info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN pada BAPP.

Pasal 4
(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan/atau Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri:
(2)Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD dan APBN.
(3)Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan/atau Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2)Hibah dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Hibah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(4)Hibah bersifat bantuan untuk melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
(5)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait.

Pasal 7
(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dituangkan dalam NPHD antara Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf c dituangkan dalam NPPH antara Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah.
(3)Kuasa Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Direktur Jenderal.
(4)Dalam hal dipersyaratkan dalam NPHD atau NPPH, Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang membebani APBD.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8
Pemerintah memberikan hibah yang bersumber dari pendapatan APBN kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan dengan kriteria kegiatan sebagai berikut:
a.Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
b.Kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/internasional oleh Pemerintah Daerah;
c.Kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; dan/atau
d.Kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memberikan Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan dengan kriteria kegiatan sebagai berikut:
a.Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
b.Kegiatan dalam rangka mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya;
c.Kegiatan dalam rangka mendukung riset dan teknologi; dan/atau
d.Kegiatan dalam rangka bantuan kemanusiaan.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENILAIAN HIBAH DARI
PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama
Hibah yang Bersumber dari Pendapatan APBN

Pasal 11
(1)Tata cara perencanaan dan penilaian kegiatan yang didanai dari hibah yang bersumber dari pendapatan APBN, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan kegiatan yang didanai dari Hibah dan kelayakan Pemerintah Daerah untuk menerima Hibah.

Bagian Kedua
Hibah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

(1)Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan menerbitkan NPHD atau NPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2).
(2)NPPH merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHLN atau NPPLN dan berlaku efektif setelah terpenuhinya persyaratan dalam NPHLN atau NPPLN.

Pasal 14
(1)NPHD atau NPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling kurang memuat ketentuan mengenai:
a.Tujuan hibah;
b.Jumlah hibah;
c.Sumber hibah;
d.Penerima hibah;
e.Persyaratan hibah;
f.Tatacara penyaluran hibah;
g.Tatacara penggunaan hibah;
h.Tatacara pelaporan dan pemantauan hibah;
i.Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
j.Sanksi.
(2)Salinan NPHD dan NPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani, disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga terkait dan PPLN atau PHLN.

(1)Penyaluran hibah berupa uang yang sumbernya berasal dari pendapatan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
(2)Penyaluran hibah berupa uang yang sumbernya berasal dari penerusan pinjaman luar negeri dan/atau penerusan hibah luar negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Khusus ke RKUD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 17
(1)Tata cara penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai dengan NPHD atau NPPH dan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyaluran hibah berupa barang dan/atau jasa yang bersumber dari hibah luar negeri dan/atau pinjaman luar negeri dapat dilakukan dengan penyerahan langsung dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah penerima hibah.
(3)Penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat berita acara serah terima setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Kementerian Negara/Lembaga terkait.
(4)Copy berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah Daerah penerima hibah kepada KPA-HPD.
(5)Copy berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penatausahaan dan pelaporan hibah.

BAB VIII
PENGELOLAAN HIBAH
OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18
(1)Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Daerah atau Kuasa Kepala Daerah melakukan pembayaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dana di rekening tersendiri yang bersifat khusus sebagai bagian dari RKUD.
(3)Dalam hal penyaluran hibah tahap terakhir telah dilakukan, Kepala Daerah atau kuasa Kepala Daerah menyampaikan laporan penggunaan hibah dan dokumen terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemindahbukuan hibah dari RKUN atau Rekening Khusus ke rekening tersendiri yang bersifat khusus sebagai bagian dari RKUD.
(4)Pemerintah Daerah menjaga agar penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari Pengeluaran Ineligible.
(5)Dalam hal Pemerintah Daerah:
a.melakukan pembayaran lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b.menyampaikan laporan penggunaan hibah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
c.menggunakan dana Hibah sehingga terjadi Pengeluaran Ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam NPHD atau NPPH.

(1)Kegiatan yang didanai dengan hibah dan dana pendamping atau kewajiban lain, dianggarkan dalam DPA-SKPD setiap tahunnya sampai habis masa berlakunya pelaksanaan kegiatan.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan/mencantumkan dana hibah dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan hibah tidak dapat dilakukan.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan/mencantumkan dana pendamping dalam DPA-SKPD sebagaimana dipersyaratkan dalam NPPH atau NPHD, pencairan hibah tidak dapat dilakukan.

Pasal 21
(1)Untuk hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, rencana kegiatan tahunan penggunaan hibah harus sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam NPHLN atau NPPLN dan harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Kementerian Negara/Lembaga dan PHLN atau PPLN.
(2)Dalam hal terjadi perubahan terhadap rencana kegiatan tahunan penggunaan hibah, perubahan rencana kegiatan dimaksud harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Kementerian Negara/Lembaga dan PHLN atau PPLN.

(1)Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD.
(2)Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut.
(3)Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, dicatat pula sebagai belanja dengan nilai yang sama.
(4)Barang yang diterima dari hibah diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.

Pasal 24
(1)Penerimaan hibah berupa uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
(2)Penerimaan Hibah berupa barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(3)Transaksi penerimaan hibah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(4)Dalam hal hibah tidak termasuk dalam perencanaan hibah pada tahun anggaran berjalan, hibah harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
(5)Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN HIBAH
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.10/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2008
MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas