BAB I
KETENTUAN UMUM

PLN Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
a.pinjaman baik dalam rupiah maupun valuta asing dari Bukan Penduduk yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement);
b.surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional;
c.surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dijual secara over the counter (OTC) kepada Bukan Penduduk;
d.surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri;
e.surat berharga dalam valuta asing yang dijual secara OTC kepada penduduk;
f.kewajiban dalam bentuk giro deposito tabungan call money dan kewajiban lainnya kepada Bukan Penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing;
g.bentuk kewajiban dan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f berdasarkan prinsip syariah.

BAB II
PLN JANGKA PENDEK

Pasal 4
Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.

(1)Kantor cabang bank asing wajib menetapkan jumlah declared Dana Usaha yang akan berlaku sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Direktorat Luar Negeri.
(2)Kantor cabang bank asing wajib memelihara posisi harian Dana Usaha sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah declared Dana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kantor cabang bank asing dapat memelihara posisi harian Dana Usaha lebih dari 100% (seratus perseratus) dari declared Dana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan jumlah kelebihan Dana Usaha tersebut diperhitungkan sebagai PLN Jangka Pendek Bank.

Pasal 7
(1)Apabila masa berlaku declared Dana Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir kantor cabang bank asing wajib menyampaikan declared Dana Usaha yang baru kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Direktorat Luar Negeri baik terdapat perubahan maupun tidak terdapat perubahan jumlah declared Dana Usaha.
(2)Kantor cabang bank asing dapat melakukan penambahan jumlah declared Dana Usaha sebelum masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan penambahan declared Dana Usaha kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Direktorat Luar Negeri dengan menyebutkan alasan dan tujuan dilakukan penambahan.
(3)Persetujuan penambahan jumlah declared Dana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Bank Indonesia dengan memperhatikan kebutuhan Bank dan kondisi moneter dalam negeri.

BAB III
PLN JANGKA PANJANG

Pasal 8
(1)Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN Jangka Panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
(2)Bank hanya dapat menerima PLN Jangka Panjang setinggi-tingginya sebesar rencana jumlah PLN Jangka Panjang yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
(3)Rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.

Bank Indonesia memberikan persetujuan masuk pasar setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.rencana PLN Jangka Panjang telah dicantumkan dalam rencana bisnis Bank;
b.terms and conditions pinjaman;
c.kondisi pasar keuangan dalam negeri dan luar negeri;
d.kondisi moneter dalam negeri; dan
e.profil risiko Bank.

Pasal 11
(1)Persetujuan masuk pasar yang diberikan oleh Bank Indonesia berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar diberikan.
(2)Dalam hal sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum masuk pasar dan Bank tetap berencana masuk pasar maka Bank wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Dalam rangka mempertimbangkan Debt Sustainability Analysis (DSA) keseimbangan Neraca Pembayaran kestabilan kondisi moneter dan kecukupan cadangan devisa Bank Indonesia dapat menetapkan pagu PLN Jangka Panjang untuk individu Bank.

BAB IV
SANKSI

Pasal 14
(1)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari jumlah kelebihan per hari.
(2)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari jumlah kekurangan per hari.
(3)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2 º/ºº (dua perseribu) dari jumlah pinjaman yang diterima.
(4)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2 º/ºº (dua perseribu) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
(5)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan setinggi-tingginya Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
(6)Apabila menurut Bank Indonesia terdapat perubahan yang mendasar berkaitan dengan terms and conditions sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Bank tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai maka Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
a.surat teguran; dan atau
b.larangan melakukan PLN untuk jangka waktu tertentu.

Surat berharga dalam valuta asing yang telah diterbitkan Bank di pasar keuangan dalam negeri sebelum mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan saat jatuh tempo surat berharga yang bersangkutan.

