info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun.
(3)Batas usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan.
(4)Untuk kepentingan pembinaan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahap awal penerapan ketentuan mengenai batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan secara bertahap.
(5)Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan ketentuan batas usia pensiun secara bertahap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4
(1)Batas usia pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dipertahankan sampai 60 (enam puluh) tahun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.
(2)Keahlian khusus dan yang sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang:
a.Identifikasi;
b.Laboratorium Forensik;
c.Komunikasi Elektronika;
d.Sandi;
e.Penjinak Bahan Peledak;
f.Kedokteran Kehakiman;
g.Pawang Hewan;
h.Penyidikan Kejahatan tertentu;
i.Navigasi laut/penerbangan.
(3)Anggota yang dipertahankan dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya yang bertugas pada satuan fungsi sesuai keahliannya tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun.
(4)Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun maksimum, dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak karena:
a masih terikat dalam ikatan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku,
b kepentingan dinas yang mendesak.

Pasal 7
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila statusnya beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Tidak Memenuhi Syarat Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 8
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan:
a.tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau
b.menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya.

Bagian Keempat
Gugur, Tewas, Meninggal Dunia, atau Hilang Dalam Tugas

(1)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hilang dalam tugas dan tidak ada kepastian hukum atas dirinya setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas, diberhentikan dengan hormat.
(2)Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.
(3)Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian ditemukan kembali dan ternyata masih hidup, diadakan penelitian personel untuk diproses lebih lanjut dalam upaya rehabilitasi atau diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB III
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

Pasal 11
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a.melakukan tindak pidana;
b.melakukan pelanggaran;
c.meninggalkan tugas atau hal lain.

Bagian Pertama
Melakukan Tindak Pidana

(1)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Meninggalkan Tugas atau Hal Lain

Pasal 14
(1)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
a.meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
b.melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
c.melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
d.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
(2)Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV
KEWENANGAN MEMBERHENTIKAN
DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF

Mempertahankan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:
a.Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
b.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

Pasal 17
(1)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban:
a.memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan; dan
b.tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian, pada kesempatan tertentu diperkenankan menggunakan pakaian seragam dinas dengan pangkat terakhir.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18
Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dilaksanakan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Januari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Januari 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Pelaksanaan secara bertahap usia pensiun dalam ketentuan ini dilaksanakan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (5)
Dengan ketentuan ini, maka pelaksanaan penerapan ketentuan batas usia pensiun secara bertahap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut harus dicantumkan secara tegas jangka waktu pentahapan dimaksud.

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sangat dibutuhkan karena anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian tersebut jumlahnya sangat terbatas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan kejahatan tertentu adalah kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang, misalnya cyber crime, pencucian uang (money laundering), anti monopoli, kejahatan korporasi (coorporate crime), hak kekayaan intelektual, lingkungan hidup, perbankan, pasar modal.
Huruf i
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini menegaskan bahwa yang dapat dipertahankan hanya yang dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi tersebut.
Dengan demikian maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipertahankan tersebut tidak boleh dialihfungsikan.
Sedangkan "perpanjangan secara bertahap setiap 1 (satu) tahun" dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesehatan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan kesehatan jasmani ataupun rohani yang bersangkutan sudah sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja lagi disemua jabatan.
Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang memutuskan cakap atau tidaknya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

Pasal 9
Yang dimaksud "ahli waris" adalah suami atau istri dan anak-anaknya yang sah atau disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kepadanya diberikan penghasilan penuh.
Kepada orang tua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur, tewas, atau meninggal dunia biasa ketika menjalankan tugas dan tidak meninggalkan istri/suami atau anak, dapat diberikan tunjangan orang tua mulai bulan berikutnya.

Pasal 10
Ayat (1)
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan karena hilang dalam tugas, diberhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal sejak atau setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan dinyatakan hilang.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hilang selama satu tahun tersebut dianggap masih tetap bekerja, oleh sebab itu gaji dan penghasilan lainnya berhak diterimakan kepada keluarganya.
Ayat (2)
Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hilang dalam melaksanakan tugas ialah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.
Pemberhentian dengan hormat merupakan tindakan administratif yang perlu diambil berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dinyatakan hilang.
Yang dimaksud surat keterangan adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung anggota Kepolisian pada saat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut bertugas atau ditugaskan.
Yang dimaksud berita acara dari pejabat yang berwajib adalah berita acara yang dibuat oleh penyidik atau petugas provos untuk memeriksa para saksi yang mengetahui hilangnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan ketentuan ini Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi juga untuk memberikan pertimbangan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Berperilaku merugikan antara lain berupa:
(1)Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.
(2)Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas.
(3)Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memegang rahasia negara.
Huruf b
Tidak menyalahgunakan perlengkapan perseorangan berupa seragam dinas berikut atributnya, dan berkewajiban mengembalikan fasilitas/barang dinas berupa rumah dinas, kendaraan dinas dan senjata api dinas serta fasilitas/barang lainnya pada saat diberhentikan.
Ayat (2)
Pemberian kesempatan pada saat tertentu misalnya pada hari ulang tahun Kepolisian Negara Repubik Indonesia, yang dimaksudkan antara lain untuk tetap dapat terbinanya jiwa korps dan tradisi Polri.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas