BAB I
KETENTUAN UMUM

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan secara tertulis rencana kegiatannya kepada Bank Indonesia.

Pasal 4
(1)Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Prinsipal dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
(2)Prinsipal wajib menghentikan sementara atau mencabut persetujuan penggunaan merek yang telah diberikan kepada Penerbit apabila Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara atau mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada Penerbit tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kedua
Penerbit

(1)Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit yaitu Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan Kartu Kredit.
(2)Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yaitu Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.
(3)Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit untuk Kartu Prabayar yang memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu Lembaga Selain Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT); dan
b.memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam penyelenggaraan Kartu Prabayar Single-purpose single merchant atau Multi-purpose single merchant di Indonesia paling singkat selama 2 (dua) tahun.
(4)Kriteria Lembaga Selain Bank yang dapat menjadi Penerbit Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi kembali oleh Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 7
(1)Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
(2)Dalam hal Bank dan/atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menerbitkan sekaligus beberapa jenis kartu, baik dalam satu fisik kartu maupun beberapa fisik kartu, wajib mengajukan permohonan persetujuan untuk masing-masing jenis kartu.
(3)Permohonan persetujuan untuk masing-masing jenis kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula untuk Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang telah bertindak sebagai Penerbit salah satu jenis kartu dan akan menambahkan jenis kartu lainnya, baik dalam satu fisik kartu maupun beberapa fisik kartu.
(4)Khusus untuk Kartu Prabayar, Penerbit wajib meminta persetujuan kepada Bank Indonesia dalam hal Kartu Prabayar yang diterbitkan adalah:
a.Kartu Prabayar Single-purpose tetapi dapat digunakan di lebih dari satu penyedia barang dan/atau jasa (Single-purpose multi merchants);
b.Kartu Prabayar Multi-purpose yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada lebih dari satu penyedia barang dan/atau jasa (Multi- purpose multi merchants); dan/atau
c.Kartu Prabayar Single-purpose atau Multi-purpose yang Penerbitnya bukan merupakan penyedia barang dan/atau jasa (bukan merchant).

Pasal 8
(1)Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a.Bank
1.rencana kerja Bank yang didalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit;
2.hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
3.bukti kesiapan perangkat hukum;
4.bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
5.bukti kesiapan operasional.
b.Lembaga Selain Bank
1.rencana kerja Lembaga Selain Bank;
2.fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Fotokopi akta pendirian badan hukum tersebut harus pula dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;
3.hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
4.bukti kesiapan perangkat hukum;
5.bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
6.bukti kesiapan operasional.
(3)Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching, Penerbit harus:
a.memiliki bukti mengenai kehandalan dan keamanan operasional Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut yang antara lain dibuktikan dengan adanya hasil audit dari security auditor yang independen;
b.mensyaratkan kepada Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching yang bekerjasama dengan Penerbit tersebut untuk menerapkan prinsip resiprositas dalam hal Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut melakukan kerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching lain yang berbadan hukum asing dan berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia; dan
c.mensyaratkan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching untuk melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia.
(4)Penerbit hanya dapat bekerjasama dengan Perusahaan Switching yang berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching yang berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai Penerbit, termasuk jangka waktu pemberian persetujuan atau penolakan, dan tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11
(1)Bank Indonesia berwenang untuk:
a.menunda pemberlakuan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Penerbit untuk sementara waktu; atau
b.membatalkan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Penerbit.
(2)Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada:
a.memburuknya kondisi keuangan Bank;
b.adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan kepada Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit; atau
c.lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan/atau perekonomian nasional.
(3)Dalam hal Bank Indonesia menunda pemberlakuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia.

Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Financial Acquirer adalah Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

Pasal 14
(1)Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh persetujuan sebagai Penerbit dan akan melakukan kegiatan sebagai Financial Acquirer dan/atau Technical Acquirer harus melaporkan secara tertulis rencana kegiatan sebagai Financial Acquirer dan/atau Technical Acquirer tersebut kepada Bank Indonesia.
(2)Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
a.bukti kesiapan perangkat hukum; dan
b.bukti kesiapan manajemen likuiditas.
(3)Prosedur dan tata cara pelaporan sebagai Financial Acquirer dan/atau Technical Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai Financial Acquirer, termasuk jangka waktu pemberian persetujuan atau penolakan dan tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17
(1)Bank Indonesia berwenang untuk:
a.menunda pemberlakuan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Financial Acquirer untuk sementara waktu; atau
b.membatalkan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Financial Acquirer.
(2)Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada:
a.memburuknya kondisi keuangan Bank;
b.adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan kepada Lembaga Selain Bank sebagai Financial Acquirer; atau
c.lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan/atau perekonomian nasional.
(3)Dalam hal Bank Indonesia menunda pemberlakuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai Financial Acquirer dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Pertama
Kartu Kredit

Pasal 18
Pemberian Kartu Kredit hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berdasarkan permohonan tertulis dari calon Pemegang Kartu.

(1)Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
a.prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
b.hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaaan Kartu Kredit;
c.hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
d.tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
e.komponen dalam penghitungan bunga;
f.komponen dalam penghitungan denda; dan
g.jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.
(2)Penerbit wajib mencantumkan dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
a.besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
b.tanggal jatuh tempo pembayaran;
c.besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (annualized percentage rate) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda;
d.besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu; dan
e.nominal bunga yang dikenakan.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan kembali secara tertulis kepada Pemegang Kartu apabila terjadi perubahan atas informasi tersebut.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi dalam lembar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21
(1)Pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi bank umum.
(2)Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi Kartu Kredit dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kewajaran.
(3)Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut termasuk tagihan pokok, bunga dan/atau denda, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi bank umum.
(4)Penghitungan kolektibilitas kredit dalam Kartu Kredit wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas kredit Bank Umum.
(5)Penerbit Kartu Kredit dapat melakukan penghitungan kolektibilitas yang lebih hati-hati (prudent) daripada ketentuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan internal Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan, namun untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan penghitungan kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemberian kredit oleh Bank.
(6)Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(1)Penerbit wajib melakukan tukar-menukar informasi data Pemegang Kartu dengan seluruh Penerbit lainnya yang meliputi negative list dan positive list serta data negatif penyedia barang dan/atau jasa (merchant black list).
(2)Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral dan/atau melalui pusat pengelola informasi.
(3)Dalam hal tukar-menukar informasi dilakukan melalui pusat pengelola informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan ketentuan pelaksanaan tukar menukar informasi dan pengaturan tanggung jawab pusat pengelola informasi tersebut.
(4)Penerbit dilarang memberikan informasi data Pemegang Kartu kepada pihak lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

Pasal 24
(1)Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Financial Acquirer, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.
(2)Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Technical Acquirer, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-kurangnya meliputi:
a.penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi tanggung jawab Acquirer; dan
b.penyediaan sarana back-up data transaksi.
(3)Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Financial Acquirer, Penerbit wajib memastikan bahwa Financial Acquirer tersebut menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer, Penerbit wajib memastikan bahwa Technical Acquirer tersebut menerapkan manajemen risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar

(1)Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Financial Acquirer, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.
(2)Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Technical Acquirer, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-kurangnya meliputi:
a.penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi tanggung jawab Acquirer; dan
b.penyediaan sarana back-up data transaksi.
(3)Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Financial Acquirer, Penerbit wajib memastikan bahwa Financial Acquirer tersebut menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer, Penerbit wajib memastikan bahwa Technical Acquirer tersebut menerapkan manajemen risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28
Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya mengenai hal-hal sebagai berikut:
a.prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar;
b.hak dan kewajiban Pemegang Kartu; dan
c.tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.

BAB IV
PENGHENTIAN KEGIATAN

Pasal 29
Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan secara tetap penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam hal:
a.Penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini setelah dikenakan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, atau Pasal 60.
b.terdapat putusan pengadilan yang menghukum Penyelenggara untuk menghentikan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukannya; atau
c.adanya permintaan tertulis/rekomendasi kepada Bank Indonesia dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara, atau otoritas pengawas dimaksud telah menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara.

Pasal 30
(1)Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia apabila akan menghentikan kegiatannya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya.
(3)Pelaksanaan penghentian kegiatan oleh Penyelenggara harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan.

BAB V
KLIRING DAN PENYELESAIAN AKHIR

Pasal 31
(1)Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu memerlukan kegiatan kliring untuk memperhitungkan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Financial Acquirer, maka kegiatan kliring tersebut diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
(2)Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan kliring yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
(3)Penyelenggara kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan kliring yang dilakukannya.
(4)Dalam hal kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara kegiatan kliring tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia, tetapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan kliring yang dilakukannya sepanjang penyelenggara tersebut memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah Republik Indonesia.
(5)Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 32
(1)Penyelesaian akhir atas perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Financial Acquirer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
(2)Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan penyelesaian akhir atas transaksi dalam mata uang rupiah untuk kartu yang diterbitkan oleh Penerbit di wilayah Republik Indonesia.
(3)Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir yang dilakukannya.
(4)Dalam hal kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia, tetapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir yang dilakukannya sepanjang penyelenggara tersebut memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah Republik Indonesia.
(5)Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 33
(1)Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penyelenggara.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.
(3)Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memberikan:
a.keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
b.kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; dan/atau
c.hal-hal lain yang diperlukan.
(4)Berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi.

Pasal 34
Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal 35
Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia baik secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan mengenai kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukan.

BAB VII
PENINGKATAN KEAMANAN TEKNOLOGI ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

Pasal 36
(1)Penyelenggara wajib meningkatkan keamanan teknologi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, baik keamanan pada kartu maupun keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
(2)Ketentuan mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pengaturan mengenai pencetakan dan personalisasi kartu, serta persetujuan perusahaan personalisasi kartu diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 37
Penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Bank Umum Syariah) dan Unit Usaha Syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.

Pasal 38
Bank Perkreditan Rakyat dapat menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sepanjang peraturan yang mengatur Bank Perkreditan Rakyat memungkinkan bagi Bank Perkreditan Rakyat untuk melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 39
Perusahaan Switching yang dapat beroperasi di Indonesia adalah Perusahaan Switching yang berbadan hukum Indonesia atau Perusahaan Switching yang berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

Pasal 40
(1)Penyelenggara wajib menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang lain.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 41
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX
S A N K S I

Pasal 42
Prinsipal yang tidak menghentikan sementara atau mencabut persetujuan penggunaan merek yang telah diberikan kepada Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh Bank Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 43
(1)Dalam hal Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tidak memiliki bukti kehandalan dan keamanan operasional, tidak menerapkan prinsip resiprositas, dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bank Indonesia dapat meminta Penerbit menghentikan kerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut.
(2)Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Perusahaan Switching yang tidak berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching yang berbadan hukum asing namun tidak memiliki basis operasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Bank Indonesia dapat meminta Penerbit menghentikan kerjasama dengan Perusahaan Switching tersebut.

Pasal 44
(1)Dalam hal Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tidak memiliki bukti kehandalan dan keamanan operasional, tidak menerapkan prinsip resiprositas, dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Bank Indonesia dapat meminta Financial Acquirer menghentikan kerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut.
(2)Dalam hal Financial Acquirer bekerjasama dengan Perusahaan Switching yang tidak berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching yang berbadan hukum asing namun tidak memiliki basis operasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Bank Indonesia dapat meminta Financial Acquirer menghentikan kerjasama dengan Perusahaan Switching tersebut.

Pasal 45
(1)Penerbit Kartu Kredit yang memberikan Kartu Kredit tidak berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 18, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 18, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 46
(1)Penerbit Kartu Kredit yang tidak menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi persyaratan mengenai minimum usia, minimum pendapatan, batas maksimum kredit, dan/atau persentase minimum pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 47
(1)Penerbit yang tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 28, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 28, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit.

Pasal 48
(1)Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan pemberian dan/atau penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 21, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 21, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 49
(1)Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan yang terkait dengan pemberian fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 22, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 22, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 50
(1)Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Penerbit Kartu Kredit yang memberikan informasi data Pemegang Kartu kepada pihak lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (4), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
(4)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (4), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 51
(1)Penerbit Kartu Kredit yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 24, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 24, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 52
(1)Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang tidak menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

Pasal 53
(1)Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 27, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 27, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

Pasal 54
(1)Penyelenggara kegiatan kliring yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), serta penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara kegiatan kliring tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), dan/atau penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan/atau ayat (4), penyelenggara tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara kegiatan kliring tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), dan/atau penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan/atau ayat (4), penyelenggara tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara.

Pasal 55
Penyelenggara yang tidak memberikan keterangan, data, hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan, dan/atau tidak memberi kesempatan pengawas untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara.

Pasal 56
Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per jenis laporan dan per periode penyampaian laporan.

Pasal 57
(1)Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban untuk meningkatkan keamanan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1), Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 58
(1)Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.
(3)Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 59
(1)Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan tidak melaporkan kegiatannya tersebut kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenakan sanksi teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 61, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara atas kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukan.

Pasal 60
(1)Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir dan tidak melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenakan sanksi teguran tertulis.
(2)Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 63, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara atas penyelenggaraan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61
Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebelum tanggal 28 Desember 2004 wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu penyampaian, dan jenis laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 62
Perusahaan Switching yang telah beroperasi di Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, yang belum berbadan hukum Indonesia atau tidak memiliki kantor cabang di Indonesia, wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 63
Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir atas kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut dan wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu penyampaian, dan jenis laporan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2005
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dimungkinkannya Lembaga Selain Bank dalam ayat ini untuk menjadi Penerbit Kartu Prabayar ditujukan untuk menampung potensi lembaga-lembaga yang bukan lembaga keuangan untuk menerbitkan Kartu Prabayar sebagaimana Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh Bank. Sebagai contoh, perusahaan telekomunikasi mengeluarkan kartu telepon berisi pulsa yang dapat digunakan baik untuk menelpon maupun untuk berbelanja.
Yang dimaksud dengan "reputasi baik" dalam hal ini misalnya dalam penyelenggaraan Kartu Prabayar Single-purpose single merchant atau Multi-purpose single merchant, Penerbit tidak pernah gagal bayar dan kartu-kartu yang diterbitkannya dapat digunakan dengan baik.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Persetujuan Bank Indonesia dimaksudkan agar terdapat kesetaraan antara Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang diterbitkan oleh Bank dengan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang diterbitkan oleh Lembaga Selain Bank, dan persetujuan Bank Indonesia tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat pengguna Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran tersebut, dan menjalankan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang beredar.
Ayat (2)
Pengajuan permohonan persetujuan untuk menerbitkan beberapa jenis kartu, baik dalam satu fisik kartu maupun beberapa fisik kartu, dapat diajukan dalam 1 (satu) surat permohonan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "beberapa jenis kartu tergabung dalam satu fisik kartu" antara lain fungsi Kartu ATM yang tergabung menjadi satu dengan Kartu Debet.
Yang dimaksud dengan "menambahkan jenis kartu lainnya secara tergabung dalam fisik kartu yang telah diterbitkan" antara lain Penerbit yang telah menerbitkan Kartu ATM akan menambahkan fungsi Kartu Debet dalam fisik Kartu Kredit tersebut.
Ayat (4)
Penerbitan Kartu Prabayar Multi-purpose multi merchants, Kartu Prabayar Single-purpose multi merchants, dan Kartu Prabayar Multi-purpose atau Single-purpose di mana Penerbit Kartu Prabayar tersebut bukan merupakan penyedia barang dan/atau jasa (merchant), memerlukan persetujuan Bank Indonesia karena:
1.Kartu-kartu tersebut pada dasarnya bersifat seperti uang yang dibawa oleh Pemegang Kartu. Dipersamakannya sifat kartu-kartu tersebut dengan uang karena pada saat Pemegang Kartu menggunakan kartunya pada merchant tertentu, maka bagi merchant tersebut nilai yang dikurangkan dari kartu, apapun satuan nilai dalam kartu tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditagihkan pada Penerbit Kartu Prabayar dalam bentuk uang;
2.Kartu-kartu tersebut dapat dikategorikan sebagai System Wide Important Payment System (SWIPS) karena digunakan oleh masyarakat banyak dan melibatkan berbagai pihak; dan
3.Untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, karena penerbitan kartu-kartu pembayaran tersebut melibatkan banyak pihak.
Pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia didasarkan pada pertimbangan pentingnya:
1.perlindungan bagi masyarakat pengguna,
2.menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran, dan
3.pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang beredar.
Contoh Kartu Prabayar Single-purpose multi merchants adalah Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk membayar tiket berbagai transportasi umum, misalnya kereta api, bus kota, feri, monorel, busway dan lain-lain, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu perusahaan.
Contoh Kartu Prabayar Multi-purpose multi merchants adalah Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, pembelanjaan umum, dan pembayaran tiket berbagai transportasi umum yang dikelola oleh lebih dari satu perusahaan pengelola, misalnya kereta api, bus kota, feri, monorel, busway, dan lain-lain.
Contoh Kartu Prabayar Multi-purpose maupun Single-purpose yang Penerbitnya bukan merupakan penyedia barang dan atau jasa (bukan merchant) adalah:
1.Suatu perusahaan telekomunikasi menerbitkan Kartu Prabayar telekomunikasi yang dapat digunakan untuk membayar biaya tol di berbagai ruas tol yang dikelola oleh satu atau berbagai perusahaan pengelola jalan tol (Single-purpose single merchant atau Single-purpose multi merchants, dan Penerbit bukan merchant).
2.Bank menerbitkan Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk berbelanja barang dan atau jasa di satu atau berbagai merchants (multi-purpose single merchant atau multi-purpose multi merchants, dan Penerbit bukan merchant).
Dalam hal Bank menyediakan jasa layanan bagi nasabahnya yang pembayaran atas jasa layanan tersebut dilakukan dengan menggunakan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu maka dalam hal ini Bank dimaksud bertindak sebagai merchant.
Sedangkan Kartu Prabayar single merchant yang diterbitkan sendiri oleh merchant tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia karena pada dasarnya nilai dalam kartu, walaupun berupa nilai uang, hanya dapat digunakan untuk pembayaran kepada merchant tersebut sehingga tidak akan ada penagihan dari merchant lainnya.
Contoh:
1.Kartu Prabayar Multi-purpose yang hanya dapat digunakan pada satu penyedia barang dan/atau jasa (multi purpose single merchant), misalnya Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh perusahaan pengelola jalan tol dan dapat digunakan untuk membayar tiket tol dan transaksi pembelanjaan lain pada outlet yang dimiliki oleh perusahaan yang sama.
2.Kartu Prabayar Single-purpose yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pembayaran barang dan/atau jasa tetapi hanya pada satu perusahaan penyedia barang dan/atau jasa (Single-purpose single merchant), misalnya Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh perusahaan pengelola jalan tol untuk kepentingan pembayaran penggunaan jalan tol pada berbagai ruas jalan yang hanya dikelola oleh perusahaan tersebut.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, Acquirer, dan Pemegang Kartu, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak.
Angka 4
Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional.
Angka 5
Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:
1.rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia;
2.rencana peralatan dan sarana usaha.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Pihak/pejabat yang berwenang untuk memberikan legalisasi fotokopi akta pendirian badan hukum misalnya notaris.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, Acquirer, dan Pemegang Kartu, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak.
Angka 5
Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional.
Angka 6
Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:
1.rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia; dan
2.rencana peralatan dan sarana usaha.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penerapan prinsip resiprositas diperlukan untuk menjamin agar terdapat kesejajaran di mana produk Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Indonesia dapat dipergunakan di luar negeri sama dengan digunakannya produk Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu asing di Indonesia. Contoh, Bank-bank yang bersama-sama tergabung dalam jaringan ATM domestik (jaringan Perusahaan Switching domestik), dan jaringan ATM domestik tersebut akan dikoneksikan (interlink) dengan jaringan ATM luar negeri, maka kartu-kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank-bank yang tergabung di jaringan ATM domestik maupun yang diterbitkan oleh Bank-bank yang tergabung dalam jaringan ATM luar negeri tersebut harus saling dapat digunakan baik di jaringan ATM di Indonesia maupun jaringan ATM di luar negeri.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "memiliki basis operasional di Indonesia" antara lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

Pasal 9
Ayat (1)
Contoh pihak lain dalam pasal ini antara lain pihak kolektor tagihan Kartu Kredit yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Bank dan atau Lembaga Selain Bank yang telah bertindak sebagai Penerbit dan mempunyai jaringan ATM sendiri dan kemudian melakukan kerjasama dengan Perusahaan Switching atau Penerbit lainnya dalam mengoperasikan jaringan ATM bersama, maka Penerbit tersebut otomatis menjalankan pula fungsi sebagai Financial Acquirer untuk nasabah Bank dan atau Lembaga Selain Bank lainnya yang tergabung dalam jaringan ATM bersama tersebut.
Bank atau Lembaga Selain Bank telah menjalankan fungsi sebagai Financial Acquirer apabila Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut memberikan talangan untuk nasabah Bank atau Lembaga Selain Bank lainnya, meskipun Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak menyediakan jaringan ATM sendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara Financial Acquirer dengan Penerbit dan/atau penyedia barang dan/atau jasa, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus seperti pengaturan hak dan kewajiban Financial Acquirer, Penerbit, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak.
Angka 4
Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional.
Angka 5
Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:
1.rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia; dan
2.rencana peralatan dan sarana usaha.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Pihak/pejabat yang berwenang untuk memberikan legalisasi fotokopi akta pendirian badan hukum misalnya notaris.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara Financial Acquirer dengan Penerbit dan/atau penyedia barang dan/atau jasa, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus seperti pengaturan hak dan kewajiban Financial Acquirer, Penerbit, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak.
Angka 5
Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional.
Angka 6
Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:
1.rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia; dan
2.rencana peralatan dan sarana usaha.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "memiliki basis operasional di Indonesia" antara lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Penawaran produk Kartu Kredit secara lisan kepada calon Pemegang Kartu (solicitation) dapat dilakukan namun pemberian Kartu Kredit baru dapat dilakukan setelah adanya permohonan tertulis yang dibubuhi tandatangan basah oleh calon Pemegang Kartu.

Pasal 19
Ayat (1)
Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko antara lain Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Manajemen risiko kredit dalam pasal ini wajib dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank umum dalam pemberian kredit, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan asas keadilan dan kewajaran" antara lain Penerbit:
a.tidak memperhitungkan nilai transaksi yang belum jatuh tempo sebagai komponen dalam penghitungan bunga;
b.menghitung bunga dari unpaid balance, bukan dari nilai transaksi; dan
c.tidak mengenakan bunga atas tagihan yang telah dibayar sebelum tanggal cetak tagihan (early payment).
Ayat (3)
Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank umum dalam penyelesaian kredit bermasalah, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.
Ayat (4)
Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai pemberian kredit oleh Bank dalam penghitungan kolektibilitas kredit, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 22
Yang dimaksud dengan "fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya" dalam pasal ini antara lain adalah program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan.
Yang dimaksud dengan "fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit" antara lain adalah memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang benar-benar diperlakukan seperti simpanan biasa yang dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank.
Yang dimaksud dengan "persetujuan tertulis" dalam ayat ini termasuk juga kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Bank yang berwenang.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pusat pengelola informasi dalam ayat ini antara lain pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan/atau credit bureau.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Larangan pemberian informasi data Pemegang Kartu pada ayat ini misalnya pemberian informasi data Pemegang Kartu oleh Penerbit kepada pihak lain seperti penyedia barang dan/atau jasa dan perusahaan asuransi.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Yang dimaksud "penghentian secara tetap" adalah pencabutan persetujuan sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer oleh Bank Indonesia.
Permintaan tertulis dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara kepada Bank Indonesia dapat didasarkan pada pertimbangan antara lain adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang tersebut.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam ayat ini antara lain Bank dan Perusahaan Switching.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Yang dimaksud dengan "prinsip syariah" dalam pasal ini adalah prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur mengenai perbankan dan seluruh ketentuan pelaksanaannya, antara lain berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengatur tentang kartu syariah.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Yang dimaksud dengan "memiliki basis operasional di Indonesia" antara lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

Pasal 40
Ayat (1)
Kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang lain antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain memuat:
a.tata cara penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;
b.tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung;
c.tata cara pelaporan dan jenis laporan;
d.waktu penyampaian laporan; dan
e.tata cara dan jenis informasi yang dapat dipertukarkan dalam rangka tukar-menukar informasi.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]