Pasal 17
PLN yang dijamin dengan Letter Of Guarantee (LOG) dari pemegang saham Bukan Penduduk yang diterima oleh Bank sebelum mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku LOG tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku untuk kewajiban Bank dalam rangka perdagangan internasional sepanjang kewajiban tersebut didukung oleh bukti-bukti transaksi yang mendasarinya (underlying transaction) secara memadai.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2005
GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b sampai dengan huruf e
Surat berharga dapat berupa Bond Commercial Paper Promissory Notes Medium Term Notes (MTN) Floating Rate Notes (FRN) Negotiable Certificate Deposit (NCD) dan bentuk surat berharga lainnya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan kewajiban lainnya adalah kewajiban lain yang dicatat dalam neraca (on balance sheet).
Giro deposito dan tabungan diperhitungkan sebagai PLN jangka pendek tanpa memperhatikan jangka waktunya.
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Kegiatan investasi dapat berupa penyertaan langsung atau pembelian surat-surat berharga.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bukti pendukung yang memadai antara lain:
a.untuk pinjaman pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank sekurang-kurangnya berupa laporan arus kas.
b.untuk penempatan Dana Usaha dari kantor pusat bank asing pada kantor cabangnya di Indonesia sekurang-kurangnya meliputi bukti penempatan/transfer dan laporan keuangan Bank.
c.untuk giro tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional termasuk anggota stafnya sekurang-kurangnya berupa copy identitas pemilik rekening.
d.untuk penyertaan langsung sekurang-kurangnya meliputi bukti penyertaan lengkap termasuk nominal identitas penyetor dan identitas penerima penyertaan.
e.untuk pembelian surat-surat berharga sekurang-kurangnya meliputi bukti setoran ke perusahaan pialang pasar modal surat perjanjian dengan perusahaan pialang pasar modal laporan rekening pada perusahaan pialang pasar modal bukti pembelian saham/obligasi.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Pengertian masuk pasar dibedakan untuk masing-masing jenis instrumen PLN Jangka Panjang sebagai berikut:
a.untuk perjanjian pinjaman adalah pada saat perjanjian pinjaman ditandatangani.
b.untuk surat berharga yang diterbitkan di bursa adalah pada saat dilakukan penawaran resmi di pasar (public expose).
c.untuk surat berharga melalui private placement antara lain dalam bentuk MTN FRN atau Credit Link Notes (CLN) adalah pada saat surat berharga diterbitkan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rencana bisnis adalah rencana bisnis sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan permohonan persetujuan secara lengkap adalah termasuk perubahan-perubahan rencana masuk pasar apabila ada.
Ayat (2)
Yang dapat mengajukan sewaktu-waktu adalah Bank dalam pengawasan khusus (special surveillance) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Huruf a
Yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank sekurang-kurangnya adalah jumlah rencana PLN Jangka Panjang.
Huruf b
Terms and conditions meliputi antara lain bentuk pinjaman tingkat bunga currency maturity profile dan biaya-biaya terkait.
Huruf c
Kondisi pasar keuangan dalam dan luar negeri meliputi antara lain perkembangan pasar keuangan sovereign rating dan kecenderungan tingkat bunga pasar.
Huruf d
Kondisi moneter dalam negeri meliputi antara lain komposisi pinjaman secara nasional supply valuta asing yang berasal dari pinjaman luar negeri serta kecenderungan tingkat bunga dan kurs.
Huruf e
Profil risiko Bank mencakup tingkat dan trend seluruh eksposur risiko yang melekat pada Bank seperti risiko kredit risiko likuiditas dan risiko pasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perbedaan terms and conditions pinjaman antara lain dalam hal terdapat perubahan mengenai bentuk pinjaman currency jumlah pinjaman suku bunga maturity profile biaya-biaya lain debt covenants.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Dalam hal dilakukan perpanjangan/pembaharuan terhadap surat berharga yang telah jatuh tempo maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan kewajiban Bank dalam rangka perdagangan internasional meliputi antara lain L/C usance L/C red clause L/C stand by L/C dan lainnya yang sejenis.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Lampiran 1
Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7/1/PBI/2005
tanggal 10 Januari 2005


Kepada Yth.
Direktorat Luar Negeri
Bank Indonesia
Gedung B Lantai 6
Jl.MH. Thamrin No. 2
J A K A R T A

Perihal : Rencana Masuk Pasar

1.Rencana waktu/tanggal masuk pasar
2.Informasi terms and conditions Pinjaman:
a.Mata uang, jumlah dan bentuk pinjaman
b.Pemberi pinjaman (untuk penerbitan surat utang atau pinjaman sindikasi memperhatikan region/negara potensial pembeli/target pembeli serta underwriter atau lead manager)
c.Hubungan dengan peminjam
d.Jangka waktu pinjaman, termasuk masa tenggang (grace period)
e.Maturity pinjaman (pokok dan bunga)
f.Suku bunga indikatif pinjaman
g.Biaya-biaya dan all in cost pinjaman
h.Debt covenant,
i.Lain-lain (jika terdapat hal-hal lain yang perlu disampaikan)
3.Alasan dan tujuan melakukan pinjaman
4.Analisis forecast cashflow yang dibuat Bank, sesuai dengan tenor pinjaman dengan memperhatikan current exposure Bank dan komposisi utang lainnya termasuk dalam rupiah
5.Analisis kesiapan risk management/asssessment Bank terhadap risiko (yang diuraikan Bank antara lain risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar)
6.Draft perjanjian pinjaman (jika ada).

(Penjelasan masing-masing item di atas dapat disampaikan dalam lembaran-lembaran yang terpisah)

Tembusan:
Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia bagi Bank yang kantor pusatnya di luar Jakarta.

Lampiran 2
Peraturan Bank Indonesia
Nomor: 7/1/PBI/2005
tanggal 10 Januari 2005


Kepada Yth.
Direktorat Luar Negeri
Bank Indonesia
Gedung B Lantai 6
Jl.MH. Thamrin No. 2
J A K A R T A

Perihal: Laporan Realisasi Masuk Pasar

Menunjuk persetujuan masuk pasar Bank Indonesia melalui surat Nomor ... tanggal ... perihal ..., dengan ini disampaikan sebagai berikut (pilih salah satu):
1.Telah merealisasikan masuk pasar pada tanggal ....
Dalam hal terjadi perbedaan antara rencana dengan realisasi, antara lain dalam hal perubahan mata uang, jumlah dan bentuk pinjaman, pemberi pinjaman (untuk penerbitan surat utang atau pinjaman sindikasi memperhatikan region/negara potensial pembeli/target pembeli serta underwriter atau lead manager, jangka waktu pinjaman, termasuk masa tenggang (grace period), maturity pinjaman (pokok dan bunga), suku bunga indikatif pinjaman, biaya-biaya dan all in cost pinjaman, debt covenant, Bank wajib mengemukakan perbedaan serta penyebab perbedaan tersebut)
2.Tidak berhasil merealisasikan pinjaman disebabkan ...
3.Membatalkan rencana pinjaman tersebut disebabkan ...

Demikian agar maklum

Tembusan:
Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia bagi Bank yang kantor pusatnya di luar Jakarta.


[tulis] » komentar « [baca]