info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KEGIATAN SUBVERSI

Yang dimaksudkan dengan sabotase ialah perbuatan seseorang yang dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud, atau yang mengetahuinya atau patut diketahuinya merusak, merintangi, menghambat, merugikan atau mengadakan sesuatu yang sangat penting bagi usaha Pemerintah, mengenai:
a.bahan-bahan pokok keperluan hidup rakyat yang diimpor atau diusahakan oleh Pemerintah;
b.produksi, distribusi dan koperasi yang diawasi Pemerintah;
c.obyek-obyek dan proyek-proyek militer, industri, produksi dan perdagangan Negara:
d.proyek-proyek pembangunan semesta mengenai industri, produksi, distribusi dan perhubungan lalu lintas;
e.instalasi-instalasi Negara;
f.perhubungan lalu lintas (darat, laut, udara, dan telekomunikasi).

BAB II
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN KEGIATAN SUBVERSI

Pasal 4
Untuk keperluan penyidikan dan penuntutan kegiatan subversi, alat-alat kekuasaan Negara wajib memberikan bantuan secukupnya.

(1)Guna keperluan penyidikan, tiap pegawai yang diserahi tugas-penyidikan dalam lingkungan wewenangnya di mana saja dan pada setiap waktu, bila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan lain serta dengan menghindahkan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat berikut, dapat memasuki sesuatu tempat serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang, termasuk surat-surat yang mempunyai atau dapat disangka mempunyai sangkut-paut dengan kegiatan subversi.
(2)Terkecuali dalam keadaan tertangkap tangan, jika tindakan dilakukan dalam sebuah bangunan, maka pegawai yang dimaksud pada ayat (1) dengan disertai dua orang saksi harus terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penggeledahan atau penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat penyidik yang berwenang.
(3)Dari tindakan tersebut pada ayat (2) dalam waktu dua kali dua puluh empat jam dibuat berita-acara yang memuat nama dan jabatan pegawai yang melakukan tindakan itu, nama saksi-saksi yang menyertainya, cara melakukan penggeledahan serta...

Pasal 10
(1)Pemeriksaan perkara pidana subversi dalam tingkat pertama dimulai selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah berkas perkara diterima di kepaniteraan.
Pemeriksaan dilakukan dan putusan dijatuhkan dalam waktu. sesingkat-singkatnya.
(2)Dalam hal ada permohonan banding, maka berkas perkara disampaikan kepada pengadilan yang memeriksa dalam tingkat banding dalam waktu dua puluh satu hari.
Pengadilan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam satu bulan sesudah berkas diterima, atau jika diadakan pemeriksaan tambahan yang tidak dilakukan oleh Pengadilan itu sendiri, satu bulan mulai hari diterimanya kembali berkas perkara tersebut.
(3)Terhadap putusan yang memuat pembebasan seluruhnya atau sebagian dapat diajukan permohonan banding.

Pasal 11
(1)Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (in absensia).
Dalam hal ini pemanggilan hanya sah jika dilakukan dengan cara penempatan dua kali berturut-turut, tiap kali dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar-harian yang ditunjuk oleh Hakim.
(2)Putusan pengadilan termaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada terdakwa dengan cara yang memuat nama pengadilan yang menjatuhkan putusan, tanggal dan nomor putusan serta amar putusan dua kali berturut-turut, tiap kali dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar hahan yang ditunjuk oleh penuntut umum Oditur yang bersangkutan. Sehelai dari surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut dimasukkan dalam berkas perkara.
(3)Terhadap putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran terdakwa dapat diajukan permohonan banding. Bagi terdakwa yang memohon banding tenggang waktu mengajukan permohonan dihitung mulai hari tanggal terakhir dari surat-surat kabar yang memuat pemberitaan tersebut.

(1)Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.
(2)Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah.

Pasal 14
Benda baik milik maupun bukan milik terpidana yang diperoleh dari atau digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana subversi dapat dirampas.

Perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal-pasal 13 dan 15 adalah kejahatan.

Pasal 17
(1)Jika suatu tindak pidana subversi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, maka tindakan peradilan dilakukan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu, maupun terhadap kedua-duanya.
(2)Suatu tindak pidana subversi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, jika tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya itu, tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana itu atau pada mereka bersama ada unsur-unsur tindak pidana tersebut.
(3)Jika tindakan peradilan dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, maka badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang, pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu.
Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri dipengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.
(4)Jika tindakan peradilan dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.

BAB V
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 18
(1)Putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam tindak pidana subversi dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, kecuali jika dalam peraturan ini ditentukan lain.
(2)Putusan pengadilan yang tidak memuat pidana mati tidak tertunda karena permohonan grasi.

BAB VI
PENUTUP

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 1963
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Oktober 1963
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Apa yang dimaksudkan dengan tindak pidana subversi sudah jelas dirumuskan dalam pasal ini.
Arti "memikat" dalam pasal 1 ayat (2) ialah bersifat lebih luas dari pada arti istilah "uitlokking" dalam pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan meliputi semua perbuatan yang dapat menimbulkan dilakukannya tindak pidana subversi oleh orang lain.
Alat-alat Negara dalam melakukan tugas masing-masing dalam rangka usaha pemberantasan kegiatan subversi ini haruslah menunjukkan ketelitian dan kewaspadaan yang maksimal, agar supaya tiada terjadi penyalah gunaan wewenang atau ekses-ekses yang tidak perlu.

Pasal 2
Kata-kata rahasia militer di dalam peraturan ini diperluas pengertiannya, yaitu termasuk didalamnya rahasia gerakan-gerakan operasionil yang bersifat militer yang dilakukan oleh Angkatan Kepolisian.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Dalam rangka penyelenggaraan pimpinan dan petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan di dalam pasal ini, tentu saja, bila perlu, Jaksa Agung/Oditur Jendral dapat secara langsung melakukan sendiri tindakan-tindakan penyidikan atau dapat memerintahkan organ-organ dibawahnya untuk melakukannya. Apabila penyidikan suatu tindak pidana subversi telah dilakukan oleh seorang Jaksa Agung/Oditur, maka Jaksa Agung/Oditur, maka Jaksa Agung/Oditor Jendral dapat memerintahkan kepadanya untuk meneruskan penyidikan itu hingga selesai atau bila perlu, mengambil alih penyidikan tersebut.
"Ketentuan-ketentuan yang berlaku" yang tercantum di dalam pasal ini mencakup selain dari pada ketentuan-ketentuan acara pidana juga antara lain Undang-undang Pokok Kejaksaan dan Undang-undang Pokok Kepolisian. Maka oleh karena itu pimpinan Jaksa Agung/Oditur Jendral tersebut dilaksanakan dengan mengindahkan saluran yang telah digariskan di dalam Undang-undang itu. Kata "Oditur Jenderal" digunakan bagi perwira yang di lingkungan Angkatan Darat, Laut dan Udara diserahi tugas memegang kebijaksanaan penuntutan tertinggi, sedangkan kata "Oditur" digunakan bagi perwira yang di lingkungan Angkatan-angkatan tersebut diserahi tugas penuntutan. Dewasa ini Angkatan yang telah mempunyai seorang Oditur Jendral baru Angkatan Darat, sedangkan kata "Oditur" telah digunakan di dalam peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 2 tahun 1960 tentang Mahkamah Angkatan Darat, Laut dan Udara dalam Keadaan Perang.
Selanjutnya apabila dalam pasal-pasal yang berikut dalam Penetapan Presiden ini terdapat kata-kata Oditur Jendral dari Oditur, maka yang dimaksudkan adalah seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 ini.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Pada Jaksa Agung/Oditur Jendral diletakkan tanggung jawab, menurut wewenang masing-masing, untuk mengawasi supaya tidak terjadi penahanan sementara yang berlarut-larut.

Pasal 9
Ayat (1) dan (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
susunan sidang pengadilan di dalam lingkungan peradilan militer tidak disebut oleh karena peraturan yang telah ada sudah menjamin susunan sidang yang demikian itu bagi badan-badan pengadilan militer.

Pasal 10
Ayat (1) dan (2):
Cukup jelas
Ayat (3):
Ketentuan ini perlu, untuk mengusahakan secara maksimal tepatnya suatu putusan pengadilan.

Pasal 11
Supaya pengadilan dapat melakukan tugasnya sesuai dengan irama revolusi, diperlukan ketentuan tersebut dalam pasal ini yang menampilkan ke depan salah satu segi dalam penyederhanaan acara tanpa mengurangi asas keadilan.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Pasal ini menetapkan, bahwa tindakan peradilan dapat dilakukan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan, yayasan-yayasan dan organisasi-organisasi lain. Aturan ini sangat dibutuhkan, oleh karena tidak mustahil bahwa tindak pidana subversi dilakukan oleh badan-badan itu.
Ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukuman dapat dijatuhkan terhadap suatu badan hukum.
Ayat (1): pasal ini menentukan, bahwa suatu tindak pidana subversi dapat dilakukan oleh suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, suatu yayasan, atau suatu organisasi lainnya.
Ayat (2): menentukan, dalam hal-hal apa suatu tindak pidana dianggap dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organiasasi lain, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh seorang yang mempunyai suatu hubungan dengan badan itu, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain.
Selanjutnya ditentukan, bahwa orang tersebut harus bertindak "dalam lingkungan badan hukum itu". Unsur-unsur tindak pidana subversi itu tidak usah ada pada satu orang, akan tetapi dapat dibagi pada lebih dari satu orang yang bertindak. Misalnya seorang direktur berniat melakukan suatu tindak pidana subversi, akan tetapi tindak pidana itu secara materiil dilakukan oleh seorang bawahannya (bandingkanlah pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana: suruh melakukan).
Tuntutan pidana dilakukan pula terhadap pengurus yang mewakili badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi itu. Jika pengurus itu tidak ditentukan dengan tegas, maka Jaksa/Oditur berhak untuk menunjuk seorang dari mereka sebagai wakil.
Wakil itu dapat diwakili oleh orang lain, akan tetapi hakim berhak memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri.
Dengan "tindakan peradilan" dimaksudkan segala tindakan dimulai dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Agar supaya tidak timbul keragu-raguan bagi penegak dan penyelenggara hukum, seakan-akan untuk sesuatu tindak pidana berlaku ketentuan lain sebagai lex specialis terhadap ketentuan dalam peraturan ini (misalnya pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pasal 3 peraturan ini), maka ketentuan ini dirasa perlu ditegaskan. Buat segala macam tindak pidana subversi hanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini sajalah yang berlaku.

Pasal 20
Cukup jelas

Mengetahui:
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.)


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas