BAB I
KETENTUAN UMUM

Kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

Pasal 4
(1)Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko.
(2)Program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana bisnis Bank, dimulai sejak tahun 2006 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

BAB II
TINGKATAN SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO

Komisaris dan Manajer Risiko Bank wajib mengikuti ujian pada setiap tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara berjenjang dari tingkat 1 sampai dengan tingkat sertifikasi yang dipersyaratkan.

Pasal 7
Untuk dapat mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap peserta wajib memenuhi persyaratan masa kerja minimum sebagai berikut:
a.0 (nol) tahun untuk tingkat 1;
b.3 (tiga) tahun untuk tingkat 2;
c.5 (lima) tahun untuk tingkat 3;
d.7 (tujuh) tahun untuk tingkat 4;
e.8 (delapan) tahun untuk tingkat 5.

Pasal 8
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dimiliki oleh:
a.setiap Komisaris;
b.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
c.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
d.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 4 (empat) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib dimiliki oleh:
a.setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
b.setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Supporting Risk Taking Unit;
c.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
d.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Supporting Risk Taking Unit;
e.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Pasal 11
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib dimiliki oleh:
a.setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
b.setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Supporting Risk Taking Unit;
c.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Bank wajib mengikutsertakan setiap Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam Program Penyegaran secara berkala.

Pasal 14
(1)Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko wajib mengikuti Program Penyegaran paling kurang:
a.1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1;
b.1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 2;
c.1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3;
d.1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 4;
e.1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 5;
(2)Jangka waktu Program Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Sertifikat Manajemen Risiko terakhir diterbitkan.
(3)Program Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan yang telah diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), hanya dapat menduduki jabatan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sesuai tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2).

BAB IV
PENYELENGGARA SERTIFIKASI

Pasal 17
(1)Sertifikasi Manajemen Risiko hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
(2)Dalam rangka memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan rekomendasi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pasal 18
Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan apabila Lembaga Sertifikasi Profesi telah memenuhi persyaratan paling kurang:
a.didirikan oleh organisasi profesi manajemen risiko sektor keuangan yang dikelola oleh pengurus yang mayoritas memiliki pengalaman paling kurang 10 (sepuluh) tahun di bidang perbankan dan memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko;
b.memiliki visi, misi, dan strategi yang menunjang peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko;
c.mampu bertindak secara independen dalam melaksanakan tugasnya;
d.memiliki pengalaman yang memadai dalam menyelenggarakan program Sertifikasi Manajemen Risiko;
e.memiliki perangkat organisasi paling kurang sebagai berikut:
1)Dewan Kode Etik;
2)Dewan Sertifikasi;
3)Pengurus Harian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Dewan Kode Etik, Dewan Sertifikasi dan Pengurus Harian ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB V
PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO LAIN

Pasal 21
(1)Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
(2)Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional;
b.penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.

BAB VI
LAIN-LAIN

Bank wajib mengganti Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

BAB VII
SANKSI

Pasal 24
(1)Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
(2)Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa penurunan tingkat kesehatan dan kewajiban membayar.
(3)Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap Komisaris atau Manajer Risiko Bank dan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB VIII
PERALIHAN

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 28
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2005
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Angka 1 sampai dengan angka 17
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Mengingat kantor cabang bank asing tidak memiliki organ Komisaris maka kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko bagi Komisaris tidak berlaku bagi kantor cabang bank asing.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Pejabat Eksekutif Bank adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern.

Pasal 4
Ayat (1)
Termasuk dalam program pengembangan sumber daya manusia adalah program pendidikan dan pelatihan kepada calon Manajer Risiko Bank.
Ayat (2)
Uraian tentang program pengembangan sumber daya manusia berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Pasal 5
Termasuk dalam pengertian 1 (satu) jenjang jabatan dan struktur organisasi adalah pimpinan dan wakil pimpinan satuan unit kerja, misalnya wakil kepala divisi berada dalam satu jenjang jabatan dengan kepala divisinya atau wakil pemimpin cabang berada dalam satu jenjang dengan pemimpin cabangnya.
Mengingat adanya keragaman jenjang jabatan dan struktur organisasi dari berbagai Bank maka Bank Indonesia dapat menetapkan pegawai-pegawai tertentu sebagai Pejabat Bank sesuai dengan batasan kewenangan yang bersangkutan.
Huruf a
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 mencakup pemahaman dasar mengenai Manajemen Risiko perbankan.
Huruf b
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko Bank.
Huruf c
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 3 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang cukup kompleks.
Huruf d
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang kompleks.
Huruf e
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang lebih kompleks.

Pasal 6
Sebagai contoh, untuk menduduki jabatan kepala divisi kredit dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang mensyaratkan pemilikan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4, maka yang bersangkutan harus memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tingkat 4.

Pasal 7
Penetapan masa kerja minimum yang dipersyaratkan terhitung sejak yang bersangkutan tercatat sebagai pegawai atau pejabat pada lembaga yang bergerak di bidang keuangan atau berada dalam sistem keuangan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan komisaris independen adalah salah seorang Komisaris yang diwajibkan berasal dari pihak yang independen terhadap pemilik Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Program Penyegaran bertujuan agar Komisaris dan Manajer Risiko Bank mengikuti perkembangan terbaru dan melakukan pengkinian aspek teknis dan manajerial serta pengawasan di bidang Manajemen Risiko.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penurunan tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang dimiliki tidak menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk mengikuti Program Penyegaran pada tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Huruf a
Kompetensi di bidang Manajemen Risiko dibuktikan antara lain dengan kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko, pengalaman sebagai pembicara seminar Manajemen Risiko atau penelitian di bidang Manajemen Risiko.
Huruf b
Visi, misi, dan strategi Lembaga Sertifikasi Profesi dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang Lembaga Sertifikasi Profesi.
Huruf c
Pengertian independen adalah mampu untuk menolak pengaruh dan intervensi dari pihak manapun juga.
Huruf d
Lembaga Sertifikasi Profesi paling kurang pernah menyelenggarakan program Sertifikasi Manajemen Risiko berskala nasional.
Huruf e
Cukup jelas
Angka 1)
Dewan Kode Etik merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas antara lain memutuskan pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko serta menjaga kredibilitas dan integritas Sertifikasi Manajemen Risiko.
Angka 2)
Dewan Sertifikasi merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas menetapkan kebijakan Sertifikasi Manajemen Risiko.
Angka 3)
Pengurus Harian merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas di bidang teknis, administrasi dan operasional Lembaga Sertifikasi Profesi serta mewakili Lembaga Sertifikasi Profesi di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada international best practices adalah sertifikasi yang telah mendapat pengakuan secara internasional, misalnya sertifikat Financial Risk Manager (FRM) dan Professional Risk Manager (PRM).
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Laporan kegiatan-kegiatan yang terkait antara lain berupa laporan mengenai jumlah peserta yang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dan Program Penyegaran, serta pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Lembaga penerbit sertifikat yang telah diakui dan diterima secara internasional antara lain GARP dan Professional Risk Managersí International Association (PRMIA).
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 22
Huruf a
Termasuk dalam hasil pengawasan dan pemeriksaan antara lain hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 23
Perhitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari berlaku sejak yang bersangkutan tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan.
Untuk pertama kali perhitungan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak berlakunya kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengenaan sanksi pada ayat ini dimulai sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah sertifikat yang telah diperoleh dari program Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Komisaris dan Direksi yang diakui oleh Bank Indonesia.
Dengan adanya pengakuan ini maka kewajiban untuk mengikuti tingkatan Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi Komisaris dan Direksi yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]