info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap.
(2)Kegiatan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan yang bersifat fisik lainnya.
(3)Kegiatan yang bersifat fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.
(4)Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian kecil Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.
(5)Penentuan besarnya dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/lembaga.

Bagian Kedua
Penyusunan Program dan Kegiatan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pasal 4
(1)Program dan kegiatan yang akan disusun dalam rangka Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-KL.
(2)Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan, kementerian/lembaga:
a.menjabarkan urusan Pemerintah dalam bentuk rincian program dan kegiatan, dengan memperhatikan skala prioritas, alokasi anggaran, dan lokasi kegiatan;
b.memberitahukan indikasi program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan untuk tahun anggaran berikutnya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, paling lambat pertengahan bulan Juni dan/atau setelah ditetapkannya pagu sementara;
c.menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan sebagai dasar pelimpahan bagi gubernur selaku wakil Pemerintah; dan
d.menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut kepada daerah penerima Dana Dekonsentrasi, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
(3)Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang akan ditugaskan, kementerian/lembaga:
a.menjabarkan urusan Pemerintah dalam bentuk rincian program dan kegiatan, dengan memperhatikan skala prioritas, alokasi anggaran, dan lokasi kegiatan;
b.memberitahukan indikasi program dan kegiatan yang akan ditugaskan untuk tahun anggaran berikutnya kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah, paling lambat pertengahan bulan Juni dan/atau setelah ditetapkannya pagu sementara;
c.menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang program dan kegiatan yang akan ditugaskan sebagai dasar penugasan bagi gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah; dan
d.menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut kepada daerah penerima Dana Tugas Pembantuan, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
(4)Pemberitahuan indikasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian dokumen resmi dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.
(5)Penyampaian Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d dilakukan setelah terbitnya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat paling lambat minggu pertama bulan Desember.
(6)Format Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang akan dijadikan dasar pelimpahan/penugasan disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Menteri Dalam Negeri.

(1)Program dan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan harus tertuang dalam RKA-KL, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBN melalui DIPA kementerian/lembaga.
(2)Dalam rangka pendanaan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping atau sebutan lainnya yang membebani APBD.
(3)Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan.

Pasal 7
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kementerian/lembaga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran di dalam RKA-KL/DIPA guna memenuhi:
a.biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;
b.biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan;
c.honorarium pejabat pengelola keuangan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan; dan
d.biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.

Paragraf 2
Alokasi Pendanaan Program dan Kegiatan

Pasal 8
(1)Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan di daerah.
(2)Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan Pemerintah melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.
(3)Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

(1)Untuk melaksanakan keseimbangan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendanaan program dan kegiatan.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan evaluasi dan kajian dalam rangka perumusan rekomendasi Menteri Keuangan.
(3)Rekomendasi Menteri Keuangan disampaikan kepada kementerian/lembaga dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional selambat-lambatnya bulan Maret sebelum penyusunan Renja-KL.
(4)Rekomendasi Menteri Keuangan menjadi dasar pertimbangan bagi kementerian/lembaga dalam rangka perencanaan lokasi dan anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.

Bagian Keempat
Mekanisme Penganggaran Dekonsentrasi

Pasal 11
Mekanisme penganggaran Dana Dekonsentrasi mengikuti ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan DIPA.

Gubernur memberitahukan RKA-KL/SAPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan APBD sebagai bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan.

Bagian Kelima
Mekanisme Penganggaran Tugas Pembantuan

Pasal 14
Mekanisme penganggaran Dana Tugas Pembantuan mengikuti ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan DIPA.

(1)Dalam hal terjadi perubahan terhadap Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, Sekretaris Jenderal kementerian/lembaga mengajukan usulan perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(2)Tata cara revisi DIPA untuk Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan mengikuti ketentuan yang mengatur tentang revisi DIPA.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pencairan dan Penyaluran
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 17
(1)DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagai dasar dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
(2)Penerbitan SPM oleh SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA untuk Dekonsentrasi dan/atau DIPA untuk Tugas Pembantuan.
(3)Kepala SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara dengan tembusan kepada kementerian/lembaga.
(4)Setelah menerima SPM dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pencairan dan penyaluran Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran atas beban APBN.

Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, penerimaan dimaksud wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan tersebut belum dihibahkan.

Bagian Kedelapan
Penarikan Pelimpahan, Penghentian Penugasan,
dan Konsekuensi Pendanaan

Pasal 21
(1)Pelimpahan urusan pemerintahan dalam rangka Dekonsentrasi dapat dilakukan penarikan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga yang memberikan Dana Dekonsentrasi, dengan alasan:
a.urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau
b.pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penugasan urusan pemerintahan dalam rangka Tugas Pembantuan dapat dilakukan penghentian oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga yang memberikan Dana Tugas Pembantuan, dengan alasan:
a.urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasan mengubah kebijakan;
b.pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c.penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.
(3)Penarikan pelimpahan dan penghentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.

(1)SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi:
a.laporan manajerial; dan
b.laporan akuntabilitas.
(2)Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
a.perkembangan realisasi penyerapan dana;
b.pencapaian target keluaran;
c.kendala yang dihadapi; dan
d.saran tindak lanjut.
(3)Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Barang.
(4)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a.Neraca;
b.Laporan Realisasi Anggaran; dan
c.Catatan atas Laporan Keuangan.

Bagian Kedua
Laporan Manajerial

Pasal 24
Penyusunan dan penyampaian laporan manajerial Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan dilakukan dengan tahapan:
a.Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah dan kepada kementerian/lembaga pemberi Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
b.Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah dan kepada kementerian/lembaga pemberi Dana Tugas Pembantuan dan menyampaikan tembusan kepada SKPD provinsi yang tugas dan kewenangannya sama.
c.Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan daerah untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
d.Bupati/walikota menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan daerah untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan daerah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(1)SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Tugas Pembantuan.
(2)Penanggung Jawab UAKPA/B Tugas Pembantuan adalah kepala SKPD.

Paragraf 2
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah

Pasal 28
(1)Dalam rangka memudahkan penyusunan laporan keuangan Dana Dekonsentrasi di tingkat wilayah, gubernur membentuk UAPPA/B-W Dekonsentrasi pada setiap dinas/unit organisasi pemerintah provinsi yang membawahi SKPD penerima Dana Dekonsentrasi.
(2)Penanggung Jawab UAPPA/B-W Dekonsentrasi adalah kepala dinas/unit organisasi pemerintah provinsi yang membawahi SKPD penerima Dana Dekonsentrasi.

Pasal 29
(1)Dalam rangka memudahkan penyusunan laporan keuangan Dana Tugas Pembantuan di tingkat wilayah, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk UAPPA/B-W Tugas Pembantuan pada setiap dinas/unit organisasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membawahi SKPD penerima Dana Tugas Pembantuan.
(2)Penanggung Jawab UAPPA/B-W Tugas Pembantuan adalah kepala dinas/unit organisasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membawahi SKPD penerima Dana Tugas Pembantuan.

Paragraf 3
Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pasal 30
(1)Gubernur selaku wakil Pemerintah menugaskan dan menetapkan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah provinsi sebagai koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
(2)Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAPPA-W Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
(3)Penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan laporan keuangan gabungan yang disampaikan dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik kepada:
a.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester; dan
b.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
(4)Laporan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah dan kepala SKPD yang membidangi perencanaan daerah.
(5)Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai bahan:
a.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Dekonsentrasi; dan
b.penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pasal 31
(1)Gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah menugaskan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tugas Pembantuan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
(2)Koordinator UAPPA-W Tugas Pembantuan melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAPPA-W Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
(3)Penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan laporan keuangan gabungan yang disampaikan dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik kepada:
a.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester; dan
b.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
(4)Laporan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah dan kepala SKPD yang membidangi perencanaan daerah.
(5)Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai bahan:
a.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan; dan
b.penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Paragraf 4
Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pasal 32
(1)Gubernur selaku wakil Pemerintah menugaskan dan menetapkan satuan kerja yang membidangi pengelolaan barang/kekayaan daerah sebagai koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dekonsentrasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
(2)Koordinator UAPPB-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan barang yang berasal dari UAPPB-W Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
(3)Penggabungan laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan laporan barang gabungan yang disampaikan dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.

Pasal 33
(1)Gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah menugaskan dan menetapkan satuan kerja yang membidangi pengelolaan barang/kekayaan daerah sebagai koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Tugas Pembantuan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
(2)Koordinator UAPPB-W Tugas Pembantuan melakukan proses penggabungan laporan barang yang berasal dari UAPPB-W Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
(3)Penggabungan laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan laporan barang gabungan yang disampaikan dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.

Pasal 34
(1)Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Bagian Keempat
Laporan Keuangan Tahunan
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
Sebagai Lampiran Laporan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 35
(1)Gubernur/bupati/walikota melampirkan laporan keuangan tahunan atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Lampiran laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan satu kesatuan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(3)Lampiran laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara bersama-sama atau terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
(4)Penyampaian lampiran laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan di wilayahnya.

Bagian Kelima
Persyaratan dan Tata Cara Hibah Barang Hasil Pelaksanaan
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 36
(1)Barang yang dibeli dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.
(2)BMN berupa tanah dan/atau bangunan harus ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang.
(3)BMN selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan status penggunaannya oleh pengguna barang.
(4)BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk:
a.barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang; dan/atau
b.barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan,
yang status penggunaannya ditetapkan oleh pengelola barang.
(5)BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

Pasal 37
(1)BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
(2)BMN yang akan dihibahkan kepada daerah harus mempunyai status yang jelas dan dalam kondisi baik.
(3)BMN yang akan dihibahkan harus digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah dan tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
(4)Penetapan BMN yang akan dihibahkan kepada daerah dilakukan atas kesepakatan bersama antara kementerian/lembaga dan daerah.
(5)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam mengelola barang yang akan dihibahkan, termasuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 38
BMN yang akan dihibahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.bukan merupakan barang rahasia negara;
b.bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
c.tidak digunakan lagi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 39
(1)BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus diusulkan oleh kementerian/lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk mendapat persetujuan.
(2)Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.
(3)Barang hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan yang telah dihibahkan kepada Daerah wajib ditatausahakan di dalam neraca daerah sebagai Barang Milik Daerah.
(4)Penggunaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah tersebut wajib didanai dari APBD.
(5)BMN harus dipergunakan sesuai dengan tujuan penghibahan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Informasi
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 40
(1)Pengelolaan informasi Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan meliputi data input, unit penyedia data, hubungan antar unit penyedia data, dan penyajian informasi.
(2)Pengelolaan informasi Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 41
(1)Unit kerja penyedia data dalam pengelolaan informasi Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan data elektronik RKA-KL, Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dan SAPSK kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
(3)Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan data elektronik kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang berkaitan dengan:
a.DIPA untuk Dekonsentrasi dan/atau DIPA untuk Tugas Pembantuan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah DIPA disahkan;
b.Revisi DIPA untuk Dekonsentrasi dan/atau DIPA untuk Tugas Pembantuan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah revisi DIPA disahkan; dan
c.Realisasi DIPA untuk Dekonsentrasi dan/atau DIPA untuk Tugas Pembantuan setiap bulan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
(4)Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyediakan data elektronik dana perimbangan dan hasil evaluasi pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 42
(1)Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengolah semua data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
(2)Berdasarkan hasil pengolahan data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyajikan informasi Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan dalam rangka pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah.
(3)Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil pengolahan data elektronik kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebelum ditetapkannya pagu sementara sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang penganggaran Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 43
(1)Menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan melakukan pembinaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan secara berkala.
(2)Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan terhadap pengelolaan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.
(3)Menteri Keuangan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
(4)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
(5)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga wajib menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan.
(6)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 44
(1)Menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan melakukan pengawasan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.
(2)Menteri/pimpinan lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.
(3)Menteri Keuangan melakukan pengawasan atas penyampaian laporan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.

Bagian Ketiga
Reviu Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan
Dana Tugas Pembantuan

Pasal 45
(1)Aparat pengawas intern kementerian/lembaga melakukan reviu atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
(2)Apabila kementerian/lembaga belum memiliki aparat pengawas intern, Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat pada kementerian/lembaga menunjuk beberapa orang pejabat di luar Biro/Bidang Keuangan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 46
(1)Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Daerah wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan yang disampaikan.
(2)Pernyataan Tanggung Jawab dimaksud memuat pernyataan bahwa pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(3)Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.

Pasal 47
(1)Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melaksanakan tugas sinkronisasi dan koordinasi terhadap aspek pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah memperoleh dana yang dialokasikan dari Bagian Anggaran Departemen Dalam Negeri melalui RKA-KL/DIPA untuk Dekonsentrasi.

BAB V
PENERAPAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN DANA
DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 48
SKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada kementerian/lembaga dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.

Pasal 49
(2)Pengenaan sanksi penundaan pencairan dimaksud tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 50
(1)Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:
a.SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan kepada kementerian/lembaga yang memberikan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b.ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga yang bersangkutan, atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.
(2)Untuk melaksanakan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kementerian/lembaga menetapkan Surat Keputusan penghentian pembayaran dana.
(3)Surat keputusan penghentian pembayaran dana dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 51
Kementerian/lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud:
a.tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan;
b.tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
c.melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52
(1)Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang menurut peraturan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai urusan Pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan asas Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan, mekanisme pendanaannya wajib mengikuti Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Dalam hal terdapat program dan kegiatan kementerian/lembaga yang pendanaannya:
a.berasal dari pendapatan dalam negeri yang dihibahkan atau hibah/pinjaman luar negeri yang diterushibahkan dan diikat dalam naskah perjanjian untuk digunakan mendanai urusan daerah; dan/atau
b.mensyaratkan kewajiban yang membebani APBD antara lain dapat berupa dana pendamping/dana lainnya yang dipersamakan, barang, dan jasa,
maka mekanisme pengelolaannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah kepada daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2008
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas