info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 4
(1)Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidal dapat mengajukan permohonan baru.
(3)Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diaIihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
(4)Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
(5)Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
(6)Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
(7)Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
(8)Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
(9)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
(10)Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris.
(3)Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
a.menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
b.menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan
c.menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Berta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7
(1)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
(3)Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang xtentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pemah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".
(4)Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.
(5)Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah terlampaui dan sumpah/janji masih tidak dapat dilakukan, keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum.

Pasal 8
(1)Surat keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum apabila:
a.pemohon tidak mengambil surat keputusan pengangkatannya setelah diberitahu secara resmi melalui surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
b.jangka waktu sebagaimana dimaksud daIam Pasal 6 ayat (2) terlampaui, tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima; atau
c.tidak melaksanakan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris terlampaui.
(2)Pemohon yang keputusan pengangkatannya batal demi hukum, tidak dapat lagi mengajukan permohonan, kecuali ada alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Menteri.
(3)Notaris yang mengundurkan diri sebelum 3 (tiga) tahun menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan berturut-turut di luar cuti, tidak dapat diangkat kembali sebagai Notaris.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PERPINDAHAN NOTARIS

(1)Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan Notaris ke tempat kedudukan lain.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.bencana alam;
b.kerusuhan massa; atau
c.situasi keamanan yang tidak terkendali.

Pasal 11
(1)Perpindahan Notaris terdiri atas pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan dan pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain.
(2)Dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan tidak perIu dilakukan pengucapan sumpah/janji.
(3)Dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain, wajib dilakukan pengucapan sumpah/janji.

(1)Permohonan pindah diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
(2)Permohonan pindah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
(3)Permohonan pindah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diproses sesuai dengan formasi yang tersedia, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
(4)Permohonan pindah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
(5)Dalam hal permohonan pindah diajukan untuk tempat kedudukan di kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
(6)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
(7)Setiap pemohon dapat mengetahui tindak Ianjut dari permohonannya secara terbuka.

Pasal 14
(1)Dalam hal permohonan pindah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pindah diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
(2)Pengambilan surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Pengambilan surat keputusan pindah dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

(1)Surat keputusan pindah batal demi hukum apabila:
a.pemohon tidak mengambil surat keputusan pindah setelah diberitahu secara resmi melalui surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
b.jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terlampaui, tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima; atau
c.tidak melaksanakan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris terlampaui.
(2)Pemohon yang keputusan pindahnya batal demi hukum, tidak dapat lagi mengajukan permohonan, kecuali ada alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Menteri.
(3)Dalam hal surat keputusan pindah Notaris batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status Notaris yang bersangkutan tetap sebagai Notaris di tempat kedudukan yang lama.

Pasal 17
(1)Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.
(2)Dalam hal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, keputusan pindah batal demi hukum.

Pasal 18
(1)Dalam hal terjadi pemekaran kabupaten/kota, atau provinsi, yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat kedudukan Notaris, maka tempat kedudukan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan Notaris atau surat keputusan pindah Notaris yang bersangkutan demi hukum beralih ke tempat kedudukan yang baru, tanpa merubah surat keputusan yang telah dikeluarkan.
(2)Notaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya pemekaran.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a.fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
b.fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
c.fotokopi peraturan perundang-undangan tentang pemekaran kabupaten/kota atau provinsi, yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat atau Notaris;
d.menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.
(4)Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan.

BAB V
PERUBAHAN NAMA DAN PENAMBAHAN GELAR AKADEMIK

(1)Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila:
a.meninggal dunia;
b.telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
c.atas permintaan sendiri;
d.tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
e.berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
(2)Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dan kondite Notaris yang bersangkutan.
(3)Perpanjangan masa jabatan Notaris sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun diajukan dengan surat permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a.surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
b.surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
c.rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat; dan
d.rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris.
(4)Permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.
(6)Sebelum permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikabulkan, Direktur Jenderal menunjuk Direktur Perdata melakukan wawancara dengan pemohon.
(7)Jika permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris tidak dikabulkan, Direktur Jenderal memberitahukan secara resmi melalui surat tercatat kepada pemohon.

Pasal 21
(1)Notaris yang telah diperpanjang masa jabatannya wajib meinberitahukan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun.
(2)Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebelum berakhir masa jabatannya.
(3)Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya usulan.
(4)Dalam hal Majelis Pengawas Daerah tidak menerima usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah wajib menunjuk Notaris pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tenggang waktu yang telah ditentukan pada ayat (3) terlampaui.
(5)Majelis Pengawas Daerah menyampaikan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penunjukan dikeluarkan.

(1)Dalam hal Notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatan dan ada ahli waris, maka ahli waris Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.
(3)Majelis Pengawas Daerah menyampaikan surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat pengusulan diterima dari ahli waris.
(4)Dalam hal ahli waris tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain dan menyampaikannya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.
(5)Penyampaian surat penunjukan sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen:
a.fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
b.fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh Notaris;
c.asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol;
d.fotokopi surat keterangan ahIi waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang disahkan oleh Notaris.

Pasal 24
(1)Dalam hal Notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatan dan tidak ada ahli waris, maka Pengurus Daerah Organisasi Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.
(3)Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan "surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan.
(4)Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen:
a.fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
b.fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh Notaris;
c.asli surat penujukan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(1)Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (5).
(2)Notaris yang telah ditunjuk sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat atau Menterl.

Pasal 28
(1)Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Notaris tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai berakhir masa jabatannya dan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak diperpanjang.
(2)Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak usulan diterima.
(3)Dalam hal Majelis Pengawas Daerah tidak menerima surat pengusulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Pengawas Daerah berwenang mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.
(4)Jika Majelis Pengawas Daerah tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Menteri cq. Direktur Jenderal menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.
(5)Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang juga memuat pemberhentian sebagai Notaris, dikirimkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan berhenti karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
(6)Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti.

Pasal 29
(1)Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, wajib memberitahukan secara tertuIis kepada Majelis Pengawas Daerah dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.
(2)Majelis pengawas Daerah mengusulkan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal mengenai Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyampaian surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen:
a.fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
b.fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
c.asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang tanggal mulai berhenti sebagai Notaris; dan
d.asli surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol.
(4)Menteri memberhentikan Notaris yang bersangkutan terhitung sejak tanggal surat pernyataan berhenti sebagai Notaris dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
(5)Notaris yang berhenti atas permintaan sendiri tidak berwenang melaksanakan jabatannya terhitung sejak tanggal yang tertera dalam surat pernyataan berhenti sebagai Notaris.
(6)Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol, wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti.

Pasal 30
(1)Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, Notaris yang bersangkutan, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau ke bawah tanpa pembatasan derajat atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga, atau jika tidak ada, pegawai Notaris wajib memberitahukan secara tertuIis kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai ketidakmampuan Notaris yang bersangkutan dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.
(2)Dalam hal tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah, setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, dapat menyatakan Notaris tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan jabatannya.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan inisiatif Majelis Pengawas Daerah atau informasi dari masyarakat.
(4)Majelis Pengawas Daerah mengusulkan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal mengenai Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen:
a.fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
b.fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan notaris;
c.asli surat pernyataan bermeterai cukup dari Notaris yang bersangkutan atau dari Majelis Pengawas Daerah yang menyatakan ketidakmampuan Notaris dalam menjalankan jabatannya; dan
d.asli surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol.
(6)Menteri memberhentikan Notaris yang bersangkutan terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima secara lengkap.
(7)Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protocol wajib melakukan serah terima rotocol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan diterima.

Pasal 31
(1)Dalam hal:
a.Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, Notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan beralih status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
b.Notaris memberitahukan status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Pengawas Daerah setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, mengusulkan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal untuk memberhentikan Notaris yang bersangkutan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilakukan.
(2)Dalam hal:
a.Notaris berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, pada saat peraturan Menteri ini berlaku, wajib memberitahukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini berlaku;
b.Notaris yang tidak memberitahukan status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, pada saat peraturan Menteri ini berlaku, maka surat keputusan pengangkatan Notaris atau surat keputusan pindah Notaris batal demi hukum terhitung sejak waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a terlampaui.
(3)Dalam hal surat keputusan pengangkatan atau surat keputusan pindah batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri cq. Direktur Jenderal menetapkan surat keputusan pemberhentian sebagai Notaris dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Notaris yang menjadi pejabat negara.
(5)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan inisiatif Majelis Pengawas Daerah atau informasi dari masyarakat.
(6)Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima surat sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf b.
(7)Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dokumen:
a.fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
b.fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
c.asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang tanggal mulai berhenti sebagai Notaris; atau
d.hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b.
(8)Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima secara lengkap.
(9)Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (8) yang juga memuat pemberhentian sebagai Notaris, dikirim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan.
(10)Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan diterima.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 32
(1)Dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diucapkan.
(2)Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat betas) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diterima.
(3)Dalam hal serah terima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris yang diberhentikan sementara kepada Menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat.
(4)Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara Notaris yang bersangkutan berakhir.
(5)Dalam hal serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 33
(1)Menteri dapat memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya apabila Notaris yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan Majelis Pengawas berdasarkan:
a.laporan dari masyarakat;
b.usulan dari Organisasi Notaris; atau
c.inisiatif dari Majelis Pengawas.
(3)Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen:
a.asli surat keterangan dari penuntut umum yang menyatakan status Notaris tersebut sebagai terdakwa; atau
b.asli surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan status Notaris sebagai terdakwa; dan
c.surat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.
(4)Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol.
(5)Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pasal 34
(1)Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
(3)Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

Pasal 35
(1)Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:
a.dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b.berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
c.melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris; dan/atau
d.melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris.
(2)Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas surat usulan Majelis Pengawas berdasarkan:
a.laporan dari masyarakat;
b.usulan dari Organisasi Notaris; atau
c.inisiatif dari Majelis Pengawas.
(3)Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan salinan resmi putusan/penetapan pengadilan dan/atau salinan resmi putusan Majelis Pengawas Pusat.
(4)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
(5)Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

BAB VI
CUTl NOTARIS YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

Pasal 36
(1)Dalam hal Notaris diangkat menjadi pejabat negara dan tidak mengajukan permohonan untuk berhenti sementara, wajib mengambil cuti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan:
a.fotokopi surat keputusan pengangkatan dan/atau surat keputusan pindah yang disahkan oleh Notaris;
b.fotokopi surat pengangkatan sebagai pejabat negara yang disahkan oleh Notaris;
c.fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris;
d.fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai pejabat negara;
e.asli sertifikat cuti Notaris.
(3)Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam satu kali surat permohonan untuk jangka waktu selama Notaris yang bersangkutan menjadi pejabat negara.
(4)Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan sebagai pejabat Negara ditetapkan.

Pasal 37
(1)Notaris yang mengambil cuti sebagai pejabat negara wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
(2)Notaris Pengganti yang ditunjuk wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
a.berpendidikan serendah-rendahnya sarjana hukum;
b.telah bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.tidak ada catatan kriminal dari kepolisian;
e.berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a.fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
b.fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
c.fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir yang disahkan oleh Notaris;
d.fotokopi akta perkawinan/akta nikah yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah;
e.asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
f.asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
g.asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
h.pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
i.daftar riwayat hidup.

Pasal 38
(1)Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat menolak permohonan cuti yang diajukan oleh Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
(2)Penolakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
a.Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris;
b.Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) tahun; atau
c.Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2).
(3)Notaris yang ditolak permohonan cutinya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengajukan permohonan pemberhentian sementara kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan cuti ditolak.
(4)Ketentuan tentang syarat-syarat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berlaku juga terhadap pasal ini.

Pasal 39
(1)Dalam hal Notaris mengajukan cuti dengan alasan lain, Notaris mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan dokumen:
a.fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
b.fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris;
c.fotokopi surat yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan Notaris;
d.asli sertifikat cuti Notaris.
(3)Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai, kecuali ada alasan lain yang dapat diterima.
(4)Ketentuan mengenai Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) tetap berlaku.

Pasal 40
(1)Menteri cq. Direktur Jenderal berwenang mengeluarkan sertifikat cuti berdasarkan permohonan tertulis dari Notaris.
(2)Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti yang dicatat dan ditandatangani oleh Majelis Pengawas Notaris.
(3)Permohonan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:
a.fotokopi surat keputusan pengangkatan Notaris yang disahkan oleh Notaris;
b.fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
c.kertas dobel folio 2 (dua) lembar;
d.meterai secukupnya 2 (dua) lembar; dan
e.perangko pos secukupnya.
(4)Permohonan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris.
(5)Dalam hal syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, permohonan tidak dapat diproses.
(6)Sertifikat cuti diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(7)Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diambil oleh Notaris yang bersangkutan atau kuasanya.
(8)Dalam hal sertifikat cuti tidak diambil setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui, sertifikat cuti dikirim melalui jasa Pos.
(9)Menteri cq. Direktur Jenderal dapat mengeluarkan duplikat atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan lagi penuh atau hilang atas permohonan Notaris yang bersangkutan.
(10)Majelis Pengawas Notaris mencatat data pengambilan cuti dalam buku register cuti Notaris.

Pasal 41
Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri cq. Direktur Jenderal tentang cuti dimaksud dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak cuti diberikan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
(1)Permohonan pengangkatan atau permohonan pindah Notaris yang sudah diterima dan sedang dalam proses karena tempat kedudukan yang dimohon masih tersedia formasi, maka terhadap permohonan tersebut berlaku Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2004 tentang Formasi Notaris di Seluruh Indonesia.
(2)Permohonan pengangkatan atau permohonan pindah Notaris yang sudah diterima dan belum diproses karena tempat kedudukan yang dimohon tidak tersedia formasi, maka terhadap permohonan tersebut berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan tetap berlaku, sepanjang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas