Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka (3) diubah dan angka (4) dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"
(1)Selain mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto setiap saat paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal.
(2)Perhitungan Posisi Devisa Neto setiap saat menggunakan Kurs Penutupan pada hari kerja sebelumnya.
(3)Posisi Devisa Neto setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya dengan posisi terbuka tresuri setiap saat pada hari kerja berjalan.
(4)Posisi terbuka tresuri setiap saat pada hari kerja berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih bersih antara transaksi beli dan jual valuta asing yang terkait dengan kegiatan tresuri Bank setiap saat pada hari berjalan."

5.Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3A
Pemeliharaan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung secara gabungan yaitu:
a.bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.
b.bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia."

6.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7
(1)Bank wajib menyampaikan lapora n Posisi Devisa Neto akhir hari kerja secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia.
(2)Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Harian Bank Umum.
(3)Bank wajib menyesuaikan Penyusunan Laporan Harian Bank Umum untuk Laporan Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini."

7.Ketentuan Pasal 7A ayat (1) diubah sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7A
(1)Bank wajib menatausahakan informasi yang mendukung pemantauan Posisi Devisa Neto setiap saat.
(2)Bank Indonesia dapat meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan."

8.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8
(1)Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja dengan menggunakan Kurs Penutupan.
(2)Dihapus.
(3)Dalam hal Kurs Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan crossing rate pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan."

9.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7A ayat (1) dan Pasal 9A dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
a.teguran tertulis;
b.mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank;
c.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d.pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
e.pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
(2)Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap hari pelanggaran."

Pasal II
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2005.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2005
GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 1A
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sebagai contoh:
Bank memiliki:
a.total aktiva dalam berbagai valuta asing ekuivalen dalam rupiah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
b.total pasiva dalam berbagai valuta asing ekuivalen dalam rupiah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
c.Modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan kondisi tersebut, maka Posisi Devisa Neto untuk neraca adalah ((Rp25.000.000,00 - Rp15.000.000,00)/Rp100.000.000,00) x 100% =10%.
Ayat (4)
Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.
Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (accrued interest), tagihan akseptasi, transaksi reverse repo dan tagihan derivatif.
Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).
Ayat (5)
Termasuk dalam pengertian kewajiban lainnya antara lain adalah surat berharga yang diterbitkan bank, biaya yang masih harus dibayar (accrued expense), kewajiban akseptasi, transaksi repo dan kewajiban derivatif.
Rekening antar kantor pasiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor pasiva dari kantor-kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).
Ayat (6)
Nilai rekening administratif yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

Angka 4
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan setiap saat adalah waktu selama Bank beroperasi sampai dengan sebelum akhir hari kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya merupakan Posisi Devisa Neto masing-masing valuta asing sebelum diabsolutkan.
Contoh:

Asumsi Modal = 100, maka Posisi Devisa Neto setiap saat = ( 20 / 100 ) x 100% = 20%
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kegiatan tresuri antara lain transaksi beli dan jual valuta asing yang dilakukan di dealing room.

Angka 5
Pasal 3A
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 7A
Ayat (1)
Informasi yang mendukung antara lain berupa deal conversation, deal confirmation, blotter, dan atau informasi pendukung lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Termasuk dalam sanksi berupa teguran tertulis adalah pencabutan persetujuan pengecualian posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Huruf b sampai dengan huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]