BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Kota atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III
LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4
Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berupa:
a.pemusnahan seluruh atau sebagian rumpun bangsa, kelompok bangsa, suku bangsa, kelompok berdasarkan warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik dengan:
1)melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok tersebut;
2)melakukan perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat pada anggota kelompok;
3)menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik;
4)memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
5)memindahkan dengan paksa anak-anak kelompok tersebut ke kelompok lain.
b.pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan;
c.penghilangan orang secara paksa;
d.perbudakan;
e.diskriminasi yang dilakukan secara sistematis;
f.penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mengakibatkan penderitaan yang berat bagi orang lain baik fisik maupun mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau pengakuan baik dari yang bersangkutan maupun orang ketiga, atau untuk menakut-nakuti atau memaksa yang bersangkutan atau orang ketiga atau dengan alasan yang bersifat diskriminatif dalam segala bentuknya.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 7
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan berupa perbudakan atau melakukan perbuatan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 8
Setiap pejabat yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

(1)Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
(2)Dalam hal-hal tertentu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk suatu Tim yang bersifat Ad Hoc.

Pasal 11
(1)Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diserahkan kepada instansi yang berwenang melakukan penyidikan.
(2)Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan.
(3)Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh penyidik dinilai masih kurang lengkap penyelidik wajib melengkapi.

Bagian Kedua
Penyidikan dan Penuntutan

(1)Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidikan belum selesai, wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.
(4)Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dilakukan kembali apabila ditemukan bukti baru.

Pasal 14
Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 17
Ketentuan mengenai kewenangan atasan yang berhak menghukum dan perwira penyerah perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Perkara

Pasal 18
(1)Pengadilan Hak Asasi Manusia memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia dengan Hakim Majelis.
(2)Dalam hal tertentu, pada Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diangkat Hakim Ad Hoc.
(3)Pengangkatan Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan atas usul Ketua Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dengan ketentuan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 21
Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia di luar kehadiran terdakwa.

(1)Untuk pertama kali pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
(2)Daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 24
Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tetap diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal ini telah dijadikan salah satu tindak pidana internasional berdasarkan Konvensi Internasional "Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide", 9 Desember 1948 yang dikenal dengan nama "Genocide".
Huruf b
Perbuatan dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah arbitrary/extra judicial killing.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan nama "Torture ".
Tindak pidana ini sudah menjadi salah satu tindak pidana internasional sebagaimana terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni "Convention Against Torture and Order Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment" tanggal 10 Desember 1984.
Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998.
Tidak termasuk dalam perbuatan tersebut adalah segala penderitaan yang timbul sebagai konsekuensi sanksi yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang bersifat independen.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal tertentu", misalnya kasus-kasus yang memerlukan keahlian khusus, atau kasus yang bersifat koneksitas.

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang melakukan penyidikan" adalah Tim yang dibentuk oleh dan di bawah koordinasi Jaksa Agung.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Penghentian penuntutan atau pengesampingan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan setelah dilakukan penelitian yang mendalam.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Hakim Majelis yang dimaksud dalam ayat ini sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim atau lebih dan jumlahnya harus ganjil.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu", misalnya dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia diperlukan keahlian khusus atau yang tersangkanya adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dimaksud dengan "Pengadilan Tinggi" dalam Pasal ini adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]