PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN.

Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa guna kepentingan peredaran barang-barang dalam pengawasan dapat diadakan peraturan-peraturan tentang Perdagangan barang-barang tersebut.

Pasal 4
(1)Dalam peraturan-peraturan yang dimaksud pada pasal 3 dapat ditetapkan:
a.bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan;
b.syarat-syarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan termaksud sub a ayat ini;
c.ketentuan-ketentuan mengenai organisasi-organisasi dan/atau golongan-golongan yang bekerja dalam lapangan perdagangan tersebut;
d.ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk melaksanakan pasal 3 dengan sebaik-baiknya.

(1)Apabila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 4 tidak dilaksanakan dengan baik atau dilalaikan dalam pelaksanaannya, maka dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembebanan biaya-biaya kepada yang bersangkutan disebabkan kelalaiannya.
(2)Dalam memenuhi kewajiban yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan, kepadanya dapat diberikan ganti kerugian atau penggantian kerusakan-kerusakan dalam hal-hal termaksud pada pasal 4 yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ditetapkan pejabat-pejabat yang dikuasakan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 8
(1)Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah tindak-pidana ekonomi.
(2)Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat pula diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pidana-penjara, pidana-kurungan dan pidana-denda tertinggi, pidana tambahan dan tindakan-tindakan lain untuk menjamin terlaksananya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan tahun 1962".

Pasal 11
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Agustus 1962
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan dalam interpretasi istilah-istilah yang penting dan yang akan sering dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka perlu diadakan penjelasan mengenai istilah-istilah itu.

Pasal 2, 3 dan 4 ayat 1.
Untuk mengamankan barang-barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonomian, maka dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang-barang dalam pengawasan.
Apabila suatu atau golongan barang ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka siapapun dilarang tanpa izin melakukan tindakan-tindakan yang berupa penjualan dan/atau penyerahan dan/atau persediaan dan/atau pengangkutan dan/atau pengolahan barang-barang termaksud.
Kemudian dapat diatur pemberian izin untuk melakukan tindakan-tindakan perdagangan barang-barang dalam pengawasan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Pasal 4 ayat 2.
Untuk keperluan pembiayaan administrasi pemberian izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan termaksud, maka diatur kemungkinan adanya pemungutan retribusi terhadap mereka yang diberikan izin tersebut. Besarnya jumlah uang retribusi ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5
Dalam pasal ini diletakkan dasar kewenangan Pemerintah dalam rangka ekonomi terpimpin dengan menetapkan bidang-bidang mana yang dilaksanakan oleh Penguasa mana yang diusahakan bersama oleh Penguasa dengan swasta dan manakah yang dapat diusahakan oleh swasta saja.
Dalam rangka ekonomi terpimpin, ditetapkan pula adanya kewajiban Penguasa untuk memberi bimbingan dan bantuan serta mengadakan koordinasi, walaupun sebetulnya ketentuan seperti yang meliputi bidang hidup perekonomian bangsa sebagai keseluruhan sebaiknya diatur tersendiri. Maka dari itu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diletakkan dasar-dasar seperlunya.

Pasal 6
Dalam ayat 1 Penguasa menghendaki suatu jaminan, bahwa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sungguh-sungguh ditaati oleh yang bersangkutan, akan tetapi sebaliknya dalam ayat 2 ditetapkan bahwa Penguasa akan mengganti kerugian yang diakibatkan karena yang bersangkutan dalam memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut terpaksa menderita kerugian.

Pasal 7
Cukup jelas dan penunjukan dengan memberi kuasa kepada pejabat-pejabat untuk pekerjaan pelaksanaan adalah perlu.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Peraturan peralihan dalam pasal ini perlu untuk mencegah adanya kekosongan peraturan berhubung dengan dicabutnya peraturan-peraturan lama di atas.

Pasal 10 dan 11.
Cukup jelas.

Diketahui
Sekretaris Negara

MOHD.ICHSAN.


[tulis] » komentar « [baca]