info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kriteria tertentu bagi Bank yang wajib memenuhi KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
a.Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1.Bank dengan total aktiva sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;
2.Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
3.Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam Trading Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih;
dan/atau;
b.Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1.Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
2.Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih.
(2)Kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku pula untuk Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain maupun kantor cabang dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.

Pasal 4
Surat berharga dalam Trading Book sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1 dan angka 2 hanya mencakup surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Bagi Bank yang telah wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM, apabila pada tanggal 1 Januari 2009 tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 karena adanya perubahan cakupan surat berharga dalam Trading Book, maka Bank tidak wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM.

Pasal 7
Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetap wajib selamanya memperhitungkan Risiko Pasar dalam KPMM.

BAB II
ASPEK PERMODALAN

Pasal 8
(1)Bank dapat memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) untuk tujuan perhitungan KPMM secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(2)Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
(3)Pos yang dapat diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.tidak dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
b.memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c.tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia;
d.terdapat klausula yang mengikat (lock-in clause) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan KPMM secara individual atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
e.terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
f.memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
(4)Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria:
a.tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian Modal Inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
b.jumlah Modal Pelengkap (tier 2) dan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari Modal Inti.
(5)Modal Pelengkap (tier 2) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Pinjaman Subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% (lima puluh perseratus) Modal Inti, dapat digunakan sebagai komponen Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III
ASPEK RISIKO PASAR

Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikecualikan dari cakupan Trading Book.

Kebijakan dan Pedoman Trading Book
Pasal 11
(1)Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman Trading Book sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
(2)Bank wajib melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan pedoman Trading Book sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi Trading Book dengan akurat.
(2)Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.
(3)Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

Pasal 14
(1)Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar.
(2)Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.
(3)Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
a.bid price untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau
b.ask price untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.
(4)Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal:
a.terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;
b.harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan;
c.instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau
d.harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.

Pasal 17
(1)Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.
(2)Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang Modal Inti dalam perhitungan KPMM.

Perhitungan Risiko Pasar
Pasal 18
(1)Perhitungan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM dilakukan dengan menggunakan:
a.Metode Standar (Standard Method); dan/atau
b.Model Internal (Internal Model).
(2)Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menggunakan Metode Standar dalam perhitungan Risiko Pasar.

Metode Standar
(1)Dalam rangka perhitungan Risiko Suku Bunga, Bank Indonesia menetapkan lembaga pemeringkat (rating agency) dan peringkat yang diakui.
(2)Penetapan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21
(1)Perhitungan Risiko Nilai Tukar didasarkan pada Posisi Devisa Neto yang dimiliki oleh Bank.
(2)Beban modal untuk Risiko Nilai Tukar dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Posisi Devisa Neto.

(1)Perhitungan Risiko Komoditas yang timbul dari posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas yang dimiliki Perusahaan Anak, dilakukan dengan menggunakan:
a.Metode Sederhana (Simplified Approach); atau
b.Metode Jatuh Tempo (Maturity Ladder Approach).
(2)Penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara konsisten.
(3)Beban modal untuk Risiko Komoditas dihitung berdasarkan persentase tertentu dari posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas.

Pasal 24
Persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Model Internal
(1)Bank Indonesia akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Model Internal.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan antara lain:
a.mewajibkan Bank untuk melakukan penyesuaian penggunaan Model Internal dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b.menetapkan penyesuaian faktor skala; dan/atau
c.membatalkan persetujuan penggunaan Model Internal.

Pasal 28
(1)Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menggunakan Model Internal dilarang menggunakan kembali Metode Standar dalam perhitungan Risiko Pasar.
(2)Penggunaan kembali Metode Standar dapat dilakukan hanya apabila Bank Indonesia membatalkan persetujuan penggunaan Model Internal.

Pasal 29
Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menggunakan Model Internal wajib menggunakan Model Internal untuk perhitungan KPMM paling lambat pada posisi pelaporan akhir bulan berikutnya.

BAB IV
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Pasal 30
Perhitungan KPMM secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang wajib dipenuhi oleh Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:
a.KPMM untuk risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KPMM, namun tidak termasuk posisi pada Trading Book yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik untuk Risiko Suku Bunga; dan
b.KPMM untuk Risiko Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 31
(1)Bank yang menggunakan Metode Standar dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar wajib melaporkan perhitungan Risiko Pasar secara bulanan sesuai format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.
(2)Dalam hal Bank telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menggunakan Model Internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar, Bank wajib menyampaikan laporan yang terkait dengan Model Internal secara bulanan dan triwulanan sesuai format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.
(3)Laporan yang terkait dengan Model Internal secara triwulanan untuk pertama kali disusun pada akhir triwulan setelah Model Internal digunakan untuk perhitungan KPMM.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dalam periode penyampaian III Laporan Berkala Bank Umum.
(5)Selama pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dimungkinkan dilaporkan secara on-line, maka pelaporan wajib disampaikan secara off-line oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat:
a.Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
b.Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia,
dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) yang mengatur mengenai:
a.posisi surat berharga dalam Trading Book sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c;
b.Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
c.surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
d.proses mark to market sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

BAB VII
SANKSI

Pasal 33
Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
a.teguran tertulis;
b.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
c.pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 34
Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Pasal 35
Bank yang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan:
a.dalam jumlah yang signifikan; dan/atau
b.dalam frekuensi yang tinggi,
tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36
Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk kedua kalinya, maka Bank tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

Pasal 37
Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 lebih dari dua kali, maka Bank tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Ketentuan mengenai:
a.surat berharga dalam Trading Book sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b.Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 huruf a;
c.proses valuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
d.proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, khusus bagi Bank yang menggunakan Metode Standar dalam perhitungan Risiko Pasar; dan
e.sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37,
mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 39
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 41
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2007
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Dengan ketentuan ini maka perhitungan rasio KPMM secara individual dilakukan dengan membandingkan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko baik untuk risiko kredit maupun Risiko Pasar.
Sedangkan untuk perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan dengan membandingkan modal secara konsolidasi dengan aktiva tertimbang menurut risiko secara konsolidasi baik untuk risiko kredit maupun Risiko Pasar.
Ayat (2)
Alokasi modal untuk perhitungan KPMM diprioritaskan untuk memenuhi KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit.
Yang dimaksud dengan "ketentuan Bank Indonesia yang berlaku" adalah Peraturan Bank Indonesia mengenai KPMM.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Perubahan cakupan surat berharga dalam Trading Book yaitu yang tidak memperhitungkan kelompok yang tersedia untuk dijual, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan "selamanya" adalah dalam hal Bank yang telah memenuhi kriteria tetapi kemudian menjadi tidak memenuhi kriteria, Bank tetap wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam KPMM.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Dengan pengaturan ini maka paling kurang sebesar 28,5% (dua puluh delapan setengah perseratus) dari Risiko Pasar diperhitungkan dari Modal Inti yang tidak digunakan untuk menutup risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KPMM.
Huruf b
Modal Inti dan Modal Pelengkap adalah modal yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KPMM.
Ayat (5)
Modal Pelengkap yang dapat ditambahkan adalah Modal Pelengkap yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KPMM.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Instrumen keuangan yang terekspos Risiko Suku Bunga termasuk Sertifikat Bank Indonesia dalam Trading Book.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 10
Perlakuan pengakuan dan pengukuran terhadap aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kriteria tersebut ditetapkan dengan memperhatikan antara lain:
1.persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi termasuk jangka waktu kepemilikan/holding period yang mengacu kepada praktek yang berlaku secara umum (maksimal 90 hari);
2.kemungkinan restriksi hukum yang dapat menghambat terjadinya perdagangan; dan
3.standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Huruf c
Kebijakan pengelolaan portofolio antara lain meliputi penetapan dan pemantauan limit, kewenangan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan portofolio, serta pemantauan dan pelaporan pengelolaan portofolio.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Mekanisme tersebut mencakup antara lain:
1.pihak/petugas yang bertanggungjawab melakukan pengecekan;
2.frekuensi pengecekan;
3.verifikasi pemenuhan kriteria Trading Book.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (closing price), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidentil, serta prosedur penyesuaian valuasi.
Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (reporting lines) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.
Ayat (3)
Kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.

Pasal 14
Ayat (1)
Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arms's length transaction).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif" adalah apabila harga instrumen keuangan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), atau agen lainnya, serta harga tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang dilakukan secara wajar (arm's length basis).
Harga transaksi yang terjadi atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen antara lain meliputi harga di bursa (exchange prices), harga pada layar dealer (screen prices), atau kuotasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling kurang 2 (dua) broker dan/atau market maker yang memiliki reputasi baik, yang minimal salah satunya adalah pihak independen.
Penggunaan sumber yang independen dilakukan secara konsisten kecuali harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bid price" adalah harga beli yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.
Huruf b
Yang dimaksud "ask price (offer price)" adalah harga jual yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.
Ayat (4)
Termasuk model/teknik penilaian antara lain:
a.penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;
b.penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon, peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa;
c.analisis arus kas yang didiskonto (discounted cash flow);
d.model penetapan harga opsi (option pricing models); atau
e.model/teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen.
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model/teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model/teknik penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model/teknik penilaian.

Pasal 15
Ayat (1)
Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi.
Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model/teknik penilaian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam neraca secara langsung yang selanjutnya mempengaruhi laporan laba rugi.

Pasal 16
Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.
Sebagai contoh, valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dapat terjadi pada valuasi dengan menggunakan model/teknik penilaian.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perubahan kondisi ekonomi yang signifikan" antara lain perubahan kurva imbal hasil (yield curve) secara signifikan di luar ekspektasi pasar.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan semakin mendekati nilai nominal.
Huruf d
Termasuk kondisi lainnya antara lain:
a.kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (unearned credit spreads).
b.kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (early termination).
c.terjadinya mismatch arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjam dan menginvestasikan dana (investing and funding costs).
d.terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "faktor-faktor tertentu" antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (bid/ask spreads), dan ketersediaan kuotasi pasar.
Ayat (2)
Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Penggunaan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui dalam perhitungan Risiko Suku Bunga adalah dalam rangka menghitung Risiko Spesifik.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Posisi Devisa Neto" adalah Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai posisi devisa neto.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "posisi ekuitas bruto" adalah penjumlahan nilai absolut atas posisi long dan short setiap instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dari masing-masing emiten pada setiap pasar keuangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "posisi ekuitas neto" adalah nilai absolut dari selisih atas penjumlahan posisi long dan penjumlahan posisi short dari setiap instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas pada setiap pasar keuangan.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Termasuk dalam pengertian modifikasi atas penggunaan Model Internal antara lain perubahan metodologi Model Internal, perubahan teknologi sistem informasi, dan perluasan penggunaan Model Internal.
Sebelum modifikasi atas penggunaan Model Internal memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Bank tetap menggunakan Model Internal yang telah disetujui untuk perhitungan KPMM.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "produk dan aktivitas baru" adalah produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko.
Ayat (2)
Penggunaan Model Internal terhadap produk dan aktivitas baru termasuk cakupan modifikasi Model Internal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Model Internal mencakup antara lain pemenuhan persyaratan penggunaan Model Internal, laporan back testing, dan laporan stress testing.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Larangan ini berlaku untuk pengukuran Risiko Pasar terhadap produk dan aktivitas yang telah disetujui menggunakan Model Internal.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Laporan perhitungan Risiko Pasar antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, laporan perhitungan rasio KPMM.
Ayat (2)
Laporan yang terkait dengan Model Internal antara lain mencakup laporan perhitungan value at risk dan beban modal, laporan perhitungan rasio KPMM, laporan back testing, serta laporan stress testing.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh:
Sesuai ketentuan mengenai Laporan Berkala Bank Umum, maka laporan posisi bulan Maret 2008 wajib disampaikan dalam periode penyampaian III yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 bulan April 2008.
Ayat (5)
Penyampaian secara off-line dilakukan dengan softcopy dan hardcopy.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Yang dimaksud dengan jumlah yang signifikan adalah signifikan terhadap total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas