info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Ruang lingkup penatausahaan BMN meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN;
(2)Sasaran penatausahaan BMN meliputi:
a.semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b.semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
1.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
2.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
3.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV
PELAKSANA PENATAUSAHAAN

Pasal 4
(1)Penatausahaan BMN meliputi penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
(2)Pelaksanaan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dilakukan oleh unit penatausahaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang; dan
b.pada Pengelola Barang dilakukan oleh unit penatausahaan Pengelola Barang.
(3)Dalam pelaksanaan penatausahaan BMN di Kantor Wilayah dan/atau Unit Eselon I, Pengguna Barang dibantu oleh unit penatausahaan wilayah dan/atau unit penatausahaan eselon I.

Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang dilaksanakan oleh:
a.KPKNL;
b.Kanwil DJKN; dan
c.DJKN.

Pasal 7
Tugas dan fungsi dari masing-masing Pelaksana Penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB V
PEMBUKUAN

Pasal 8
(1)Pelaksana Penatausahaan BMN melaksanakan proses pembukuan.
(2)Pelaksana Penatausahaan BMN harus menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen penatausahaan dan/atau dokumen pengelolaan.

(1)Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(2)Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang melaporkan BMN yang didaftarkan dan dicatat dalam daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang.

Pasal 11
Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang selain melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, ke dalam daftar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menurut penggolongan dan kodefikasi barang, juga melakukan penghimpunan data BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle, berupa:
a.KPKNL menyusun Daftar Barang Milik Negara Kantor Daerah per Kementerian Negara/Lembaga (DBMN-KD-K/L) yang berupa himpunan DBKP yang berada di wilayah kerjanya;
b.Kanwil DJKN menyusun Daftar Barang Milik Negara Kantor Wilayah per Kementerian Negara/Lembaga (DBMN-KW-K/L) yang berupa himpunan DBKP yang berada di wilayah kerjanya;
c.DJKN menyusun Daftar Barang Milik Negara per Kementerian Negara/Lembaga (DBMN-K/L) yang berada di wilayah kerjanya.

(1)Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
(2)Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.
(3)Pengguna Barang dan Pengelola Barang harus menyimpan dokumen pengelolaan BMN sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 14
(1)Dalam pelaksanaan penatausahaan BMN dibuat penggolongan dan kodefikasi untuk setiap satuan BMN.
(2)Penggolongan dan kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

(1)Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap BMN yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Pengguna Barang melakukan inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik setiap tahun.
(3)Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
(4)Pengguna Barang bertanggung jawab atas laporan hasil pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
(5)Pengguna Barang mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam daftar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menurut penggolongan dan kodefikasi barang, setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 17
(1)Pengelola Barang melakukan inventarisasi BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Tanah dan/atau bangunan yang diinventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tanah dan/atau Bangunan Idle yang diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
(3)Pengguna Barang yang menyerahkan tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap harus membantu kelancaran pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam daftar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 18
Tata cara inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VII
PELAPORAN

UPPB-W menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBPW), terdiri dari:
a.LBPW Semesteran (LBPWS), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPS, dan menyampaikannya kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN;
b.LBPW Tahunan (LBPWT), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPT, dan menyampaikannya kepada UPPB- E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.

Pasal 21
UPPB-E1 menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBPE1), terdiri dari:
a.LBPE1 Semesteran (LBPES), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPS dan/atau LBPWS, dan menyampaikannya kepada UPPB dengan tembusan kepada DJKN;
b.LBPE1 Tahunan (LBPET), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPT dan/atau LBPWT, dan menyampaikannya kepada UPPB dengan tembusan kepada DJKN.

(1)KPKNL menyusun Laporan BMN Kantor Daerah (LBMN-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, yang terdiri dari:
a.LBMN-KD Semesteran (LBMNS-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN;
b.LBMN-KD Tahunan (LBMNT-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN.
(2)Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPKNL juga menyusun LBMN-KD yang merupakan hasil penghimpunan LBKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang terdiri dari:
a.LBMN-KD Semesteran (LBMNS-KD) per Kementerian Negara/Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle, pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPS, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN;
b.LBMN-KD Tahunan (LBMNT-KD) per Kementerian Negara/Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle, pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPT, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN;

Pasal 24
(1)Kanwil DJKN menyusun Laporan BMN Kantor Wilayah (LBMN-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, terdiri dari:
a.LBMN-KW Semesteran (LBMNS-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNS-KD berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, dan menyampaikannya kepada DJKN;
b.LBMN-W Tahunan (LBMNT-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNT-KD berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, dan menyampaikannya kepada DJKN.
(2)Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kanwil DJKN juga menyusun LBMN-KW yang merupakan hasil penghimpunan LBPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang terdiri dari:
a.LBMN-W Semesteran (LBMNS-KW) per Kementerian Negara/Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNS-KD per Kementerian Negara/Lembaga, dan menyampaikannya kepada DJKN;
b.LBMN-W Tahunan (LBMNT-KW) per Kementerian Negara/Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNT-KD per Kementerian Negara/Lembaga, dan menyampaikannya kepada DJKN.

LBMNS dan LBMNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

Pasal 28
Pelaksana Penatausahaan dapat menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN.

Pasal 29
Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN BMN DANA DEKONSENTRASI,
DANA TUGAS PEMBANTUAN, DAN
BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 30
(1)SKPD yang mendapatkan Dana Dekonsentrasi merupakan UPKPB.
(2)Kepala SKPD merupakan penanggung jawab UPKPB Dekonsentrasi (3) Pemerintah Provinsi yang mendapat pelimpahan wewenang dekonsentrasi merupakan UPPB-W Dekonsentrasi.
(4)Gubernur merupakan penanggung jawab UPPB-W Dekonsentrasi.

Pasal 31
(1)SKPD yang mendapatkan Dana Tugas Pembantuan merupakan UPKPB.
(2)Kepala SKPD merupakan penanggung jawab UPKPB Tugas Pembantuan.
(3)Pemerintah Daerah yang mendapat pelimpahan wewenang Tugas Pembantuan merupakan UPPB-W Tugas Pembantuan.
(4)Kepala Daerah merupakan penanggung jawab UPPB-W Tugas Pembantuan.

Pasal 32
(1)Satuan Kerja pada Badan Layanan Umum merupakan UPKPB.
(2)Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum merupakan Penanggung jawab UPKPB Badan Layanan Umum.

Pasal 33
Penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan Badan Layanan Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tatacara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IX
PENYUSUNAN RENCANA PENGADAAN DAN
PEMELIHARAAN TERKAIT DENGAN
PENATAUSAHAAN BMN

Pasal 34
(1)Penyusunan RKBMN oleh Pengguna Barang setelah memperhatikan daftar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DKBMN.
(3)Salinan DKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang.

Pasal 35
(1)Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) oleh Pengguna Barang setelah memperhatikan daftar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)DKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari DKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) (3) Salinan DKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang.

Pasal 36
BMN yang tidak terdaftar dalam daftar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak dapat diajukan biaya pemeliharaan atas beban APBN.

BAB X
SANKSI

Pasal 37
(1)Dalam hal Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20, 21 dan 22, Pengelola Barang dapat menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud.
(2)Dalam hal terjadi penyalahgunaan dan/atau dengan sengaja menghilangkan bukti kepemilikan BMN, pihak yang menyalahgunakan bukti kepemilikan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.
(3)Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerugian Negara dan/atau dapat diindikasikan terpenuhinya unsur pidana, sanksi administratif dapat disertai dengan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38
Dalam menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi BMN/D kepada Presiden sewaktu diperlukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat meminta Laporan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang Milik Daerah dan/atau Pengguna Barang Milik Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang mendaftarkan dan mencatat semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan ini menurut penggolongan dan kodefikasi barang dan melaporkannya kepada Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka:
1.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah; dan
2.Peraturan/ketentuan lainnya mengenai penatausahaan BMN yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini,
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2007
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas