Ketentuan yang berlaku dalam klasifikasi antara lain adalah mengikuti klasifikasi internasional yang sesuai dengan Klasifikasi Locarno (Locarno Agreement) yang berlaku.

Pasal 13
Ayat (1)
Dalam hal ini, jika diketahui bahwa suatu Permohonan Desain Industri tidak sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang, terhadap Permohonan tersebut harus dilakukan pemecahan, dimana Permohonan hasil pemecahan tersebut memiliki Tanggal Penerimaan Permohonan yang sama untuk setiap pecahannya. Apabila Pemohon tidak menanggapi pemberitahuan ini, maka yang akan didaftar adalah desain yang paling dominan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "diumumkan" adalah dipermaklumkan kepada masyarakat melalui media Berita Resmi Desain Industri, kemudian hari, pengumuman dapat pula dilakukan melalui media lain.
Yang dimaksud dengan "Sarana Khusus" antara lain: papan pengumuman, jurnal, internet, dan sarana lainnya yang memungkinkan untuk memuat suatu pengumuman.
Untuk tujuan pengumuman, Direktorat Jenderal melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-hal yang dianggap tidak jelas atau tidak patut jika Permohonan tersebut diumumkan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Apabila dalam pengumuman suatu Permohonan Desain Industri dikhawatirkan akan menyebabkan keresahan dalam masyarakat, maka pengumuman atas suatu Permohonan dapat dilakukan tanpa mencantumkan gambar atau foto dari Desain Industri tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon yang menganggap perlu penundaan tersebut demi kepentingannya.

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud "memperluas lingkup Permohonan Desain Industri" adalah memperluas penampakan-penampakan (appeareance) yang dimintakan perlindungan terhadap Permohonan Desain Industri yang diajukan semula.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 21
Yang dimaksud "belum mendapat keputusan" adalah Permohonan yang belum terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan substantif" adalah pemeriksaan terhadap Permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang untuk menentukan aspek kebaruan Desain Industri yang dimohonkan dan memastikan bahwa Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Sebagai contoh, apabila memuat hal-hal yang telah dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk Pemohon yang berbeda, Direktorat Jenderal dapat menolak Permohonan tersebut, diantaranya meliputi suatu lukisan atau karya seni lainnya di bidang Hak Cipta, misalnya karya arsitektur, pola pakaian, tampilan pada layar komputer, sketsa atau gambar rencana dan lain-lain.
Sedangkan di bidang paten misalnya, suatu produk yang semata-mata memiliki fungsi/kegunaan, sebagai contoh: kait atau paku yang bentuknya sudah tetap dan lain-lainnya. Untuk bidang merek, misalnya suatu logo untuk membedakan barang sejenis dan lain-lainnya.
Selain itu, terhadap Permohonan yang memuat sesuatu yang berkaitan dengan pemilikan umum atau pemilikan oleh negara atas suatu Desain Industri, Direktorat Jenderal dapat menolak Permohonan tersebut. Sebagai contoh "pemilikan umum" misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional dan lain-lain. Sedangkan contoh "pemilikan oleh negara" adalah lambang negara atau publik, bendera negara atau publik, simbol keagamaan atau kepercayaan atau adat istiadat.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pembanding yang relevan" adalah pembanding yang tercakup dalam bidang penelusuran yang sama yang telah ada sebelumnya terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Perbaikan Permohonan oleh Pemohon dan keputusan Direktorat Jenderal untuk menerima atau menolak perbaikan Permohonan dalam ketentuan Pasal ini harus dilakukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya batas waktu pemberian Sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
Yang dimaksud dengan perbaikan dalam Pasal ini adalah menghilangkan unsur-unsur yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Pasal 26
Perbaikan Permohonan oleh Pemohon dan keputusan Direktorat Jenderal untuk menerima atau menolak perbaikan Permohonan dalam ketentuan Pasal ini harus dilakukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya batas waktu pemberian Sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27
Pengajuan keberatan atas keputusan penolakan Direktorat Jenderal oleh Pemohon dan keputusan Direktorat Jenderal untuk menerima atau menolak keberatan dalam ketentuan Pasal ini harus dilakukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya batas waktu pemberian Sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Yang dimaksud dengan "salinan" adalah salinan berisi ketereangan yang menyangkut Desain Industri tersebut, antara lain nama Pendesain, Pemegang Hak, dan/atau Kuasa atas Desain Industri tersebut.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2005
TANGGAL 4 JANUARI 2005


DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI
__________________________________________

Kelas .

-2 -


Demikian permohonan ini Saya/Kami *) ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.



Keterangan:

1)Jika lebih dari satu orang Pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini, sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2)Alamat surat menyurat.
3)Jika Konsultan HKI yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada lembaga tertentu dan bergerak di bidang HKI, maka sebutkan nama lembaga yang bersangkutan.
4)Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
5)Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
6)Jika permohonan Desain Industri diajukan oleh:
*Lebih dari satu orang, maka satu orang ditunjuk oleh kelompok/group sebagai Pemohon;
*Konsultan HKI, yang berhak menandatangani adalah Konsultan HKI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desaain Industri.

*) Coret yang tidak perlu.


[tulis] » komentar « [baca]