BAB I
ISTILAH-ISTILAH.

(1)Izin seperti termaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak diperlukan bagi instansi-instansi Pemerintah.
Perusahaan Negara tidak termasuk dalam arti instansi Pemerintah.
(2)Penguasaan, pemasangan, pengusahaan, dan pemakaian perangkat telekomunikasi oleh instansi-instansi Pemerintah diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.

Pasal 4
(1)Penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan pemakaian perangkat telekomunikasi oleh kapal air berbendera asing, yang berada diperairan Indonesia tidak diwajibkan meminta izin seperti dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, kecuali kalau kapal itu tetap diusahakan diperairan Indonesia melebihi waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang perizinan termaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
(2)Perlengkapan, pemasangan, pengusahaan dan pemakaian perangkat telekomunikasi dikapal air yang berada diperairan Indonesia tidak diperkenankan menyimpang dari ketentuan-ketentuan pelayaran yang berlaku.
(3)Kapal berbendera asing, yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, yang berada di daerah perairan pelabuhan dilarang mempergunakan pemancar radio, kecuali untuk kepentingan keadaan mara bahaya, berita-berita segera dan keamanan lalu- lintas pelayaran.

Izin kepada perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia untuk mendirikan stasiun radio diberikan oleh Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya, atau usul Menteri Luar Negeri, dengan memperhatikan azas timbal-balik yang berlaku antar negara.

Pasal 7
Pemasangan dan pemakaian pesawat penerima telekomunikasi untuk siaran umum diatur tersendiri dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
DAN PENCEGAHAN GANGGUAN.

Pasal 8
Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan fasilitas telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Negara, swasta atau Negara bersama swasta.

(1)Segala perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap telekomunikasi dilarang.
(2)Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah diatur cara-cara mencegah atau menghilangkan gangguan-gangguan terhadap telekomunikasi.

BAB IV
PEMASANGAN, PEMINDAHAN DAN GANTI RUGI.

Pasal 11
(1)Jika untuk pemasangan alat-alat telekomunikasi untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Negara dianggap perlu melakukan penggalian, pengukuran, pemindahan bangunan-bangunan atau pemasangan tanda-tanda ditanah milik seseorang, maka pemilik penghuni atau pemegang persil dengan menyimpang dari ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 288) tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, waib memperkenankan, setelah diberitahukan sekurang-kurangnya dua kali dua puluh empat jam sebelumnya.
(2)Pemilik, penghuni, atau pemegang persil yang persilnya dilintasi saluran telekomunikasi wajib membiarkan pemasangan alat-alat telekomunikasi dan alat-alat lain yang diperlukan baik atas maupun di dalam tanah.
(3)Saluran-saluran telekomunikasi beserta alat-alatnya yang melalui atau berada ditanah milik seseorang, tetap menjadi milik negara atau badan swasta yang mendapat izin untuk melaksanakan pemasangan dan pengusahaan.
(4)Ketentuan seperti termaksud pada ayat (3) pasal ini berlaku juga bagi yang dipasang sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Unndang-undang ini berlaku.
(5)Petugas-petugas telekomunikasi yang diselengggarakan oleh/untuk Negara, setelah memberitahukan kepada yang berkepentingan, leluasa ke luar-masuk pekarangan-pekarangan untuk melakukan penggalian dan melakukan pemotongan tumbuh-tumbuhan ditanah seseorang untuk kepentingan pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau pembaharuan alat-alat telekomunikasi yang sudah ada.

(1)Untuk kepentingan umum Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan pemindahan saluran atau perangka telekomunikasi yang telah ada.
(2)Biaya pemindahan seperti termaksud pada ayat (2) pasal ini dibebankan kepada yang meinginkan pemindahan saluran atas perangkat telekomunikasi tersebut.

Pasal 14
(1)Pemilik tanah, pemegang persil, pemilik rumah atau penghuninya atau permintaan diberi ganti-rugi sebagai akibat pembongkaran atau penyingkiran segala sesuatu demi kelancaran telekomunikasi.
(2)Pemberian dan besarnya ganti-rugi termaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.

BAB V
RAHASIA-BERITA.

Setiap orang dapat mempergunakan segala fasilitas telekomunikasi yang terbuka bagi umum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 17
Tarip telekomunikasi dalam negeri, prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi, demikian pula ketentuan-ketentuan umum tentang hubungan telekomunikasi yang diselenggarakan untuk umum diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
Negara atau pemegang izin tidak bertanggung-jawab atas kerugian-kerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi seperti termaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1)Apabila timbul perang atau ada bahaya perang, ada huru-hara di dalam negeri atau terjadi perang antara negara-negara asing yang menyangkut kepentingan Indonesia, Jaksa Agung atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat meminta penjelasan tentang atau salinan/ulangan dari setiap berita tertulis atau terekam.
(2)Dalam rangka penyelesaian perkara pidana Jaksa Agung atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan kepada setiap orang untuk menyerahkan berita-berita tertulis atau terekam yang sekiranya dapat dijadikan alat pembuktian.

BAB VII
HUBUNGAN INTERNASIONAL.

Pasal 21
(1)Ketentuan-ketentuan tentang telekomunikasi internasional ditetapkan dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian telekomunikasi internasional dan peraturan-peraturan yang menyertainya serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya.
(2)Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan termaktub pada ayat (1) pasal ini, maka jika dianggap perlu Pemerintah Republik Indonesia dapat mengadakan persetujuan dalam bidang telekomunikasi dengan pemerintah negara asing.

BAB VIII
DEWAN TELEKOMUNIKASI.

(1)Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal 2 ayat (1), 4 ayat-ayat (1) dan (3), 5 ayat (2) 10 ayat (1), 11 ayat-ayat (1) dan (2) dan 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dipidana dengan kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.
(2)Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang dilakukan lagi oleh terpidana di dalam waktu satu tahun, setelah putusan pidana dijatuhkan oleh Hakim terhaadap terpidana tersebut dan telah mempunyai kekuatan mengikat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
(3)Peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak dapat menetakan ancaman pidana kurungan atau denda yang lebih berat dari pada yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
(4)tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas tanggung-jawab sesuatu badan hukum, penuntutan dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus, kecuali apabila pengurus dapat membuktikan bahwa tindakan itu tidak karena kesalahannya.
(5)Semua alat telekomunikasi dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal ini, dapat disita/dirampas.
(6)Tindak pidana yang disebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 24
(1)Untuk menyidik pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, selain petugas-petugas yang berwenang menyidik tindak pidana pada umumnya berwenang juga petugas-petugas tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya.
(2)Petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini melakukan penyidikan pelanggaran itu bersama-sama dengan petugas-petugas yang berwenang menyidik tindak pidana pada umumnya, kecuali dalam hal keadaan memaksa.
(3)Hal-hal lain yang erat hubungannya dengan penyidikan ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 25
Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai telekomunikasi berdasarkan Undang-undang, yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini sudah ada, tetap berlaku sepanjang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 26
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Peraturan Telekomunikasi dan mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 1963
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 1963
Menteri/Pj. Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT SH.

[tulis] » komentar « [baca]