BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dalam penyelenggaraan SKNBI, PKN melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.menyediakan SSK Utama dan SSK Back-up;
b.menjamin SSK Utama dan SSK Back-up berfungsi dengan baik;
c.menyediakan JKD dari KPK ke SSK;
d.menyediakan aplikasi SSK, KPK, dan TPK serta perubahannya;
e.memberikan pelayanan kepada Peserta dan PKL dalam penyelenggaraan SKNBI;
f.memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) atas penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan dan Keadaan Darurat;
g.memastikan kepatuhan PKL dan Peserta terhadap Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya; dan
h.menyediakan fasilitas lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang mendukung kelancaran penyelenggaraan SKNBI.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dilakukan PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4
(1)PKL harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.menyediakan perangkat keras KPK;
b.menyediakan fasilitas penyelenggaraan SKNBI;
c.menjamin KPK serta sarana fasilitas pendukung penyelenggaraan SKNBI lainnya berfungsi dengan baik;
d.memberikan pelayanan kepada Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan;
e.melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan SKNBI untuk mencegah terjadinya manipulasi;
f.menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKNBI;
g.memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) atas penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan dan Keadaan Darurat;
h.menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan SKNBI kepada PKN; dan
i.melakukan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan SKNBI.
(2)Bank yang memiliki kantor yang menjadi PKL Selain BI wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyelenggaraan SKNBI dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya;
b.menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyelenggaraan SKNBI serta setiap perubahannya kepada PKN dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia;
c.melakukan pemeriksaan internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun dan menyampaikan hasil pemeriksaan internal kepada PKN dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia;
d.melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi menjadi PKL Selain BI, dan setiap kali terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal PKL Selain BI yang terkait dengan SKNBI serta menyampaikan laporan hasil security audit kepada PKN dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban PKL serta penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

(1)Setiap Bank dapat menjadi Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2)Kepesertaan Bank dalam penyelenggaraan SKNBI dapat terdiri atas satu atau lebih kantor Bank.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan menjadi Peserta dan tata cara pendaftaran Peserta diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7
Hubungan hukum antara Bank Indonesia dengan Bank sebagai Peserta dituangkan dalam perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia dan Bank.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta

Pasal 8
(1)Dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank yang salah satu atau lebih kantornya menjadi Peserta:
a.wajib menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional SKNBI yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya dan atau kesepakatan tertulis antar Bank (Bye-Laws);
b.wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional SKNBI dan setiap perubahannya kepada PKN dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia;
c.wajib melakukan pemeriksaan internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal kepada PKN dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia;
d.wajib melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kepesertaan dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan SKNBI serta menyampaikan laporan hasil security audit kepada PKN dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia;
e.wajib mengumumkan secara tertulis di seluruh kantor Bank jenis dan besarnya biaya transaksi SKNBI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan jadwal pelayanan nasabah yang terkait dengan setoran Kliring yang ditetapkan oleh Bank;
f.wajib melakukan pengamanan dalam pengiriman transaksi untuk mencegah terjadinya manipulasi melalui penyelenggaraan SKNBI;
g.harus menyediakan paling sedikit 1 (satu) TPK Utama dan 1 (satu) TPK Back-up serta sarana pendukung lainnya di setiap Wilayah Kliring di mana 1 (satu) atau lebih kantornya menjadi Peserta;
h.harus menyediakan JKD Utama dan JKD Back-up untuk TPK on-line;
i.harus mengikuti kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PKN dan PKL;
j.harus menindaklanjuti dan melaporkan setiap perubahan nama, status, alamat, dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional SKNBI secara tertulis kepada PKL dan atau PKN dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan; dan
k.harus mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan SKNBI.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab Bank serta penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Penyelenggaraan SKNBI terdiri atas:
a.Penyelenggaraan Kliring Debet; dan
b.Penyelenggaraan Kliring Kredit.

Pasal 11
(1)Penyelenggaraan Kliring Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan per Wilayah Kliring, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer debet yang berasal dari Warkat Debet, yang meliputi:
1.Warkat Debet yang diterbitkan oleh Peserta yang terdaftar di Wilayah Kliring tersebut; dan
2.Warkat Debet berupa cek dan bilyet giro antar wilayah, sepanjang terdapat kantor peserta kliring antar wilayah di Wilayah Kliring tersebut.
b.Penyampaian Warkat Debet untuk dikliringkan disertai dengan penyampaian DKE Debet kepada PKL.
c.Warkat Debet dan DKE Debet yang telah disampaikan kepada PKL dan atau Peserta lain tidak dapat diubah dan atau dibatalkan oleh Peserta.
d.Warkat Debet dapat tertolak (reject) oleh mesin baca pilah dalam proses Kliring penyerahan di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi.
e.Pemrosesan dan perhitungan Kliring Debet dilakukan secara lokal di setiap Wilayah Kliring oleh PKL.
f.Hasil perhitungan Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada huruf e digabung dan diperhitungkan secara nasional oleh PKN.
(2)Kegiatan dalam penyelenggaraan Kliring Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
a.Kliring penyerahan; dan
b.Kliring pengembalian.
(3)Kegiatan Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan siklus Kliring Debet.
(4)Mekanisme pemilahan Warkat Debet dalam penyelenggaraan Kliring Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan secara otomasi atau manual.
(5)Mekanisme penyampaian DKE Debet dari Peserta kepada PKL dalam penyelenggaraan Kliring Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat dilakukan secara on-line atau off-line.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebab tertolaknya Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan tata cara penanganan Warkat Debet yang tertolak tersebut diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

(1)Penyelesaian Akhir pada penyelenggaraan Kliring Debet dan Kliring Kredit dilakukan oleh PKN berdasarkan hasil perhitungan secara net multilateral.
(2)Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan hutang (novation).
(3)Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
(4)Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip same day settlement.

BAB V
PENYELENGGARAAN KLIRING DEBET

Bagian Pertama
Warkat Debet dan Dokumen Kliring

Pasal 14
(1)Warkat Debet yang dapat dipertukarkan dalam penyelenggaraan Kliring Debet meliputi:
a.Cek;
b.Bilyet Giro;
c.Wesel;
d.Nota Debet; dan
e.Warkat Debet lain yang disetujui Bank Indonesia untuk dikliringkan.
(2)Warkat Debet harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.
(3)Warkat Debet harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

(1)Peserta wajib mencetak Warkat Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Dokumen Kliring tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring tertentu wajib dilakukan pada perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
b.setiap pembuatan dan pencetakan Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring tertentu untuk pertama kali dan atau perubahan tertentu wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia; dan
c.pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring tertentu wajib dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2)Dalam melakukan pencetakan Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring, perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
a.menerima pesanan pencetakan Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring dari pihak selain Bank;
b.mencetak Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
(3)Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.menyediakan mesin-mesin yang diperlukan dalam pencetakan Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b.melakukan sendiri segala pekerjaan yang berkaitan dengan pencetakan Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring;
c.melakukan dan melaporkan hasil pengujian kertas yang akan digunakan untuk mencetak Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
d.memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.melakukan hal-hal lain yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka mendukung kelancaran pencetakan Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring yang wajib dicetak pada perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring, spesifikasi Warkat Debet dan Dokumen Kliring, tata cara pengajuan permohonan persetujuan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring, tata cara pemberian persetujuan kepada perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring, jenis mesin yang diperlukan dalam pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring dan hal-hal lain yang dilakukan perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17
(1)Peserta dan perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring wajib melaporkan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring kepada Bank Indonesia secara periodik.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
DKE Debet

Pasal 18
Perhitungan Kliring Debet dilakukan atas dasar DKE Debet yang diterima oleh PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.

(1)Nilai nominal pada Warkat Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dibatasi, kecuali untuk Warkat Debet yang berupa Nota Debet.
(2)Pembatasan nilai nominal pada Nota Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a.Nota Debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada Bank atau nasabah Bank; atau
b.Nota Debet diterbitkan oleh Bank dan ditujukan kepada Bank Indonesia sehubungan dengan tagihan-tagihan tertentu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan nilai nominal Nota Debet dan tagihan-tagihan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Jadwal Penyelenggaraan Kliring Debet

Pasal 21
(1)Penyelenggaraan Kliring Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diadakan setiap hari kerja, kecuali ditetapkan lain oleh PKN atau PKL.
(2)Jadwal penyelenggaraan Kliring Debet di setiap Wilayah Kliring ditetapkan oleh masing-masing PKL dengan persetujuan PKN.
(3)Ketentuan mengenai jadwal penyelenggaraan Kliring Debet diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Penyediaan Pendanaan Awal (Prefund) Kliring Debet

(1)Sebelum dilakukan Penyelesaian Akhir, PKN menyediakan informasi mengenai hasil perhitungan Kliring Debet secara nasional untuk masing-masing Bank yang menunjukkan net kredit atau net debet.
(2)Dalam hal nilai net debet Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada total pendanaan awal (prefund) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), maka Bank harus menambah kekurangan pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dan atau agunan (collateral prefund) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
(3)Ketentuan mengenai mekanisme penambahan pendanaan awal (prefund) dan penetapan batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Akhir Kliring Debet

Pasal 24
(1)Penyelesaian Akhir atas hasil perhitungan Kliring Debet secara nasional dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Kewajiban Bank dalam Penyelesaian Akhir Kliring Debet secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber dana dengan prioritas penggunaan sebagai berikut:
a.Dana tunai (cash prefund) yang disediakan oleh Bank sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
b.Dana yang tersedia pada rekening giro Bank di Bank Indonesia;
c.Agunan (collateral prefund) yang tersedia pada rekening agunan FLI- Kliring atau rekening agunan FLIS-Kliring yang disediakan oleh Bank sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
d.Agunan yang tersedia pada rekening agunan FLI-RTGS atau rekening agunan FLIS-RTGS.
(3)Mekanisme penggunaan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari bagi Bank umum dan fasilitas likuiditas intrahari bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(4)Dalam hal seluruh sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat memenuhi seluruh kewajiban Bank dalam Penyelesaian Akhir Kliring Debet secara nasional dan menyebabkan rekening giro Bank bersaldo negatif, maka:
a.Bank tersebut harus mengajukan fasilitas pendanaan jangka pendek dengan tata cara sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek bagi Bank umum atau fasilitas pendanaan jangka pendek bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bagi Bank yang masih memiliki SBI, SWBI, SUN, dan surat berharga atau tagihan lain pada rekening perdagangan atau rekening aktif;
b.Bank tersebut dikenakan sanksi saldo giro negatif sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum bagi Bank umum dan giro wajib minimum bagi Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bagi Bank yang tidak memiliki SBI, SWBI, SUN, dan surat berharga atau tagihan lain pada rekening perdagangan atau rekening aktif.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Penyelesaian Akhir atas hasil perhitungan Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KLIRING KREDIT

Bagian Pertama
DKE Kredit

(1)Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan dalam Kliring Kredit ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Ketentuan mengenai batas nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Jadwal Penyelenggaraan Kliring Kredit

Pasal 28
(1)Penyelenggaraan Kliring Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diadakan setiap hari kerja, kecuali ditetapkan lain oleh PKN.
(2)Jadwal penyelenggaraan Kliring Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PKN.
(3)Ketentuan mengenai jadwal penyelenggaraan Kliring Kredit diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Penyediaan Pendanaan Awal (Prefund) Kliring Kredit

Pasal 29
(1)Pada setiap awal hari kerja sebelum penyelenggaraan Kliring Kredit dimulai di seluruh Wilayah Kliring, Bank harus menyediakan pendanaan awal (prefund) berupa dana tunai (cash prefund) paling sedikit sebesar nilai nominal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Khusus untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan, penyediaan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah oleh Bank Konvensional dan UUS.
(3)Penyediaan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bank melalui Sistem BI-RTGS.
(4)Dana tunai (cash prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditatausahakan oleh Bank Indonesia pada Sistem BI-RTGS, dalam rekening milik PKN yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (cash prefund) Kliring Kredit.
(5)Ketentuan mengenai penetapan nilai nominal pendanaan awal (prefund), tata cara pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada Bank mengenai besarnya nilai nominal pendanaan awal (prefund), batas waktu penyediaan pendanaan awal (prefund), tata cara penyediaan pendanaan awal (prefund) dan mekanisme pengembalian pendanaan awal (prefund) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Informasi Awal Hasil Perhitungan Kliring Kredit dan
Penambahan Pendanaan Awal (prefund)

Pasal 30
Sebelum dilakukan Penyelesaian Akhir, PKN menyediakan informasi mengenai hasil perhitungan sementara Kliring Kredit secara nasional untuk masing-masing Bank yang merupakan selisih antara total nominal dana yang dimiliki Bank dengan total nominal batch DKE Kredit yang dikirim oleh Bank.

Pasal 31
(1)Dalam hal hasil perhitungan sementara Kliring Kredit nasional Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menunjukkan nilai negatif, Bank dapat menambah kekurangan dana tunai (cash prefund) melalui Sistem BI- RTGS sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme penambahan pendanaan awal (prefund) dan penetapan batas waktu penambahan dana tunai (cash prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Akhir Kliring Kredit

Pasal 32
(1)Penyelesaian Akhir atas hasil perhitungan Kliring Kredit secara nasional dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Kewajiban Bank dalam Penyelesaian Akhir Kliring Kredit secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber dana yang dimiliki Bank sebagai berikut:
a.dana tunai (cash prefund) yang disediakan oleh Bank sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan dana tunai (cash prefund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan
b.dana dari confirmed incoming yang tersedia sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan dana tunai (cash prefund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
(3)Dalam hal Peserta pengirim tidak memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh transaksi DKE Kredit yang telah diterima oleh SSK, sebagian atau seluruh transaksi DKE Kredit tersebut dibatalkan secara otomatis oleh sistem.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Penyelesaian Akhir atas hasil perhitungan Kliring Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA PENGIRIM DAN
PESERTA PENERIMA DALAM PENYELENGGARAAN KLIRING DEBET

Bagian Pertama
Pengiriman Warkat Debet dan DKE Debet

Pasal 33
(1)Dalam menerima setoran Warkat Debet dari nasabahnya, Peserta pengirim wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku.
(2)Dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk mengkliringkan Warkat Debet yang diterima dari nasabahnya, Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat Debet tersebut melalui Kliring Debet, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Untuk Warkat Debet yang diterima sebelum berakhirnya jam pelayanan nasabah dan Peserta pengirim mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya, Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat Debet tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Warkat Debet dari nasabah.
b.Untuk Warkat Debet yang diterima menjelang berakhirnya jam pelayanan nasabah dan Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkan Warkat Debet tersebut, Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat Debet tersebut paling lambat pada Kliring Debet hari kerja berikutnya.
c.Untuk Warkat Debet yang diterima setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah, Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat Debet tersebut paling lambat pada Kliring Debet hari kerja berikutnya.
d.Kewajiban mengkliringkan Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan lain antara nasabah dengan Peserta pengirim.
(3)Khusus untuk Warkat Debet yang memiliki tanggal jatuh tempo dalam pembayarannya, kewajiban mengkliringkan Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sepanjang Warkat Debet tersebut telah jatuh tempo pada saat diterima oleh Peserta pengirim.
(4)Dalam hal Warkat Debet sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum jatuh tempo pada saat diterima oleh Peserta pengirim, maka Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat Debet tersebut pada:
a.tanggal jatuh tempo; atau
b.hari kerja berikutnya setelah tanggal jatuh tempo apabila tanggal jatuh tempo Warkat Debet adalah hari libur, kecuali terdapat kesepakatan lain antara nasabah dengan Peserta pengirim.
(5)Dalam hal Peserta pengirim tidak mengkliringkan Warkat Debet sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Peserta pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabah sebesar bunga atas dana yang seharusnya diterima oleh nasabah terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian apabila Warkat Debet tersebut dikliringkan sesuai dengan tanggal yang seharusnya sampai dengan tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Pengembalian pada saat Warkat Debet tersebut dikliringkan.
(6)Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debet pada Peserta pengirim.
(7)Ketentuan kewajiban pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika:
a.Nasabah tidak mempunyai rekening pada Peserta pengirim; atau
b.Peserta pengirim menunda pelaksanaan kewajiban mengkliringkan atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.

Pasal 34
(1)Peserta pengirim bertanggung jawab atas:
a.kesesuaian DKE Debet dengan data pada Warkat Debet yang menjadi dasar pembuatan DKE Debet dimaksud; dan
b.kelengkapan penyampaian Warkat Debet dan DKE Debet dalam Kliring Debet.
(2)Dalam hal Peserta pengirim melakukan kekeliruan yang berakibat:
a.DKE Debet tidak sesuai dengan data pada Warkat Debet yang diterima dari nasabah; atau
b.Warkat Debet dikirim tanpa disertai DKE Debet atau sebaliknya;
sehingga Warkat Debet tersebut ditolak atau tidak diterima oleh Peserta penerima, maka Peserta pengirim wajib mengkliringkan kembali Warkat Debet tersebut paling lambat pada Kliring Debet hari kerja berikutnya.
(3)Dalam hal Peserta pengirim melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabah sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debet, terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Pengembalian pada saat Warkat Debet tersebut dikliringkan dan terjadi kekeliruan sampai dengan tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian pada saat Peserta pengirim mengkliringkan kembali Warkat Debet tersebut dengan benar.
(4)Ketentuan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika nasabah yang menyetorkan Warkat Debet tidak mempunyai rekening pada Peserta pengirim.

Bagian Kedua
Penerimaan Warkat Debet dan DKE Debet

Pasal 35
(1)Peserta penerima harus meneliti dan mencocokkan Warkat Debet yang diterima dengan laporan yang berisi daftar DKE Debet yang diterima dari PKL.
(2)Dalam hal setelah dilakukan penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan antara Warkat Debet dengan laporan yang berisi daftar DKE Debet yang diterima dari PKL, penyelesaian perbedaan tersebut dilakukan dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Peserta penerima dapat menolak Warkat Debet dan atau DKE Debet berdasarkan alasan-alasan penolakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Penerusan Dana kepada Nasabah Peserta Pengirim

Pasal 36
(1)Dalam hal tidak terjadi penolakan oleh Peserta penerima terhadap Warkat Debet yang dikliringkan oleh Bank Peserta pengirim, Bank Peserta pengirim wajib meneruskan dana hasil penagihan Warkat Debet tersebut kepada nasabah yang menyetorkan Warkat Debet segera setelah kegiatan Kliring pengembalian di Wilayah Kliring yang bersangkutan selesai, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Dalam hal nasabah memiliki rekening di Bank Peserta pengirim, maka:
1.Bank Peserta pengirim wajib mengkredit dana tersebut ke rekening nasabahnya:
a)pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal Kliring pengembalian; atau
b)paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya dengan:
1)menggunakan tanggal valuta hari kerja sebelumnya; atau
2)menggunakan tanggal valuta hari kerja berikutnya tersebut dengan memberikan bunga kepada nasabahnya sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah dimaksud.
2.Dalam hal Bank Peserta pengirim tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Peserta pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabahnya sebesar bunga dari dana yang seharusnya diterima oleh nasabah dimaksud, terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah, dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pada Bank Peserta pengirim ditambah dengan tingkat kompensasi tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b.Apabila nasabah tidak memiliki rekening di Bank Peserta pengirim, maka Bank Peserta pengirim wajib mengirim surat pemberitahuan mengenai tersedianya dana kepada nasabah pada tanggal yang sama dengan tanggal Kliring pengembalian atau paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(2)Ketentuan pembayaran tambahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku jika Peserta pengirim menunda pelaksanaan penerusan dana atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kompensasi Atas Warkat Debet yang Tertolak Oleh Mesin Baca Pilah

Pasal 37
(1)Dalam hal Warkat Debet tertolak (reject) oleh mesin baca pilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d karena faktor-faktor tertentu yang disebabkan oleh Peserta pengirim dan atau Peserta penerima dan menyebabkan Warkat Debet tersebut tidak diproses oleh PKL, maka Peserta pengirim dan atau Peserta penerima wajib membayar kompensasi kepada nasabah yang menyetorkan Warkat Debet sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah tersebut terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian apabila Warkat Debet tersebut tidak tertolak oleh mesin baca pilah sampai dengan tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian pada saat Warkat Debet tersebut dikliringkan kembali dan tidak tertolak oleh mesin baca pilah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang wajib membayar kompensasi kepada nasabah, tata cara pembayarannya serta perhitungan bunga dan kompensasi diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA PENGIRIM DAN
PESERTA PENERIMA DALAM PENYELENGGARAAN KLIRING KREDIT

Bagian Pertama
Pengiriman DKE Kredit

Pasal 38
(1)Peserta pengirim wajib mensyaratkan kepada nasabahnya untuk mengisi perintah transfer kredit secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
(2)Perintah transfer kredit yang dibuat oleh nasabah pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.identitas nasabah pengirim;
b.identitas nasabah penerima;
c.identitas Peserta penerima; dan
d.jumlah dana yang ditransfer.
(3)Identitas nasabah pengirim dan nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sekurang-kurangnya meliputi nomor rekening dan nama rekening atau, apabila nasabah pengirim atau nasabah penerima tidak memiliki rekening pada Peserta, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat.

