BAB I
KETENTUAN UMUM

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi:
a.Pemberian Kredit dalam rupiah dan atau valuta asing;
b.Penempatan dalam rupiah;
c.Pembelian Surat Berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing;
d.Tagihan Antar Kantor dalam rupiah;
e.Tagihan Antar Kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian Kredit di luar negeri;
f.Penyertaan Modal dalam rupiah;
g.Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri;
h.Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri.

Pasal 4
Bank dilarang melaksanakan Transfer Rupiah kepada bukan Pihak Asing di luar negeri.

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi:
a.Transaksi Derivatif jual valuta asing terhadap rupiah;
b.Transaksi Derivatif beli valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 7
(1)Transaksi Derivatif jual valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi:
a.Transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah;
b.Transaksi swap jual valuta asing terhadap rupiah;
c.Transaksi jual call option valuta asing terhadap rupiah;
d.Transaksi beli put option valuta asing terhadap rupiah;
e.Transaksi Derivatif lainnya yang dapat dipersamakan dengan transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
(2)Transaksi Derivatif beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi:
a.Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah;
b.Transaksi swap beli valuta asing terhadap rupiah;
c.Transaksi beli call option valuta asing terhadap rupiah;
d.Transaksi jual put option valuta asing terhadap rupiah;
e.Transaksi Derivatif lainnya yang dapat dipersamakan dengan transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
(3)Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas maksimum nominal yaitu USD 1.000.000 (satu juta US Dollar) atau ekuivalen dari nilai dimaksud, baik untuk setiap transaksi individual maupun posisi (outstanding) masing-masing Transaksi Derivatif jual dan Transaksi Derivatif beli per Bank.

Pasal 8
Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB V
PENGECUALIAN TERHADAP PELARANGAN
DAN PEMBATASAN TRANSAKSI

Larangan pembelian Surat Berharga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tidak berlaku untuk:
a.pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri;
b.pembelian bank draft dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan dana rupiah tersebut diterima di dalam negeri oleh bukan Pihak Asing.

Pasal 11
(1)Larangan Transfer Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g tidak berlaku apabila dilakukan:
a.dalam rangka kegiatan ekonomi di Indonesia; atau
b.antar rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama.
(2)Cakupan kegiatan ekonomi di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Bank penerima dari suatu Transfer Rupiah yang ditujukan kepada Pihak Asing wajib melakukan verifikasi terhadap status pihak penerima dana dan kelengkapan dokumen kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal kegiatan investasi berupa Penyertaan Langsung dilakukan melalui proses lelang dan karena sesuatu hal di luar kendali investor investasi tersebut belum dapat direalisasikan, maka hedging dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
a.Apabila investor sudah termasuk dalam short list, hedging dapat dilakukan setelah realisasi setoran jaminan dengan jangka waktu paling lama 1 bulan dan hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;
b.Apabila investor sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang, hedging dapat dilakukan sebelum realisasi investasi dengan jangka waktu paling lama 1 bulan dan hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;
c.Hedging sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas paling banyak sebesar realisasi nilai setoran jaminan lelang.

Pasal 14
Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB VI
DOKUMEN PENDUKUNG

Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bank Indonesia secara akurat, benar, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pelaporan transaksi devisa.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 17
(1)Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar.
(2)Total kewajiban membayar untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2005.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2005
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a sampai dengan huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "bukan Pihak Asing" adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "bukan Pihak Asing" adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan "bukan Pihak Asing" adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah" adalah penjualan valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
Termasuk dalam transaksi ini adalah transaksi valuta tod, tom atau spot yang disintetiskan sebagai outright forward jual valuta asing terhadap rupiah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "transaksi swap jual valuta asing terhadap rupiah" adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan Termasuk dalam transaksi ini adalah berbagai kombinasi dari transaksi valuta tod, tom, dan spot yang disintetiskan sebagai swap jual valuta asing terhadap rupiah;
Huruf c
Yang dimaksud dengan "transaksi jual call option valuta asing terhadap rupiah" adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk menjual hak beli atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "transaksi beli put option valuta asing terhadap rupiah" adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk membeli hak jual atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah" adalah pembelian valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
Termasuk dalam transaksi ini adalah transaksi valuta tod, tom atau spot yang disintetiskan sebagai outright forward beli valuta asing terhadap rupiah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "transaksi swap beli valuta asing terhadap rupiah" adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
Termasuk dalam transaksi ini adalah berbagai kombinasi dari transaksi valuta tod, tom, dan spot yang disintetiskan sebagai swap beli valuta asing terhadap rupiah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "transaksi beli call option valuta asing terhadap rupiah" adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk membeli hak beli atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "transaksi jual put option valuta asing terhadap rupiah" adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk menjual hak jual atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
1)Yang dimaksud dengan "lead bank" adalah bank yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi.
2)Yang dimaksud dengan "sektor riil" adalah sektor produksi dan perdagangan barang dan jasa, namun tidak termasuk sektor jasa keuangan seperti kegiatan jual beli Surat Berharga.
3)Cukup jelas.
Huruf b
Termasuk jenis kartu kredit untuk pembelian barang produksi (procurement card).
Huruf c
Kredit konsumsi yaitu pemberian Kredit untuk keperluan konsumsi di dalam negeri dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, termasuk di dalamnya Kredit Pemilikan Rumah, Apartemen, Ruko, dan Rukan serta kredit pembelian kendaraan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "dokumen yang bersifat authenticated" adalah dokumen yang identitas pihak pengirim, isi pesan atau perintah, serta kode rahasia dokumen dimaksud telah disepakati para pihak sehingga hanya dapat dikonfirmasi atau diverifikasi oleh pihak penerima pesan atau perintah, secara individual.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketentuan ini tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh bank dari badan yang menangani penyehatan perbankan nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia" adalah pembelian Wesel Ekspor dan Bankerís Acceptance atas dasar transaksi L/C maupun non-L/C.
Yang dimaksud dengan "pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri" adalah pembelian wesel atau Bankerís Acceptance atas dasar transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Termasuk dalam kegiatan ekonomi di Indonesia antara lain transaksi Penyertaan Langsung di Indonesia, transaksi Surat Berharga, dan transaksi pembelian barang dan jasa di Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "status penerima dana" adalah status penerima dana sebagai Pihak Asing atau bukan Pihak Asing.

Pasal 12
Ayat (1)
Kegiatan investasi di Indonesia meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "realisasi investasi" adalah pada saat telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk kegiatan investasi dimaksud.
Huruf b
Nilai kegiatan investasi yang dapat di-hedged tidak termasuk future income dan penerimaan-penerimaan lainnya yang terkait dengan investasi dimaksud, seperti bunga, kupon, atau dividen serta biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Laporan Transaksi Derivatif dimaksud wajib disampaikan oleh kantor pusat Bank atau kantor cabang bank asing di Indonesia yang merupakan laporan konsolidasi dari seluruh kantor operasionalnya di Indonesia.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]