BAB I
KETENTUAN UMUM

Rekening Giro pada Bank Indonesia tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening gabungan (joint account).

Pasal 4
(1)Rekening Giro pada Bank Indonesia hanya dapat dibuka berdasarkan permintaan tertulis dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak permintaan pembukaan Rekening Giro pada Bank Indonesia.
(3)Tata cara dan persyaratan pembukaan Rekening Giro pada Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Pasal 7
Rekening Giro yang dibuka di Bank Indonesia tidak dapat dijaminkan oleh Pemegang Rekening Giro kepada pihak manapun.

BAB III
PENYETORAN KE REKENING GIRO

Pasal 8
Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro atau oleh bukan Pemegang Rekening Giro.

Tata cara penyetoran ke Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
PENARIKAN REKENING GIRO

Pasal 11
(1)Penarikan Rekening Giro dapat dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro, atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening Giro.
(2)Pemberian kuasa dari Pemegang Rekening Giro untuk keperluan penarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuasa khusus dengan satu kali hak substitusi.
(3)Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membuat Spesimen Tanda Tangan.
(4)Kewajiban pembuatan Spesimen Tanda Tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku dalam hal penerima kuasa atau penerima kuasa substitusi diberi kuasa untuk melakukan satu kali penarikan.

(1)Pemegang Rekening Giro dapat mensyaratkan bahwa setiap penarikan Rekening Giro dengan menggunakan warkat pembukuan harus ditandatangani oleh lebih dari 1 (satu) orang.
(2)Persyaratan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditetapkan oleh Pemegang Rekening Giro atau instansi lain yang berwenang dianggap tidak ada dan Bank Indonesia dapat melaksanakan penarikan tersebut tanpa memperhatikan dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Pemegang Rekening Giro.

Bagian Pertama
Rekening Giro yang Dimiliki oleh Instansi Pemerintah.

Paragraf 1
Rekening Giro Rupiah

Pasal 14
Penarikan Rekening Giro Rupiah oleh instansi pemerintah tidak boleh melebihi Saldo Efektif kecuali apabila terdapat kesepakatan lain di antara badan atau instansi pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Penarikan Rekening Giro Valas oleh instansi pemerintah tidak boleh melebihi Saldo Efektif kecuali apabila terdapat kesepakatan lain di antara instansi pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 17
Penarikan Rekening Giro Valas oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana:
a.Surat Perintah Membayar Giro Bank (SPMGB);
b.Surat Perintah Pembebanan (SPB-SPM);
c.Surat Perintah Membayar Rekening Khusus (SPMRK);
d.Surat Kuasa membayar atas beban rekening khusus untuk Letter of Credit (SPMRK L/C).

Bagian Kedua
Rekening Giro yang Dimiliki oleh Bukan Instansi Pemerintah

Paragraf 1
Rekening Giro Rupiah

Pasal 18
(1)Pemegang Rekening Giro Rupiah dapat melakukan penarikan dengan jumlah maksimal sebesar jumlah Saldo Efektif.
(2)Dalam hal Pemegang Rekening Giro Rupiah adalah Bank peserta kliring, ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) hanya berlaku bagi penarikan-penarikan di luar penyelesaian akhir hasil kliring.

Pemegang Rekening G iro Valas dapat melakukan pendebetan dengan jumlah maksimal sebesar jumlah Saldo Efektif.

Pasal 21
Penarikan atas Rekening Giro Valas hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dengan menggunakan sarana:
a.Act SWIFT;
b.Teleks.

Cek BI hanya dapat digunakan untuk keperluan penarikan tunai atas beban Rekening Giro Rupiah.

Pasal 24
BG BI digunakan untuk keperluan pemindahan dana dari satu Rekening Giro Rupiah ke Rekening Giro Rupiah lainnya.

Ketentuan mengenai Cek BI dan BG BI yang tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini tunduk pada ketentuan mengenai cek dan bilyet giro yang berlaku.

BAB VI
PERUBAHAN REKENING GIRO

Pasal 28
(1)Perubahan Rekening Giro hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan nomor rekening atau nama rekening.
(2)Perubahan nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.
(3)Perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan Rekening Giro sebagaimana dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII
PENUTUPAN REKENING GIRO

Pasal 29
(1)Bank Indonesia setiap saat dapat menutup Rekening Giro baik atas permintaan Pemegang Rekening Giro, pihak berwenang yang terkait dengan Rekening Giro yang bersangkutan, maupun atas dasar pertimbangan Bank Indonesia.
(2)Penutupan Rekening Giro oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
a.Apabila pada satu Kantor Bank Indonesia (KPBI dan KBI) Pemegang Rekening Giro memiliki lebih dari satu Rekening Giro dan mutasi-mutasi yang dilakukan dapat ditampung pada salah satu rekening yang ada.
b.Pemegang Rekening Giro tidak mempunyai keterkaitan tugas dengan Bank Indonesia.
c.Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun.

Pasal 30
(1)Permohonan penutupan Rekening Giro oleh Pemegang Rekening Giro atau pihak lain yang berwenang atas Rekening Giro yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan secara tertulis.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penutupan Rekening Giro diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 31
Bank Indonesia dapat menyetujui permohonan penutupan Rekening Giro apabila Pemegang Rekening Giro telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank Indonesia.

Pasal 32
Dalam hal Rekening Giro telah ditutup, maka Cek BI dan atau BG BI yang masih beredar tidak dapat diperhitungkan lagi atas beban Rekening Giro dimaksud.

BAB VIII
LAPORAN

Pasal 33
(1)Terhadap Rekening Giro Rupiah setiap akhir hari Bank Indonesia mencetak Rekening Koran yang dapat diambil oleh Pemegang Rekening Giro selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal Rekening Koran.
(2)Terhadap Rekening Giro Valas setiap minggu pada tanggal neraca Bank Indonesia mencetak Rekening Koran yang dapat diambil oleh Pemegang Rekening Giro selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal Rekening Koran.
(3)Pencetakan Rekening Koran sebagaimana dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan Pasal 19 huruf c menyediakan informasi yang terdapat dalam Rekening Koran secara on-line.

Pasal 34
(1)Bank Indonesia melakukan penutupan periode laporan Rekening Koran pada tiap akhir tahun kalender dan mencetak laporan tersebut untuk disampaikan kepada Pemegang Rekening Giro.
(2)Penyampaian laporan Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pencetakan laporan Rekening Koran.

Pasal 35
(1)Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Rekening Koran dengan data yang ada pada Pemegang Rekening Giro maka Pemegang Rekening Giro wajib melaporkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal Rekening Koran tersebut.
(2)Dalam hal Pemegang Rekening Giro tidak melaporkan perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka data yang terdapat dalam Rekening Koran dianggap sebagai data yang benar.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

BAB IX
BIAYA-BIAYA

Pasal 36
Setiap penarikan atas beban Rekening Giro dikenakan biaya transaksi dan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 37
Setiap perolehan blanko Cek BI dan BG BI dikenakan biaya cetak dan biaya materai yang besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 38
Pengenaan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37 dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro yang bersangkutan.

Pasal 39
Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37 untuk pihak-pihak tertentu yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 40
Ketentuan mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pegawai dan Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak tunduk pada ketentuan ini.

Pasal 41
Sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan Pasal 19 huruf c akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 42
Rekening Giro Rupiah dan atau Rekening Giro Valas milik pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap diakui sebagai Rekening Giro yang sah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 43
(1)Pihak lain di luar pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang masih memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib mengajukan permohonan penutupan rekening.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak lain di luar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengajukan permohonan penutupan Rekening Giro, maka Bank Indonesia berwenang menutup rekening yang bersangkutan.

Pasal 44
(1)Bagi pemegang Rekening Giro yang belum memiliki Spesimen Tanda Tangan atau sudah memiliki namun belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyampaikan Spesimen Tanda Tangan kepada Bank Indonesia.
(2)Dalam hal Pemegang Rekening Giro tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penarikan Rekening Giro tidak dapat dilakukan.

Pasal 45
Segala surat penunjukan kepada pihak lain untuk melakukan penarikan Rekening Giro pada Bank Indonesia yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sebagai surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 46
Kesepakatan antara badan atau instansi pemerintah dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 47
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2000
a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Bank yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia adalah tingkatan Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Khusus bagi Bank yang menjalankan kegiatan sebagai bank konvensional dan bank syariah, maka Bank tersebut dapat membuka 2 (dua) rekening masing-masing atas nama unit usaha konvensional dan unit usaha syariahnya baik dalam rupiah maupun valas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 3
Yang dimaksud dengan rekening gabungan (joint account) adalah rekening yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pihak.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penolakan permintaan pembukaan Rekening Giro didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
a.Persyaratan administrasi tidak dipenuhi, atau
b.Pemilik rekening telah memiliki rekening di Bank Indonesia dan mutasi-mutasi yang akan dilakukan melalui rekening-rekening yang bersangkutan dapat ditampung dalam rekening yang telah ada.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemberian kuasa khusus dengan dengan satu kali hak substitusi adalah bahwa penerima kuasa dapat memberikan kuasa lagi kepada satu atau beberapa orang (penerima kuasa substitusi) namun penerima kuasa substitusi tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pihak lain.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain adalah diperlukannya countersign dari pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Rekening Giro atau yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang. Dalam hal ini Pemegang Rekening Giro wajib mengupayakan pemenuhan persyaratan tersebut. Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab atas pelaksanaan penarikan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemegang Rekening Giro maupun instansi lain yang berwenang tersebut.

Pasal 14
Dalam hal terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dan Bank Indonesia maka instansi pemerintah tersebut dimungkinkan melakukan penarikan melebihi Saldo Efektifnya sepanjang pada akhir hari saldo negatif tersebut dapat diselesaikan baik dengan memindahkan saldo negatif tersebut kepada rekening instansi pemerintah lainnya yang ditunjuk atau dengan pengkreditan dari rekening instansi pemerintah lainnya.

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Sarana elektronik adalah suatu fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan penarikan dana secara tunai dari satu Rekening Giro atau pemindahan dana dari satu Rekening Giro ke Rekening Giro lainnya. Sarana elektronik yaitu antara lain adalah sistem transfer dana yang penyelesaiannya dilakukan secara individual atau per transaksi (Sistem Real Time Gross Settlement).
Huruf d
Sarana penarikan lain merupakan sarana penarikan Rekening Giro yang telah distandarisir oleh pemerintah dan telah disetujui oleh Bank Indonesia, antara lain terdiri dari:
1.SPMGB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan KPKN yang sekota dengan Bank Indonesia; dan
2.SPB-SPM yang diterbitkan oleh KPKN non Bank Indonesia;
Dalam hal terdapat perubahan sa rana penarikan sebagaimana tersebut di atas maka perubahan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 16
Dalam hal terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dan Bank Indonesia maka instansi pemerintah tersebut dimungkinkan melakukan penarikan melebihi Saldo Efektifnya sepanjang pada akhir hari saldo negatif tersebut dapat diselesaikan baik dengan memindahkan saldo negatif tersebut kepada rekening instansi pemerintah lainnya yang ditunjuk atau dengan pengkreditan dari rekening instansi pemerintah lainnya.

Pasal 17
Huruf a
SPMGB adalah warkat standar yang diterbitkan oleh KPKN yang sekota dengan Bank Indonesia dan DJA dalam rangka melakukan pembayaran kepada rekanan atau pihak lainnya atas beban rekening yang bersangkutan atau untuk diperhitungkan dengan rekening khusus.
Bentuk/format SPMGB yang digunakan untuk penarikan Rekening Giro Valas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
Huruf b
SPB-SPM adalah warkat standar yang diterbitkan oleh KPKN non-Bank Indonesia dalam rangka melakukan pembayaran kepada rekanan atau pihak lainnya yang selanjutnya diperhitungkan dengan rekening khusus di KPBI.
Bentuk/format SPB-SPM yang digunakan untuk penarikan Rekening Giro Valas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
Huruf c
SPMRK adalah warkat yang diterbitkan oleh DJA yang disampaikan ke KPBI untuk membebani rekening khusus dalam valas.
Bentuk/format SPMRK yang digunakan untuk penarikan Rekening Giro Valas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
Huruf d
SPMRK L/C adalah warkat yang diterbitkan oleh DJA yang disampaikan ke KPBI untuk membebani rekening khusus untuk Letter of Credit.
Bentuk/format SPMRK L/C wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 18
Ayat (1)
Dalam hal pemegang rekening mempunyai rekening pada lebih dari satu Kantor Bank Indonesia (KBI dan KPBI) maka Saldo Efektif adalah saldo rekening pada masing-masing Kantor Bank Indonesia.
Ayat (2)
Penyelesaian akhir hasil kliring diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersendiri.

Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Sarana elektronik adalah suatu fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan penarikan dana dari satu Rekening Giro atau pemindahan dana dari satu Rekening Giro ke Rekening Giro lainnya. Sarana elektronik yaitu antara lain adalah sistem transfer dana yang penyelesaiannya dilakukan secara individual atau per transaksi (Sistem Real Time Gross Settlement).
Huruf d
Sarana lain yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain adalah sarana teleks yang digunakan untuk pembukuan hasil kliring oleh penyelenggara kliring lokal di tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia dan permintaan penarikan oleh lembaga internasional.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication) adalah suatu jaringan internasional untuk keperluan pemindahan dana dan atau pertukaran berita dengan menggunakan teknologi komputer antar bank dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang menjadi anggotanya.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Apabila berdasarkan catatan pada Bank Indonesia suatu Rekening Giro selama jangka waktu 1,5 (satu setengah) tahun tidak aktif, Bank Indonesia akan memberitahukan Pemegang Rekening Giro secara tertulis mengenai hal tersebut sekaligus meminta agar yang bersangkutan menutup Rekening Gironya. Selanjutnya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan itu tidak ada jawaban maka Rekening Giro tersebut akan ditutup tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bank Indonesia akan menginformasikan secara tertulis mengenai penutupan tersebut, dan saldo Rekening Giro dimaksud setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban Pemegang Rekening Giro kepada Bank Indonesia, akan dipindahkan pada rekening tertentu untuk menunggu penyelesaian lebih lanjut dari Pemegang Rekening Giro.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Yang dimaksud dengan Cek BI atau BG BI yang masih beredar dalam Pasal ini adalah Cek BI dan atau BG BI yang ditarik sebelum maupun sesudah Rekening Giro ditutup.

Pasal 33
Ayat (1)
Pengambilan Rekening Koran harian dilakukan pada hari kerja berikutnya sesuai jadwal yang berlaku.
Rekening Koran tersebut hanya akan dicetak apabila terdapat mutasi pada Rekening Giro dimaksud.
Ayat (2)
Pengambilan Rekening Koran mingguan dilakukan pada hari kerja berikutnya sesuai jadwal yang berlaku.
Rekening Koran tersebut hanya akan dicetak apabila terdapat mutasi pada Rekening Giro dimaksud.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Rekening Koran yang disebut dengan laporan akhir tahun untuk Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Koran harian yang dicetak pada akhir hari kerja Bank Indonesia pada bulan Desember. Laporan dimaksud memuat mutasi dari transaksi-transaksi yang terjadi pada tanggal akhir bulan tersebut.
Rekening Koran yang disebut dengan laporan akhir tahun untuk Rekening Giro Valas adalah rekening koran mingguan yang dicetak pada tanggal neraca akhir hari kerja Bank Indonesia pada bulan Desember. Laporan dimaksud memuat mutasi dari transaksi-transaksi yang terjadi pada periode minggu terakhir akhir bulan tersebut Rekening Koran akhir tahun kalender tersebut di atas mencantumkan klausula tertentu dan ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia di atas materai yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut antara lain:
a.syarat kepesertaan;
b.tata cara penggunaan;
c.jenis transaksi yang dilakukan; dan
d.contingency plan.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]