Pasal 39
(1)Dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk mengkliringkan perintah transfer kredit dari nasabahnya, Peserta pengirim wajib mengkliringkan perintah transfer kredit dalam bentuk DKE Kredit melalui Kliring Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Untuk perintah transfer kredit yang diterima sebelum berakhirnya jam pelayanan nasabah dan Peserta pengirim mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya, Peserta pengirim wajib mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer kredit dari nasabah.
b.Untuk perintah transfer kredit yang diterima menjelang berakhirnya jam pelayanan nasabah dan Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut, Peserta pengirim wajib mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut paling lambat pada Kliring Kredit hari kerja berikutnya.
c.Untuk perintah transfer kredit yang diterima setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah, Peserta pengirim wajib mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut paling lambat pada Kliring Kredit hari kerja berikutnya.
d.Kewajiban mengkliringkan perintah transfer kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan lain antara nasabah dengan Peserta pengirim.
(2)Dalam mengkliringkan perintah transfer kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendebetan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal Peserta pengirim mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut.
(3)Dalam hal tanggal pendebetan rekening nasabah lebih awal daripada tanggal pengkliringan perintah transfer kredit, Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabah sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang memberikan perintah transfer kredit kepada Peserta pengirim terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut.
(4)Ketentuan kewajiban pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila perintah transfer kredit dari nasabah berasal dari setoran tunai.

Pasal 40
(1)Dalam hal DKE Kredit tidak diproses oleh PKN atau PKL yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3), maka Peserta pengirim wajib mengkliringkan kembali perintah transfer kredit tersebut paling lambat pada Kliring Kredit pada hari kerja berikutnya.
(2)Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabahnya sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang memberikan perintah transfer kredit kepada Peserta pengirim terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim mengkliringkan kembali perintah transfer kredit tersebut.
(3)Ketentuan kewajiban pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila perintah transfer kredit dari nasabah berasal dari setoran tunai.

Pasal 41
(1)Peserta pengirim bertanggung jawab atas kesesuaian perintah transfer kredit yang dibuat oleh nasabah dengan DKE Kredit yang dikirimkan melalui Kliring Kredit.
(2)Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan DKE Kredit yang tidak sesuai dengan perintah transfer kredit yang dibuat oleh nasabah, Peserta pengirim wajib mengirimkan kembali DKE Kredit baru atas beban Peserta pengirim sesuai dengan perintah transfer kredit nasabah tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah Peserta penerima yang tidak berhak paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian.
(3)Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabahnya sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang mengirimkan perintah transfer kredit tersebut, terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah sampai tanggal Peserta pengirim mengirimkan DKE Kredit yang baru.
(4)Dalam hal Peserta pengirim telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dana yang salah terkirim dapat diminta kembali oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima dengan menggunakan mekanisme permintaan pengembalian dana sebagaimana diatur dalam kesepakatan antar Peserta (Bye-Laws).
(5)Peserta pengirim yang meminta pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyerahkan "Surat Pernyataan Pembebasan Tanggung Jawab" (indemnity) kepada Peserta penerima.
(6)Pembebasan tanggung jawab (indemnity) Peserta penerima oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi pernyataan:
a.pembebasan tanggung jawab Peserta penerima, termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pembayaran, terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh pengembalian dana yang dilakukan oleh Peserta penerima, baik atas permintaan Peserta pengirim atau karena Peserta penerima harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan pernyataan dalam pembebasan tanggung jawab (indemnity); dan
b.kesediaan Peserta pengirim untuk menanggung segala biaya yang terkait dengan klaim, gugatan, tuntutan, dan kewajiban lainnya, termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, serta kerugian yang dihadapi oleh Peserta penerima sebagai akibat dari penarikan kembali dana dari nasabah penerima yang tidak berhak.

Pasal 42
Dalam hal Peserta pengirim meminta pengembalian dana dari Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Peserta penerima wajib segera melaksanakan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 47.

Bagian Kedua
Penerimaan DKE Kredit

Pasal 43
(1)Peserta penerima wajib melakukan verifikasi atas transfer kredit yang diterima melalui Kliring Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Dalam hal transfer ditujukan kepada penerima dana yang memiliki rekening di kantor Peserta penerima, Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima dana dengan menggunakan mekanisme penerusan dana yang berlaku di internal Bank Peserta penerima dengan cara:
a.mencocokkan nomor rekening dan nama rekening penerima dana yang tercantum dalam daftar DKE Kredit yang diterbitkan oleh PKN dengan nomor rekening dan nama rekening penerima dana yang tercantum dalam tata usaha rekening atau administrasi di Peserta penerima; atau
b.mendasarkan penerusan dana hanya atas dasar kesamaan nomor rekening yang tercantum dalam daftar DKE Kredit yang diterbitkan oleh PKN dengan nomor rekening yang tercantum dalam tata usaha rekening atau administrasi di Peserta penerima.
(3)Dalam hal transfer ditujukan kepada penerima dana yang tidak memiliki rekening di kantor Peserta penerima, Peserta penerima wajib mencocokkan identitas penerima dana yang tercantum dalam daftar DKE Kredit yang diterbitkan oleh PKN dengan identitas penerima dana dalam dokumen identitas yang sesuai dengan ketentuan internal Bank Peserta penerima.

Pasal 44
(1)Dalam hal Peserta penerima menggunakan mekanisme penerusan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan terdapat perbedaan antara nomor rekening dan nama rekening penerima dana dalam daftar DKE Kredit yang diterbitkan oleh PKN dengan nomor rekening dan nama rekening penerima dana yang tercantum dalam tata usaha atau administrasi Peserta penerima, tetapi Peserta penerima mengambil keputusan untuk meneruskan dana tersebut, maka apabila di kemudian hari terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk mengembalikan dana kepada Peserta pengirim, Peserta penerima wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan permintaan Peserta pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah penerima dana yang tidak berhak.
(2)Dalam hal Peserta penerima menggunakan mekanisme penerusan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, dan ternyata nama penerima dana yang tercantum dalam daftar DKE Kredit yang diterbitkan oleh PKN berbeda dengan nama penerima dana yang tercantum dalam tata usaha atau administrasi Peserta penerima, maka apabila terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk mengembalikan dana kepada Peserta pengirim, Peserta penerima wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan permintaan Peserta pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak.
(3)Dalam hal transfer ditujukan kepada penerima dana yang tidak memiliki rekening di kantor Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dan identitas penerima dana yang tercantum dalam daftar DKE Kredit yang diterbitkan oleh PKN berbeda dengan identitas penerima dana, dan Peserta penerima melakukan pembayaran, maka apabila terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk mengembalikan dana kepada Peserta pengirim, Peserta penerima wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan permintaan Peserta pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak.
(4)Pengembalian dana kepada Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim.
(5)Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peserta penerima wajib memberikan bunga kepada Peserta pengirim sesuai dengan tingkat bunga yang diatur dalam kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) terhitung sejak tanggal pengkreditan rekening giro Peserta penerima di Bank Indonesia sampai tanggal pengembalian dana.

Pasal 45
(1)Dalam hal Peserta pengirim telah mengirimkan DKE Kredit sesuai dengan perintah transfer kredit dari nasabah namun Bank Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang berbeda dari nasabah penerima dana yang tercantum dalam daftar DKE Kredit yang diterbitkan oleh PKN, Bank Peserta penerima wajib menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah penerima dana yang tidak berhak.
(2)Dalam hal Bank Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Peserta penerima wajib membayar bunga kepada nasabah penerima dana yang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima dana tersebut, terhitung sejak tanggal seharusnya rekening nasabah penerima dana yang berhak dikredit sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan rekening nasabah penerima dana yang berhak tersebut.
(3)Ketentuan kewajiban pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila perintah transfer kredit ditujukan kepada penerima dana yang tidak memiliki rekening di Bank Peserta penerima.

Pasal 46
(1)Dalam hal Peserta penerima telah meneruskan dana sesuai dengan perintah transfer kredit dari Peserta pengirim, tetapi Peserta pengirim mengajukan permintaan kepada Peserta penerima untuk mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4), Peserta penerima wajib memberikan tanggapan kepada Peserta pengirim paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim.
(2)Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pembebasan tanggung jawab (indemnity) yang diterima dari Peserta pengirim dan kebijakan serta ketentuan internal Peserta penerima.
(3)Dalam hal Peserta penerima tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan permintaan Peserta pengirim, Peserta pengirim melakukan penagihan dana yang salah terkirim tersebut secara langsung kepada penerima dana yang tidak berhak.
(4)Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta penerima harus membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan:
a.pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
b.identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
(5)Dalam hal Peserta penerima dapat menarik kembali dana dari penerima dana yang tidak berhak, pengembalian dana kepada Peserta pengirim meliputi jumlah dana yang dapat ditarik kembali oleh Peserta penerima.

Pasal 47
(1)Kewajiban Peserta penerima untuk melakukan pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 atau memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya berlaku dalam hal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan rekening giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
(2)Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, apabila terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk melakukan pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 atau memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Peserta penerima dapat mempertimbangkan untuk menolak atau menerima permintaan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim.
(3)Dalam hal Peserta penerima menolak permintaan pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta pengirim dapat melakukan penagihan dana secara langsung kepada penerima dana yang tidak berhak.
(4)Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta penerima harus membantu Peserta pengirim antara lain dengan cara memberikan data yang terkait dengan:
a.pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
b.identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
(5)Dalam hal Peserta penerima menyetujui permintaan Peserta pengirim untuk mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengembalian dana meliputi seluruh dana yang dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5).

Pasal 48
(1)Bank Peserta penerima wajib meneruskan dana yang ditujukan kepada nasabah penerima dana segera setelah Bank Indonesia melakukan Penyelesaian Akhir Kliring Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Dalam hal nasabah memiliki rekening di Bank Peserta penerima, maka:
1.Bank Peserta penerima wajib mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah:
a)pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Kredit; atau
b)paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya dengan:
1)menggunakan tanggal valuta hari kerja sebelumnya; atau
2)menggunakan tanggal valuta hari kerja berikutnya tersebut dengan memberikan bunga kepada nasabah sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Kredit sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah.
2.Dalam hal Bank Peserta penerima tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Peserta penerima wajib membayar kompensasi kepada nasabah sebesar bunga dari dana yang seharusnya diterima oleh nasabah, terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Kredit sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah, dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pada Bank Peserta penerima ditambah dengan tingkat kompensasi tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3.Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku apabila:
a)Kantor Bank Peserta penerima tidak didaftarkan oleh Bank Peserta Penerima pada PKN; dan atau
b)Peserta penerima menunda pelaksanaan kewajiban pengkreditan atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.
b.Dalam hal penerima dana tidak memiliki rekening di Bank Peserta penerima, maka kantor Bank Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada penerima dana dengan cara mengirim surat pemberitahuan mengenai tersedianya dana kepada penerima dana pada tanggal yang sama dengan tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Kredit atau paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(2)Kewajiban meneruskan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika Bank Peserta penerima tidak dapat meneruskan dana kepada penerima dana yang tidak memiliki rekening.
(3)Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Peserta penerima wajib mengembalikan dana kepada Peserta pengirim dengan cara mengkliringkan perintah transfer kredit baru melalui Kliring Kredit hari kerja berikutnya.

BAB IX
PENGHENTIAN PESERTA DALAM KEGIATAN SKNBI

Pasal 49
(1)PKN atau PKL dapat menghentikan sementara atau tetap keikutsertaan Peserta dalam kegiatan SKNBI.
(2)Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PKN atau PKL kepada seluruh Peserta.

Bagian Pertama
Penghentian Sementara Peserta dalam Kegiatan SKNBI

Pasal 50
(1)Penghentian sementara Peserta dalam seluruh kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat disebabkan oleh alasan sebagai berikut:
a.Bank tidak menyediakan pendanaan awal (prefund) dalam Kliring Debet dan atau Kliring Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 29;
b.rekening giro Bank di Bank Indonesia bersaldo negatif pada saat tutup Sistem BI-RTGS dan mengakibatkan Bank tidak mampu menyediakan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 29 pada awal hari kerja berikutnya;
c.adanya permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank;
d.Peserta dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (3) atau Pasal 86 ayat (2) huruf c; dan atau
e.adanya permintaan dari Peserta.
(2)Permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
a.adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan atau sistem pembayaran;
b.tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau sistem perbankan; dan atau
c.pembekuan kegiatan usaha Bank.
(3)Permintaan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disebabkan alasan antara lain sebagai berikut:
a.adanya kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan Peserta tidak dapat mengikuti kegiatan SKNBI untuk sementara waktu; dan atau
b.terjadi Keadaan Darurat di lokasi kantor Peserta yang tidak memungkinkan Peserta untuk mengikuti kegiatan SKNBI.
(4)Penghentian sementara yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.untuk Bank Konvensional atau Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, penghentian sementara berlaku untuk seluruh kantor Bank tersebut yang menjadi Peserta;
b.khusus untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan:
1.dalam hal pendanaan awal (prefund) tidak dilakukan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, penghentian sementara berlaku hanya untuk seluruh kantor Bank tersebut yang menjadi Peserta;
2.dalam hal pendanaan awal (prefund) tidak dilakukan oleh UUS, penghentian sementara hanya berlaku untuk seluruh kantor dan atau unit syariah di bawah UUS tersebut yang menjadi Peserta.
(5)Penghentian sementara yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.untuk Bank Konvensional atau Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, penghentian sementara berlaku untuk seluruh kantor Bank tersebut yang menjadi Peserta;
b.untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1.dalam hal rekening giro Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional bersaldo negatif dan rekening giro UUS-nya bersaldo positif atau sebaliknya, dan hasil penjumlahan atas saldo kedua rekening giro tersebut menunjukkan angka negatif, penghentian sementara berlaku untuk seluruh kantor Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan seluruh kantor dan atau unit syariah di bawah UUS yang menjadi Peserta; atau
2.dalam hal rekening giro Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional bersaldo negatif dan rekening giro UUS-nya bersaldo positif atau sebaliknya, dan hasil penjumlahan atas saldo kedua rekening giro tersebut tidak menunjukkan angka negatif, penghentian sementara berlaku untuk seluruh kantor Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau seluruh kantor dan atau unit syariah di bawah UUS yang menjadi Peserta, yang rekening gironya di Bank Indonesia bersaldo negatif.
(6)Penghentian sementara yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta.
(7)Penghentian sementara yang disebabkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku untuk seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta.
(8)Penghentian sementara yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku hanya untuk kantor Bank yang mengalami kondisi tersebut, kecuali kondisi tersebut mempengaruhi keikutsertaan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara Peserta dari kegiatan SKNBI diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penghentian Tetap Peserta dalam Kegiatan SKNBI

Pasal 51
(1)Penghentian tetap Peserta dalam kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dapat disebabkan oleh alasan sebagai berikut:
a.permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank; dan atau
b.permintaan tertulis dari Peserta.
(2)Permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
a.adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan atau sistem pembayaran;
b.pencabutan izin usaha dan likuidasi Bank; atau
c.tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau sistem perbankan.
(3)Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain disebabkan oleh:
a.Peserta pindah dari suatu Wilayah Kliring ke Wilayah Kliring lain yang berbeda;
b.keinginan Bank yang bersangkutan untuk menghentikan keikutsertaan sebagian atau seluruh kantor Bank sebagai Peserta.
(4)Penghentian tetap Peserta dalam kegiatan SKNBI yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta.
(5)Penghentian tetap Peserta dalam kegiatan SKNBI yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk sebagian atau seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian tetap Peserta dari kegiatan SKNBI diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X
PENGIKUTSERTAAN KEMBALI PESERTA DALAM KEGIATAN
SKNBI

Pasal 52
(1)Pengikutsertaan kembali Peserta yang dihentikan sementara keikutsertaannya dalam kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Bagi Bank yang dihentikan keikutsertaannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, pengikutsertaan kembali dilakukan secara otomatis pada kegiatan SKNBI sepanjang Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund).
b.Bagi Bank yang dihentikan keikutsertaannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, pengikutsertaan kembali dilakukan secara otomatis pada kegiatan SKNBI setelah rekening giro Bank tidak bersaldo negatif dan sepanjang Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund).
c.Bagi Bank yang dihentikan keikutsertaannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, pengikutsertaan kembali dilakukan:
1.secara otomatis setelah batas waktu penghentian sementara yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank berakhir; atau
2.setelah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank mengajukan permintaan untuk mengikutsertakan kembali Bank yang bersangkutan, dalam hal tidak ditetapkan batas waktu penghentian sementara, dan sepanjang Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund).
d.Bagi Bank yang dihentikan keikutsertaannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, pengikutsertaan kembali dilakukan setelah Bank memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (3) atau Pasal 86 ayat (2) huruf c, dan sepanjang Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund).
e.Bagi Bank yang dihentikan keikutsertaannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, pengikutsertaan kembali dilakukan:
1.secara otomatis setelah batas waktu penghentian sementara yang diajukan oleh Peserta berakhir; atau
2.setelah Peserta mengajukan permintaan untuk diikutsertakan kembali, dalam hal Peserta tidak menetapkan batas waktu penghentian sementara, dan sepanjang Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan kembali Peserta dalam kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XI
KONDISI GANGGUAN DAN KEADAAN DARURAT

Pasal 53
(1)Dalam hal terjadi kondisi gangguan terhadap SSK Utama, atau dalam hal terjadi Keadaan Darurat di lokasi PKN, sehingga PKN tidak dapat menggunakan SSK Utama, PKN menggunakan SSK Back-up dan memberitahukan kondisi tersebut kepada PKL dan Peserta berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan.
(2)Dalam hal PKN tidak dapat menggunakan SSK Back-up sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau terjadi Keadaan Darurat di lokasi PKN, PKN menerapkan Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) dan memberitahukan kondisi tersebut kepada PKL dan Peserta berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan termasuk penghentian sementara penyelenggaraan SKNBI.

Pasal 54
(1)Dalam hal terjadi kondisi gangguan terhadap KPK Utama, atau dalam hal terjadi Keadaan Darurat di lokasi PKL, sehingga PKL tidak dapat menggunakan KPK Utama, PKL menggunakan KPK Back-up dan memberitahukan kondisi tersebut kepada PKN dan Peserta berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan.
(2)Dalam hal PKL tidak dapat menggunakan KPK Back-up sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PKL menerapkan Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) dan memberitahukan kondisi tersebut kepada PKN dan Peserta berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan termasuk penghentian sementara penyelenggaraan SKNBI.
(3)Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada JKD yang menyebabkan KPK tidak dapat terhubung dengan SSK, maka:
a.PKL dapat meniadakan fasilitas penerusan DKE Kredit dari Peserta ke SSK dan dari SSK ke Peserta; dan
b.Peserta hanya dapat mengirimkan DKE Kredit kepada PKN melalui kantor Peserta lainnya dari Bank yang bersangkutan yang memiliki TPK on-line.

Pasal 55
(1)Dalam hal terjadi kondisi gangguan terhadap TPK Utama, atau dalam hal terjadi Keadaan Darurat di lokasi Peserta, sehingga Peserta tidak dapat menggunakan TPK Utama, Peserta menggunakan TPK Back-up.
(2)Dalam hal Peserta tidak dapat menggunakan TPK Back up sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta menerapkan Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) dan memberitahukan kondisi tersebut kepada PKL.
(3)Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada JKD yang menyebabkan TPK on-line tidak dapat terhubung ke KPK atau SSK, Peserta dapat mengirimkan DKE kepada PKN melalui PKL dengan menggunakan media rekam data elektronis.

Pasal 56
(1)Dalam hal terjadi kondisi gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 yang menyebabkan Peserta tidak dapat melaksanakan transaksi melalui SKNBI, kewajiban Peserta kepada nasabah Peserta sebagaimana dimaksud dalam Bab VII dan Bab VIII Peraturan Bank Indonesia ini ditunda pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya kondisi gangguan tersebut dan Peserta tidak wajib melaksanakan kewajiban pembayaran bunga selama terjadi kondisi gangguan tersebut.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan penyesuaian jam operasional SKNBI dan petunjuk lainnya yang ditetapkan PKN dan atau PKL.
(3)Dalam hal terjadi kondisi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan penyelesaian kewajiban terhadap nasabah.

Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi gangguan dan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 58
(1)Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PKN, PKL, Peserta, dan perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)Cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.kepatuhan PKN, PKL, Peserta, dan perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring terhadap Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya; dan
b.kepatuhan PKN terhadap pemenuhan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Core Principles for Systemically Important Payment System yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement.
(3)Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang diawasi wajib memberikan:
a.keterangan dan data yang terkait dengan penyelenggaraan SKNBI dan kegiatan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring; dan
b.kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan penyelenggaraan SKNBI dan kegiatan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap PKN, PKL, Peserta, dan perusahaan pencetakan warkat dan dokumen kliring serta penugasan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XIII
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Terkait Penyelenggaraan SKNBI

Pasal 59
PKL Selain BI yang tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis atau perubahannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan PKL Selain BI wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis atau perubahannya.

Pasal 60
Dalam hal materi kebijakan dan prosedur tertulis tidak mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, PKL Selain BI dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan PKL Selain BI wajib melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis.

Pasal 61
PKL Selain BI yang tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, PKL Selain BI dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan PKL Selain BI wajib melakukan pemeriksaan internal dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal.

Pasal 62
PKL Selain BI yang tidak melakukan security audit dan atau tidak menyampaikan hasil security audit dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan PKL Selain BI wajib melakukan security audit dan menyampaikan laporan hasil security audit.

Pasal 63
(1)Bank yang tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis atau perubahannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis atau perubahannya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
(3)Dalam hal Bank tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis atau perubahannya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dihentikan untuk sementara dari kegiatan SKNBI sampai dengan Bank memenuhi kewajiban tersebut.

Pasal 64
(1)Dalam hal materi kebijakan dan prosedur tertulis tidak mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini, peraturan pelaksanaannya dan atau kesepakatan tertulis antar Bank (Bye-Laws) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank tidak melakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
(3)Dalam hal Bank tidak melakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua, Bank dihentikan untuk sementara dari kegiatan SKNBI sampai dengan Bank memenuhi kewajiban tersebut.

Pasal 65
(1)Bank yang tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
(3)Dalam hal Bank tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dihentikan untuk sementara dari kegiatan SKNBI sampai dengan Bank memenuhi kewajiban tersebut.

Pasal 66
(1)Bank yang tidak melakukan security audit dan atau tidak menyampaikan hasil security audit dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank tidak melakukan security audit dan atau tidak menyampaikan hasil security audit paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
(3)Dalam hal Bank tidak melakukan security audit dan atau tidak menyampaikan hasil security audit paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dihentikan untuk sementara dari kegiatan SKNBI sampai dengan Bank memenuhi kewajiban tersebut.

Pasal 67
(1)Bank yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengumumkan besarnya biaya transaksi SKNBI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan jadwal pelayanan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus membuat pengumuman serta memberitahukan pelaksanaan pengumuman tersebut kepada Bank Indonesia.

Pasal 68
Pengurus dan atau pejabat eksekutif Bank Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pelanggaran tersebut akan dicatat dalam database track record pengurus dan atau pejabat eksekutif tersebut di Bank Indonesia.

Pasal 69
(1)Dalam hal Warkat Debet tertolak oleh mesin baca pilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan penolakannya terjadi secara terus menerus selama waktu tertentu yang mengakibatkan terganggunya operasional Kliring Debet di Wilayah Kliring bersangkutan, Peserta pengirim dan atau Peserta penerima dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta pengirim dan atau Peserta penerima tidak melakukan perbaikan sehingga Warkat Debet masih tertolak oleh mesin baca pilah dan mengakibatkan terganggunya operasional Kliring Debet di Wilayah Kliring bersangkutan, Peserta pengirim dan atau Peserta penerima dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
(3)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peserta pengirim dan atau Peserta penerima tidak melakukan perbaikan sehingga Warkat Debet masih tertolak oleh mesin baca pilah dan mengakibatkan terganggunya operasional Kliring Debet di Wilayah Kliring bersangkutan, Peserta pengirim dan atau Peserta penerima dihentikan untuk sementara dalam kegiatan Kliring Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan sampai dengan Warkat Debet yang dikliringkan oleh Peserta yang dihentikan untuk sementara tersebut tidak lagi tertolak oleh mesin baca pilah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang dikenakan sanksi serta pengikutsertaan kembali dalam Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 70
Peserta yang mengkliringkan Nota Debet dengan nilai nominal lebih besar daripada batas nilai nominal yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Peserta penerima yang tidak mengembalikan Nota Debet tersebut, masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per transaksi.

Pasal 71
(1)Dalam hal terjadi penolakan atas DKE Debet dan atau Warkat Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu, Peserta pengirim, Peserta penerima, nasabah Peserta pengirim atau nasabah Peserta penerima dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Debet dan atau Warkat Debet yang ditolak.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan-alasan penolakan DKE Debet dan atau Warkat Debet yang dikenakan sanksi, pihak-pihak yang dikenakan sanksi dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 72
Peserta penerima dalam Kliring Kredit yang tidak mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah penerima dana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua
Sanksi Terkait Pencetakan Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring

Pasal 73
(1)Peserta yang melakukan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring dengan menggunakan kertas yang ditetapkan Bank Indonesia dan tidak memenuhi persyaratan teknis tertentu atau tidak menggunakan kertas yang ditetapkan Bank Indonesia wajib mengganti Warkat Debet dan Dokumen Kliring tersebut dengan kertas sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2)Kewajiban penggantian Warkat Debet dan Dokumen Kliring oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring apabila tidak dipenuhinya persyaratan tersebut timbul akibat adanya kelalaian atau kesalahan perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring.
(3)Warkat Debet dan Dokumen Kliring yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI.

Pasal 74
(1)Peserta yang melakukan pencetakan Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring selain kepada perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan wajib mengganti Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring dengan Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring baru yang dicetak pada perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang telah memperoleh penetapan dari Bank Indonesia paling lambat dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2)Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring yang dicetak di perusahaan selain perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang telah memperoleh penetapan dari Bank Indonesia tidak dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan SKNBI.

Pasal 75
Dalam hal Peserta tidak melaksanakan penggantian Warkat Debet dan atau Dokumen Kliring dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1), Peserta dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 76
Peserta yang melakukan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring dengan menggunakan kertas yang ditetapkan Bank Indonesia tetapi tidak memenuhi spesifikasi teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak tanggal pencetakan dimaksud sampai dengan tanggal surat persetujuan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring yang baru oleh Bank Indonesia, dengan kewajiban membayar maksimum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 77
Peserta yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan pesanan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak batas waktu pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan maksimum kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Bank tetap wajib melaporkan pesanan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

Pasal 78
Peserta yang tidak melaporkan perubahan tertentu pada Warkat dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 79
(1)Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang melakukan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring dengan menggunakan kertas yang ditetapkan Bank Indonesia tetapi tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau tidak menggunakan kertas yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengganti Warkat Debet dan Dokumen Kliring Peserta sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknis yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2)Dalam hal perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan percetakan warkat dan dokumen dimaksud dapat dikenakan penghentian penunjukan sebagai perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring.

Pasal 80
(1)Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang tidak menyediakan mesin-mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring tidak menyediakan mesin-mesin setelah memperoleh 2 (dua) surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi penghentian penunjukan sebagai perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring.

Pasal 81
Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang tidak melakukan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dapat dikenakan sanksi penghentian penunjukan sebagai perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring.

Pasal 82
Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang terlambat atau belum menyampaikan laporan hasil pengujian kertas yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan sejak batas waktu pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan maksimum sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring tetap wajib menyampaikan laporan tersebut.

Pasal 83
Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, dapat dikenakan sanksi penghentian penunjukan sebagai perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring.

Pasal 84
Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e dapat dikenakan sanksi teguran tertulis dan atau penghentian penunjukan sebagai perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring.

Pasal 85
(1)Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang terlambat melaporkan pesanan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak batas waktu pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan maksimum kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(2)Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang tidak melaporkan pesanan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas waktu pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat dikenakan sanksi penghentian penunjukan sebagai perusahaan warkat dan dokumen kliring.

Bagian Ketiga
Sanksi Terkait Pengawasan

Pasal 86
(1)Pihak yang diawasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) yang tidak memberikan keterangan dan data dan atau tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal pihak yang diawasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) tidak memberikan keterangan dan data dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender atau tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
a.PKL Selain BI dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sebagai penyelenggara SKNBI;
b.Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring dapat dikenakan sanksi berupa penghentian penunjukan sebagai perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring; atau
c.Peserta dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara keikutsertaan sebagai Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.

BAB XIV
LAIN-LAIN

Pasal 87
Kewajiban Peserta dan PKL dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Bank Indonesia sebagai Peserta dan penyelenggara, kecuali ketentuan yang berkaitan dengan:
a.pembayaran bunga dan kompensasi;
b.pembuatan perjanjian antara Peserta dengan Bank Indonesia; dan
c.sanksi administratif.

Pasal 88
Untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan UUS, ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi dalam Peraturan Bank Indonesia ini disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89
(1)Implementasi SKNBI di seluruh Wilayah Kliring dilakukan secara bertahap dan untuk pertama kali implementasi SKNBI dilaksanakan di Wilayah Kliring Jakarta.
(2)Untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak implementasi SKNBI di Wilayah Kliring Jakarta, penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring Jakarta diatur sebagai berikut:
a.pengiriman DKE Kredit oleh Bank pengirim harus disertai dengan daftar tertulis tentang rincian DKE Kredit per Bank penerima; dan
b.penyediaan pendanaan awal (prefund) dan segala konsekuensinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini belum berlaku.
(3)Selama penyediaan pendanaan awal (prefund) belum berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka:
a.mekanisme Penyelesaian Akhir untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit dilakukan dengan membukukan hasil perhitungan Kliring Debet dan Kliring Kredit secara langsung ke rekening giro Bank di Bank Indonesia; dan
b.seluruh DKE Kredit yang dikirimkan oleh Bank pengirim dan diterima oleh SSK diperhitungkan dalam Kliring Kredit.
(4)Tanggal implementasi untuk masing-masing Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada Peserta.
(5)Ketentuan mengenai daftar tertulis tentang rincian DKE Kredit per Bank penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk mekanisme penyelesaian jika terdapat perbedaan antara DKE Kredit yang diterima dari PKN dengan daftar rincian DKE Kredit per Bank penerima, dan tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 90
Selama SKNBI belum diimplementasikan di seluruh Wilayah Kliring berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.Perhitungan penyediaan pendanaan awal (prefund) dalam penyelenggaraan Kliring Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan penyediaan pendanaan awal (prefund) dalam penyelenggaraan Kliring Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) hanya berlaku untuk kantor-kantor Bank yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring yang telah mengimplementasikan SKNBI.
b.Informasi hasil perhitungan Kliring Debet secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya meliputi informasi hasil perhitungan Kliring Debet dari kantor-kantor Bank yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring yang telah mengimplementasikan SKNBI.
c.Penyelesaian Akhir terhadap hasil perhitungan Kliring Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya untuk kantor-kantor Bank yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring yang telah mengimplementasikan SKNBI.
d.Dalam hal Penyelesaian Akhir yang berasal dari Wilayah Kliring yang belum mengimplementasikan SKNBI menyebabkan rekening giro Bank bersaldo negatif, dan saldo giro negatif tersebut terjadi sebelum cut-off warning Sistem BI-RTGS, maka apabila Bank memiliki agunan pada rekening agunan FLI-RTGS atau rekening agunan FLIS-RTGS, Bank dapat menggunakan FLI-RTGS atau FLIS-RTGS untuk memenuhi kewajiban atas Penyelesaian Akhir tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari bagi Bank umum atau fasilitas likuiditas intrahari bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
e.Ketentuan mengenai penghentian Peserta dalam kegiatan SKNBI secara sementara yang disebabkan Bank tidak memenuhi kewajiban dalam menyediakan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a berlaku untuk seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring yang sudah mengimplementasikan SKNBI.
f.Saldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dapat disebabkan oleh Penyelesaian Akhir dari Wilayah Kliring yang sudah dan belum mengimplementasikan SKNBI.
g.Ketentuan mengenai penghentian sementara Peserta dalam kegiatan SKNBI yang disebabkan rekening giro Bank di Bank Indonesia bersaldo negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b berlaku untuk seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring yang sudah dan belum mengimplementasikan SKNBI.
h.Ketentuan mengenai penghentian sementara Peserta dalam kegiatan SKNBI yang disebabkan adanya permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c berlaku untuk seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring yang sudah dan belum mengimplementasikan SKNBI.
i.Ketentuan mengenai penghentian sementara Peserta dalam kegiatan SKNBI yang disebabkan karena Peserta dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3) atau Pasal 66 ayat (3) berlaku untuk Peserta di Wilayah Kliring yang sudah mengimplementasikan SKNBI.
j.Ketentuan mengenai penghentian sementara Peserta dalam kegiatan SKNBI yang disebabkan karena Peserta dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c berlaku untuk Peserta di Wilayah Kliring yang sudah dan belum mengimplementasikan SKNBI.
k.Ketentuan mengenai penghentian sementara Peserta dalam kegiatan SKNBI yang disebabkan adanya permintaan dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e berlaku untuk Peserta di Wilayah Kliring yang sudah dan belum mengimplementasikan SKNBI, sesuai dengan permintaan Peserta.
l.Ketentuan mengenai penghentian tetap Peserta dalam kegiatan SKNBI yang disebabkan adanya permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a berlaku untuk Peserta di Wilayah Kliring yang sudah dan belum mengimplementasikan SKNBI.
m.Ketentuan mengenai penghentian tetap Peserta dalam kegiatan SKNBI yang disebabkan adanya permintaan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b berlaku untuk kantor Bank yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring yang sudah dan belum mengimplementasikan SKNBI.

Pasal 91
Untuk PKL Selain BI yang telah ada pada saat SKNBI diimplementasikan di Wilayah Kliring yang bersangkutan, maka kewajiban penyediaan perangkat keras KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk pertama kali dilakukan oleh dan atas beban biaya Bank Indonesia, dengan biaya pemeliharaan atas beban PKL Selain BI.

Pasal 92
(1)Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 dinyatakan tetap berlaku untuk Wilayah Kliring yang belum mengimplementasikan SKNBI sampai dengan diimplementasikannya SKNBI di seluruh Wilayah Kliring, kecuali ketentuan sebagai berikut:
a.Pasal 13 mengenai pembatalan sebagian atau seluruh perhitungan kliring dan atau penyelesaian akhir dari peserta tertentu;
b.Pasal 24 mengenai saldo giro negatif;
c.Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 mengenai penghentian sebagai Peserta;
d.Pasal 30 mengenai pengikutsertaan kembali sebagai peserta;
e.Pasal 33 mengenai sanksi saldo giro negatif; dan
f.Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mengenai Warkat yang dapat dikliringkan.
(2)Dengan tidak diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, maka untuk Wilayah Kliring yang belum mengimplementasikan SKNBI pengaturan mengenai hal-hal tersebut tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini.
(3)Peraturan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000, tetap berlaku untuk Wilayah Kliring yang belum mengimplementasikan SKNBI.
(4)Peraturan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 berlaku untuk Wilayah Kliring yang telah mengimplementasikan SKNBI sepanjang dinyatakan secara tegas dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93
(1)Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan dengan memperhatikan Pasal 89 Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan Bank Indonesia ini dilaksanakan di suatu Wilayah Kliring sejak tanggal implementasi SKNBI di Wilayah Kliring tersebut.

Pasal 94
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SKNBI yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 95
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2005
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH


[tulis] » komentar « [baca]