info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya:
a.nama lengkap anak;
b.tempat/tanggal lahir;
c.jenis kelamin;
d.alamat;
e.nomor paspor;
f.nama orang tua;
g.kewarganegaraan orang tua (Ayah dan Ibu); dan
h.status perkawinan orang tua.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
a.fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
b.fotokopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
c.fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran; dan
d.pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 4
(1)Pejabat Penerima Pendaftaran memeriksa kebenaran pengisian dan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran.
(3)Dalam hal pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran menyelesaikan pendaftaran dan menyerahkan kembali dalam waktu 4 (empat) hari kepada pemohon atau orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran.
(4)Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.
(5)Penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB III
TATA CARA PENCATATAN

(1)Pejabat Penerima Pendaftaran menerakan cap pada halaman pengesahan/endorsement paspor Republik Indonesia dalam hal anak tersebut memiliki paspor Republik Indonesia.
(2)Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan keterangan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dalam hal anak tersebut memiliki paspor asing.
(3)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara affidavit.
(4)Bentuk dan ukuran cap pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.
(5)Bentuk keterangan secara affidavit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Menteri ini.

BAB IV
FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 7
(1)Anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali.
(2)Anak yang hanya memegang paspor asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat lmigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 8
(1)Anak pemegang paspor Republik Indonesia dan paspor Asing wajib menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menerakan cap bahwa yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang pada Kartu AID (Arrival Departure Card) nya.
(3)Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 13 Pebruari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA,



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA,


LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA


Catatan : F adalah Kode Tahun Pelayanan untuk Tahun 2007

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA


2.Bentuk affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia:


LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA




[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas