BAB I
KETENTUAN UMUM

Pemeriksaan kecelakaan kapal meliputi:
a.pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
b.pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

BAB II
LAPORAN KECELAKAAN KAPAL

Pasal 4
Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui dikapalnya terjadi kecelakaan, sesuai batas kemampuannya wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada:
a.Syahbandar pelabuhan terdekat bila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia;
b.Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan Pejabat Pemerintah negara setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal atau pelabuhan pertama yang disinggahi sesudah kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk isi laporan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur oleh Menteri.

Pasal 7
Laporan kecelakaan kapal yang dilaporkan kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2), oleh Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia diteruskan kepada Menteri.

BAB III
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
KECELAKAAN KAPAL

Pasal 8
(1)Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilaksanakan atas dasar laporan kecelakaan kapal.
(2)Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.Syahbandar, setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari pelapor.
b.Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, setelah Menteri menerima laporan kecelakaan kapal dari Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia dan/atau dari pejabat Pemerintah negara setempat yang berwenang.

Dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, Syahbandar atau pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dapat mencari keterangan yang diperlukan dari:
a.Nakhoda atau pemimpin kapal;
b.perwira kapal;
c.anak buah kapal;
d.pihak lainnya.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur oleh Menteri.

(1)Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal disampaikan secara tertulis kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan kecelakaan kapal.
(2)Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan:
a.kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
b.laporan kecelakaan kapal;
c.dokumen lain yang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 14
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Perhubungan.

(1)Menteri mengeluarkan surat penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
(2)Surat penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai dasar alasan tidak dimintakannya pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dan penetapan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV
PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL

Bagian Pertama
Umum

Pasal 17
Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran.

Pasal 18
Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran bertugas:
a.meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
b.menjatuhkan sanksi administratif kepada Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian Pelaut yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan.

Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pasal 21
Mahkamah Pelayaran berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Susunan Keanggotaan

(1)Mahkamah Pelayaran dipimpin oleh seorang ketua.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijabat oleh Sarjana Hukum, ahli Nautika Tingkat I, Ahli Teknika Tingkat I atau Sarjana Teknik Perkapalan.

Pasal 24
(1)Anggota Mahkamah Pelayaran terdiri dari beberapa orang Sarjana Hukum, Ahli Nautika Tingkat I, Ahli Teknika Tingkat I dan Sarjana Teknik Perkapalan.
(2)Jumlah anggota Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.

Apabila ketua Mahkamah Pelayaran berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Menteri menunjuk salah seorang angota Mahkamah Pelayaran untuk diangkat sebagai pejabat sementara ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 28
(1)Untuk dapat diangkat menjadi ketua dan anggota Mahkamah Pelayaran, seorang calon harus memenuhi persyaratan:
a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
d.Sarjana Hukum, Ahli Nautika Tingkat I, Ahli Teknika Tingkat I atau Sarjana Teknik Perkapalan.
(2)Selain ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk dapat diangkat sebagai ketua Mahkamah Pelayaran, seorang calon harus:
a.memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai anggota Mahkamah Pelayaran;
b.memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris Mahkamah Pelayaran, seorang calon harus memenuhi persyaratan:
a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.seorang Sarjana Hukum;
d.memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf Kesatu
Pembentukan Majelis Mahkamah Pelayaran

Pasal 30
(1)Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, ketua Mahkamah Pelayaran membentuk Majelis Mahkamah Pelayaran.
(2)Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menunjuk beberapa anggota Mahkamah Pelayaran sesuai keahlian yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Pasal 31
(1)Susunan keanggotaan Majelis terdiri dari ketua merangkap sebagai anggota dan anggota Majelis.
(2)Jumlah anggota Majelis harus ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang.
(3)Anggota Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya salah satunya adalah seorang Sarjana Hukum.

Pasal 32
(1)Kepada majelis diperbantukan seorang sekretaris sebagai pencatat dalam Sidang Majelis.
(2)Sekretaris Majelis dapat dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Pelayaran atau seorang sekretaris pengganti.
(3)Sekretaris Pengganti dijabat oleh Sarjana Hukum dan jumlah sekretaris pengganti pada Mahkamah Pelayaran dibatasi paling banyak 2 (dua) orang sekretaris pengganti.

Paragraf Kedua
Sidang Majelis

Pasal 33
Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dibentuknya, Majelis harus telah melaksanakan Sidang Majelis yang pertama.

Pasal 34
(1)Sidang Majelis dilangsungkan di tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran.
(2)Dalam hal tertentu Sidang Majelis dapat dilangsungkan di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran.
(3)Sidang Majelis yang dilangsungkan di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat ijin ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 35
(1)Sidang Majelis dilaksanakan di ruang Sidang Mahkamah Pelayaran.
(2)Ruang Sidang Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun menurut tata cara:
a.tempat meja dan kursi anggota Majelis letaknya lebih tinggi dari tempat sekretaris Majelis, tersangkut, saksi, saksi ahli, dan pengunjung;
b.tempat sekretaris Majelis terletak di sisi kiri depan tempat anggota Majelis;
c.tempat kursi tersangkut, saksi, dan saksi ahli terletak dihadapan anggota Majelis;
d.tempat pengunjung terletak di belakang tempat tersangkut;
e.bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja anggota Majelis dan Lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja anggota Majelis;
f.diantara tempat anggota Majelis dan tempat tersangkut disediakan meja peta laut;
g.tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diberi tanda pengenal.
(3)Dalam hal Sidang Majelis dilangsungkan di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran, tata cara penyusunan ruang Sidang Majelis sedapat mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 36
(1)Dalam melaksanakan Sidang Majelis, anggota dan sekretaris Majelis mengenakan pakaian sidang dan atribut.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 37
Sidang Majelis dilakukan secara terbuka untuk umum.

Pasal 38
(1)Anggota Majelis harus mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga dengan tersangkut, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai dengan tersangkut.
(2)Apabila setelah hasil sidang telah diputus baru diketahui terdapat anggota majelis terkena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segera dilakukan sidang ulang tanpa mengikutsertakan anggota Majelis yang bersangkutan.
(3)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan jumlah Anggota Majelis menjadi genap, maka ketua Mahkamah Pelayaran mengambil keputusan untuk menambah atau mengurangi satu orang anggota Majelis sehingga jumlah anggota Majelis menjadi ganjil, tetapi tetap tidak boleh kurang dari 5 (lima) orang anggota majelis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengunduran diri dan pengurangan atau penambahan anggota Majelis dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 39
(1)Dalam melakukan tugasnya, Sidang Majelis memanggil dan meminta keterangan dari tersangkut, saksi, saksi ahli, melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap perlu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanggilan kepada dan meminta keterangan dari tersangkut, saksi dan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 40
(1)Apabila Sidang Majelis memandang ketidakhadiran saksi dan/atau saksi ahli dalam sidang disebabkan oleh hal atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang bersangkutan berkehendak memberikan kesaksian atau keterangannya, maka Sidang Majelis dapat meminta kepada yang bersangkutan memberikan kesaksian atau keterangannya secara tertulis diluar tempat dilaksanakan Sidang Majelis.
(2)Sebelum memberikan kesaksian atau keterangan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) saksi dan/atau saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama dan kepercayaannya dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 41
(1)Dalam Sidang Majelis, saksi dan/atau saksi ahli sebelum memberikan kesaksian atau keterangan kepada Sidang Majelis mengucapkan sumpah atau janji menourut cara agama dan kepercayaannya.
(2)Dalam hal saksi dan/atau saksi ahli menolak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sidang Majelis dapat mempertimbangkan untuk tidak menggunakan kesaksian atau keterangan yang diberikan dalam menurut hasil Sidang Majelis.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 42
Dalam Sidang Majelis, tersangkut dapat didampingi oleh Penasehat Ahli.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Majelis ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf Ketiga
Hasil Sidang Majelis

Pasal 44
(1)Keputusan Sidang Majelis merupakan keputusan Mahkamah Pelayaran.
(2)Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis.
(3)Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), memuat:
a.Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" b. Nama, jabatan, sertifikat keahlian Pelaut, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, tempat kediaman atau kedudukan terakhir tersangkut, saksi dan/atau saksi ahli;
c.dokumen dan data kapal;
d.ringkasan jalannya persidangan;
e.ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal, atau perwira kapal dalam melakukan tugas profesinya;
f.dasar atau alasan yang menjadi dasar putusan;
g.hari, tanggal putusan, dan nama anggota Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis.
(4)Keputusan Mahkamah Pelayaran ditandatangani oleh anggota dan sekretaris Majelis.

Pasal 45
Keputusan Mahkamah Pelayaran dibacakan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 46
Keputusan Mahkamah Pelayaran merupakan keputusan akhir.

Pasal 47
(1)Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya hari sidang yang pertama, ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan keputusan Mahkamah Pelayaran secara tertulis kepada:
a.Menteri disertai laporan dalam hal adanya dugaan berdasarkan bukti awal telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah atau pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal;
b.tersangkut.
(2)Ketua Mahkamah Pelayaran dapat memberikan salinan hasil keputusan Mahkamah Pelayaran kepada pihak yang terkait dalam kecelakaan kapal dan/atau pihak lain yang membutuhkan.

Pasal 48
(1)Sanksi administratif yang ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Pelayaran mulai berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran oleh hukum, dan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri.
(2)Syahbandar atau pejabat Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri dan Ketua Mahkamah Pelayaran.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 49
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Pelayaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Perhubungan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 50
Ketua Mahkamah Pelayaran melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan disiplin anggota, sekretaris Mahkamah Pelayaran, dan sekretaris pengganti.

Pasal 51
(1)Ketua Mahkamah Pelayaran melakukan pengawasan terhadap jalannya Sidang Majelis.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Sidang Majelis dalam menyelesaikan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Pasal 52
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Ketua Mahkamah Pelayaran dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu.

Pasal 53
Ketentaun lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketenuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54
Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui dikapalnya terjadi kecelakaan kapal, dalam batas-batas kemampuannya tidak melaporkan kecelakaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Pasal 55
Nakhoda dan pemimpin kapal yang tidak melaporkan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56
(1)Terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan asing di bidang kecelakaan kapal mengenai kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian Pelaut yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, dilakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran.
(2)Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 57
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengertian anggota Mahkamah Pelayaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sama dengan pengertian Hakim Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemeriksaan kecelakaan kapal yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 59
Dengan berlakunya Peratuan Pemerintah ini, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1984 tentang Susunan Keanggotaan Mahkamah Pelayaran, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Pengertian dari pelabuhan terdekat termasuk pelabuhan asal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan kecelakaan kapal.
Penjelasan atas pengertian pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang berlaku untuk seterusnya kecuali ditentukan secara lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal oleh Syahbandar pada dasarnya dilakukan setelah Syahbandar yang bersangkutan menerima laporan kecelakaan kapal dari pelapor.
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilakukan oleh Syahbandar lain yang terdekat dengan lokasi kecelakaan kapal dengan pertimbangan efisiensi dari segi tenaga dan waktu.
Dalam pelaksanaannya, Syahbandar yang menerima laporan kecelakaan kapal melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Syahbandar lain yang terdekat dengan lokasi kecelakaan kapal.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan perwira kapal adalah perwira yang mendapat tugas jaga pada waktu kecelakaan kapal terjadi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah anak buah kapal yang mendapat tugas jaga pada waktu kecelakaan kapal terjadi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan atas terjadinya kecelakaan kapal, misalnya saksi.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengertian ditandatangani dalam ayat ini adalah ditandatangani oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, yang melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal memuat pendapat Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, yang melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal mengenai sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang diperlukan antara lain fotokopi dari surat kapal, sertifikat kapal, buku harian kapal, buku olah gerak kapal pada waktu kecelakaan kapal terjadi, dokumen awak kapal, buku pelaut, daftar penumpang dan muatan kapal, surat ijin berlayar terakhir, data kapal, peta lokasi kecelakaan kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf a.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf c.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Jabatan Ketua Mahkamah Pelayaran adalah jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil, maka untuk dapat menduduki jabatan tersebut harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pegawai Negari Sipil.

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Jabatan Sekretaris Mahkamah Pelayaran adalah jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil.
Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf b.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sekretaris pengganti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan sebagai sekretaris pengganti dalam Mahkamah Pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pegawai Negeri Sipil.Sekretaris pengganti mempunyai tugas sebagai sekretaris dalam Sidang Majelis pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
Ayat (3)
Pengertian yang ada dalam ayat ini adalah bahwa jumlah sekretaris pengganti yang dapat diangkat dalam Mahkamah Pelayaran sebanyak-banyaknya adalah 2 (dua) orang.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal tertentu Sidang Majelis dapat dilangsungkan di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran dengan pertimbangan antara lain karena sebagian besar alat bukti yang diperlukan berada di lokasi yang bersangkutan atau tersangkut berada dalam penahanan oleh pejabat yang berwenang pada lokasi yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hal atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan misalnya saksi dan/atau saksi ahli yang bersangkutan tidak mendapat ijin untuk meninggalkan tugas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak yang terkait dan/atau yang membutuhkan antara lain Syahbandar, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]