PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG BARANG.

Ketentuan umum.

Barang-barang yang mempunyai sifat yang sangat khusus, dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 4
Peraturan-peraturan termaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dapat menentukan larangan mengimpor, menghasilkan, menjual dan/atau mengekspor barang-barang:
a.guna kepentingan kesehatan atau politik ekspor;
b.jika barang itu dan/atau pembungkusannya tidak selalu menda pat pengawasan dari Jawatan Kesehatan dan Departemen Perindustrian Rakyat yang dimaksud dalam Pasal 5;
c.jika barang itu tidak dibungkus menurut cara yang ditetapkan seperti dimaksud oleh Pasal 2 ayat 3.
d.jika barang itu dan/atau pembungkusannya tidak dibubuhi dengan tanda seperti ditetapkan dengan/atau atas kuasa Peraturan Pemerintah;
e.jika barang-barang tersebut dan/atau pembungkusannya tidak mendapat pengawasan dari Jawatan Keselamatan Kerja dalam hal yang dimaksud Pasal 5 ayat 5.

Penyelidikan/pemeriksaan/pengawasan.

Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan guna kepentingan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dapat ditarik pemungutan dari pihak yang berkepentingan.

Pasal 7
Besarnya pemungutan, cara menariknya dan cara menghitungnya diatur dengan/atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.

Panitia barang.

Pasal 8
1.Peraturan Pemerintah. seperti dimaksud oleh Pasal 1 sub a dan b Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 7 hanya boleh ditetapkan diubah atau dicabut, sesudah didengar nasehat dari Panitia Barang, yang susunan serta cara kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2.Panitia Barang dapat mengajukan usul-usul yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang menurut pendapatnya perlu bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang, undang ini.

Ketentuan hukuman.

Peraturan pelaksanaan dari Verpakkingsordonnantie (Staatsblad 1935 No. 161), tetap berlaku dan dianggap sebagai peraturan-peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, selama peraturan tersebut belum diganti oleh Peraturan-peraturan yang diadakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 11
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dan dianggap perlu untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penutup.

Pasal 12
1.Peraturan ini disebut: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
2.Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 1961
SEKRETARIS NEGARA

MOHD.ICHSAN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Yang dikuasai oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ialah barang-barang yang diperdagangkan/ditujukan untuk diperdagangkan, hingga tidak meliputi barang yang dibuat untuk dipergunakan sendiri. Pun hanya mengenai barang-barang yang ditunjuk, berhubung dengan masih terbatasnya alat penyelidikan/pemeriksaan pengawasan yang ada.
Perluasan penunjukan barang sejalan dengan perluasan aparat yang bertugas menyelidiki/memeriksa/mengawasi barang.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Mengenai barang yang sifatnya sangat khusus dapat diadakan Undang-undang tersendiri. Hal ini dilakukan jika dianggap perlu, jadi bukan keharusan. Pasal ini hanya membuka kemungkinan di mana dipandang perlu.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan oleh:
1.Balai/Badan Penyelidikan Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah;
2.Balai/Badan Penyelidikan Partikulir yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 6 dan 7.
Yang dimaksud dengan pemungutan di sini bukan ganti jasa tetapi semacam pajak (heffing). Ini perlu mengatasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan peraturan-peraturan ini.

Pasal 8
Guna "ketentuan" dalam menentukan peraturan tentang barang perlu didengar nasehat dari akhli dan golongan yang faham tentang seluk-beluk barang, maka perlu adanya Panitia Barang yang merupakan Panitia Penasehat.

Pasal 9
Berhubung perbuatan yang bertentangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan ini berkisar dalam lapangan perekonomian, maka sudah sepatutnya dimasukkan tindak pidana ekonomi.
Tindakan yang dengan sengaja dilakukan dianggap kejahatan.
Tindakan yang tidak dengan sengaja dilakukan dianggap pelanggaran.

Pasal 10
Peraturan pelaksanaan dari "Verpakkingsordonnantie" masih dianggap berlaku, sebelum diganti, untuk menjaga "kekosongan".

Pasal 11 dan 12.
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]